kingdomtot

Yi Ming Li Yueyue

Adakah Celah Hukum Lain Bagi Pembeli Meikarta Agar Uang Bisa Kembali?******

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat masih menjadi perbincangan karena unit yang tak kunjung diserahkan kekonsumen.

Konsumen sebenarnya tak tinggal diam. Mereka melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan apartemen itu di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu demi meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR. Mereka berharap Sang Wakil Rakyat bisa membantu pembeli mendapatkan haknya kembali.

Komisi VI DPR RI pun memanggil pihak Lippo Group selaku induk usaha PT MSU. Namun, perusahaan ini malah mangkir.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Meski demikian, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

Tak hanya itu, dalam rapat bersama dua 'bos' Meikarta tadi, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja. Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta.

"Kalau kita tidak bejek bapak, tidak kita panggil ke DPR, bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar 'oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim'. Makanya bapak berani," katanya, Senin (13/2) lalu.

Andre menegaskan bahwa tidak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang di Indonesia termasuk Lippo Group.

"Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa mengatur republik ini. Ini penting pak supaya paham itu oligarki. Kita hadapi," kata Andre sambil menggebrak meja.

Usai rapat ini, keesokan harinya rombongan DPR RI meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta di Bekasi. Setelah kunjungan itu, DPR yang tadinya garang seolah menciut.

DPR menerima saja ketika manajemen PT Lippo Cikarang Tbk dan PT MSU menyampaikan para konsumen atau pembeli tak bisa meminta uang kembali alias refundatas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Padahal, sudah sejak lama konsumen Meikarta meminta dana mereka kembali alias refundkarena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan saat ini yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama empat minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

Sementara, Andre Rosiade menyebut DPR akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara PKPKM Rudi Siahaan mengatakan konsumen tak mempermasalahkan skema yang ditawarkan PT MSU selaku pengembang Meikarta asalkan uang kembali maksimal akhir Februari 2023.

"Ya itu (titip jual) kan teknis dari mereka (Meikarta). Kami kan sebagai korban tidak mau tahu seperti apa. Mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang diminta refundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah disepakati," jelas Rudi kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, uang yang telah disetor dikembalikan utuh tanpa ada pinalti atau denda dan pertimbangan inflasi.

Ia menegaskan harapan dari para korban masih tetap ada, meski muncul istilah titip jual demi bisa mendapatkan refund. Rudi juga mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak Meikarta soal kemungkinan refundtersebut.

Meski tak merinci sudah sejauh mana pembahasan tersebut, Rudi mengapresiasi langkah Meikarta mencabut gugatan perdata Rp56 miliar kepada 18 konsumen yang menuntut haknya. Ia pun meyakini itikad baik itu akan dibarengi upaya refundkepada konsumen.

"Pasti kami akan memikirkan langkah-langkah hukum ke depan (kalau tetap tidak bisa refundmelewati batas kesepakatan), tetapi saya yakin dengan dicabut gugatan itu sudah itikad baik, pasti berbarengan dengan itikad baik pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta ini," jelasnya.

Lantas bagaimana kalau kesepakatan itu dilanggar, bisakah konsumen Meikarta menempuh langkah lain termasuk membawa kasus ini ke penegak hukum? delik apa yang bisa dimanfaatkan pembeli untuk menyeret pengembang ke jalur hukum?

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ade Adhari mengatakan konsumen bisa saja mengadukan pengembang secara pidana dengan delik penipuan.

Ia menjelaskan kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian disepakati, barulah dapat dikatakan ada penipuan. Inilah yang harus diperhatikan dalam kasusa quo.

Salah satu kebohongan yang dapat diidentifikasi di awal adalah selama ini pengembang mengklaim telah menjual 100 ribu unit apartemen, tapi ternyata data itu tidak valid.

"Kebohongan inilah yang tentu dalam delik penipuan, menjadi sesuatu yang menggerakkan konsumen untuk membeli," kata Ade.

Ia juga memberikan catatan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1689 K/PID/2015, maka dapat diketahui bahwa tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan.

Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Ade mengatakan dalam wanprestasi, para pihak dengan itikad baik menyepakati perjanjian. Namun salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang disepakati. Sedangkan, dalam penipuan perjanjian sejak awal dilandasi adanya niat jahat.

Senada, Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas menyebut para konsumen sebenarnya bisa melakukan gugatan perdata dan pidana. Namun, ia tidak mau menjabarkan secara gamblang delik apa yang bisa diambil.

Sebab, ia tidak memiliki wewenang lebih dan membiarkan kuasa hukum konsumen saja yang bertindak. Joni pun yakin kalau kuasa hukum konsumen memiliki strategi tersendiri.

"Gugat perdata dan LP (laporan polisi) pidana, dua yuridis ya bisa saja. Tapi, biarlah sejawat lawyer konsumen saja yang menjelaskannya, karena saya harus menahan diri dan tak mau masuk terlalu jauh. Pasti lawyernya paham dan punya strategi," ucap Joni.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan opsi lain yang bisa digugat oleh konsumen, yakni ihwal kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan bank. Joni menjelaskan KPA relasi hukumnya adalah perjanjian kredit dengan jaminan apartemen.

Namun, apartemen tersebut belum ada. Sementara jaminan kalau belum ada dan jika wanprestasi tak bayar cicilan, apa hendak dieksekusi? Hal ini lah yang menjadi hambatan.

"Perlu diluruskan, KPA tetap saja perjanjian dan hemat saya perjanjian terikat dengan klausul perjanjian cq KPA dan KUHPerdata, bahwa perjanjian itu asasnya konsensus," imbuh Joni.

Kasus Meikarta Jadi Dorongan Revisi UU Rumah Susun

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Bos Garuda Buka Alasan Biaya Penerbangan Haji Sulit di Bawah Rp32 Juta******

Direktur Utama PT Garuda Indonesia(Persero) Irfan Setiaputra membongkar alasan maskapainya sulitnya menurunkan biaya penerbangan ibadah hajitahun ini.

Awalnya Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penerbangan haji Rp33,97 juta per jemaah. Namun, setelah berunding dengan Komisi VIII DPR RI dan sejumlah pihak terkait, usulan itu kembali turun meski hanya saja mentok di angka Rp32.743.992 juta per jemaah.

Irfan pun meminta semua pihak maklum karena harga itu tidak bisa turun lebih rendah lagi. Pasalnya, ada tiga isu besar yang Garuda hadapi soal biaya penerbangan haji ini.

"Jadi asumsi yang kami pakai pertama adalah 93 cen per liter, jauh di bawah harga hari ini 97 sen," kata Irfan.

Kedua, harga pesawat yang disepakati. Ia mengatakan sesuai kesepakatan Kemenag dan BPKH, harga pesawat yang disepakati menggunakan asumsi kurs Rp15.150 per dolar AS.

Ketiga, Garuda menggunakan harga sewa pesawat sama dengan 2019 dengan asumsi kondisi normal.

"Jadi mohon pengertian, kami memang akan hanya mengambil 2,5 persen margin, ada risiko di kami, tapi kami akan coba managesecara maksimal mengenai avtur, harga sewa pesawat, maupun exchange rate, sehingga bila diminta turun lagi, sudah Rp212.900, angka mana lagi pak," ujar Irfan kepada para Fraksi di Komisi VIII DPR RI.

Garuda sebelumnya mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per jemaah.

Secara rinci usulan itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung terdapat harga BBM atau avtur sebesar Rp13,1, aircraft leaseRp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812 ribu, liability insuranceRp7.000 ribu, extended operating hoursRp77 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian parking feesebesar Rp290 ribu, landing feeRp494 ribu, over flyingRp251 ribu,route chargeRp479 ribu, ground handlingRp547 ribu, cateringpenerbangan Rp464 ribu, biaya crew expenseRp401 ribu, hotac crewRp183 ribu, dan transportasi penumpang darat Rp141 ribu. Biaya langsung ini jika ditotal sebesar Rp29,3 juta.

Sementara, untuk biaya tidak langsung yang tercantum dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) meliputi ground staff salaryRp106 ribu, duty trip and hotacRp222 ribu, crew recruitment trainingRp62 ribu, dan insurance pax Rp19 ribu.

Lebih lanjut, terdapat remote terminal and system facility(di Arab Saudi) Rp227 ribu, pilgrim serviceRp1,1 juta, dan baggage handling serviceRp227 ribu. Secara akumulatif, biaya tidak langsung mencapai Rp2,09 juta.

Untuk keuntungan yang diambil Garuda, mereka mematok 2,5 persen dari keseluruhan biaya. Artinya, keuntungan itu hanya Rp815 ribu.

Keterlibatan dengan kekuasaan

IHSG Lunglai ke 6.914 Buntut Sembilan Sektor Amblas******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.914 pada Rabu (15/2). Indeks saham melemah 27,31 poin atau minus 0,39 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9.154 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18.102 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 189 saham menguat, 311 terkoreksi, dan 206 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB melemah 0,26 persen di level Rp15.206 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika mayoritas merah. Indeks S&P 500 melemah di 0,03 persen disusul indeks NYSE Composite minus 0,17 persen. Berbeda, indeks NASDAQ Composite menguat 0,57 persen.

Kemudian, bursa saham Asia kompak ambruk. Indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat minus 0,37 persen disusul index Kospi di Korea ikut melemah 1,53 persen. Indeks Hang Seng Composite di Hong Kong ikut ambles 1,62 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak perkasa. Indeks CAC 40 di Prancis juga menguat dengan persentase 0,07 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,08 persen. Berbanding terbalik, Indeks DAX di Jerman justru minus 0,11 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tiongkok Kuno

Bahlil Pastikan LG Tak Hengkang dari Proyek Baterai Kendaraan Listrik******

MenteriInvestasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan perusahaan asal Korea Selatan, LG, tak kabur dari proyek baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Menurutnya, sampai saat ini kerja antara Indonesia dan Korea Selatan masih berjalan dengan baik. Bahkan, empat hari lalu, kedua pihak mengadakan rapat lanjutan di kantor BKPM.

"Empat hari lalu saya rapat sama LG di kantor ini. Prosesnya nggak ada perubahan sama sekali, tetap jalan," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (16/2).

"Jadi saya sampaikan itu nggak benar (LG hengkang), on trackdan jalan terus. Saya sampaikan itu hanya salah persepsi (LG hengkang) dan LG jalan terus. (Pabrik) kapasitas 10 giga-nya sudah bangun di Karawang, masa konstruksi selesai 2023, bagaimana batal coba?" jelasnya.

Isu hengkangnya LG dari proyek baterai mobil listrik berawal dari Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Direktur Utama MIND.ID Hendi Prio Santoso. Namun, saat Bahli mengonfirmasi info tersebut kepada Hendi, yang bersangkutan membantah dan mengatakan ada salah persepsi.

Lanjut Bahlil, yang benar adalah adanya perubahan anggota konsorsium. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi urusan internal LG dan Indonesia tak bisa ikut campur karena merupakan aksi korporasi biasa.

"Saya tidak bisa jelaskan siapa keluar dan masuk (anggota konsorsium). Bagi pemerintah ini adalah kerjasama Korea dan Indonesia, dan siapa yang ada di konsorsium (LG) pemerintah nggak akan banyak cawe-cawe di dalam selama tidak merugikan kita," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Ingin RI Jadi Raja Baterai, Luhut Tambah Impor Litium dari Australia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan ingin meningkatkan impor litiumdari Australia untuk mewujudkan RI sebagai produsen bateraikendaraan listrik.

Ia menemui Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Gedung Parlemen Australia, hari ini, Selasa (14/2), untuk menjajaki kerja sama pengadaan litium.

Menurutnya, saat ini Indonesia tengah fokus mengembangkan dan memperluas industri baterai litium sebagai sumber energi kendaraan listrik.

Luhut menjelaskan pada 2021 Indonesia dan Australia meneken pernyataan bersama tentang Kerjasama Ekonomi Hijau dan Transisi Energi. Ia menyebut hal itu bukti adanya kolaborasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi dampak perubahan iklim.

[Gambas:Instagram]

Pertemuan kali ini, ujar Luhut, memperdalam dan memperluas kerja sama perdagangan dan investasi dua negara, yang sempat terhambat karena pandemi dan krisis global beberapa tahun terakhir.

"Dengan mempererat kerjasama seperti ini, manfaat ekonomi bagi kedua negara bisa kita dapatkan sehingga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan kebutuhan industri bateraiLithium-ionsecara global," imbuhnya.

Selain bertemu perdana menteri, sebelumnya ia juga menghadiri pertemuan dengan para pengusaha litium di Negeri Kanguru tersebut.

Pasalnya, meskipun Indonesia kaya nikel, Luhut melihat modal itu belum mampu menjadikan RI sebagai raja baterai kendaraan listrik dunia. Ini karena Indonesia tidak punya litium yang merupakan bahan utama pengembangan industri baterai kendaraan listrik.

"Di hadapan para pengusaha litium, saya sampaikan bahwa Australia adalah kandidat terbaik dan partner potensial kami untuk mengembangkan industri baterai EV karena setengah dari litium dunia ada di negeri Kanguru," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Anggaran Kereta Cepat Rp110 T Bisa Biayai Hampir 1 Juta Rumah Subsidi******

Indonesia dan China menyepakati besaran cost overrunalias pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai US,2 miliar atau setara dengan Rp18 triliun. Artinya, total anggaran kini bengkak menjadi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS). 

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequency, dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan besaran tersebut, anggaran proyek KCJB rupanya setara dengan membangun hampir 1 juta unit rumah subsidi. 

"Untuk 2023 ada sekitar 230 ribu rumah yang kami siapkan untuk diberikan subsidi," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.

Di lain sisi, pemerintah juga menganggarkan Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah dalam bentuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan Rp3,64 triliun untuk 754.004 unit rumah dalam skema bantuan subsidi selisih bunga (SBB).

Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.

"Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya," tuturnya.

Membandingkan anggaran kereta cepat dengan rumah subsidi adalah dua hal yang berbeda. Namun, dengan asumsi Rp30,38 triliun bisa membiayai 230 ribu rumah subsidi, maka anggaran bisa dipergunakan untuk hampir 1 juta rumah, tepatnya 832 ribu unit.

Apalagi, pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlogdan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

"Kami ingin menargetkan nol backlogrumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkas Fitrah.

Sementara itu, pembengkakan anggaran kereta cepat bisa menyedot duit negara alias anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Janji awal proyek KCJB tidak akan memakai APBN pun dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Dengan begitu, diselesaikan melalui skemabusiness to business(B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Padacost overrunyang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikancost overrunjuga harus ditanggung 60:40," katanya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]