10 situs slot online terpercaya

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Kemendag Bantah Larangan TikTok Shop Dorongan dari E******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah larangan social commerceseperti TikTok Shop bertransaksi jual-beli didorong oleh kepentingan e-commerce seperti Shopee.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan e-commerce juga harus mematuhi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, khususnya larangan penjualan barang impor di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta untuk produk cross broder.

Isy menambahkan Permendag 31 Tahun 2023 tidak khusus mengatur satu platform.

"Ini mengatur bukan untuk salah satu platform tapi untuk semuanya," imbuhnya.

Pemerintah menegaskan social commerce hanya bisa untuk promosi. Apabila ada aplikasi media sosial yang ingin berjualan dan bertransaksi harus membuat aplikasi e-commerce terpisah sesuai ketentuan. Hal ini agar data dari aplikasi medsos tidak disalahkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Lihat Juga : Bahlil ke TikTok: Jangan Adu Domba Bangsa Indonesia

Artinya, layanan TikTok Shop tidak bisa beroperasi untuk bertransaksi selama pengelola tidak memiliki entitas e-commerce terpisah.

Aturan ini diterbitkan lantaran fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

[Gambas:Video CNN]

salib suci

Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menceritakan kunjungannya di kediaman tokoh masyarakat Rempang Garisman Ahmad.

Dalam kunjungan itu, Garisman memberikan sejumlah masukan kepada Bahlil terkait pembangunan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau.

Bahlil mengungkap bahwa warga Rempang sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan investasi di kampung mereka.

Selain itu, masukan lain yang diterima Bahlil adalah bahwa warga Rempang tak ingin direlokasi ke Pulau Galang. Mereka juga tak ingin kuburan leluhur mereka di sana digeser.

"Sebenarnya saudara-saudara kita di sana itu cukup punya respon yang positif. Tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik," tegas dia.

Bahlil mengatakan alih-alih ke Pulau Galang, warga minta ingin digeser ke kampung yang masih di wilayah Pulau Rempang.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Kemudian, Bahlil menyebut bahwa warga tak hanya ingin menjadi pekerja dan investasi, tapi mereka juga ingin dirangkul menjadi pengusaha bagian dari investasi.

Bahlil pun mengungkap sudah mendengarkan aspirasi dari Garisman dan berjanji untuk merealisasikan seluruh masukan yang diterimanya.

"Berikut adalah menyangkut dengan permintaan dari masyarakat untuk mereka tidak hanya menjadi pekerjaan, tapi merupakan bagian dari pada investasi, kita okekan juga. Kita sudah bicara sama pengusaha, sama investornya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir itu datang dari jauh

Menkominfo Pastikan TikTok Shop Punya Izin E******

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan TikTok Shop telah mengantongi izin untukmedia sosialmaupun berjualan secara daring di Indonesia.

Izin keluar sejak Juli lalu. Izin itu ia ketahui usai bertanya ke TikTok.

"Saat saya tanya mengenai izin, mereka (TikTok) bilang bahwa sejak Juli mereka sudah punya izin e-commerce, Jadi sebenarnya tidak ada yang dilanggar menurut UU berlaku," ujar Budi, Kamis (21/9) seperti dikutip dari Antara.

Karena izin itulah menurut Budi, pihaknya tidak bisa asal mengambil keputusan menutup TikTok Shop sesuai yang diinginkan beberapa kalangan belakangan ini.

Menurutnya, langkah itu harus dilakukan melalui kajian dan evaluasi mendalam. Hal itu diperlukan agar keputusan yang diambil bisa tepat sasaran.

Kajian dan evaluasi terutama akan dilakukan terkait tuduhan TikTok Shop melakukan predatory pricing. Pihaknya akan memverfikasi tuduhan tersebut.

Kemunculan aplikasi TikTok Shop menjadi polemik belakangan ini. Salah satu polemik muncul dari para pedagang Pasar Tanah Abang.

Anton (36) misalnya. Salah seorang pedagang mengatakan TikTok Shop sangat merugikannya. Pasalnya harga jual di platform tersebut jauh lebih murah dibanding di mal dan juga Pasar Tanah Abang.

Karena itu, ia mendesak pemerintah melarang aplikasi itu. Desakan ia sampaikan saat Menkop UKM Teten Masduki mengunjungi Pasar Tanah Abang pekan ini.

"Minta tolong ke pak menteri online shop TikTok berpengaruh banget buat pedagang di sini," ujar Anton kepada wartawan.

Ia pun menuturkan harga di TikTok Shop keterlaluan murah. Anton mencontohkan dirinya menjual gamis seharga Rp100 ribu. Sementara di TikTok ada yang menjual Rp39 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Ia pun bingung mengapa harga Di TiKTok Shop jauh lebih murah. Padahal, bahan yang digunakan sama.

Anton juga mengaku kesulitan jika mengejar harga seperti di TikTok. Sebab, kalau dia banting harga dan mengikuti TikTok itu semua tak bisa menutupi modal usaha.

"Kalau kami bikin sendiri juga tidak masuk harganya, kenapa di online bisa Rp39 ribu. Itu tak masuk di akal," kata dia.

Catatan Pengaduan

Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengungkap curhatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komitmen negara maju dalam forum-forum internasional. Menurut Jokowi, banyak forum tersebut yang tak berbuah langkah konkret.

Mulanya, Luhut mengungkap banyak forum internasional yang bicara wacana angka yang akan digelontorkan. Namun tak dibarengi dengan program konkret.

"Kami enggak mau bicara kalau di forum internasional, kan, bicara triliun dolar, low hanging fruit. Ya kita sih enggak usah gitu-gituan lah, yang kecil-kecil. US juta, US juta, US juta tapi konkret kepada masalah," ujar Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

"Misalnya sampah laut, masalah coral reef, misalnya apalagi, replanting mangrove, restore coral reef, itu kan hal-hal yang bagus tadi. Terus kemudian perikanan kita juga coba sharing sama mereka," lanjut dia.

Kepadanya, Jokowi mengaku lelah dengan wacana di forum internasional yang tak berbuah langkah konkret.

"Pak presiden sendiri, Pak Jokowi, sama juga orangnya pragmatic aja, dia bilang, 'Pak Luhut ini bicara udah, capek saya malas bicara begituan itu, saya ingin yang konkret apa Pak Luhut,' itu yang kita tularkan, dan negara-negara, maaf, yang negara-negara berkembang itu kan butuh yang konkret," ujar dia.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Luhut mengungkap sejumlah upaya konkret yang sudah terjalin antara Indonesia dan negara lain misalnya pemurnian minyak atau oil refinery dengan negara Afrika.

"Misalnya, Presiden memutuskan kerja sama dengan Kenya untuk oil refinery, kita kerja sama dengan Mozambik, kemudian dengan South Africa itu semua proyek-proyek konkret," kata Luhut.

Tak hanya itu, ada juga kerja sama di sektor pangan. Luhut menyebut kerja sama antarnegara ini membuahkan keuntungan, salah satunya dari sisi harga yang lebih murah.

"Kita impor sapi daging, ya makanan kita impor langsung daripada kita impor tempat lain lebih murah 10-15 persen. Ya, kita impor dari mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Presiden Jokowi lagi-lagi tak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat.

Absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang Presiden memerintah Indonesia pada 2014 lalu. Jokowi tak pernah sekalipun menghadiri secara langsung rapat besar para pemimpin negara tersebut.

Ia selalu mengirimkan perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri.

Pada 2020 dan 2021, Jokowi sebetulnya ikut untuk yang pertama kalinya dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Namun, saat itu dia tak hadir secara langsung melainkan virtual imbas pandemi Covid-19.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (Unair), Radityo Dharmaputra, mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang menganut kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomis.

Menurut Radityo, kunjungan ke PBB tak akan dirasa begitu menguntungkan karena tidak akan langsung menghasilkan investasi maupun benefit ekonomi bagi Indonesia.

Forum hiburan super

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

lagu sebenarnya

Sandiaga: Tindak Tegas Bule Nakal Justru Tingkatkan Turis di Bali******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, merespon soal masih ditemukan Warga Negara Asing (WNA) atau bule di Bali, yang nakal atau berulah dengan melanggar peraturan di Pulau Dewata.

Sandiaga mengatakan WNA yang berulah tentu harus ditindak tegas, agar para turis yang datang ke Indonesia khususnya ke Bali, memahami pariwisata yang berbasis budaya dan bermartabat.

"Kita harus tegas menyampaikan pariwisata Indonesia khususnya di Bali, adalah pariwisata yang berbasis budaya lokal bermartabat, berkelanjutan, berkualitas, dan berkebudayaan. Jadi saya tekankan itu yang sudah kami sampaikan," kata Sandi, saat usai menghadiri job fair di Poltekpar Bali, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/10) sore.

"Aparat penegak hukum sudah kita koordinasikan untuk bersikap tegas namun santun dalam menyampaikan peraturan-peraturan, termasuk juga kearifan adat budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali," ujarnya.

"Saya menerima banyak apresiasi bahwa ketegasan kita ini, bukan malah mengurangi kunjungan wisatawan ke Bali justru malah meningkat, angkanya itu di atas 19 persen pertumbuhan year-on-year. Jadi ini, kita akan terus pertahankan dan kita komunikasikan dan sosialisasikan, dan kita bina, banyak (turis) yang melanggar peraturan tersebut dan berulah itu karena ketidaktahuan mereka dan ini nanti kita lebih masif untuk disosialisasikan," katanya.

Lihat Juga : Atasi Macet, Kemenhub Fasilitasi Kerja Sama Penyedia Jasa Transportasi

Pihaknya juga menyebutkan, bahwa buku panduan do's and don'ts yang disebar kepada para turis asing cukup efektif untuk menekan pelanggaran turis asing di Bali.

"Sangat efektif do's and don'ts di Bali ini, sudah mulai kita masifkan di awal tahun dan mendapat apresiasi dari para wisatawan,"Oh ini ternyata nggak boleh, oh ini yang harus kita lakukan,". Jadi dari peningkatan jumlah wisatawan dan tingkat pelanggaran ini berbanding tidak lurus. Jadi wisatawannya meningkat tapi jumlah pelanggarannya justru menurun. Ini salah satu efek dari lebih masif kita sosialisasikan do's and don'ts-nya," ujarnya.