jp slot gacor

buku mimpi 2d dan angka pelarian 205Jutaan kata 834248Orang-orang telah membaca serialisasi

《jp slot gacor》

Anggota DPR dorong pengangkatan pustakawan jadi ASN dimaksimalkan******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim agar memaksimalkan pengangkatan pustakawan menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Kami akan dorong Menteri Pendidikan untuk mengangkat bukan hanya guru honorer menjadi tenaga pendidik, melainkan juga diangkat menjadi ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari pustakawan," ujar Zainuddin dalam video singkat sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Senin. Menurut dia, langkah tersebut bernilai penting untuk dilakukan agar masyarakat semakin tertarik menjadi pustakawan, menyusul minimnya jumlah ahli perpustakaan itu di tanah air.

Ia mengatakan jumlah pustakawan cukup sangat bermanfaat dalam membangun perpustakaan-perpustakaan berakreditasi, membantu kegiatan belajar di sekolah, dan meningkatkan literasi siswa. Sejalan dengan persoalan itu, Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah memperluas rekrutmen pustakawan. Sebelumnya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mencatat per tahun 2023 Indonesia kekurangan sebanyak 439.680 pustakawan.

Baca juga: Perpusnas alokasi Rp520 miliar bangun gedung perpustakaan di daerah

Baca juga: Provinsi Bengkulu bangun perpustakaan berstandar internasional Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, kekurangan 439.680 pustakawan itu terjadi di semua jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum dan khusus, sekolah negeri maupun swasta, serta perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyampaikan bahwa perekrutan pustakawan perlu diprioritaskan untuk menutupi kekurangan tersebut. ”Satu-satunya cara (memprioritaskan perekrutan pustakawan) ada pada kewenangan yang melekat pada pejabat pembina kepegawaian, yaitu bupati/wali kota, gubernur, pimpinan lembaga, dan lainnya,” ujar dia.

Hingga September 2023 lalu, Perpusnas mencatat terdapat sebanyak 164.610 perpustakaan di Indonesia. Sebanyak 2.057 di antaranya adalah perpustakaan perguruan tinggi dan 6.552 perpustakaan khusus.

Terkait akreditasi, perpustakaan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi berjumlah 558. Sementara itu, 1.499 perpustakaan lainnya berstatus belum terakreditasi. Lalu untuk perpustakaan khusus, sebanyak 179 sudah terakreditasi dan 6.373 perpustakaan belum terakreditasi.

Baca juga: Perpusnas bangun budaya baca lewat program 10 ribu perpustakaan desa

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Pemkot Bogor berjuang raih kembali penghargaan Adipura******

HPSN menjadi ajang yang istimewa, karena kita sedang berjuang untuk mempertahankan Adipura yang kedua

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, berjuang untuk meraih kembali penghargaan Adipura pada tahun 2024.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Minggu, mengatakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 ini menjadi momentum untuk pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak untuk semakin peduli terhadap lingkungan di Kota Bogor.

“Kalau buat Kota Bogor, HPSN menjadi ajang yang istimewa, karena kita sedang berjuang untuk mempertahankan Adipura yang kedua,” ujarnya.

Menurut Dedie, jika melihat kriteria penilaian yang ada, saat ini Pemkot Bogor percaya diri bisa meraih penghargaan Adipura untuk yang kedua kali.

“Insya Allah Kota Bogor bisa meraih Adipura yang kedua, pengumuman resminya disampaikan besok atau lusa,” ucapnya.

Baca juga: TP PKK pusatkan "Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia" di Bogor

Baca juga: Polisi pastikan tak ada korban dalam bencana pergeseran tanah di Bogor

Dedie juga meminta agar usaha dan perjuangan yang selama ini sudah dilakukan bersama seluruh masyarakat ini bisa dilakukan secara konsisten. Sehingga Kota Bogor bisa menjadi salah satu kota yang punya tradisi meraih Adipura.

“Upaya-upayanya sudah sangat luar biasa, diampu sama teman-teman Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian para aktivis lingkungan, bank sampah, kemudian TPS3R, pelajar mahasiswa dan pramuka semuanya terlibat aktif,” jelasnya.

Kepala DLH Kota Bogor Deni Wismanto menjelaskan, peringatan HPSN 2024 ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dengan mengangkat tema 'Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif', serta mendukung Indonesia Bebas Sampah 2025.

Deni menyampaikan DLH Kota Bogor sejauh ini telah melaksanakan rangkaian Kegiatan HPSN 2024 Tingkat Kota Bogor. Di antaranya melalui aksi bebersih sungai, plogging, sosialisasi pengelolaan sampah mulai dari sumbernya untuk sekolah, masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor.

“Untuk Kota Bogor ini rangkaian akhir. Sebetulnya sudah ada beberapa kegiatan mulai dari plogging, sosialisasi, kemudian juga ada apa informasi kepada wilayah,” katanya.

Deni pun berharap melalui peringatan HPSN 2024, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kebersihan menjadi lebih baik. 

Baca juga: Kota Bogor bentuk Tim Orange perbaiki jalan rusak

Baca juga: Kota Bogor jadi lokasi Peringatan Hari Keamanan Pangan Nasional

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan******

Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas(LNG) di Pertamina pada tahun 2011—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim Ketua Maryono menyebutkan berbagai keberatan Karen maupun tim hukum tidak berdasarkan hukum sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan Pasal 165 KUHAP. "Menyatakan nota keberatan dari terdakwa Karen Agustiawan dan dari tim hukum terdakwa tidak diterima," ujar Maryono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Untuk itu, Maryono memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tipikor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Selain itu, lanjut dia, biaya perkara Karen Agustiawan dinyatakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Adapun sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis hakim terdiri atas Maryono sebagai ketua serta Sigit Herman Binaji dan Asmudi sebagai anggota pun menjelaskan beberapa tanggapan hakim terhadap nota keberatan Karen. Tanggapan tersebut, antara lain, atas keberatan Karen mengenai penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan dalam penyidikan bukan oleh penyidik, melainkan oleh pejabat, yakni Ketua KPK 2019—2023 Firli Bahuri, majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut hukum.

Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：mpo terhoki、gunung388、winstar88

Terkait：trik bermain slot game、qqindo88、ajitogel、aduqq、game slot online 138、gendang4d、trik menang tembak ikan、survey dapat uang paypal、paylater terbaru、gebray4d

---

---

bab terbaru：datatogelcina（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03