pasar jackpot 262Jutaan kata 7105Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs hk terpercaya》
Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.
"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).
Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu.
"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.
Pilihan Redaksi
|
"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.
"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.
Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.
"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.
Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:
"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."
Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.
Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.
Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.
(tfq/asr)Daftar Proyek Ambisius Arab Saudi, Kepingan 'Surga Dunia'******
Arab Saudi kembali mengumumkan proyek ambisius dalam rangka menggenjot ekonomidan pariwisatanegaranya.
Terbaru, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) mengatakan akan segera membangun 'Pulau Surga' di Pulau Sindalah Saudi sebagai bagian dari proyek ambisius NEOM.
Sindalah merupakan satu dari sekian banyak gugusan kepulauan di Arab Saudi dengan luas 840 ribu meter persegi. Dikutip dari Arab News, pulau ini bakal jadi 'rumah' bagi deretan yacht hingga apartemen super mewah di negara tersebut.
Pembangunan pulau ini diproyeksikan menyerap hingga 3.500 kesempatan kerja di sektor pariwisata dan jasa pelesiran.
Kawasan tersebut rencananya dibuat sedemikian mewah untuk menyambut para pelancong asing pada 2024 mendatang.
"Ini adalah momen penting dari NEOM dan langkah besar di Kerajaan (Saudi) untuk mewujudkan ambisi pariwisata di bawah Visi 2030," tutur Pangeran MbS.
Lihat Juga :140 Rekening Bank Warga Diblokir Karena Nunggak Pajak Rp69 M |
MbS yang juga merupakan Ketua Dewan Direksi NEOM menyebut pulau itu akan jadi destinasi di mana para pelancong merasakan pengalaman luar biasa dengan keindahan pemandangan di sana.
"Dengan pemandangan yang tersaji di atas dan bawah laut, membuat Sindalah jadi masa depan wisata mewah," katanya.
Di pulau itu, sedikitnya bakal ada 86 dermaga dengan 413 kamar hotel mewah ditambah 333 unit apartemen kelas dunia. Pulau Sindalah juga akan menjadi area golf kelas atas yang diyakini akan memanjakan para pelancong berdompet tebal.
Proyek ini merupakan satu bagian dari NEOM. Namun, NEOM phanya salah satu dari proyek megah yang dicita-citakan Arab Saudi. Apa saja proyek tersebut, berikut:
Lihat Juga :Menkeu soal Inflasi dari Kenaikan Cukai Rokok: Sangat Terbatas |
NEOM sendiri merupakan kota futuristik yang akan dibangun Arab Saudi di Provinsi Tabuk. Wilayah ini berada di barat laut negara yang menghadap Mesir di seberang Laut Merah.
MbS mengklaim Kota Neom akan dibangun seluas 26.500 kilometer (km) di atas tanah gurun yang gersang lengkap dengan teknologi tinggi dan memiliki kapasitas untuk 450 ribu orang pada 2026 serta sembilan juta penduduk pada 2045.
Beberapa proyek 'gila' akan dibangun di kota ini di antaranya gedung pencakar langit The Line, kompleks Oxagon, resor di Pulau Sindalah, dan resort ski Trojena.
Lihat Juga :Peternak Demo, Protes Harga Ayam 'Kemurahan' |
The Line merupakan gedung pencakar langit berbentuk garis memanjang dengan tinggi 500 meter, selebar 200 meter, dan sepanjang 170 km.
Sementara itu, Saudi juga berencana membangun kota berbentuk segi delapan bernama Oxagon di NEOM yang sebagian wilayahnya dibangun melayang di atas Laut Merah.
Menurut situs mega proyek NEOM, Oxagon akan menjadi struktur di atas permukaan laut terbesar di dunia. Saudi juga berencana menerapkan 100 persen sumber energi bersih di Oxagon seluas 48 km persegi itu.
Mengintip Pesangon Pekerja Korban PHK JD.ID******
E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Mereka lantas berjanji memberikan hak-hak karyawan terdampak.
Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.
Setya menuturkan JD.ID bakal terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK. Dukungan yang dimaksud antara lain dengan tetap memberikan asuransi,talent promoting, dan hak-hak lain.
Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pesangon buruh atau pekerja yang terkena PHK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Dalam beleid tersebut, pesangon yang berhak diterima korban PHK dirinci melalui pasal 40 ayat (2). Berikut besaran pesangon berdasarkan aturan tersebut:
a. pekerja yang mengalami PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah.
b. pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
c. pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah.
d. pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan pesangon 4 bulan upah.
e. pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan pesangon 5 bulan upah.
f. pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan pesangon 6 bulan upah.
g. pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan pesangon 7 bulan upah.
h. pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan pesangon 8 bulan upah.
i. pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan pesangon 9 bulan upah.
[Gambas:Video CNN]
Label:demo slot pragmatic terbaru、situs judi slot online tergacor、kredivo samsung
Terkait:sgp777、erek2 melahirkan、luxury1288 slot、olympus kakek zeus、luxury333、robot 4d slot、situs slot gaming、info slot gacor malam ini、erek erek kepala desa、4dslot
bab terbaru:cara pinjam uang di bank bri kur(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.
"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).
Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu.
"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.
Pilihan Redaksi
|
"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.
"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.
Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.
"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.
Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:
"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."
Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.
Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.
Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.
(tfq/asr)E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Mereka lantas berjanji memberikan hak-hak karyawan terdampak.
Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.
Setya menuturkan JD.ID bakal terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK. Dukungan yang dimaksud antara lain dengan tetap memberikan asuransi,talent promoting, dan hak-hak lain.
Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pesangon buruh atau pekerja yang terkena PHK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Dalam beleid tersebut, pesangon yang berhak diterima korban PHK dirinci melalui pasal 40 ayat (2). Berikut besaran pesangon berdasarkan aturan tersebut:
a. pekerja yang mengalami PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah.
b. pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
c. pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah.
d. pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan pesangon 4 bulan upah.
e. pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan pesangon 5 bulan upah.
f. pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan pesangon 6 bulan upah.
g. pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan pesangon 7 bulan upah.
h. pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan pesangon 8 bulan upah.
i. pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan pesangon 9 bulan upah.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah resmi menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk senilai Rp1 triliun.
Penambahan PMN itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.
Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022.
Sesuai Pasal 2 (2) beleid itu, penambahan PMN berasal dari konversi investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada maskapai pelat merah tersebut dalam bentuk obligasi wajib konversi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam perubahan postur dan rincian APBN 2020.
Dalam pertimbangan beleid itu, Jokowi menerangkan penyelesaian investasi pemerintah dalam rangka PEN sesuai perjanjian perdamaian yang disahkan melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.SusPKPLJ 12O21lPN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1454 K/ Pdt.Sus-Pailitl 2C22 tanggal 26 September 2022.
Penyelesaian investasi pemerintah melalui penambahan PMN itu dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan.
Tahun ini, pemerintah menyuntikkan PMN sebesar Rp7,5 triliun kepada Garuda Indonesia. Modal disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Dana itu akan digunakan untuk proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan ke depan.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol(BUJT) menyiapkan 8 ruas tol yang bisa dilewati secara gratis saat libur Natal2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
Tol yang disiapkan adalah yang belum sepenuhnya selesai (fungsional), namun akan dibuka sementara untuk mendukung kelancaran arus kendaraan saat Nataru.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mendukung libur Nataru, Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk jalan nasional dengan kondisi mantap.
1. Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Seksi 1 (20,4 km)
2. Jalan Tol Semarang - Demak seksi 2 (16,31 km)
Status: Sudah dilakukan uji laik fungsi jalan tol dan siap dilintasi kendaraan.
3. Jalan Tol Japek selatan paket 3 segmen Sadang Kutanegara (8,5 km)
Status: Siap difungsionalkan mendukung Nataru melalui jalan kawasan industri ke Simpang Susun (SS) Karawang Timur.
4. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi seksi 2 (11,9 km).
Status: Masih menyisakan pekerjaan penyelesaian Jembatan Cibadak di KM15+100-KM15+360 ditargetkan selesai 17 Desember 2022 dan di KM18+675-KM18+925 ditargetkan selesai 20 Desember 2022.
5. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu seksi 2A dan 2A - Ujung (4,88 km)
Status: telah dilakukan uji laik fungsi sejak 23 September 2022.
6. Jalan Tol Cinere - Jagorawi Seksi 3A (3 km)
7. Jalan Tol Sigli - Banda Aceh seksi 5 (7,3 Km) dan Seksi 6 (5 Km)
8. Ramp Junction Wringinanom Tahap 1 (7,45 Km) Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar sebagai akses pendukung kelancaran lalu lintas kendaraan menuju ke Surabaya dan juga menuju wilayah Gresik.
[Gambas:Video CNN]
100 ribu perawatdi Inggris Rayaanggota Royal College of Nursing (RCN) bakal mogok kerja di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara pada Kamis (15/12) dan Selasa (20/12) untuk menuntut kenaikan gaji. Sementara, kelompok perawat Skotlandia sedang menegosiasikan kenaikan gaji secara terpisah.
Krisis biaya hidup telah memangkas daya beli perawat hampir tiga tahun sejak pandemi covid-19.
RCN selaku serikat perawat telah mencoba bernegosiasi dengan pemerintah soal kenaikan gaji. Namun pemerintah tak kunjung mengabulkan permintaan para perawat.
RCN menolak tawaran pemerintah untuk menaikkan gaji perawat minimal £1,400 atau setara Rp26,94 juta per tahun. Mereka mengklaim penawaran kenaikan sebesar 4,3 persen itu masih jauh di bawah tingkat inflasi.
Serikat pekerja menginginkan kenaikan gaji 19 persen yang diukur dengan indeks harga eceran (RPI) Oktober lalu. Di bulan tersebut, inflasi menyentuh level tertinggi 41 tahun sebesar 11,1 persen.
Lihat Juga :MTI: Subsidi Motor Listrik untuk Ojol Kurang Tepat |
Mengutip CNN Business, aksi mogok kerja ini menjadi yang pertama kalinya dalam 106 tahun sejarah RCN sebagai serikat perawat terbesar di Inggris.
RCN sebelumnya memiliki kebijakan tidak ada mogok kerja. Namun, pada 1995, serikat pekerja ini mengubah aturannya dan mengizinkan pemogokan selama tidak mengganggu perawatan pasien.
"Keselamatan pasien selalu yang terpenting," tegas RCN.
[Gambas:Video CNN]
Layanan belanja daring atau e-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan demi menghadapi tantangan bisnis saat ini.
Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara menyebut saat ini tantangan perubahan bisnis sangat cepat terjadi. Oleh karena itu, langkah adaptasi perlu diambil perusahaan.
"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/12).
"Serta hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," imbuhnya.
PHK ini bukan lah yang pertama diambil oleh JD.ID pada tahun ini. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah serupa sebagai salah satu improvisasi agar dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.
Director of General Management JD.ID Jenie Simon menyebut perusahaan saat itu tengah fokus pada pengoptimalan struktur ketenagakerjaan.
Lihat Juga :Online Shop Elevenia Resmi Tutup Per 1 Desember 2022 |
"Perusahaan juga melakukan pengambilan keputusan seperti tindakan restrukturisasi, yang mana di dalamnya terdapat juga pengurangan jumlah karyawan," ujarnya.
Dilansir dari laman resmi JD.ID, perusahaan itu pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015, dan saat ini memiliki 12 kategori pilihan produk yang akan terus bertambah seiring dengan perkembangan usahanya di Indonesia.
Ragam kategori produknya bervariasi mulai dari produk untuk ibu dan anak, smartphones, perangkat elektronik, hingga produk luxury.
Bisnis JD.ID berkembang sangat pesat. Jumlah produk yang ditawarkan bertumbuh cepat dari kurang dari 10 ribu SKU pada 2015 menjadi sekitar 100 ribu SKU pada akhir 2016.
JD.ID juga menyediakan jasa pengiriman yang menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia dengan ribuan armada yang siap mengantarkan langsung kepada para pelanggan JD.ID.
[Gambas:Video CNN]
《situs hk terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,arahqqHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs hk terpercaya》bab terbaru。