dkicasino

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Luhut Pede Investasi Tembus Rp1.650 T usai Investor Puji Pilpres 2024******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan optimis target investasi tahun ini sebesar Rp1.650 triliun akan tercapai. Pasalnya, ia baru menerima kabar baik dari para investor asing terkait Pilpres 2024.

Luhut mengungkapkan sebelumnya para investor masih bersikap wait and see menunggu Pilpres 2024 selesai. Ia mengklaim banyak menerima ucapan selamat melalui telepon karena Pemilu telah berjalan dengan damai. Selain itu, Pilpres 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia.

Hal tersebut ternyata turut membawa optimisme dan kabar baik terhadap kepastian investasi dalam negeri.

"Mengenai investasi, banyak sekali target kita, Rp1.650 triliun. Itu saya kira tidak ada masalah," sambungnya.

Luhut menyampaikan kendati perekonomian China agak sulit, negara tersebut sudah berkomitmen membangun pabrik petrokimia di Kalimantan Utara.

"Kemarin walaupun di China, atau semua dunia mengalami ekonomi agak sulit, mereka juga sudah sampaikan petrochemical yang akan dibangun, juga akan tetap dilanjutkan, dan begitu juga proyek-proyek lain," tuturnya.

[Gambas:Instagram]

Lebih lanjut, Luhut menyebut pemerintah berencana untuk membangun kawasan khusus untuk pembangunan pabrik tersebut.

"Itu mereka sudah minta ingin masuk dan kita akan bikin kawasan khusus untuk itu. Sehingga UMKM itu akan mendapat peluang juga untuk nanti ada di situ," ujar dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Berdarah Besi

Penumpang KRL Melonjak 3 Ribu Saat Kampanye Akbar AMIN******

KAI Commuter mencatat sebanyak 3.170 penumpang menggunakan layanan KRL di Stasiun Ancol pada hari ini Sabtu (10/2), atau terjadi lonjakan penumpang yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang saat pagi hari. KAI Commuter pun menerapkan sistem buka tutup antrean guna mengantisipasi kepadatan penumpang.

Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan hingga pukul 08.30 WIB, jumlah penumpang di Stasiun Ancol mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasanya.

"Hingga pukul 08.30 WIB, tercatat sebanyak 3.170 orang yang turun di stasiun Ancol, yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang pada pagi hari," kata Anne dalam keterangan resmi, Sabtu (10/2).

"Angka tersebut juga mengalami kenaikan jika dibanding dengan pengguna yang keluar di Stasiun Palmerah pada pagi hari di hari libur yaitu rata-rata sebanyak 4.500 orang," ujar Anne.

Lonjakan penumpang ini terjadi seiring dengan kegiatan Kampanye Akbar pemilu 2024 yang diselenggarakan pada hari ini di Jakarta International Stadium (JIS) dan Gelora Bung Karno (GBK).

KAI Commuter pun menerapkan sejumlah langkah antisipasi mulai dari menambah personel pengamanan dari internal maupun unsur TNI/Polri hingga menyiagakan mobil rescue, ambulans, dan tenaga medis.

"KAI Commuter juga akan memberlakukan sistem buka tutup antrean pengguna yang akan masuk ke area peron stasiun jika keadaan sudah ramai, terutama pada stasiun transit Kampung Bandan sebagai stasiun transit untuk menuju Stasiun Ancol," ujar Anne.

Lihat Juga : Satu Orang Tewas dalam Kecelakaan KRL Tabrak Mobil di Tigaraksa

Anne menyampaikan layanan operasional Commuter Line hari ini sebanyak 1.037 perjalanan. Anne pun berujar KAI Commuter akan terus memantau dan melakukan antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas.

"PT KCI menghimbau kepada seluruh pengguna Commuter Line untuk tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan, selalu ikuti arahan dan instruksi dari petugas di stasiun," imbau Anne.

Sejumlah penumpang sebelumnya memprotes Kereta Api Indonesia (KAI) karena rute KRL yang semestinya berhenti di Stasiun Ancol jadi dilanjutkan ke Stasiun Tanjung Priok.

Kondisi ini terjadi jelang Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di JIS.

"Ini udah dlm KRL arah ancol, tapi ada pengumuman malah ga akan berhenti di ancol dan langsung ke priuk," kicau @nonamier, Sabtu (10/2).

Selain mengeluhkan penumpukan di Stasiun Priok, ada juga penumpang yang mengeluhkan terjadi penumpukan penumpang KRL di Stasiun Jakarta Kota.

Desainer game serba bisa

Prabowo Unggul Quick Count, Bagaimana Saham Keluarga Cendana?******

Emiten yang terafiliasi dengan Keluarga Cendana bergerak bervariasi usai paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalamquick count.

Berdasarkan 99 persen sampel masuk. Hasilnya, Prabowo-Gibran unggul dari dua pasangan lainnya.

Prabowo sendiri merupakan mantan Keluarga Cendana. Ia pernah menjadi menantu Soeharto dengan menikahi Titiek Soeharto.

Melansir data RTI Infokom, pada penutupan Jumat (16/2) sore, saham HUMI menguat 15 poin atau 21,13 persen ke posisi 86. Adapun kapitalisasi pasar dari perusahaan ini mencapai Rp1,55 triliun.

HUMI adalah anak usaha dari HITS. Perusahaan ini bergerak di jasa kepelabuhan dan maritim.

Sementara itu, HITS ditutup melemah 6 poin atau minus 1,39 persen ke posisi 426. Sedangkan, kapitalisasi pasar perusahaan tersebut mencapai Rp3,03 triliun.

HITS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi laut/pelayaran dan distribusi energi.

Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga yang melakukan quick count, Prabowo-Gibran menang telak. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua. Sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih suara terendah.

Quick count berasal dari data hasil penghitungan suara di level TPS oleh lembaga-lembaga survei. Ada ribuan TPS yang dijadikan sampel, lalu diolah menjadi data hitung cepat atau quick count.

Berikut hasil akhir quick count versi Charta Politika. Angka berasal dari 99 persen data masuk per pukul 14.24 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,62 persen
Prabowo-Gibran 57,78 persen
Ganjar-Mahfud 16,59 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Litbang Kompas. Angka berasal dari 99,70 persen data masuk per pukul 13.08 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,23 persen
Prabowo-Gibran 58,45 persen
Ganjar-Mahfud 16,32 persen

Berikut hasil akhir quick count versi LSI. Angka berasal dari 97,20 persen data masuk per pukul 13.08 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,30 persen
Prabowo-Gibran 57,46 persen
Ganjar-Mahfud 17,23 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Poltracking Indonesia. Angka berasal dari 99 persen data masuk per pukul 11.12 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,03 persen
Prabowo-Gibran 58,71 persen
Ganjar-Mahfud 16,26 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Politika Research and Consulting (PRC). Angka berasal dari 99,42 persen data masuk per pukul 08.57 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 24,01 persen
Prabowo-Gibran 59,32 persen
Ganjar-Mahfud 16,67 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Indikator Politik Indonesia. Angka berasal dari 99,20 persen data masuk per pukul 18.11 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,36 persen
Prabowo-Gibran 58,03 persen
Ganjar-Mahfud 16,61 persen

Berikut hasil akhir quick count versi LSI Denny JA. Angka berasal dari 99,90 persen data masuk per pukul 13.15 WIB hari Kamis (15/2).

Anies-Imin 25,21 persen
Prabowo-Gibran 58,06 persen
Ganjar-Mahfud 16,73 persen

Berikut hasil akhir quick count versi Populi Center. Angka berasal dari 100 persen data masuk per pukul 05.44 WIB hari Jumat (16/2).

Anies-Imin 25,06 persen
Prabowo-Gibran 59,08 persen
Ganjar-Mahfud 15,86 persen

Hasil hitung cepat (quick count) bukan perhitungan resmi Pilpres 2024 karena data diperoleh dari sampel TPS. Tidak diambil dari seluruh TPS.

Hasil resmi akan dihitung oleh KPU melalui rekapitulasi berjenjang dari level TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat. KPU memiliki waktu maksimal 35 hari sejak pemungutan suara dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

Pemprov Bali Resmi Pungut Wisatawan Asing Rp150 Ribu******

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya resmi meluncurkan program pungutan wisatawan asing sebesar Rp150 ribu, pada Senin (12/2) sore.

Mahendra menyebut pungutan ini untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Pulau Dewata. Pasalnya, ada keterbatasan kemampuan APBD Bali terbatas untuk mengongkosi program perlindungan tersebut. 

"Maka dari itu, adanya pungutan wisatawan asing ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan fiskal dalam APBD Provinsi Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan serta meningkatkan promosi pariwisata," ujarnya, Senin (12/2).

"Pungutan dilakukan dalam sistem aplikasi Love Bali secara cashless untuk kemudahan dan menjaga akuntabilitas," ujarnya

Mahendra mencontohkan pungutan ini akan dipakai membiayai perlindungan dan restorasi warisan lontar, berbagai situs budaya, adat-istiadat, dan kesenian. Kemudian, untuk  mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah dan lainnya.

Pemprov Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2023 mencapai 5,2 juta orang. Angka ini, kata Mahendra, memang masih lebih rendah dibandingkan 2019 yang tembus 6,2 juta orang.

Sebelumnya,  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asing di Bali bakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.

Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.

"Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah," katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).

"Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," imbuhnya.

Sandiaga pun menanggapi viralnya video turis Inggris yang mengeluhkan sampah di kawasan wisata Kuta. Menurutnya, keluhan itu adalah suatu masukan dan pengingat kepada seluruh pihak terkait untuk mengelola destinasi wisata lebih bersih dan mengesankan wisatawan.

"Kita jangan terus menjadi emosi karena postingan-postingan tersebut. Jangan kita mendiskreditkan wisatawan-wisatawan tersebut, tetapi itu adalah niat baik mereka. Kita berprasangka baik saja bahwa mereka ingin memberikan masukan kepada Bali," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Dewa Kuno

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.

Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang 'menyandera' mereka dengan kasus hukum.

Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.

"Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, 'nih, sudah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," ucap Faisal.

Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

[Gambas:Video CNN]

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.

"Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

"Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko.