angka capung 4d

Hati Naga dan Ambisi

Lagi, Crazy Rich Rusia Lepas Kewarganegaraan Protes Perang Putin******

Konglomerat Oleg Tinkov melepaskan kewarganegaraan Rusiasebagai bentuk protes atas perang terhadap Ukraina.

Dalam unggahan akun Instagramnya tertanggal 26 Oktober, Tinkov juga melampirkan foto sertifikat yang mengonfirmasi keputusannya itu.

"Saya telah mengambil keputusan untuk melepas kewarganegaraan Rusia saya," ujar Tinkov dalam unggahan yang dikutip CNN, Selasa (1/11).

"Saya tidak bisa dan tidak akan dikaitkan dengan negara fasis yang memulai perang dengan tetangga mereka yang damai dan membunuh orang tak bersalah setiap hari," tulis pendiri bank digital raksasa Rusia Tinkoff Bank itu.

Tinkov sebelumnya mengecam keras "perang gila" Rusia di Ukraina. Dia adalah salah satu dari 65 individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh Inggris pada 24 Maret karena "mendukung invasi ilegal Rusia."

Ia baru-baru ini menjual 35 persen sahamnya di perusahaan induk Tinkoff Bank, TSC, kepada sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh miliarder Rusia Vladimir Potanin.

Sebelum penjualan, Bloomberg Billionaires Index memperkirakan kekayaan Tinkov mencapai US,5 miliar atau sekitar Rp54,6 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Saat ini, Forbes menaksir harta Tinkov berjumlah US6,1 juta atau berkisar Rp10,07 triliun.

Tinkov bukan konglomerat pertama yang memutuskan hubungan dengan Rusia selama perang.

Nikolay Storonsky, salah satu pendiri dan CEO Revolut, melepaskan kewarganegaraan Rusianya awal tahun ini.

"Posisinya dalam perang ada di catatan publik: perang itu benar-benar menjijikkan dan dia tetap teguh dalam menyerukan diakhirinya pertempuran segera," kata juru bicara Revolut.

Selain itu, konglomerat Yuri Milner baru-baru ini juga mengumumkan telah melepas status kewarganegaraan Rusia.

Pendiri perusahaan internet DST Global ini tak ingin menjadi warga Negeri Beruang Merah karena mengecam invasi ke Ukraina.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Tuntut Gaji Naik, Ratusan Ribu Perawat di Inggris Siap Mogok Kerja******

Ratusan ribu perawat di Inggris siap menggelar aksi mogok kerja nasional pertama untuk menuntut kenaikan gaji.

Keputusan yang diambil dari pemungutan suara 300 ribu anggota Royal College of Nursing (RCN) itu merupakan yang terbesar dalam 106 tahun sejarah serikat pekerja.

"Aksi mogok kerja kami untuk pasien seperti halnya untuk perawat - kami mendapat dukungan mereka (pasien) dalam melakukan ini," ujar Sekretaris Pat Cullen seperti dilansir AFP, Minggu (6/10).

RCN berkampanye untuk kenaikan gaji lima persen di atas inflasi yang melonjak.

Aksi mogok itu kemungkinan akan mengganggu operasi dan janji temu dengan pasien.

"Ini akan membuat sebagian besar layanan dihentikan, dan garis piket di seluruh negeri," ujar seorang sumber serikat pekerja kepada surat kabar Observer.

Rencana aksi tersebut juga bergulir ketika Perdana Menteri Rishi Sunak dan Kanselir Jeremy Hunt menghadapi tantangan besar untuk mengatasi defisit 50 miliar pound sterling dalam keuangan publik.

Inggris sendiri sedang menghadapi krisis biaya hidup. Kondisi itu memicu gelombang aksi industri dalam beberapa bulan terakhir.

Puluhan ribu staf di berbagai industri melakukan pemogokan di seluruh Inggris sejak musim panas beberapa di antaranya sistem pos dan hukum hingga pelabuhan dan telekomunikasi.

RCN juga mengungkap rekor lowongan kerja perawat karena 25 ribu staf perawat di seluruh Inggris meninggalkan daftar Dewan Keperawatan dan Kebidanan pada tahun lalu.

Berdasarkan analisis RCN, gaji perawat berpengalaman merosot 20 persen secara riil sejak 2010. RCN menilai niat baik dan keahlian staf perawat sedang "dieksploitasi" oleh pemerintah di seluruh Inggris.

[Gambas:Video CNN]

Raja Naga datang ke dunia

Moratenlindo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo******

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.

"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.

Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.

Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.

Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

1.310 Karyawan Waroeng SS Belum Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut Waroeng SS(WSS) yang beberapa lalu sempat viral memotong gaji pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum mendaftarkan semua karyawan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal salah satu syarat pekerja bisa menerima mendapat BSU itu sendiri adalah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, selain telah menginstruksikan pencabutan kebijakan pemotongan BSU, Disnakertans DIY juga meminta WSS agar mendaftarkan pekerja mereka jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Jalu Amanda menambahkan, WSS memiliki sebanyak kurang lebih 3.100 karyawan berdasarkan hasil pendataan pihaknya.

Dari sekian banyak karyawan, hanya 1.790 pekerja saja yang diikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih ada sekitar 1.310 yang belum menjadi peserta.

[Gambas:Video CNN]

"(Jumlahnya) sekitar itu, seluruh Indonesia. Tadi sudah disampaikan (WSS) akan didaftarkan," kata Jalu.

Waroeng SS beberapa waktu lalu sempat viral karena memotong gaji pekerja yang menerima BSU dari pemerintah sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Pemotongan diketahui dari surat edaran yang ditandatangani Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono. Dalam surat itu, pemotongan dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia.

Buntut dari kebijakan itu, manajemen Waroeng SS akhirnya dipanggil dan diperiksa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY). Usai diperiksa, akhirnya Disnakertrans DIY mengumumkan Waroeng SS bersedia mencabut edaran pemotongan gaji itu.

"Sesuai dengan mekanisme pemeriksaan yang ada di kami, hari ini pihak WSS dan pimpinannya sendiri sudah hadir dan sudah menandatangani berita acara untuk pencabutan surat edaran (pemotongan gaji)," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi di kantornya, Kamis (3/11).

Kehidupan Biasa Kematian

Menhub Sebut Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabayasebagai rencana jangka panjang alias tidak dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih fokus pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar bisa beroperasi pada 2023 mendatang.

"Seperti halnya pembangunan angkutan massal lainnya seperti MRT, yang pembangunannya dilakukan secara jangka panjang dan bertahap. Begitu juga kereta cepat tentu membutuhkan jangka waktu panjang," ujarnya dikutip Antara, Jumat (4/11).

Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian PUPR untuk infrastruktur, dan Kementerian Keuangan dari sisi dana.

Apalagi untuk proyek yang memiliki tingkat komersialitas yang tinggi seperti kereta cepat, APBN saja tentu tidak akan bisa memenuhi anggarannya. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), baik BUMN atau swasta nasional maupun asing.

"Di tengah keterbatasan kemampuan APBN, kami harus mencari alternatif melalui pendanaan kreatif, sehingga tidak mengganggu APBN yang diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendasar," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus bisa menghubungkan rute kereta cepat ini dengan sejumlah fasilitas umum yang dimiliki agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

"Kami juga memiliki rencana bahwa kereta cepat ini akan dihubungkan dengan sejumlah simpul transportasi misalnya dengan Bandara Kertajati. Diproyeksikan jika Tol Cisumdawu telah selesai, maka Bandara Kertajati akan semakin ramai," katanya.

Sebagai informasi, kereta cepat Jakarta-Surabaya ini direncanakan akan melewati sejumlah kota yakni, Jakarta - Karawang - Bandung - Kertajati - Purwokerto - Yogyakarta - Solo - Madiun - Surabaya.

[Gambas:Video CNN]