cara pinjam saldo dana

Bagikan catatan sejarah

Nilai Kontrak Bangun Istana Negara di IKN Nusantara Capai Rp2,9 T******

Kementerian PUPR telah meneken kontrak pembangunan Istana Negaradi IKN Nusantara senilai Rp2,9 triliun.

Dalam hal ini, pemenang tender pembangunan Istana Negara di IKN adalah BUMN Konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (1/11), PTPP menjadi leader konsorsium dalam pekerjaan dua proyek ini dengan masing-masing porsi sebesar 55 persen.

PTPP memenangi tender pembangunan Istana Negara di IKN dengan nilai kontrak Rp1,34 triliun. Dalam paket kontrak tersebut, perusahaan tersebut juga akan membangun lapangan upacara di kawasan Istana Negara.

Sementara untuk paket bangunan gedung Kantor Presiden, PTPP meraih kontrak pembangunan dengan pagu anggaran lebih besar, yakni Rp1,56 triliun.

Dengan bertambahnya dua proyek ini, PTPP telah mendapatkan total enam proyek senilai Rp2,9 triliun dan menjadi kontraktor dengan perolehan nilai kontrak terbanyak di IKN saat ini.

"Tentunya kami akan memberikan kualitas terbaik sesuai trademark PP dengan mengedepankan inovasi, teknologi dan keselamatan di setiap proyek yang kami jalankan," kata Bakhtiyar Efendi, Corporate Secretary PTPP, dalam keterangan resminya.

Sebelumnya, PTPP telah mendapatkan empat proyek pembangunan di IKN dengan total nilai Rp1,47 triliun.

Keempat proyek tersebut adalah Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - SP Tempadung senilai Rp687,7 miliar, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat senilai Rp423,8 miliar, Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) Tahap 1 senilai Rp83,2 miliar dan Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) Tahap 2 senilai Rp280,2 miliar.

Perolehan kontrak baru PTPP hingga saat ini tercatat di Rp19,3 triliun dan naik sebesar 33,5 persen dibandingkan dengan perolehan kontrak baru di bulan Oktober 2021.

"Saat ini perseroan masih berpartisipasi dalam beberapa lelang proyek di IKN. Kami optimis dapat meraih proyek lainnya sesuai dengan target perseroan." ujar Bakhtiyar.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi terlarang

Petani Demo Kementan Tolak Pembangunan Food Estate******

Serikat PetaniIndonesia (SPI) mendemo kantor Kementerian Pertanian (Kementan) salah satunya terkait penolakan pembangunan food estate. 

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan ada banyak tuntutan yang disampaikan petani dalam aksi ini. Salah satunya meminta pemerintah menghentikan pembangunan food estate, apalagi alasannya karena krisis pangan.

"Kita menolak dibangunnya food estate ini atas nama krisis pangan karena sesungguhnya krisis pangan terjadi akibat dari pangan dikelola oleh korporasi besar dan pangan ini jadi bahan spekulasi," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Ia mencontohkan komoditas pangan kelapa sawit. Pada saat itu diekspor besar-besaran, sehingga membuat harga minyak goreng melonjak tinggi.

Ia tak ingin hal serupa terjadi untuk produk pangan lainnya jika dikelola oleh food estate. Karenanya, SPI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengganti food estate dengan Kawasan Daulat Pangan (KDP) sebagaimana selama ini dipraktikkan oleh petani-petani.

"Kita juga nggak mau padi, kacang kedelai, peternakan dan lainnya di urus oleh perusahaan atau food estate tadi, tapi harus dikelola oleh pertanian keluarga, maka di bangun aja koperasi atau kawasan kedaulatan pangan," jelasnya.

Tuntutan lain yang disampaikan petani adalah agar pemerintah membatalkan rencana impor bibit rekayasa genetik (genetically modified organism/ GMO) kedelai. Alasannya, karena kedelai hasil pengembangan teknologi ini bisa berbahaya bagi kesehatan.

"Menolak pengembangan kacang kedelai rekayasa atau GMO di Indonesia karena bahaya bagi kesehatan. Di Eropa aja GMO ini dilarang karena ini benihnya dengan menggunakan teknologi yang akan membuat terganggu kesehatan manusia. Jadi kita menolak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Lan

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

IHSG Bisa Melemah Tertekan Sikap Wait and See Investor******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Senin (31/10), tertekan sikap wait and see investor.

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan memprediksi pergerakan IHSG masih didorong musim rilis kinerja emiten di kuartal III. Tetapi, investor akan mencermati beberapa data ekonomi yang akan dirilis dari China.

"Candlestick membentuk long black body dengan stochastic membentuk deadcross di area overbought, mengindikasikan potensi pelemahan," ungkap Dennies, seperti dikutip dari riset hariannya.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat potensi tekanan masih cukup besar dibandingkan dengan kemampuan indeks saham untuk naik. Namun, belum terlihat ada sentimen yang menonjol.

"Momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka panjang," katanya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.954 dan resistance 7.172.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, TLKM, SMGR, BBRI, INDF, AKRA, TBIG, dan ASRI.

IHSG melemah ke level 7.056 pada Jumat (28/10). Indeks saham melemah 35,72 poin atau minus 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,71 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,83 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuang Fentian

Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi******

Balai Latihan Kerja alias BLK pernah menjadi asa bagi para pemuda Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tersebut sebenarnya tenar pada masaOrde Baru.

Pada saat itu, BLK didirikan hampir di semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelatihan.

BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian di bidang masing-masing sehingga mereka bisa terserap di pasar tenaga kerja dengan mudah.

Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK yang dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).

"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, dan pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (25/10).

Sebagai contoh katanya, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar dan BPVP Sidoarjo ada di kisaran Rp102 miliar.

"Ini contoh besaran anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK di Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih kecil karena kapasitasnya juga lebih sedikit," papar Dita.

"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.

Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan yang dihadapi dalam melatih generasi muda, terutama di tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan baik dari sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta yang mengikuti pelatihan kerja.

"Pertama, minat anak-anak muda untuk ikut pelatihan masih relatif rendah. Apalagi jika jenis pelatihannya mengharuskan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybridalias ada offlinedan online," paparnya.

Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan dalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran dalam mengelola BLK.

Oleh karena itu, ada kerja sama dengan beberapa pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga dengan kepala desa melalui dana desa.

Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak selalu sesuai dengan minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang khusus melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, dan maritim.

Konsekuensinya, anak-anak muda di Medan dan sekitar yang tertarik dengan kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK tersebut. Dita karena itu berharap kekosongan tersebut bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.

"Keempat,pasca pelatihan, tidak semua anak-anak memiliki akses pada perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing,misalnya, tidak bisa melatih dan meng-updatesendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.

Kelima, kedisiplinan dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap dan utuh yang kurang. Ini juga menjadi tantangan khusus yang disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan melalui BLK.

"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kepada pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu awarebahwa ada BLK gratis di kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga untuk melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.

Sedangkan tantangan keenam, sinergi dengan BLK daerah hingga era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.

Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, hingga tantangan di era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni dari BLK Kemnaker sudah banyak yang terserap dan diterima di pasar kerja.

Berdasarkan data Kemnaker hingga 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung yang sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada sebanyak 1.432 orang dan dari BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni yang sudah terserap dunia kerja.

Selain tantangan-tantangan tersebut, Kajur Elektronika Industri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI), salah satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono dan Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain adalah infrastruktur yang kurang memadai.

"Kalau dari infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seharusnya jumlahnya 10 alat, ternyata ini hanya ada 8. Kalau pelatihan yang baik itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi yang ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan baik. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.

Sidik menjelaskan alat yang digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi dan hanya terdapat beberapa kerusakan di sektor lampu.

"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini sebenarnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Masalah disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.

Setali tiga uang, Raka juga menyinggung soal peralatan yang kurang up to datemeski relatif cukup lengkap.

"Misalnya dari peralatannya scan tool. Scan toolzaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang penting kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.

Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia juga menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru di bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja yang dibutuhkan.

"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.

Berupaya Ikuti Perkembangan Zaman

Tuhan bersinar di langit

Kadin Jawa Barat Minta Pekerja Upgrade Skill Demi Cegah PHK******

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Jawa Barat Tubagus Raditya Indrajaya meminta para pekerja untuk meningkatkan kemampuannya (upgrade skill) untuk mencegah PHKdi tengah ancaman resesiglobal.

"Kami berharap dari pekerja, harus bisa menaikkan kemampuannya, karena kita tidak bisa menghalangi sebuah perubahan zaman yang sangat cepat," ujarnya seusai acara Business Gathering dan Penandatangan MoU dengan Financial Center Incorporated Sdn Bhd di Kota Bandung, Jawa Barat, seperti dilansir Antara, Senin (31/10).

Apalagi, ia mengingatkan pengusaha di sektor industri padat karya saat ini banyak yang sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam menjalankan operasional perusahaannya, seperti mesin canggih yang meminimalkan peran manusia.

"Sehingga tidak bisa dipungkiri dan kebetulan banyak yang bicara soal resesi 2023. Jadi, sebagai landasan atau alasan, kita memang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi disrupsi perubahan yang sangat besar," terang Raditya.

Kadin Jawa Barat, lanjut dia, juga mendorong pemerintah untuk bisa mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk meng-upgrade kualitas sumber daya manusia (SDM).

Langkah tersebut, kata dia, telah dilakukan oleh Bangladesh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang positif di negara tersebut.

"Karena Bangladesh berhasil menaikkan SDM-nya dan dikirim ke luar negeri, seperti Abu Dhabi, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura. Itu banyak sekali menggunakan SDM dari Bangladesh. Jadi marilah kita meng-upgrade diri, dan kita bisa bicara kepemerintahan untuk menyalurkan," tutur Raditya.

[Gambas:Video CNN]