pinjol gampang

Tuan Penyihir Serbaguna

rahasiaqq

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Lihat Juga : OBITUARISoebronto Laras, Sosok Pengusaha dan Tokoh Otomotif Indonesia

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

Lihat Juga : Daftar Direksi dan Komisaris Baru PLN Usai Agus Martowardojo Masuk

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

Lihat Juga : Profil Sofiah Balfas, Direktur Bukaka Tersangka Baru Korupsi Tol MBZ

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

Lihat Juga : The Fed Putuskan Tahan Suku Bunga Bulan Ini

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Penguasa Perang Surga

koi vip slot

Polres Bantul dan Pertamina cek takaran SPBU antisipasi kecurangan******

penyegelan, pidana, hingga denda bagi SPBU yang ditemukan mencurangi meteran

Bantul (ANTARA) - Kepolisian Resor Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Tim Pertamina Fuel Terminal Rewulu mengecek stok bahan bakar minyak dan akurasi takaran mesin pompa di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengantisipasi kecurangan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024.

"Pengecekan hari ini digelar di dua SPBU yang beroperasi di wilayah Kasihan Bantul, yaitu di SPBU Pertamina 44.551.14 Tamantirto dan Pertashop Bangunjiwo 4P.55103," kata Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana dalam keterangannya di Bantul, Senin.

Menurut dia, pengecekan juga bakal digelar rutin untuk melindungi masyarakat dari kecurangan selama mudik Lebaran, terlebih adanya kasus bensin dicampur dengan air di SPBU wilayah Kota Bekasi, yang mana tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dia mengatakan, awalnya polisi mengecek stok BBM, kemudian petugas memeriksa ketepatan takaran pada masing-masing mesin pompa, serta kemungkinan BBM tercampur air, dan hasilnya, semua mesin pompa SPBU berfungsi dengan takaran yang tepat.

"Untuk wilayah Bantul, belum kami temukan kecurangan takaran maupun BBM yang tercampur air. Selain itu, stok BBM di setiap SPBU juga aman," katanya.

Baca juga: Pertamina-Pemkot uji takar nozzle SPBU di Jayapura cegah kecurangan
Baca juga: Pertamina pastikan seluruh SPBU salurkan BBM tanpa kecurangan

Dia mengatakan, pengecekan ini juga untuk menjamin stok BBM aman, serta melindungi masyarakat dari kecurangan takaran, bahan bakar yang tercampur air, maupun pemalsuan BBM, terlebih selama arus mudik Lebaran yang sedang berlangsung saat ini.

Pihaknya mengimbau, para pengusaha SPBU di wilayah Bantul tidak mengutak-atik takaran di mesin pompa BBM, serta menjamin bahan bakar tidak tercampur air maupun kontaminasi lainnya.

"Kami tidak segan-segan memberikan sanksi tegas, seperti penyegelan, pidana, hingga denda bagi SPBU yang ditemukan mencurangi meteran," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Polres Bantul juga akan melakukan patroli dialogis terhadap semua SPBU di wilayahnya. Dialog menjadi strategi persuasif untuk mengajak para pengelola pompa bensin menghindari penimbunan BBM.

"Patroli dialogis untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di SPBU, seperti penimbunan BBM atau antrean panjang yang berpotensi menimbulkan keributan," katanya.

Baca juga: Polda Sulteng sidak SPBU antisipasi kecurangan pengisian BBM
Baca juga: Polres Touna cek SPBU cegah kecurangan pengisian BBM jelang mudik
Baca juga: Polres Jember jaga sejumlah SPBU antisipasi kecurangan BBM

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Mata Dharma Tertinggi

erigo4d

ChainUp Meningkatkan Sistem Keamanan Setelah Meraih Sertifikat SOC 2 Type 2******

Singapura, (ANTARA/PRNewswire) - Dalam statusnya sebagai pemimpin layanan kustodian aset digital yang tepercaya, ChainUp, penyedia solusi teknologi blockchain global, setelah memperoleh sertifikat SOC 2 Type 1 dan ISO/IEC 27001, 27017, 27018, kini meraih sertifikat yang sangat diincar oleh pelaku industri lain, Service Organization Control (SOC) 2 Type 2. Proses audit dalam sertifikasi ini dilakukan oleh Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
Laporan audit ini memastikan komitmen layanan dan sistem ChainUp dalam mencapai standar pengendalian berdasarkan kriteria layanan tepercaya. Standar pengendalian ini menjamin keamanan data klien dan sistem, akses handal terhadap akun dan layanan, serta menjaga akurasi informasi finansial sekaligus melindungi kerahasiaan informasi klien. Maka dari itu, laporan sertifikat SOC 2 secara independen menjadi jaminan bahwa ChainUp memprioritaskan keamanan data dan memiliki sistem yang baik untuk melindungi aset klien.
"Sertifikat SOC 2 Type 2 merupakan pencapaian penting bagi ChainUp," ujar Sailor Zhong, Chief Executive Officer, ChainUp. "Validasi independen ini memperkuat komitmen kami dalam menyediakan lingkungan yang aman dan memenuhi standar bagi investor institusi yang ingin menjajal industri aset digital."
Industri aset digital tengah berkembang pesat sehingga semakin diawasi dengan ketat. Setelah meraih sertifikat SOC 2 Type 2, ChainUp menjadi mitra reliabel bagi investor institusi yang membutuhkan solusi kustodian aset digital yang aman dalam memenuhi regulasi Indonesia. Dengan memprioritaskan sistem kendali yang baik, ChainUp membantu klien mengelola investasi aset digital. Agar platform ChainUp terus beroperasi secara efisien, serta memberikan pengalaman pelanggan terbaik, laporan SOC akan dievaluasi setiap tahun.
Tentang ChainUp
ChainUp adalah perusahaan terkemuka di dunia yang menyediakan solusi teknologi blockchain secara terpadu. ChainUp menawarkan rangkaian layanan lengkap, termasuk "white label" bursa aset digital, solusi KYT, NFT Marketplace, dompet digital, solusi likuiditas, infrastruktur Web3, kustodian aset digital yang aman, solusi tokenisasi asset (STO), dan lain-lain. Berdiri pada 2017 dan memiliki jangkauan global, ChainUp telah melayani lebih dari 1,000 klien di 30 negara, serta memiliki lebih dari 60 juta pengguna akhir.
SOURCE ChainUp

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

pilihan super

slot gacor terbaru 2022

Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pedagang Pasar Tanah Abang menjadi saksi hidup dari gempuran social commerceseperti TikTok Shop di Indonesia.

Pantauan CNNIndonesia.compada Selasa (12/9), kala itu para pedagang nampak sepi pengunjung.

Soleh, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengaku omzetnya anjlok semenjak TikTok Shop mulai merajalela.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu enggak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," aku Soleh.

Jeritan Soleh itu pun sampai ke telinga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Sepekan pasca Soleh menuturkan keluh kesahnya, Teten mengunjungi pasar tersebut.

Kunjungan di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat pada Selasa (19/9) juga disambut protes para pedagang pakaian.

Lihat Juga : Bahlil ke TikTok: Jangan Adu Domba Bangsa Indonesia

Terpantau di lantai LG Pasar Tanah Abang, para pedagang memasang selembar kardus bertuliskan 'Tolong pak, TikTok ditutup pak', 'Tolong hapus TikTok Shop', hingga 'Kembalikan senyum pedagang'.

Anton, salah seorang pedagang yang memasang kardus itu, mengaku sangat rugi gara-gara TikTok Shop. Pasalnya harga jual di platform tersebut jauh lebih murah dibanding di mal dan juga Pasar Tanah Abang.

"Minta tolong ke pak menteri online shop TikTok berpengaruh banget buat pedagang di sini," ujar Anton.

Ia mengeluhkan omzetnya turun drastis saat ini. Biasanya ia bisa mengantongi Rp20 juta per hari. Namun, kini mendapat Rp2 juta saja sudah berat.

Jokowi kumpulkan menteri di Istana bahas TikTok Shop Cs

Bak gayung bersambut, Presiden Joko Widodo lantas menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas polemik TikTok Shop yang membunuh UMKM pada Selasa (26/9).

Sejumlah menteri yang dipanggil Jokowi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ratas dengan Jokowi membahas perdagangan digital. Ia berkata tak hanya TikTok Shop yang dibahas dalam rapat.

Anehnya, Wishnutama Kusubandio menghadiri ratas tersebut. Ini terungkap dari foto yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden dan diunggah pada situs presidenri.go.id.

Lihat Juga : Luhut Klaim Investasi TikTok di RI Tak Terganggu Larangan TikTok Shop

Kehadiran mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu dikonfirmasi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Namun, ia tak paham Wishnutama datang sebagai apa.

"Ada (Wishnutama), ada. Saya tidak tahu sebagai apa, tetapi yang jelas dia diundang," ujar Bahlil.

Saat dihubungi, Wishnutama mengakui ia hadir di rapat tersebut. Menurutnya ia hadir untuk dimintai masukan terkait transformasi digital secara umum.

"Mungkin karena latar belakang pekerjaan saya yang datang dari industri media digital, infrastruktur digital, ekonomi digital dan industri kreatif yang juga erat dengan digital," kata Wishnutama melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Zulhas resmi larang TikTok Shop Cs

Mendag Zulhas resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

Zulhas menegaskan perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.

Lalu, social commerce dilarang berjualan dan bertransaksi.

"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerce seperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)

Catatan Pastoral Petani

rtp tuna55

Zulhas Dkk Rapat Bahas Larang TikTok Shop di Kemensetneg Sore Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas bakal rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sore ini untuk membahas rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

"Saya nanti akan rapat di Kemensetneg jam setengah empat (15.30 WIB), membahas termasuk revisi Permendag 50 (Tahun 2020), juga apakah kita larang saja ya atau gimana ya, ini akan dibahas nanti. Ini lagi dibahas (rencana pencabutan izin TikTok Shop)," katanya di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Namun, ia tidak bisa memastikan kapan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terbit.

Ia hanya menegaskan revisi dari Kemendag sudah selesai, tinggal menunggu proses harmonisasi.

Zulhas menyebut banyak sekali keluhan masuk soal serbuan barang murah asing di tanah air. Menurutnya, tidak hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tak kuat meladeni banjir barang murah tersebut.

"Banyak sekali yang datang ke saya.Beauty (industri kecantikan) datang, UMKM datang, fesyen juga datang katanya diserbu besar-besaran (produk impor) dari luar sekarang. Jadi, ini akan kita tata lagi, lagi ditata," jelas Zulhas.

Ia merinci empat poin utama yang direvisi dalam beleid tersebut. Pertama, adanya positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Zulhas menekankan barang impor yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak bakal masuk positive list.

Kedua,perizinan. Zulhas menyebut tidak boleh media sosial merangkap menjadi e-commerce dengan satu izin.

"Izinnya gak boleh satu. Dia media sosial jadi social commerce, itu mati dong yang lain. Ini diatur," tegasnya.

Ketiga,Zulhas menyinggung soal standar barang impor. Ia menekankan produk dari luar negeri juga kudu berstandar khusus, tidak boleh bebas masuk begitu saja. Begitu pula dengan asal-usul barang tersebut.

Keempat,nilai minimal belanja barang impor sebesar US0 alias Rp1,5 juta. Ini diberlakukan agar tidak mematikan produk-produk lokal.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

situs bonus 100 bebas ip

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Lihat Juga : OBITUARISoebronto Laras, Sosok Pengusaha dan Tokoh Otomotif Indonesia

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

Lihat Juga : Daftar Direksi dan Komisaris Baru PLN Usai Agus Martowardojo Masuk

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

Lihat Juga : Profil Sofiah Balfas, Direktur Bukaka Tersangka Baru Korupsi Tol MBZ

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

Lihat Juga : The Fed Putuskan Tahan Suku Bunga Bulan Ini

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2