rtp jam gacor dan pola 231Jutaan kata 629348Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot wcb100 terbaru》
Hoaks! Video penyetujuan usulan hak angket pada awal Maret 2023******
Dalam unggahan tersebut, dinarasikan juga kubu 02 Prabowo-Gibran marah karena puan menyetujui hak angket tersebut.
Berikut narasi dalam unggahan video yang telah ditayangkan lebih dari 30 ribu tersebut:
“GEMPAR HARI INI || PUAN KETOK PALU PERSIDANGAN KOALISI PRABOWO TOLAK HAK ANGKET TIBA² DI JALANKAN
BERITA TERBARU
PALU SIDANG RESMI DIKETOK
KUBU PRABOWO MARAH PUAN MAHARANI SETUJUI USULAN HAK ANGKET”
Namun, benarkah Video Puan Maharani setujui usulan hak angket kecurangan pemilu 2024 tersebut?
Berdasarkan penelusuran, foto Puan Maharani dalam thumbnail tersebut merupakan editan. Foto aslinya serupa dengan unggahan Liputan6 yang dideskripsikan “Seorang anggota DPR RI meletakkan berkas di meja Popong Otce Djundjunan karena tidak puas dengan sikap Ketua DPR RI sementara tersebut, Jakarta, (1/10/14).”.
Selain itu, narator dalam video tersebut juga membacakan narasi dari laman MetroTV “Keseriusan PDIP Gulirkan Hak Angket Ditunggu”, Detik yang berjudul “Ganjar Jawab Jimly soal Hak Angket Cuma Gertak Politik: Kami Tak Menggertak” dan CNN yang berjudul “Politikus Senior PPP Tolak Hak Angket, PDIP Buka Suara”.
Dalam ketiga narasi tersebut tidak ada penjelasan dan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani menyetujui hak angket kecurangan pemilu 2024 dalam sidang DPR.
Klaim: Video Puan Maharani setujui usulan hak angket kecurangan pemilu 2024
Rating: Hoaks
Cek fakta: Hoaks! Jokowi bekukan DPR RI
Cek fakta: Hoaks! Mahasiswa robohkan Istana Negara, tolak pengesahan Perppu Ciptaker
Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat******
Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawananJakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
MPR ajak semua pihak manfaatkan bahan lokal untuk ketahanan nasional******
Bila setiap anggota keluarga terpenuhi kebutuhan pangan-nya, kualitas kesehatan keluarga itu pun akan meningkatJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam pemanfaatan bahan dengan kearifan lokal Indonesia, salah satunya rempah-rempah, sebagai upaya membangun ketahanan nasional.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:toko56、erek erek 43 2d、situs baru slot
Terkait:slot mudah gacor、erek erek 34 2d、jackpot388、slotter mania demo、cara menang main slot higgs domino fafafa 2021、joker188、bank jago bisa pinjam uang、airbet gacor、slot gacor 168、merdekabet365
bab terbaru:cara pinjam dana online(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemiluJakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemiluJakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
《situs slot wcb100 terbaru》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,olympus slot trikHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot wcb100 terbaru》bab terbaru。