petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

angka ikan gabus togel

situsmpo 96Jutaan kata 818468Orang-orang telah membaca serialisasi

《angka ikan gabus togel》

Surat suara tercoblos, Bawaslu hentikan coblosan di TPS 19 Waykandis******

Surat suara tercoblos, Bawaslu hentikan coblosan di TPS 19 Waykandis
Suasana TPS 19 Waykandis, Kota Bandarlampung, usai dihentikannya pencoblosan oleh Bawaslu Bandarlampung karena adanya surat suara yang tercoblos. Bandarlampung, Rabu, (14/2/2024). (ANTARA/Dian Hadiyatna)
Badarlampung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, menghentikan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 di Kelurahan Waykandis, Kecamatan Tanjungsenang, karena ditemukan sejumlah surat suara yang sudah tercoblos.

"TPS 19 kami hentikan sementara pencoblosannya karena ada laporan surat suara tercoblos," kata anggota Bawaslu Kota Badarlampung Hassanudin Alam di Bandarlampung, Rabu.

Dia mengungkapkan bahwa kejadian tersebut dilaporkan masyarakat yang sedang mencoblos di TPS 19 sekitar pukul 11.00 WIB.

"Warga saat mau mencoblos ternyata menemukan ada surat suara sudah tercoblos. Kemudian diganti yang baru, ternyata sama sudah tercoblos juga maka kami minta pengawas TPS berkomunikasi dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk menghentikan sementara," kata dia.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Setelah dihentikan sementara, Bawaslu Kota Bandarlampung melakukan pengecekan surat suara yang masih terlipat dan memang menemukan ada yang sudah tercoblos

"Untuk jumlahnya masih kami cek berapa yang sudah tercoblos di lipatan surat suara itu. Tetapi, yang pasti, itu surat suara untuk DPRD provinsi dan DPRD kota yang sudah tercoblos," katanya.

Sementara untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI serta DPR RI semuanya aman tidak ada yang tercoblos.

"(Surat suara) presiden, DPD dan DPR RI setelah kami cek lipatan surat suara semua aman tidak tercoblos," kata Hassanudin.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Dia mengatakan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 19 tercatat sebanyak 260 orang dan pemilih yang sudah melakukan pencoblosan sebanyak 115 orang.

"Yang sudah mencoblos dan memasukkan surat suara ke kotak suara 115 orang pemilih, jadi sisa surat suara yang terlipat kami amankan terlebih dahulu," tambahnya.

Hassanudin menegaskan bahwa kejadian di TPS 19 ini dikategorikan sebagai kejadian khusus oleh Bawaslu Bandarlampung.

"Untuk laporan hingga kini baru di TPS 19 yang ada masalah. Di lokasi lain belum ada laporan, di sini (TPS 19) sudah kami catat dan laporkan secara berjenjang," ucapnya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu Bandarlampung laporkan Lurah Perumnas Wayhalim ke KASN
Baca juga: Bawaslu Lampung tegaskan tak ada toleransi untuk pidana pemilu

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Warga Demak terdampak banjir mengungsi ke Kudus 3.393 jiwa******

Warga Demak terdampak banjir mengungsi ke Kudus 3.393 jiwa
Pengungsi di Terminal Induk Jati Kudus, Jawa Tengah, diajak senam bersama untuk membantu menormalkan aliran darah dan melatih urat saraf yang kaku dan stamina tubuh karena sebelumnya lebih banyak duduk-duduk di tenda pengungsian. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Kudus (ANTARA) - Warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang terdampak banjir dan mengungsi ke Kabupaten Kudus jumlahnya saat ini mencapai 3.393 jiwa.

"Data pengungsi tersebut merupakan hasil pemutakhiran per hari ini (Selasa, 13/2) pukul 09.00 WIB, termasuk yang mengungsi di rumah-rumah penduduk yang tersebar di sejumlah tempat di Kudus," kata Camat Jati, Kabupaten Kudus Fiza Akbar, di Kudus, Jateng, Selasa.

Ia mengungkapkan data pengungsi memang cenderung bertambah karena pada Minggu (11/2) pukul 20.00 WIB tercatat hanya 3.058 jiwa, kemudian keesokan harinya bertambah menjadi 3.305 jiwa. Sedangkan hari ini (Selasa, 13/2) bertambah lagi menjadi 3.393 jiwa.

Baca juga: Pemkab Kudus mencatat korban banjir Demak yang mengungsi 2.804 jiwa

"Dengan adanya pendataan tersebut, maka kebutuhan makan sehari-hari para pengungsi juga akan dipenuhi oleh dapur umum yang tersedia," ujarnya.

Awalnya tempat pengungsian yang disediakan di Kecamatan Jati Kudus, di antaranya di atas Jembatan Tanggulangin, Terminal Jati Kudus, Balai Desa Jati Wetan, DPRD Kudus, dan Kantor Koramil Jati.

Baca juga: Pemkab Demak pastikan pemenuhan kebutuhan pengungsi terdampak banjir

Namun, di Jembatan Tanggulangin saat ini tidak ada lagi pengungsi. Sedangkan yang masih terdapat pengungsi di Terminal Jati Kudus, Balai Desa Jati Wetan, Koramil Jati, RSUD Kudus, DPRD Kudus, Ponpes Assalwa, serta beberapa titik di rumah-rumah warga.

Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum para pengungsi di sejumlah tempat, dipenuhi oleh dapur umum yang tersedia di Terminal Induk Jati Kudus dan Jembatan Tanggulangin.

Dalam pengoperasian dapur umum tersebut, melibatkan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari berbagai kabupaten/kota di Jateng, selain dari Kabupaten Kudus.

Baca juga: KPU Demak putuskan pemilu susulan di sembilan desa terdampak banjir

Bahkan, Pemkab Kudus bersama jajaran terjun langsung membantu korban banjir yang mengungsi di Kabupaten Kudus, termasuk dalam menyediakan makan sehari-hari hingga kebutuhan lain yang mereka butuhkan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

KPU: 36 TPS di Papua lakukan pemungutan suara susulan******

KPU: 36 TPS di Papua  lakukan pemungutan suara susulan
Ketua KPU Papua Steve Dumbon (ANTARA/Evarukdijati)
"Saya masih menunggu laporan dari KPU di empat kabupaten terkait kapan pelaksanaan pemungutan suara,"
Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengatakan ada 36 TPS di empat kabupaten yang akan melakukan pemungutan suara susulan.  "Ke 36 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan itu tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya 20 TPS di empat distrik, Keerom satu TPS di satu distrik dan Kabupaten Waropen satu distrik dengan lima TPS. Sedangkan di Kabupaten Sarmi ada 10 TPS di satu distrik," kata Ketua KPU Papua Steve Dumbon di Jayapura, Kamis.   Dijelaskan, distrik-distrik yang TPS nya akan melakukan pemungutan suara ulang yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya meliputi Distrik Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah, Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer yang tercatat 20 TPS.   Kabupaten Keerom dilaksanakan satu TPS di Distrik Towe, Waropen ada lima TPS di kampung Walae, Distrik Kirihi dan Kabupaten Sarmi ada 10 TPS di Apawer Hulu.   Dilakukannya pemungutan suara susulan akibat ke 36 TPS terlambat menerima logistik pemilu disebabkan faktor cuaca .   Sebagai contoh di Kabupaten Mamberamo Raya, saat hendak mengantar logistik, pesawat yang digunakan penyedia jasa tidak dapat menemukan titik koordinat lokasinya.   Sementara di Kabupaten Keerom jalan menuju Towe tidak dapat dilewati karena banjir dan bila berjalan kaki harus ditempuh selama enam jam, jelas Steve Dumbon.   Ketika ditanya kapan pelaksanaan pemungutan suara susulan, Ketua KPU Papua mengaku belum dapat dipastikan.   "Saya masih menunggu laporan dari KPU di empat kabupaten terkait kapan pelaksanaan pemungutan suara," jelas Steve Dumbon.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:serba88

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
mpo gacor
angel4d
situs slot malam ini
rekomendasi situs slot gacor
rekomendasi situs slot
rtp slot gacor
slot ngasih maxwin
situs judi slot resmi dan terpercaya
tafsir mimpi 2d
Daftar isi semua bab
Bab 1 mpo1881
Bab 2 erek40
Bab 3 link naga slot
Bab 4 77neko
Bab 5 prediksi togel keluar malam ini
Bab 6 bunga pinjaman di adakami
Bab 7 game gacor adalah
Bab 8 situs slot online 2023
Bab 9 olx777
Bab 10 togelon
Bab 11 wak togel
Bab 12 pragmatic skills
Bab 13 pinjaman online 100 juta
Bab 14 situs terlama slot
Bab 15 infini
Bab 16 dewa787
Bab 17 pinjol dibawah ojk
Bab 18 link judi slot terbaik
Bab 19 situs slot terpercaya hari ini
Bab 20 qq8821
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8736bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Sembilan putaran sangat indah

voucher telkomsel murah
Petugas seberangi sungai distribusikan logistik ke TPS terisolasi
Petugas menggunakan rakitan bambu menyeberangi sungai untuk membawa logistik Pemilu 2024 di sejumlah TPS yang terisolir di Dusun Ungkalan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Selasa (13/2/2024). ANTARA/HO-Polsek Ambulu/am.
Dari kantor Kecamatan Ambulu, logistik dinaikkan kendaraan roda empat selanjutnya menggunakan perahu rakitan untuk menyeberangi sungai
Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Petugas gabungan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersama pengawas pemilu dan muspika dikawal aparat kepolisian terpaksa menyeberangi sungai untuk mendistribusikan logistik ke ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) terisolasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

"Ada lima TPS yakni TPS 40, 41,42, 43, dan 44 di Dusun Ungkalan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu yang harus menyeberangi sungai untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024," kata Kapolsek Ambulu AKP Suhartanto saat dihubungi per telepon di Jember.

Menurutnya Dusun Ungkalan merupakan dusun terisolasi yang diapit kawasan hutan jati yang dikelola Perhutani dan hutan alam yang dikelola Balai Taman Nasional Meru Betiri.

"Dari kantor Kecamatan Ambulu, logistik dinaikkan kendaraan roda empat selanjutnya menggunakan perahu rakitan untuk menyeberangi sungai," tuturnya.

Setelah menyeberangi sungai, logistik Pemilu 2024 untuk empat TPS di dusun terisolasi itu langsung diangkut menggunakan pegonyakni moda angkutan tradisional yang ditarik oleh sepasang sapi.

"Pegon atau cikar itu milik warga Dusun Ungkalan yang digunakan secara sukarela untuk mengantar logistik ke empat TPS di Dusun Ungkalan," ucapnya.

Baca juga: Kapolres Jember cek sejumlah TPS terpencil di tiga kecamatan

Baca juga: KPU Sigi dahulukan distribusi logistik ke TPS terpencil dan tersulit

Baca juga: KPU Sulut: dukungan TNI-AL jangkau TPS pulau terpencil 

Ia berharap partisipasi pemilih warga di Dusun Ungkalan cukup tinggi karena semua pihak yakni Muspika Ambulu, Babinkamtibmas, Babinsa, Sapol PP Kecamatan, Linmas, serta PPS berusaha maksimal untuk mengantarkan logistik demi terselenggara-nya pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Sementar Pemilu Anggota Legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

rtp auto7slot
BMKG: Hujan lebat berpotensi melanda sebagian besar wilayah Indonesia
Ilustrasi - Dua orang pesepeda menembus hujan lebat di jalan Merdeka Selatan, Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan hujan lebat berpotensi melanda sebagian besar wilayah di Indonesia pada Selasa.

Wilayah tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.

Selain daerah-daerah tersebut, berdasarkan laman resmi BMKG di Jakarta, Selasa, daerah yang turut berpotensi mengalami hujan lebat adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Jakarta berawan hingga siang

Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papa Barat, dan Papua juga diperkirakan dilanda hujan lebat pada Selasa.

Dari banyaknya wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat itu, hujan di beberapa daerah di antaranya merupakan hujan badai yang disertai kilat dan petir seperti Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Barat.

Baca juga: BMKG: Waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di perairan Indonesia

Hujan badai ini juga akan melanda DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Papa Barat.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyatakan upaya kesiapsiagaan cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi harus ditingkatkan.

Hal tersebut lantaran hasil analisa cuaca menunjukkan setidaknya hingga periode 15 Februari 2024 curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm hingga 300 mm dan berpotensi lebih dari itu.

Baca juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem sejumlah wilayah Sulut hingga 14 Februari

"Informasi ini hasil pengamatan saintifik maka mesti direspons dengan semangat meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi oleh semua pihak untuk meminimalisir risiko dampak bencana," kata Guswanto.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Dunia para dewa di akhir zaman

erek2 1000 mimpi
Ketum Muhammadiyah ajak semua pihak jadikan pemilu lebih bermakna
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (ANTARA/HO-PP Muhammadiyah)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.

Pada masa tenang setelah hiruk-pikuk kampanye, Haedar juga mengajak seluruh pihak perlu berefleksi atau merenungkan kembali guna menjadikan pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.

"Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Tokoh yang akrab disapa Buya Haedar itu mengatakan para calon presiden, calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Haedar menambahkan bahwa pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama.

Selain itu, pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis.

"Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah doakan Pemilu 2024 berlangsung damai dan bermartabat

Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.

"Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa," tambahnya.

Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.

Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat berpartisipasi aktif di pemilu
Baca juga: PP Muhammadiyah: Seruan moral para akademisi harus direspons positif

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pengkhianat menyayangi istrinya

bo server thailand
Ketua MUI imbau jaga suasana kondusif jelang pencoblosan pemilu
Arsip Foto - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh usai menyampaikan hasil fatwa MUI, di Jakarta, Jumat (10/11/2023). ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif jelang pencoblosan dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Untuk itu, mari jaga suasana kondusif jelang pelaksanaan pemilu, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai, adil, jujur, dan bermartabat, serta jauh dari perilaku curang, intimidatif, koruptif, dan tindak melanggar hukum lainnya," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan dalam sistem politik Indonesia setiap warga negara diberi hak untuk memilih. Hak tersebut harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang baik.

"Karenanya, memilih pemimpin yang mampu menjaga agama dan mampu mengurusi urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan hukumnya wajib. Sebaliknya, golput dalam arti tidak mau berpartisipasi menggunakan hak pilih, kemudian terpilih pemimpin yang lalim dan tidak kompeten, maka tindakan itu haram dan berdosa," tegas Niam yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu.

Baca juga: MUI Lebak haramkan politik uang dalam Pemilu 

Baca juga: MUI Lampung: Jaga persaudaraan meskipun beda pilihan dalam pemilu

Menurut Niam, proses memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi mengemban amanah kepemimpinan guna mewujudkan kemaslahatan umum.

"Setelah mendengar visi misi calon dalam masa kampanye, saatnya kita kontemplasi dan memilih sesuai hati yang jernih, meminta pertolongan Allah SWT agar diberi pemimpin yang shidiq atau jujur, yang amanah atau dapat dipercaya, yang tablighatau punya kemampuan eksekusi, serta yang fathanah atau punya kompetensi," ujarnya.

"Tidak boleh memilih karena sebab sogokan atau pemberian harta semata. Orang yang akan dipilih, atau yang mencalonkan diri juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih, seperti menyuap atau dikenal dengan serangan fajar," sambung Niam.

Ia mengingatkan bahwa MUI telah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan hal suap-menyuap dalam Pemilu, melalui forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kalimantan Selatan pada 2018.

"Hukumnya haram. Menerima sogokan politik yang kemudian mendorong orang untuk memilih orang yang tidak kompeten hukumnya haram," tegas Asrorun Niam Sholeh.

Baca juga: MUI Depok imbau penyelenggara dan warga jaga pemilu jurdil dan sejuk

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

slot lagi gacor malam ini
Seoul beri Rp11,7 juta bagi ibu yang melahirkan genjot angka kelahiran
Ilustrasi (www.extremecamera.com) (Istimewa)
Seoul (ANTARA) - Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan akan memberikan subsidi perawatan pasca-persalinan sebesar 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk semua ibu yang melahirkan di kota tersebut pada tahun 2024 ini.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Seoul menyiapkan 1,8 triliun won (Rp21 triliun) di 2024 untuk membantu penduduknya secara finansial dan membesarkan anak-anak.

Pejabat Kota Seoul pada Selasa seperti yang dilaporkan Yonhap, menyampaikan bahwa program subsidi tersebut merupakan bagian dari proyek “dorongan kelahiran” yang bertujuan memerangi rendahnya tingkat kesuburan total di negara tersebut.

Tingkat kesuburan yang dimaksud merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan seumur hidupnya yang saat ini turun ke titik terendah baru yakni 0,78 pada tahun 2022. Khusus di Seoul, tingkat kesuburan total hanya mencapai 0,59 dan memegang posisi terendah di Korea Selatan.

Guna meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Seoul bahkan telah menghapus persyaratan tinggal minimum enam bulan untuk program subsidi. Sehingga semua penduduk perempuan yang melahirkan memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta won.

Subsidi akan diberikan per kelahiran bayi dalam bentuk voucher yang bisa digunakan untuk membantu membiayai biaya pengelolaan kesehatan ibu dan bayi, termasuk perawatan medis dan pemulihan pasca melahirkan.

Penerima subsidi diharuskan untuk mendaftarkan kelahiran bayi mereka di kota tersebut. Permohonannya bisa diakses melalui situs web program www.seoulmomcare.com dan di pusat komunitas lingkungan.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Seoul akan memperluas program penyewaan ruang publik sebagai ruang pernikahan dan program subsidi bagi mereka yang menjalani perawatan infertilitas atau pembekuan sel telur wanita untuk melahirkan di masa depan.

Subsidi penitipan anak bulanan juga akan ditingkatkan dari 700.000 won (Rp8,2 juta) menjadi 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk orang tua yang memiliki bayi berusia di bawah satu tahun. Sedangkan bagi orang tua yang memiliki bayi berusia satu tahun akan mendapat subsidi sebesar 500.000 won (Rp5,84 juta) dari  sebelumnya 350.000 won (Rp4 juta).

Sumber : YONHAP-OANA
Baca juga: Tingkat kelahiran di Korea Selatan terus turun
Baca juga: Populasi Korea Selatan diprediksi turun tajam dalam 50 tahun mendatang
Baca juga: Angka kelahiran terus menurun, banyak SD di Korsel terancam tutup

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Bintang ramalan

rtp megawin188
Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK
Dewas KPK menggelar sidang kode etik terhadap 12 pegawai KPK terkait pungli Rutan KPK, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 12 pegawai lembaga antirasuah bersalah telah menerima sejumlah uang dalam perkara pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Menyatakan para terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK baik dalam pra pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Tumpak menerangkan 12 pegawai KPK tersebut telah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Dewas juga menjatuhkan hukuman berupa mewajibkan para terperiksa melakukan permintaan maaf secara terbuka.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa masing-masing berupa permintaan maaf terbuka secara langsung," ujarnya.

Dewas KPK juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tumpak mengatakan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, para terperiksa mengetahui para tahanan KPK menggunakan HP di dalam rutan KPK namun dibiarkan karena para terperiksa telah menerima uang tutup mata setiap bulannya dari para tahanan KPK.

Para terperiksa bahkan memberikan fasilitas lainnya seperti membantu para tahanan memasukkan barang atau makanan atau mengisi daya menggunakan powerbank yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para terperiksa.

Adapun daftar pegawai tersebut beserta uang yang diterima selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

1. Deden Rochendi: Rp 425.500.000
2. Agung Nugroho: Rp 182.000.000
3. Hijrial Akbar: Rp 111.000.000
4. Candra: Rp 114.100.000
5. Ahmad Arif: Rp 98.600.000
6. Ari Teguh Wibowo: Rp 109.100.000
7. Dri Agung S Sumadri: Rp 102.600.000
8. Andi Mardiansyah: Rp 101.600.000
9. Eko Wisnu Oktario: Rp 95.600.000
10. Farhan bin Zabidi: Rp 95.600.000
11. Burhanudin: Rp 65.000.000
12. Muhamad Rhamdan: Rp 95.600.000
Baca juga: Dewas KPK gelar sidang etik pegawai terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK tanggapi kritik lambat tangani aduan masyarakat
Baca juga: Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024