buku mimpi 2d 68

Saya kembali dari ruang dewa utama

Kadin Tunjuk Pejabat Sementara usai Yusrizki Jadi Tersangka Kasus BTS******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) resmi menunjuk pejabat baru di posisi Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan usai pejabat sebelumnya, Muhammad Yusrizki ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS di program BAKTI Kominfo.

"Kadin Indonesia telah menunjuk Dharsono Hartono sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Lihat Juga : Kejagung Ungkap Peran Ketua Komite Kadin Yusrizki di Kasus Menara BTS

Dalam kesempatan itu Yukki memastikan program kerja Komite Tetap Energi Terbarukan akan tetap berjalan dengan baik dan akan terus memperjuangkan kemajuan sektor energi terbarukan di Indonesia.

"Ini persoalan kasus individu, bukan organisasi, aktivitas Kadin Indonesia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya," tegas Yuke.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan peran Ketua Komite Energi Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizki di kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut Yusrizki yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Prima telah ditunjuk sebagai penyedia panel surya dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Kejagung Sesalkan Kasasi Paniai Berlarut-larut: Ada yang Sangat Fatal

Akan tetapi, Kuntadi menjelaskan dalam proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Yusrizki itu, penyidik menemukan indikasi tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Siapa saya

Xi Jinping Larang Pedagang Kaki Lima di Beijing******

Presiden China Xi Jinping menentang pencabutan pembatasan pedagang kaki limadi Beijing. Artinya, ia ingin pedagang kaki lima tetap dibatasi ruang geraknya untuk berjualan.

Hal ini menandakan perpecahan dalam pemerintah China atas perubahan kebijakan untuk mengatasi naiknya angka pengangguran. Melansir CNN Business, Kamis (18/5), ini adalah pertama kalinya pemimpin tertinggi China berbicara secara terbuka menentang upaya menghidupkan kembali 'ekonomi kios jalanan.

Namun, masih belum jelas apakah Beijing harus mematuhi pandangan Xi dan melarang pedagang kaki lima.

Beijing merupakan kota besar berpenduduk 22 juta orang, yang telah melonggarkan aturan pembatasan pedagang kaki lima selama beberapa bulan terakhir.

Pemerintah kota mendorong orang untuk mendirikan warung pinggir jalan atau gerobak di daerah tertentu, di mana mereka dapat menjual makanan khas setempat, makanan ringan, pakaian atau mainan.

Pencabutan pembatasan terjadi setelah Zibo, kota industri yang dulunya kurang dikenal, menjadi viral karena kedai barbeque berkonsep outdoor mulai tren dan menginspirasi kota-kota lain untuk meniru kesuksesannya.

Sementara itu, Perdana Menteri Li Keqiang menggembar-gemborkan gagasan menciptakan lapangan kerja dengan mendorong pedagang kaki lima untuk mendirikan toko di seluruh China, di tengah kemerosotan ekonomi akibat pandemi covid-19 pada 2020.

Namun, pidato Keqiang itu dengan cepat ditolak oleh rekan dekat Xi, yang menyebut pedagang kaki lima tidak higienis dan tidak beradab.

Para analis kemudian mengatakan bahwa menjajakan kaki lima adalah sesuatu yang tidak disukai Xi Jinping karena dianggap menodai citra China yang sukses dan modern. Gagasan pedagang membanjiri jalan-jalan kota metropolitan juga bertentangan dengan visi Xi tentang China sebagai negara adidaya yang maju dan berteknologi tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

Sinergi BUMN Luncurkan Pakai Molis dengan Kalkulator Penghematan Biaya******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan beberapa perusahaan BUMN meluncurkan platform inovatif bertajuk 'Pakai Molis'. Website ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait motor dan mobil listrik (Molis), dengan harapan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik secara massal di Indonesia.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury, menjelaskan bahwa kementerian berkomitmen untuk berperan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat, produktif, dan kompetitif. Dia mengungkapkan bahwa kolaborasi dari semua pihak sangat penting guna menciptakan ekosistem yang baik dalam meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik.

"Peralihan ke kendaraan listrik ini akan membantu mengurangi penggunaan energi berbasis impor yang kotor dan mahal ke energi berbasis domestik yang bersih dan murah, sehingga kedaulatan energi nasional semakin kokoh," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5).

Darmawan juga menyebutkan berbagai keuntungan apabila masyarakat beralih menggunakan Molis, yang paling mencolok adalah penghematan biaya bahan bakar sampai 80 persen.

Hal ini dikarenakan Molis yang ada saat ini punya baterai lebih awet dan pengisiannya jauh lebih ekonomis. Selain itu, secara teknologi lebih modern, lebih ramah lingkungan, polusi suara dan udara bisa dikurangi.

"Selain itu, masyarakat juga dapat dukungan pemerintah melalui skema bantuan pembiayaan untuk beralih ke Molis ini," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC), Toto Nugroho, menambahkan pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengakselerasi kendaraan listrik ke masyarakat. IBC pun berkomitmen untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan mempercepat industri hilirisasi nikel hingga menjadi baterai.

"Ini penting bagi Indonesia sehingga bisa meningkatkan TKDN hingga 80 persen dari kendaraan listrik saat ini," tambah Toto.

Dirinya juga optimistis, dengan masifnya kendaraan listrik di Indonesia dan didukung dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik mampu menjadikan Indonesia sebagai pemain kendaraan listrik utama di Asia Tenggara bahkan Asia.

Dengan diluncurkannya website inovatif ini, diharapkan masyarakat Indonesia semakin tertarik dan terbantu dalam memahami manfaat serta kemudahan beralih ke kendaraan listrik. Adopsi massal kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara di Indonesia.

Mengguncang langit

Kadin Tunjuk Pejabat Sementara usai Yusrizki Jadi Tersangka Kasus BTS******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) resmi menunjuk pejabat baru di posisi Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan usai pejabat sebelumnya, Muhammad Yusrizki ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS di program BAKTI Kominfo.

"Kadin Indonesia telah menunjuk Dharsono Hartono sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Lihat Juga : Kejagung Ungkap Peran Ketua Komite Kadin Yusrizki di Kasus Menara BTS

Dalam kesempatan itu Yukki memastikan program kerja Komite Tetap Energi Terbarukan akan tetap berjalan dengan baik dan akan terus memperjuangkan kemajuan sektor energi terbarukan di Indonesia.

"Ini persoalan kasus individu, bukan organisasi, aktivitas Kadin Indonesia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya," tegas Yuke.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan peran Ketua Komite Energi Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizki di kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut Yusrizki yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Prima telah ditunjuk sebagai penyedia panel surya dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Kejagung Sesalkan Kasasi Paniai Berlarut-larut: Ada yang Sangat Fatal

Akan tetapi, Kuntadi menjelaskan dalam proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Yusrizki itu, penyidik menemukan indikasi tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Tidak ada jejak di langit

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

IHSG Merosot ke 6.719 usai Koreksi 291 Saham******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.719 pada Selasa (13/6). Indeks saham melemah 3,3 poin atau 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,3 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,56 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 237 saham menguat, 291 saham terkoreksi, dan 219 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,80 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,58 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,33 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,18 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,37 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,53 persen.

Mengikuti Asia dan Eropa, bursa Amerika pun kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,93 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,31 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,53 persen.

[Gambas:Video CNN]