cara daftar kakek zeus

Sanatorium Sanjie

Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Capai 1.142 Kasus Selama 2019******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan angka kecelakaan di perlintasan sebidang mencapai 1.142 kasus sepanjang 2019 hingga 2022.

Dalam keterangan Kemenhub saat media briefing pada Jumat (4/8), dari total 1.142, kecelakaan paling banyak terjadi di perlintasan sebidang yang tidak dijaga yaitu sebanyak 1.004 kejadian.

Kendati, tren kecelakaan di perlintasan sebidang menurun sejak 2019. 

Kemenhub berharap perjalanan kereta api semakin aman karena jumlah perlintasan sebidang turun dalam tujuh terakhir dari 5.685 perlintasan menjadi 4.194 pada 2022 .

Kemenhub mengakui ada berbagai tantangan dalam penanganan perlintasan sebidang, di antaranya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan bahwa pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api dan mematuhi rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.

Kemudian, keterbatasan dana pengadaan atau pemasangan fasilitas di perlintasan sebidang.

Kemenhub pun telah melakukan penanganan dengan secara bertahap menutup perlintasan sebidang yang ada di sepanjang jalur kereta. Lalu, melengkapi perlintasan sebidang dengan pintu perlintasan dan memasang sistem deteksi dini dengan sirine atau lampu peringatan.

Kemudian, mengalokasikan Dana Alokasi Khusus kepada daerah tertentu mendanai kegiatan khusus daerah di bidang keselamatan jalan.

[Gambas:Video CNN]

Novel Tuan Raja Dewa

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]

Armor Naga Pembunuh Langit

Kemenhub Pangkas Kuota Tiket Tanpa Kursi Kereta Api Jadi 20 Persen******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memangkas kapasitas penumpang yang bisa diangkut olehkereta api (KA) jarak jauh dengan menurunkan kuota tiket tanpa kursi. Ini berlaku untuk KA yang menerima subsidi dengan skema Public Service Obligation (PSO).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan angkutan kereta agar lebih nyaman.

"Kami mendapat masukan bahwa saat ini antusiasme masyarakat untuk menggunakan layanan KA PSO sudah cukup tinggi sehingga perlu kami atur kapasitasnya agar tidak mengurangi kenyamanan penumpang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).

Adapun kebijakan ini sudah berlaku sejak 1 Agustus 2023 untuk kereta api dengan jarak tempuh lebih dari 100 kilometer (km).

"Sebelumnya KA PSO ini memiliki load factorhingga 150 persen, jadi kami mendorong operator untuk dapat menyesuaikan load factor menjadi 120 persen melalui sistem ticketingdan sosialisasi kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut Risal, layanan KA PSO yang bakal terpengaruh aturan ini paling banyak dari daerah operasi Bandung dan Surabaya, termasuk Commuter Line Garut, Commuter Line Dhoho, dan Commuter Line Panataran.

"Semoga dengan penyesuaian ini, masyarakat dapat lebih nyaman menggunakan jasa layanan kereta api dan semakin banyak yang beralih menggunakan transportasi umum," pungkas Risal.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tao Tongxuan

Erick Thohir Akan Jadikan PKPU Sebagai Cara Benahi Keuangan Waskita******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan keuangan PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

"Kita lagi duduk dengan Menteri Keuangan, prosesnya seperti apa. Kalau kita kemarin, salah satu opsinya dengan PKPU atau restrukturisasi total. Jadi ini yang kita dorong, ini yang kita coba," ujar Erick seperti dikutip dari Antara,Senin (7/8).

Ia menyebut Kementerian BUMN bersama para pemangku kepentingan lain akan terus mendukung BUMN Karya dalam upaya membenahi kinerja keuangan mereka.

Selain soal PKPU, Erick juga blak-blakan soal langkah pemerintah batal memberikan memberikan modal negara Rp3 triliun untuk Waskita Karya. Modal tersebut akan dialihkan kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

"PMN Waskita dialihkan ke HK. Dari situ, HK mengambil aset yg ada di Waskita. Proses merger HK dan Waskita serta PP (PT PP Presisi) dan WIka (PT Wijaya Karya Tbk) itu prosesnya 2 sampai 3 tahun. Tapi, restrukturisasi sudah dilakukan dari 3 tahun lalu," ujar Erick.

PT Waskita Karya Tbk tidak dapat membayar bunga utang ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jumlah pokok utang Seri B yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp 135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.

Sebelumnya, pada 5 Mei 2023, perseroan juga mengumumkan tidak membayar bunga ke-11 (sebelas) PUB IV tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada 30 Mei 2023.

Pada semester I 2023, WSKT memiliki total utang sebesar Rp 84,31 triliun, atau naik tipis 0,31 persen dibandingkan semester I-2022 senilai Rp 83,98 triliun. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp22,79 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp61,5 triliun.

Fajar Gelap Naruto

Menteri PUPR Sebut Rapat Bahas Revitalisasi JIS Digelar Rabu Depan******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan membahas revitalisasi atau penyempurnaan Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada rapat yang dilaksanakan Rabu (9/8).

"Hari Rabu nanti baru kita rapatkan, Selasa mau rapat, tapi saya ada rapat dengan BPK, jadi Rabu," kata Basuki kepada wartawan di kawasan GBK, Jakarta, Sabtu, (5/8).

Lihat Juga : Sekda DKI Sebut Pengelolaan TIM dan JIS Salah Sejak Lahir

Dalam rapat tersebut, Basuki mengatakan pihaknya akan mengundang sejumlah pihak terkait dari mulai  PSSI, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna.

"Ya dari FIFA, evaluasi FIFA, Pak Erick [Ketum PSSI Erick Thohir] mau kirim surat ke saya, nanti dari surat itulah saya undang PSSI, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung untuk rapat hari Rabu," ujarnya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan rumput JIS juga akan dibahas setelah surat evaluasi FIFA diterima. Basuki mengatakan semua keputusan akan dibahas pada rapat hari Rabu pekan depan.

"Rumput mau diganti, makanya semuanya putusannya baru hari Rabu nanti, siapa berbuat apa, siapa yang nangani nanti persisnya," tuturnya.

Lihat Juga : Fakta Hasil FIFA Inspeksi JIS, Manahan, GBT, Jalak Harupat

Sebagai informasi, Basuki sempat membeberkan anggaran biaya untuk mengganti rumput yang ada di lapangan JIS agar memenuhi standar FIFA, yakni Rp6 miliar. Hal ini disebut telah dikoordinasikan dengan ahli, yaitu Qamal Mustaqim.

"Baru saya tanya tadi rumput ke pak Qamal itu Rp 6 M (anggarannya) satu lapangan. Itu nanti dari PU," kata Basuki kepada wartawan, Selasa (4/7).

Sementara untuk akses masuk ke JIS, anggarannya belum dihitung. Basuki menyebut pihaknya keroyokan dengan pihak lain untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas di sekitar kawasan JIS.

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) Iwan Takwin menargetkan revitalisasi JIS selesai pada Oktober 2023.

"Sesuai timeline semua Oktober itu harus selesai," kata Iwan dalam Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022 di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/7).

Iwan mengatakan revitalisasi JIS meliputi pembaruan rumput stadion, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO), dan pembangunan akses keluar masuk stadion.

Wukong membaca obrolan pribadi

MRT Bakal Dibangun dari Tomang ke Medan Satria******

Kementerian Perhubungan menyebut Moda Raya Terpadu (MRT) bakal dibangun dari Tomang hingga Medan Satria. Ini merupakan bagian pembangunan proyek MRT jalur timur-barat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menyerahkan basic engineering design (BED)MRT jalur timur-barat ini kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Nantinya, pembangunan fase 1 tahap 1 MRT yang termasuk proyek strategis nasional (PSN) ini akan difokuskan di Jakarta terlebih dahulu.

"Saya titipkan proyek ini kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) selaku pembina sektor perkeretaapian untuk mengkoordinasikan dengan stakeholderterkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta," kata Budi dalam keterangan resmi, Senin (7/8).

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan dirinya sudah menerima arahan langsung dari Presiden Jokowi. Ia menyebut skema pembangunan MRT jalur timur-barat ini bakal sama seperti jalur utara-selatan.

"Berkaca pada kesuksesan atas keberhasilan pembangunan, pengoperasian, dan pengusahaan MRT jalur utara-selatan, dan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan transportasi perkeretaapian perkotaan yang harus sejalan dengan pembangunan di Jabodetabek, maka MRT jalur timur-barat ini perlu terus dipastikan keberlangsungannya," jelas Heru.

"Kami berharap dengan pengembangan jalur MRT Jakarta fase 3 akan mendukung perkembangan transportasi publik perkeretaapian yang berdampak luas bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya," imbuhnya.

Saat ini, MRT jalur utara-selatan sudah beroperasi sepanjang 16 km dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, di mana rata-rata penumpang mencapai 100 ribu orang per hari.

Jika keseluruhan koridor di Tomang-Medan Satria sudah tersambung, maka akan membentang jalur sepanjang 90 km dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Selain itu, jalur timur-barat bakal melintasi 3 provinsi, 2 kabupaten, dan 3 kota.

[Gambas:Video CNN]