slot gacor banget hari ini

Tianni Shenwu

Tingkat Kunjungan ke Mal Diramal Naik 100 Persen Saat Ramadan******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mal akan naik saat ramadandan idulfitri tahun ini. Kenaikan bisa mencapai lebih dari 100 persen.

Peningkatan kunjungan pusat belanja pada dua momen ini diperkirakan karena pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Tahun ini merupakan ramadan dan idulfitri pertama yang tanpa pembatasan, setelah tiga tahun berturut-turut sebelumnya selalu disertai dengan berbagai pembatasan akibat pandemi covid-19," ungkap Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, dikutip dari ANTARA, Minggu (19/2).

Menurutnya, sejak PPKM dicabut beberapa waktu lalu, pusat perbelanjaan pun kini mulai kembali mengadakan berbagai acara dan kegiatan yang diharapkan dapat semakin meningkatkan jumlah kunjungan.

Tak hanya itu, berbagai promo belanja juga sudah kembali diadakan setelah sebelumnya hampir tiga tahun dilarang sehubungan dengan pemberlakuan PPKM.

"Setelah PPKM dicabut beberapa waktu yang lalu maka pusat perbelanjaan telah mulai kembali mengadakan berbagai acara dan kegiatan serta beragam promo belanja yang mana sebelumnya hampir selama tiga tahun dilarang sehubungan dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Alphonzus juga menilai pada momen ramadan, masyarakat biasanya berbelanja produk dalam kategori non-makanan dan minuman.

"Sebagaimana biasanya, selama ramadan pada umumnya masyarakat akan berbelanja barang ataupun produk kategori non-makanan dan minuman, dan pada saat libur ataupun idulfitri maka akan beralih ke kategori makanan dan minuman serta hiburan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

istri parit

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

penyihir penuh waktu

Kronologi Pembubaran Merpati, dari Merugi, Digugat Hingga Pailit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi bubarkan BUMNPT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Pembubaran maskapai ini tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 yang menyatakan Merpati Airlines pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP, yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023 tersebut.

Jauh sebelum putusan pailit pengadilan muncul, 'kesehatan' Merpati Airline sudah mulai terguncang pada 2008 lalu. Saat itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun.

Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Pemerintah pun memutuskan untuk memasukan perusahaan dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA masuk dengan suntikan dana awal Rp300 miliar.

Lihat Juga : Rubicon Anak Pejabat DJP Aniaya Putra Petinggi Ansor Tak Masuk LHKPN

Pada 2012, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua tahun setelahnya kondisi keuangan perusahaan kian buruk hingga resmi berhenti terbang. Kala itu beban utangnya mencapai Rp7,29 triliun.

Pada 2016, Merpati Airlines digugat dalam kasus permohonan pailit. Di tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Prathita Titian Nusantara.

Setahun kemudian, beban utang kreditur naik menjadi Rp10,72 triliun dan ekuitasnya pun minus Rp9,51 triliun.

Pada Juni 2017 Merpati Airlines digugat oleh PT Parewa Katering, penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai.

Memasuki 2018, Merpati Airline seperti mendapat angin segar, Direktur Utama Merpati Airline Asep Ekanugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019.

PT Intra Asia Corpora disebut menjadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segara Rp5,4 triliun. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan ternyata tak kunjung membaik, hingga akhirnya PN Surabaya pun menyatakan perusahaan pailit pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Otorita IKN Buka Lowongan Pegawai Non******

Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) membuka lowongan pekerjaanmelalui skema Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pendaftaran rekrutmen tersebut akan dibuka pada tanggal 20 hingga 24 Februari 2023 mendatang.

Nantinya, pendaftaran akan dibuka melalui laman https://ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai pukul 16.00 WIB.

"OIKN membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari OIKN melalui skema PPNPN," cuit OIKN melalui akun Twitter @ikn_id, Jumat (17/2).

[Gambas:Twitter]

OIKN, melalui laman resminya, membeberkan sejumlah persyaratan umum, di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI).

Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.

Ada pula syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi pelamar, seperti berikut:

- berusia 21-33 tahun saat melamar,
- sehat jasmani dan rohani,
- berkelakuan baik,
- mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat lain yang diperlukan dalam jabatan.

Lihat Juga : Keppres Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara Terbit 2024

Pelamar juga diharapkan mampu mengoperasikan media teknologi informasi dan berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi dari institusi terakreditasi nasional.

Selain itu, pelamar juga wajib bersedia ditempatkan pada wilayah penyelenggaraan organisasi OIKN.

OIKN juga mengumumkan timeline rekrutmen yang telah ditentukan. Berikut jadwalnya:

1. Pengumuman 17-24 Februari 2023
2. Pendaftaran secara elektronik 20-24 Februari 2023
3. Pemeriksaan dan seleksi administrasi 24-27 Februari 2023
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi 28 Februari 2023
5. Tes Potensi Akademik (TPA) dan psikotes 2 Maret 2023
6. Pengumuman hasil TPA dan psikotes 9 Maret 2023
7. Wawancara 10-12 Maret 2023
8. Pengumuman akhir seleksi 13 Maret 2023

Labirin Orang Mati

Daftar 10 Daerah dengan Angka Penggangguran Tertinggi Pada 2022******

Angka pengangguran diIndonesia mencapai 8,42 juta orang per Agustus 2022. Padahal, realisasi investasi mencapai Rp1.207 triliun alias melampaui target Rp1.200 triliun pada 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen alias 8,42 juta orang. Dengan begitu, ada sekitar 6 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Berdasarkan persebaran wilayahnya, Jawa Barat menempati urutan pertama wilayah dengan jumlah pengangguran terbanyak. BPS mencatat pengangguran di Jawa Barat (Jabar) mencapai 8,31 persen pada Agustus 2022.

Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia versi BPS per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Meski begitu, BPS mencatat TPT pada 2022 turun ketimbang Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lihat Juga : Artha Graha Gugat Supermal Karawaci Rp288 M

Sedangkan berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada 2022. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Sedangkan jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2022 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 7,74 persen TPT di perkotaan pada Agustus 2022, berbanding dengan 3,43 persen TPT di pedesaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui faktor melimpahnya pengangguran RI karena jumlah tenaga kerja yang terserap lebih rendah. Pasalnya, investasi saat ini lebih banyak menuju capital intensivealias padat modal.

Airlangga mengatakan perusahaan butuh biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud merujuk pada mesin penyokong produksi, seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya.

"Oleh karena itu yang didorong pemerintah adalah UMKM dan entrepreneurship. Nah, UMKM dan entrepreneurshipini didorong lewat Perppu Ciptaker," kata Airlangga di Jakarta Pusat, Selasa (21/2).

Ia menyebut aturan itu mempermudah UMKM dan pengusaha untuk membentuk PT perseorangan. Dalam aturan terdahulu, pembentukan PT dibutuhkan modal minimal Rp50 juta. Namun, kini dengan modal lebih kecil pun bisa dilakukan.

Di lain sisi, ia menyebut banjir investasi RI masih relevan untuk mengatasi masalah pengangguran. Terlebih, pemerintah akan mendorong investasi yang masuk sebesar Rp1.400 triliun pada 2023 ini.

"Pengangguran itu diatasi dengan investasi. Investasi ini tahun ini kita dorong Rp1.400 triliun. Kemarin dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) kita harap bisa meningkat sampai Rp1.600 triliun," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengkhianat menyayangi istrinya

Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. PUPR menyebut hunian mangkrak adalah bukti ingkar janji pengembang apartemen.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan hunian mangkrak seperti Meikarta disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput di mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam, Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]