petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

qq11bola

game gacor slot 413Jutaan kata 510524Orang-orang telah membaca serialisasi

《qq11bola》

Permintaan dompet tenun Badui diminati konsumen hingga tembus Bali******

Permintaan dompet tenun Badui diminati konsumen hingga tembus Bali
Perajin menunjukan produksi dompet berbahan tenun Badui yang diproduksinya di Desa Girimukti, Lebak, Banten, Minggu (28/1/2024). ANTARA/Mansur/aa.
Lebak (ANTARA) - Permintaan kerajinan dompet tenun Badui di Kabupaten Lebak, Banten diminati konsumen hingga menembus Provinsi Bali, karena memiliki keunikan dari warna dan motif khas adat setempat. "Kita cukup terbantu memasarkan produk dompet tenun khas Badui melalui media sosial," kata Yahya (55) seorang pelaku UMKM kerajinan dompet tenun di Kampung Bangkalok Kabupaten Lebak, Minggu. Produksi dompet tenun Badui itu menggunakan bahan baku tenun khas masyarakat adat setempat, sehingga diminati konsumen. Permintaan konsumen, selain Jakarta dan daerah lainnya di Jawa Barat juga menembus Provinsi Bali. Selama ini, dirinya memasarkan dompet tersebut melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial itu cukup membantu untuk menghasilkan omzet pendapatan dan menggulirkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga produksi dompet tenun Badui dipasarkan di kawasan wisatawan seba budaya Badui. Harga dompet tenun Badui dijual rata-rata Rp480 ribu per lusin atau 12 unit dompet. "Kami bisa menjual 50 lusin per pekan dengan pendapatan Rp24 juta," katanya. Jali (60) seorang pedagang dompet tenun Badui mengatakan banyak konsumen membeli dompet tenun Badui dari wisatawan seba budaya Badui di kawasan pemukiman tanah hak Ulayat Adat. Keunggulan dompet tenun itu, selain motif warnanya cukup indah dan bagus juga bahannya sangat lembut dan tidak kasar. "Konsumen lebih nyaman membawa dompet tenun itu," katanya. Sementara itu, Sekertaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak, Imam Suangsa mengatakan pemerintah daerah hingga kini memfasilitasi untuk mempromosikan perajin dompet tenun Badui karena dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu juga pihaknya menargetkan semua pelaku UMKM wajib masuk ekosistem digital. Kelebihan ekosistem digital itu, karena pemasarannya bisa menembus pasar domestik dan mancanegara.

Baca juga: Produksi dompet di Lebak Banten menumbuhkan ekonomi pedesaan

Baca juga: Perajin kerai di Lebak mampu atasi pengangguran dan kemiskinan  
  "Kami meyakini dengan masuk ekosistem digital itu dipastikan UMKM tumbuh dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat juga mampu mengatasi kemiskinan," kata Imam. Berdasarkan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Lebak yang menerima bantuan dari pemerintah tercatat ada 117.269 unit usaha dan sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan kerajinan bambu, dompet, kain batik, serta aneka makanan kuliner. “Kami mendorong ke depan semua pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform daring secara online karena sangat membantu omzet pendapatan," katanya menjelaskan.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari
Arsip foto - Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (kedua kiri) berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:ga slot

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
link slot 30+30
situs slot error
cari duit cepat
cara dapat uang dengan cepat dan mudah
megapulsa88
situs yang lagi gacor
info link slot paling gacor
erek capung
slot online dana ovo
Daftar isi semua bab
Bab 1 akun terpercaya slot
Bab 2 pinjaman online pribadi
Bab 3 bigbos77
Bab 4 pinjol ilegal tanpa verifikasi wajah dan beda rekening
Bab 5 lvobet
Bab 6 slot paling gacor 2022
Bab 7 limit pinjam duit
Bab 8 angka jitu pasti tembus
Bab 9 situs pasti maxwin
Bab 10 daftar game slot terbaik
Bab 11 slot gacor pasti wd
Bab 12 republik77 slot
Bab 13 cara pengajuan limit kredivo
Bab 14 62 togel
Bab 15 angka jitu orang mati
Bab 16 dodoslot
Bab 17 rtp koin33
Bab 18 erek erek bola kaki 2d
Bab 19 game slot terbesar di asia
Bab 20 nama slot gacor hari ini
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1658bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Qi Master di Tokyo

caspo
Gempa berkekuatan 4,8 M guncang Kota Bima, NTB
Ilustrasi - Petugas menunjukkan rekam seismograph pengukur gempa bumi. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/ama/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa dengan kekuatan magnitudo 4,8 mengguncang tenggara Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
BMKG di Jakarta, Minggu (28/1), mencatat gempa terjadi pada pukul 00:18:23 WIB, berpusat di laut tepatnya di koordinat 8,56 Lintang Selatan, 119,11 Bujur Timur atau 41 km Tenggara Kota Bima, NTB dengan kedalaman 125 km.
BMKG mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.
Baca juga: Gempa berkekuatan 4,4 M guncang Batusangkar Sumatera Barat
Baca juga: Gempa M5,6 di Samudera Hindia selatan Bali tidak berpotensi tsunami

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Master Pedang Sembilan Surga

kredivo uang tunai
KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari
Arsip foto - Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (kedua kiri) berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jimat Misterius

syarat pakai kredivo
Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM
Politikus Partai Golkar Idrus Marham (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal posisinya di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.

"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.

Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.

Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.

“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.

Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.

"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.

Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara

Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.

Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

cara mengajukan pinjaman online
Polres Pamekasan terapkan pengamanan 2:1:2 untuk TPS sangat rawan
Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan menjelaskan seputar kesiapan polisi dalam mengamankan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pamekasan. ANTARA/Abd. Aziz/am.
Khusus TPS sangat rawan ini, total personel yang kami siapkan sebanyak 30 polisi dan 30 anggota linmas.
Pamekasan (ANTARA) - Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan menyatakan pihaknya telah menetapkan pola pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) sangat rawan dengan pola pengamanan 2:1:2.

"Jadi, yang dimaksud dengan pola ini adalah satu TPS diamankan oleh dua polisi dibantu dua anggota linmas," kata Kapolres di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.

AKBP Jazuli menyebutkan total TPS pada Pemilu 2024 di daerah ini sebanyak 2.448 TPS, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan pada 13 kecamatan.

Dari jumlah itu, kata dia, sebanyak 2.299 TPS masuk kategori kurang rawan, 134 TPS rawan, dan 15 TPS sangat rawan.

"Khusus TPS sangat rawan ini, total personel yang kami siapkan sebanyak 30 polisi dan 30 anggota linmas," katanya.

Orang nomor satu di lingkungan Polres Pamekasan ini selanjutnya memerinci TPS yang masuk kategori sangat rawan, yakni: dua TPS di Desa Campor, Kecamatan Proppo; dua TPS di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan; satu TPS di Desa Pegantenan; dan satu TPS di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan.

Berikutnya satu TPS di Desa Waru Barat dan satu TPS di Desa Waru Timur, Kecamatan Waru, lalu tiga TPS di Desa Batu Bintang dan dua TPS di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan.

Selain itu, lanjut dia, dua TPS di Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean yang juga masuk kategori sangat rawan.

"Jadi, berdasarkan hasil pemetaan kami, TPS sangat rawan dan perlu mendapatkan perhatian khusus petugas tersebar di enam kecamatan, yakni Kecamatan Proppo, Palengaan, Pegantenan, Waru, Batumarmar dan Kecamatan Pasean," katanya.

Baca juga: KPU Kabupaten Purbalingga mitigasi TPS di daerah rawan bencana
Baca juga: KPU PBD: 31 TPS daerah rawan di Maybrat digeser ke Aifat Timur

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Toko Senjata Wanjie

menaraqq
Jokowi bersepeda bareng AHY di Yogyakarta sambil menyapa masyarakat
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersepeda di Yogyakarta, Minggu (28/1/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo bersepeda bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta, Minggu, sambil menyapa masyarakat.

Video bersepeda itu dibagikan AHY melalui akun media sosial Instagram @agusyudhoyono yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Dalam video yang diunggah, tampak Presiden dan AHY bertemu secara kebetulan saat sedang bersepeda di Yogyakarta.

AHY yang sedang bersepeda bersama rombongan, terlihat berhenti di pinggir jalan karena mengetahui ada rombongan Presiden yang juga bersepeda.

Selanjutnya rombongan Presiden tiba di sebelah rombongan AHY dan menghentikan sepedanya.

Saat itu AHY langsung memberikan hormat kepada Presiden, menanyakan kabar dan meminta izin untuk ikut bergabung dengan rombongan Presiden.

"Sehat pak? Boleh ikut pak?" tanya AHY.

"Sehat, sehat. Ayo," jawab Jokowi.

Keduanya lantas bersepeda bersama.

Jokowi mengenakan kaos hitam lengan panjang dengan celana olahraga hitam. Presiden mengenakan helm berwarna merah.

Sedangkan AHY mengenakan kaos biru lengan pendek dengan celana olahraga dan helm biru.

Sambil bersepeda bersebelahan dengan Jokowi, AHY menjelaskan kepada Presiden kegiatannya beberapa hari ini, salah satunya menghadiri kampanye di Serang, Banten bersama Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Ia juga menyampaikan salam hormat dari sang ayah, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi.

Selanjutnya Presiden mengajak AHY ke rumah makan Gudeg Yu Djum di Yogyakarta untuk sarapan bersama.

Di rumah makan itu keduanya duduk berdua di sebuah meja dan berdiskusi.

Menurut AHY, pada kesempatan itu dirinya banyak berdiskusi tentang isu kebangsaan dan kesiapan pemilu, agar berjalan aman, damai dan demokratis.

Usai sarapan, keduanya kembali melanjutkan bersepeda dan menyapa masyarakat di Yogyakarta.

"Pak Jokowi, AHY," ujar masyarakat menyapa keduanya.

Saat sampai di depan Gedung Agung, Yogyakarta, AHY meminta izin kepada Presiden untuk melanjutkan kegiatan, dan keduanya berpisah.

"Habis gowes tadi dengan Pak Presiden Jokowi. Dan tentunya menyapa masyarakat Yogyakarta dari berbagai daerah. Jadi kita senang sekali sambil mencari keringat, olahraga dan menyapa masyarakat," ujar AHY usai bersepeda dengan Jokowi.

Baca juga: Presiden sarapan bareng AHY di Yogyakarta bahas politik terkini
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Patriark Wandao

x 5000 slot
Serangan jantung jadi penyebab sopir tabrak halte di Pasar Rebo
Tangkapan layar sopir bus menabrak halte TransJakarta Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024). ANTARA/HO-Instagram/info_jakartatimur/@luthfiamp
Akibat dari kecelakaan tunggal tersebut pengemudi bus mengalami luka dan meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Pasar Rebo
Jakarta (ANTARA) - Polisi menduga serangan jantung menjadi penyebab sopir bus menabrak halte TransJakarta di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Jumat pukul 16.00 WIB.

"Iya diduga  serangan jantung," kata Kepala Unit (Kanit) Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas (Laka Satlantas) Satwil Jakarta Timur Iptu Darwis Yunarta kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Darwis menuturkan korban berinisial AS (47) asal dari Jombang yang membawa Bus Harapan Jaya dengan pelat nomor polisi AG 7436 US.

Saat itu diketahui korban melintas di Jalan Raya TB Simatupang arah barat tepatnya ke arah halte TransJakarta kawasan Jakarta Timur.

Diduga pengemudi sakit sehingga tidak bisa menguasai kemudi yang mengakibatkan bus hilang kendali dan menabrak halte.

Kerusakan materi dari kecelakaan ini yakni kaca dan halte TransJakarta rusak dan bus Harapan Jaya juga mengalami kerusakan.

"Akibat dari kecelakaan tunggal tersebut pengemudi bus mengalami luka dan meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Pasar Rebo," ujarnya.

Dalam keterangan akhirnya, Polres Jakarta Timur telah mengamankan barang bukti berupa SIM dan STNK sopir, olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga membawa jenazah ke rumah sakit.
Baca juga: TransJakarta gelar "Festival Perjalanan Cita Rasa" gandeng 16 UMKM
Baca juga: TransJakarta alokasikan 30 persen ruang di sejumlah halte untuk UMKM
Baca juga: Perubahan nama halte TransJakarta dinilai bisa dongkrak pendapatan

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024