petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

hyperslot88

olympus slot gacor 558Jutaan kata 579726Orang-orang telah membaca serialisasi

《hyperslot88》

Menteri ESDM: Smelter Freeport siap beroperasi Juni 2024******

Menteri ESDM: Smelter Freeport siap beroperasi Juni 2024
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif (kiri) didampingi oleh Dirjen Minerba Bambang Suwantono, dan Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Jenpino Ngabdi saat melakukan kunjungan ke proyek Smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Rizal Hanafi/aa.
Progres pembangunan smelter ini sesuai rencana
Gresik (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur siap beroperasi pada Juni 2024.

"Progres pembangunan smelter ini sesuai rencana. Saya apresiasi kesungguhan Freeport dalam mendukung kebijakan hilirisasi tambang. Saya optimistis smelter PTFI dapat beroperasi pada Juni 2024," kata Arifin kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke smelter PTFI di Gresik, Kamis.

Arifin mengatakan pembangunan pabrik pemurnian tembaga (smelter) PTFI ini merupakan bagian dari program percepatan hilirisasi tambang yang dicanangkan pemerintah. Sebagai langkah penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi dalam kesempatan yang sama mengatakan pembangunan smelter berjalan lancar dan sesuai target.

"Progres pembangunan smelter saat ini sesuai dengan rencana dan siap beroperasi di bulan Juni 2024. Smelter PTFI akan mulai berproduksi di Agustus 2024 dan selanjutnya ramp upmencapai kapasitas penuh pada akhir Desember 2024,” kata Jenpino.

Untuk diketahui, pembangunan smelter ini merupakan mandat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Smelter berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

PTFI telah menanamkan investasi hingga 3,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp48 triliun per akhir Desember 2023. Ini merupakan smelter kedua PTFI. Smelter pertama dibangun pada 1996 dan dikelola oleh PT Smelting.

Smelter tembaga dengan Design Single Line terbesar di dunia ini nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun.

Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas dan perak murni batangan, serta PGM (Platinum Group Metal). Produk samping antara lain asam sulfat, gipsum, dan timbal.

"Setelah smelter beroperasi penuh pada akhir 2024, seluruh hasil tambang PTFI akan dimurnikan di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara," tutur Jenpino.

Baca juga: Inalum menargetkan smelter alumina Mempawah beroperasi akhir 2024
Baca juga: Menteri Bahlil minta perbankan biayai pengusaha untuk bangun smelter
Baca juga: Luhut katakan program hilirisasi dapat tekan kemiskinan di daerah

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi******

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) bersama Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:tokoselot

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
beli laptop pakai kredivo
maxwin slot
hoki777 demo
okebet99
slot jitu gacor
gold 88 slot
slot pandora188
slot gacor update
erek kerang
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot demo real
Bab 2 penyebab pinjol ditolak
Bab 3 situs slot gacor no 1
Bab 4 pinjol ilegal yang gampang cair
Bab 5 rtp spin707
Bab 6 cara daftar cicilan kredivo
Bab 7 rtp gebyar4d
Bab 8 rumahbandar
Bab 9 gacor situs
Bab 10 daftar pinjol berizin ojk 2022
Bab 11 slot online mudah maxwin
Bab 12 pg soft demo mahjong ways 2
Bab 13 berlian888
Bab 14 rtp pos4d
Bab 15 rtp ligalgo
Bab 16 togel sgp togel sgp
Bab 17 situs slot paling gacor maxwin
Bab 18 home credit pinjol
Bab 19 trik duofu duocai
Bab 20 togelhoki8
Klik untuk melihattersembunyi di tengah223bab
takutBacaan TerkaitMore+

Puncak seni bela diri

qqalot
Jumat, layanan SIM keliling di Jakarta hadir di lima lokasi
Arsip - Petugas melayani perpanjangan SIM di gerai Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, Mall Pelayanan Publik, Jakarta, Jumat (22/6/2018). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras/aa.
Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyediakan layanan surat izin mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi Jakarta untuk membantu warga yang akan memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu, Jumat. Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling tersebut diinformasikan berada di lokasi berikut:
  1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;
  2. Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata;
  3. Jakarta Utara di LTC Glodok;
  4. Jakarta Barat di Mall Citraland;
  5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.
Gerai SIM itu dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Untuk dapat mengakses dan terlayani dalam fasilitas SIM keliling ini, pemohon harus mempersiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan termasuk menyiapkan biaya administrasi. Adapun persyaratan tersebut terdiri atas KTP dan SIM yang akan diperpanjang, serta masing-masing dilampirkan fotokopi.

Ketika di lokasi SIM keliling warga akan diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi sebelum pengambilan foto untuk SIM baru. Layanan mobil SIM keliling ini, hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku saja untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C. Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian. Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C. Adapun untuk jenis SIM B, tidak bisa dilakukan perpanjangan masa berlaku pada layanan SIM Keliling, tapi harus diperpanjang di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena adanya perbedaan peruntukan dokumen. Dokumen SIM B itu sendiri diperuntukkan bagi kendaraan yang memiliki berat lebih dari 3,5 ton.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Nian Jingui

slot situs gacor
DKI kemarin, Jakarta banjir hingga bocah tenggelam di Kali Sunter
Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kelapa Hybrida Timur, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Kamis (29/2) yang masih layak untuk dibaca kembali mulai dari ruas jalan di Jakarta terendam banjir hingga seorang bocah tenggelam di Kali Sunter, Jakarta Timur. Berikut rangkuman beritanya: 1. 34 ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa 34 ruas jalan di wilayah Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi pukul 10.00 atau mengalami peningkatan jumlah dibanding pukul 06.40 dan 09.00 WIB. Baca selengkapnya di sini  2. Hujan deras, sejumlah wilayah di Jaktim dilanda banjir

Jakarta (ANTARA) -.Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Kamis dinihari menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta Timur terendam banjir, seperti di kawasan Cakung dan Pulogadung. Baca selengkapnya di sini  3. Mudik gratis DKI 2024 sediakan ratusan bus untuk tampung 27 ribu orang Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Program Mudik Gratis 2024 dengan ratusan bus untuk mengangkut arus mudik dan balik yang dapat menampung 27 ribu orang. Baca selengkapnya di sini  4. Setelah ada IKN, Jakarta prioritaskan program air bersih hingga kemacetan Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan program penyediaan air bersih hingga pengurangan kemacetan menjadi program prioritas usai Ibu Kota Indonesia berpindah dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Baca selengkapnya di sini  5. Seorang bocah tenggelam di Kali Sunter saat berenang  Jakarta (ANTARA) - Seorang bocah bernama Rafi Aditya (13) tenggelam di Kali Sunter Jalan Kayu Mas Utara Kelurahan/Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis pagi, saat berenang di tengah hujan mengguyur wilayah Jakarta. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat Generasi Biksu Bunga

rupiah cepat ojk atau tidak
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

mekanik naga

salingsilang demo slot
BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala saat menghadiri acara bedah buku di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (SKSG-UI), Jakarta, Kamis (21/2/2024). (ANTARA/HO-SKSG UI)
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan tanpa Batas

slot 77 login
BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala saat menghadiri acara bedah buku di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (SKSG-UI), Jakarta, Kamis (21/2/2024). (ANTARA/HO-SKSG UI)
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Guru Surgawi yang Tersembunyi

erek erek togel lengkap
"Dune: Part Two" meraup Rp1,2 triliun di Amerika Utara
Aktor Timothee Chalamet berperan sebagai Paul Atreides dalam film "Dune: Part Two". (ANTARA/HO-Warner Bros)
Jakarta (ANTARA) - "Dune: Part Two" telah meraup pendapatan 81,5 juta dolar AS atau Rp1,2 triliun lebih dari penjualan tiket di bioskop-bioskop Amerika Utara, menjadikannya sebagai film dengan pendapatan akhir pekan penayangan perdana terbesar tahun ini.

Di box office internasional, film sekuel garapan sutradara Denis Villeneuve itu mengumpulkan pendapatan 97 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun menurut siaran Variety.

Dengan demikian, "Dune: Part Two" telah berhasil mengantongi pendapatan total lebih dari Rp178 juta dolar AS atau sekitar Rp2,7 triliun pada pekan pertama penayangannya.

"Ini pembukaan yang luar biasa untuk (sekuel) fiksi-ilmiah," kata David A. Gross dari firma konsultan film Franchise Entertainment Research sebagaimana dikutip oleh Variety.

Seperti film pertamanya, "Dune: Part Two" populer di IMAX dan format pemutaran film premium lain di Amerika Utara.

Format penayangan film premium berkontribusi hingga 48 persen dari pendapatan domestik film, sedangkan IMAX menyumbang pendapatan penjualan tiket 18,5 juta dolar AS (Rp291 juta), mewakili 23 persen dari pangsa pasar.

"Dune: Part Two" yang diproduksi dan didanai bersama Legendary Entertainment dibuat dengan biaya 190 juta dolar AS dan sekitar 100 juta dolar AS lagi untuk promosi ke audiens global.

Angka penjualan tiket awal sekuel tersebut sudah jauh melampaui "Dune", yang pada pembukaan mengumpulkan 41 juta dolar AS pada 2021.

Bagian pertama dari film itu secara global berhasil mengumpulkan pendapatan total 402 juta dolar AS.

Film "Dune: Part Two" dibintangi oleh Timothee Chalamet, Zendaya, Austin Butler, dan Stellan Skarsgard.

Baca juga: Zendaya ungkap tantangan adegan romantis di "Dune: Part Two"
Baca juga: Tim Blake Nelson bergabung dalam jajaran pemeran "Dune: Part 2"

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024