rajacuan demo

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Dalih Bulog, Stok Beras Pemerintah Tipis Gegara Harga BBM Naik******

Perum Bulog mengungkapkan salah satu alasan stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah September lalu.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengaku mulanya stok CBP pada Juli 2022 masih tersedia 1,2 juta ton. Perkiraan ini dianggap cukup hingga akhir tahun.

Namun, setelah pengumuman kenaikan BBM, harga beras tiba-tiba meningkat. Pasalnya, biaya operasional untuk pengiriman beras juga ikut meningkat.

Pasokan CBP yang dikeluarkan untuk KPSH sepanjang Agustus-Desember pun mencapai 200 ribu ton.

"Kebijakan BBM juga kenaikan pada waktu itu, harga beras meningkat, tiba-tiba terjadi kenaikan permintaan CBP untuk KPSH sampai dengan 214 ribu ton," kata Epi dalam seminar daring, Jumat (23/12).

Padahal, jika dibandingkan sebelum Agustus, rata-rata penyaluran beras untuk KPSH hanya 500-1.000 ton per hari atau 20ribu-30 ribu ton per bulan. Perhitungan itu yang membuat Bulog menduga stok 1,2 juta ton masih cukup hingga akhir tahun.

Secara rinci, Bulog menyalurkan CBP untuk KPSH pada Juli kurang dari 50 ribu ton. Namun, pada Agustus, angka itu meningkat hingga lebih dari 200 ribu ton.

"Dengan 1,2 juta ton sampai dengan bulan Juli, maka Agustus-Desember dalam waktu lima bulan (sebenarnya) kita cuman butuh sekitar 150 ribu ton saja untuk keluar. Artinya, stok akhir kita masih cukup, karena pada saat panen gadu berikutnya Agustus-September kita masih bisa menyerap," jelas Epi.

Melihat kondisi krisis tersebut, Bulog pun membeli gabah dalam negeri. Sayangnya saat Bulog hendak membeli gabah, terjadi kenaikan harga di tingkat petani dan pengepul. Terlebih, periode November-Desember terjadi defisit produksi.

Akhirnya, pemerintah pun menugaskan Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras untuk cadangan hingga akhir tahun. Lebih jauh, untuk menghindari krisis serupa terjadi, Epi mengaku Bulog sudah membeli stok pada panen raya mendatang.

"Kita sudah membeli stok yang banyak pada saat panen raya. Sudah bisa membeli sekitar 550 ribu ton pada saat panen Maret, April, Mei. Sampai sekarang Insyaallah pengadaan kita nanti targetnya 1 juta ton, sedikit lagi kita dapat. Sekitar 10 ribu ton lagi untuk bisa masuk ke dalam pengadaan cadangan beras pemerintah," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Teknologi sejati tak tertandingi

Profil Pemilik Hotel Bintang Lima Pertama yang Akan Dibangun di Toba******

Hotel bintang lima pertama, Labersa Kaldera Resort, akan dibangun di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara dan ditargetkan rampung pada Juli 2024.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) hotel yang dibangun di dalam lokasi The Kaldera, Sumut itu telah dilakukan pada Rabu (21/12), dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Sebelumnya, Danau Toba tidak memiliki hotel bintang lima, hanya terdapat hotel bintang empat di kawasan tersebut, salah satunya Labersa Toba Hotel & Convention Centre di Balige, Kabupaten Toba Samosir.

PT Labersa Hutahaean merupakan perusahaan yang berfokus pada manajemen hotel, properti, tempat rekreasi. Perusahaan ini merupakan bagian dari Hutahaean Group yang berpusat di Pekanbaru, Riau.

PT Labersa Hutahaean telah memiliki sejumlah bisnis, di antaranya Labersa Toba Hotel & Convention Centre, Water Park & Theme Park Toba Fantasi, Water Park & Theme Park, dan Golf & Coountry Club Riau.

Pemilik Hutahaean Group adalah Harangan Wilmar Hutahaean. Ia berasal dari Toba Samosir, Sumatera Utara dan kini menjadi pengusaha sukses di Riau.

Meski memiliki bisnis hotel, Hutahaean Group berfokus pada perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Perkebunan tersebut terletak di Kecamatan Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai Rokan Hulu, Riau serta di Sumatera Utara.

Hutahaean Group menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit hulu yang paling berpengalaman di Provinsi Riau. Perusahaan memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman industri perkebunan dan pengalaman manajemen perkebunan kelapa sawit.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Kemendag Prediksi Penurunan Harga Komoditas Ancam Ekspor 2023******

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan mengatakan banyak ancaman yang menghantui kinerja eksportahun depan, salah satunya penurunan harga komoditasdunia.

Kasan mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, tren penurunan harga komoditas mulai terjadi. Ia merujuk pada laporan Reuters yang menyebutkan harga minyak akan terus menurun hingga akhir tahun.

"Harga minyak diprediksi menjadi sekitar US,17 per barel, yang juga diikuti oleh komoditas lain. Oleh karena itu, ekspor tidak bisa bergantung pada ekspor komoditas dan perlunya dilakukan promosi ekspor bernilai tambah," kata Kasan di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Selain penurunan harga komoditas, tantangan lainnya adalah ancaman resesi global, dan potensi stagflasi bagi negara dengan pendapatan ekonomi rendah hingga menengah.

Apalagi, gangguan suplai (supply disruption)sebagai dampak invasi Rusia terhadap Ukraina membuat lonjakan harga yang mendorong inflasi.

"Perang di Ukraina, lockdowndi China, konflik geopolitik di beberapa kawasan, dan supplydisrupsi semakin memperlambat kondisi ekonomi global," ucap Kasan.

Kasan juga memprediksi beberapa negara akan menerapkan trade restriction atau pembatasan perdagangan disertai dengan trade remedies. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi ancaman krisis tiap negara.

Menurut Kasan, instrumen kebijakan perdagangan menjadi salah satu pilihan kebijakan yang paling banyak digunakan. Sebab, kebijakan perdagangan dianggap mudah diimplementasikan dan dampaknya terasa relatif cepat.

Ia pun menyebut tantangan terakhir dalam ekspor nanti adalah decarbonization policiesatau kebijakan dekarbonisasi. Kasan menilai perhatian negara di seluruh dunia terkait kebijakan ini makin meningkat.

"Oleh karena itu, perlu memetakan potensi perdagangan produk hijau di negara-negara yang memiliki akreditasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

RK soal Argo Parahyangan vs Kereta Cepat: Dahulukan yang Lebih Cepat******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menegaskan dukungan penuh Pemprov Jabar terhadap operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Bahkan, Ridwan mengaku akan mendahulukan kereta cepat lantaran melayani masyarakat lebih cepat dibandingkan KA Argo Parahyangan.

"Itu kan dua urusan yang sama, urusan mengangkut penumpang Jakarta ke Bandung. Itu jadi ada dua pilihan. Tentu kita dahulukan proyek baru yang memang melayani masyarakat dengan lebih cepat," ungkap Ridwan saat ditemui di Hotel Fairmont, seperti dikutip dari Detik, Selasa (20/12).

"Jadi semua keputusan ini harus dievaluasi plus minusnya. Harusnya jangan kebanyakan dikritisi dulu sekarang karena belum dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski kereta cepat meluncur. Pasalnya, kedua moda memiliki jalur dan target penumpang yang berbeda.

"Kalau Argo Parahyangan kami dalam waktu dekat belum ada konsep untuk memberhentikan itu pak. Masih berjalan Argo Parahyangan," ujar Risal dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Kamis (8/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

Pengusaha Mau Insentif Agar Program Bebas Truk Kelebihan Muatan Jalan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

"Transisi kendaraan dari ODOL menjadi zeroODOL kan perlu investasi besar dan kalau investasinya besar dalam bentuk masif kalau enggak diintervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan keringanan fiskal kan susah," katanya.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa memerintah intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

"Dari subsidi bisa berupa bantuan dari pemerintah kepada sektor angkutan apakah berupa subsidi keringanan dana untuk uang muka pembelian angkutan atau subsidi bunga," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana tersebut akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.

"Sedang dibicarakan dengan menteri keuangan. Nilainya Rp 5 triliun. Nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus (listrik) itu akan kita pertimbangkan juga," katanya dalam konferensi pers virtual di laman YouTube Sekretariat Presiden.

[Gambas:Video CNN]