kredivo dan akulaku

Pejuang mutlak

Erick Thohir Bakal Persulit Bos BUMN Dapat Bonus******

Menteri BUMN Erick Thohir akan mempersulit atau memperketat aturan bagi bos perusahaan negara untuk mendapatkan bonus tahunan.

Pengetatan aturan pemberian insentif ini tertuang dalam materi uji publik draf Rancangan Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang tengah digodok pemerintah.

Dalam Permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk bisa mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Adapun tingkat kesehatan perusahaan bakal dinilai berdasarkan aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Bonus kepada petinggi perusahaan BUMN akan diberikan berdasarkan nilai yang diperoleh dengan minimal 70 persen.

Isu lain yang dibahas dalam Permen BUMN ini adalah pengetatan persyaratan pemberian tantiem atau insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Disebutkan juga bahwa salah satu syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja adalah laporan tahunan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Aturan itu akan diubah untuk memperketat syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja.

"Mengubah syarat opini auditor atas laporan tahunan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," tulis penjelasan di materi tersebut.

Selain itu, isu strategis yang ada dalam aturan ini adalah pemberian long term incentive (LTI) untuk direksi dan dewan komisaris BUMN. Pada penjelasan isu strategis itu disebut, LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri atau bukan bagian dari tantiem.

"LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri (bukan bagian dari tantiem) yang diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja dan tata kelola yang telah mendekati praktik terbaik internasional," tulis penjelasan di materi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

Erick Thohir Bongkar Modus Korupsi Dana Pensiun BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir ungkap moduskorupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN, pada Rabu (11/1) malam dalam acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem'.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya dikutip, Kamis (12/1).

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jagalegacyini," imbuhnya.

Ia menyebutkan saat ini makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

"Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist,siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklisthanya presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya," jelasnya.

Sebelumnya, Erick mengumumkan dari laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN, sebesar 65 persen bermasalah. Hanya 35 persen saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

pulau beluga

Manoj Punjabi, dari Cinta Fitri Kini Masuk Daftar 50 Orang Terkaya RI******

Daftar 50 orang terkayadi Indonesia versi Forbeskedatangan wajah baru. Salah satunya,Manoj Punjabi.

Mengutip data Forbes, Manoj memiliki harta US,05 miliar per Desember 2022 kemarin. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.606 per dolar AS, nilai kekayaan Manoj Punjabi tersebut tembus Rp16,37 triliun.

Kekayaan itu membuatnya jadi orang terkaya ke-43 di Indonesia.

Mengutip berbagai sumber, Manoj merupakan pria keturunan India yang lahir di Jakarta pada 7 Desember 1972. Ia merupakan anak dari salah satu produser film terkenal Dhamoo Punjabi.

Latar belakang itulah yang kemudian ikut membentuk kesuksesannya hingga bisa jadi orang kaya seperti sekarang ini. Maklum, karena latar belakang keluarga yang bekerja di dunia film dan sinetron, sejak kecil ia sudah bermain dengan dunia itu.

Saat masih kecil, ia sudah belajar soal film dari perusahaan milik keluarganya, Parkit Film. Di situ, ia juga tahu bagaimana seluk beluk membuat film, mengeditnya.

Dari sanalah, kegemarannya pada dunia perfilman tumbuh. Karena itulah, selepas menamatkan pendidikannya di Gandhi Memorial School, ia berkeinginan menimba ilmu di bidang perfilman.

Sayang, saat itu keluarganya tak memberikan lampu hijau kepada Manoj. Dalih mereka, industri perfilman Indonesia sedang terpuruk.

Manoj pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia akhirnya memutuskan untuk mengubur keinginannya mendalami dunia perfilman. Ia kemudian bekerja dan mendirikan usaha.

Ia pernah kerja di sebuah industri pulp and papper. Tapi, ia tak kerja lama di perusahaan itu karena 3 bulan kemudian dipecat. Ia kemudian mendirikan bisnis tekstil.

"Pada 1993, saya mulai kerja di bidang tekstil, pulp and papper, 3 bulan di sana tapi tidak sesuai," katanya seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Hingga 1995, kesempatan baginya masuk ke industri perfilman datang lagi. Ia masuk di Multivision, perusahaan perfilman milik Raam Punjabi dan Gobind Punjabi yang tak lain adalah paman dari Manoj.

Di situ katanya, ia belajar soal industri perfilman. Tapi sayang, karena perbedaan pandangan, akhirnya pada 2001, Manoj kemudian keluar dari Multivision. Ia memilih jalan di industri perfilman sendiri. Bersama dengan ayahnya, ia mendirikan MD Entertainment.

Nama itu diambil dari singkatan Manoj dan Dhamoo. Saat mendirikan rumah produksi itu, ia mempunyai visi; mau membesarkan dan menjalankan perusahaan sendiri. Melalui rumah produksi ini, ia berhasil menelorkan sejumlah sinetron fenomenal.

Salah satunya, Cinta Fitri yang berhasil bertahan sampai dengan tujuh season. Selain Cinta Fitri, ada juga Bawang Merah dan Bawang Putih yang sukses menduduki rating tertinggi selama 30 minggu berturut-turut.

Kesuksesan sinetron ini semakin membuat MD Entertainment berkibar. Jumlah slot sinetron hasil produksi MD Entertainment yang pada awal kelahirannya hanya 1 jam per minggu, terus melesat jadi 55 jam per minggu. 

Tak hanya sukses dalam produksi sinetron, MD besutan Manoj juga berhasil melahirkan produksi beberapa film terkenal, seperti; Habibi & Ainun yang berhasil memberikan pendapatan kotor sampai dengan Rp101 miliar, Ayat-ayat Cinta yang berhasil menyumbang pendapatan Rp107 miliar, Surga yang Tak Dirindukan yang memberi sumbangan pendapatan Rp53 miliar dan KKN di Desa Penari.

Kesuksesan itu kemudian mendorong Manoj mendirikan PT Multi Dimensia Corpora yang membawahi MD Entertainment. MD Entertaniment berfokus pada hiburan televisi. Multi Dimensia Corpora juga membawahi MD Pictures yang berfokus pada layar lebar, MD Music serta MD Animation.

Ia kemudian membawa perusahaannya melantai di bursa pada 2018 lalu. Aksi korporasi yang dilakukannya membuat MD semakin berkibar. 

Pada kuartal III 2022, MD Pictures membukukan pendapatan lebih dari dua kali lipat menjadi US juta atau setara Rp382 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sampai akhir tahun, Manoj berharap nilai itu bisa ditingkatkan jadi Rp500 miliar. Karena kinerja yang moncer, nilai saham MD pun terus melesat hingga empat kali lipat dalam setahun terakhir.

Diperkirakan, kapitalisasi pasar perusahaan besutan Manoj itu mencapai Rp23,3 triliun pada pertengahan November 2022. Manoj percaya ke depan industri perfilman dan MD akan semakin besar.

Hal itu ia sadari setelah memproduksi film Surga yang Tak Dirindukan pada 2015 lalu. 

"Setelah itu, saya merasa dan melihat film ini adalah industri yang sedang sun rise," katanya.

Perkiraan itu ia dasarkan pada besarnya potensi industri film di Indonesia. Dari sisi penonton saja misalnya, potensi itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah.

Pada 2015 lalu, data yang dimilikinya, jumlah penonton film di Indonesia masih 18 juta orang. Tapi dalam waktu setahun, jumlah itu melesat hampir dua kali lipat jadi 32 juta dan pada 2017 jadi 42 juta.

"Benar-benar besar. Sekarang pertumbuhannya signifikan. Kepercayaan orang terhadap film Indonesia sangat positif," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Pulau Panangalat di Mentawai Dijual Situs Asing Rp15 M******

Pulau Panangalat, salah satu pulau di KepulauanMentawai, Sumatera Barat dijualonlinedi situs luar negeri. Pulauini diobral seharga US,005 juta atau Rp15,57 miliar (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

Penjualan pulau tersebut diketahui dari unggahan Swellnet. Swellnet adalah situs informasi surfing atau selancar asal Australia.

"Anda mungkin ingat pada  Mei lalu, sebuah perusahaan bernama International Surf Properties mendaftarkan sebuah pulau di Mentawai Utara untuk dijual. Pulau ini, terkadang disebut A-Frames, adalah Pulau Panangalat," tulis situs surfing itu dikutip Rabu (11/1).

Satu kavlingnya seluas 1.500 meter persegi. Semua kavling di Pulau Panangalat menghadap ke pantai.

"Pulau tersebut dapat dibagi menjadi sepuluh kavling, masing-masing dijual seharga US5 ribu kepada pembeli yang berbeda," tulis situs itu.

Situs itu menulis pembeli internasional dipersilakan untuk membeli sekavling tanah atas nama pribadi mereka sendiri di bawah struktur perusahaan penanaman modal asing, sesuai dengan pedoman undang-undang investasi asing Indonesia," ungkapnya.

International Surf Properties, tulis Swellnet, menjabarkan pulau tersebut sebagai tempat peristirahatan para peselencar dengan lingkungan yang menakjubkan. Pasalnya, Panangalat memiliki akses perahu yang mudah ke semua ombak yang mengelilingi Pulau Kandui dan sekitarnya.

"Selain itu, setelah Bandara Rokot Mentawai selesai akhir tahun ini (2022), para pelancong udara akan memiliki akses yang lebih besar ke Mentawai utara," imbuh Swellnet.

Dilansir dari website Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Panangalat secara administrasi masuk Kecamatan Siberut Barat Daya, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Secara umum, pulau ini memiliki dataran yang landai dengan pantai pasir putih yang dominan ditumbuhi pohon kelapa. Pulau ini merupakan salah satu pulau tak berpenghuni.

[Gambas:Video CNN]

Tianzhimen

8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.

Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:

1. Outsourcing alias tenaga ahli daya

Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.

2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu

Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.

Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.

"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.

3. PKWT seumur hidup

Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.

"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.

Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.

4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu

Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.

Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.

Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon