situs gacor siang ini

Q menghancurkan langit

Bos BP Batam Ungkap Warga Rempang Rata******

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengungkap warga Rempang, Kepulauan Riau rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan. 

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Rudi menyebut bahwa daerah Rempang termasuk daerah free trade zone(FTZ) atau kawasan bebas. Maka itu, lanjut dia, Rempang masuk di bawah kekuasaan BP Batam.

"Dengan surat edaran dari Pak Sekda (Sekretaris Daerah) maka tidak boleh ada dokumen terbit lagi dari pemerintah Kota Batam. Ternyata sampai hari ini banyak dokumen, maka kita tidak tahu," kata Rudi lebih lanjut.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya. Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.

Namun belum lama ini terjadi bentrok di sana. Warga menolak direlokasi karena pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.

Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena gas air mata.

Komnas HAM memberi perhatian khusus pada kejadian itu. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan akan ada pemanggilan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wali Kota Batam, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Batam.

"Komnas HAM sedang menangani kasus tersebut melalui mekanisme mediasi HAM. Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk permintaan klarifikasi dan mediasi," ucap Atnike dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/9).

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Pengamat Sebut Social Commerce Bantu UMKM, Bukan Merugikan******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menegaskan  social commerce(s-commerce) tidak merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan justru bisa bantu mendongkrak penjualan.

Hal ini ia sampaikan merespons pemerintah yang menilai bahwa s-commerce dapat menggerus UMKM. Pemerintah juga beranggapan jika sebuah platform seharusnya menjalankan fungsinya masing-masing, media sosial saja atau e-commerce saja, bukan berfungsi ganda.

"Social commerceitu tidak merugikan UMKM. Banyak UMKM yang jualannya luar biasa, ya karena adanya social commerce. Social commerceitu tidak punya dampak negatif apapun terhadap UMKM," kata dia dalam talkshow 'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Jadi itu persaingan bisnis, bukan masalah online offline, enggak. Tidak ada hubungan merugikan. Walaupun tidak berhasil, bukan karena social commerce yang merugikan, tapi memang karena dia tidak bisa bersaing," tegas dia.

Untung juga menilai aturan aktivitas sosial media dan e-commerceharus dipisahkan tidak logis. Dia membandingkan aktivitas pengguna e-commercedengan para pengunjung mall yang sama-sama memiliki tujuan untuk belanja.

"Kalau mall itu dianggap sebagai tempat belanja, coret, enggak boleh ada tempat mainan, ada bioskop, enggak boleh. Ini tempat hiburan, enggak boleh digabung sama orang jualan. Kan harusnya begitu kalau kita mengacu kepada bahwa sosial media itu enggak boleh digabung sama tempat jualan. Logikanya di mana?" tegas Untung.

Menurut dia, social commerceseperti TikTok Shop kini bisa menjadi booming karena penggunanya cenderung mencari hiburan yang kemudian algoritma membuatnya melihat sesuatu yang relevan sehingga mendorongnya untuk belanja.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Cerita Bahlil soal Awal Mula Proyek Rempang Eco City yang Kini Memanas******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia blak-blakan soal kemunculan Rempang Eco City yang kini memicukonflik pertanahan, termasuk soal keberadaan separuh warganya yang tidak punya hak atas tanah di kawasan tersebut.

Menurutnya, Rempang sebenarnya sudah dikerjasamakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) ke PT Makmur Elok Graha (MEG) sejak 2002 atau 2003.

Berkaitan dengan kerja sama ini, ia mengaku tidak tahu-menahu.

Ia mengaku kunjungan terakhirnya ke Rempang pada Agustus 2023. Bahlil ke sana untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Xinyi Group yang bakal menggarap pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

Bahlil mengaku menandatangani MoU tersebut karena melihat ada potensi penciptaan nilai tambah signifikan, lapangan kerja, hingga keberlangsungan kontraktor maupun supplier yang diklaim anak-anak bangsa. Ia menegaskan langkah hilirisasi ini lebih layak ditempuh ketimbang hanya menggali pasir kuarsa dan menjualnya.

Ia mengaku dalam kunjungan tersebut tidak ada kekacauan seperti sekarang. Bahlil pun sowan dengan pejabat-pejabat setempat, didampingi ketua BP Batam dan gubernur Kepulauan Riau.

[Gambas:Video CNN]

"Pada awal Agustus belum kacau begini. Saya menemui warga dan bicara. Kurang lebih ada 3.000 kartu keluarga (KK) dan 16 kampung tua. Saya datang bukan katanya, saya datang di kampung itu, duduk di kantor kecamatannya," jelasnya.

Menurut data yang disampaikan camat setempat di hadapan Bahlil dan wali kota Batam, memang sebagian warga Rempang yang tinggal di sana punya alas haknya. Dengan kata lain, mereka secara turun-temurun sudah hidup di Rempang.

Akan tetapi, Bahlil mengungkapkan sebagian warga lainnya berstatus pendatang. Mereka adalah warga yang datang dan tinggal di Rempang setelah 2004.

Ia pun menyinggung soal peran Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Nyat Kadir yang dulu pernah menjadi wali kota Batam periode 2001-2005. Menurut Bahlil, Kadir kala itu sudah memerintahkan bawahannya agar tidak menerbitkan izin atau alas hak berbentuk apapun kepada warga baru yang datang setelah 2004.

"Pemerintah waktu kita merumuskan antara Pemda Batam yang notabene ex-officiokepala BP Batam, gubernur, dan sebagian Forkopimda, analisisnya karena sebagian yang tinggal di situ tidak punya alas hak, berarti tanah itu dikuasai negara lewat BP Batam," beber Bahlil.

"Tapi saya tidak mau gusur begitu saja, mereka saudara kita. Kalau penggusuran itu barang sudah dia miliki kemudian kita ambil, kalau bukan (milik warga) itu kan kita relokasi mereka dengan cara baik-baik," imbuhnya.

Pada akhirnya, dibuat solusi bahwa pemerintah akan memberikan tanah 500 meter persegi kepada masing-masing KK terdampak. Tanah tersebut juga langsung diberikan alas hak oleh BP Batam dalam bentuk sertifikat.

Ada juga pembiayaan berupa pembangunan rumah tipe 45, di mana harga kompensasinya kurang lebih Rp120 juta. Namun, relokasi awalnya di wilayah agak tinggi.

Bahlil pun meminta BP Batam meninjau kembali karena warga Rempang mayoritas nelayan. Menurutnya, tidak masuk akal jika warga direlokasi ke wilayah pegunungan tersebut.

"Akhirnya dengan kebaikan BP Batam maka dicarikan alternatif di wilayah lain, tapi di pinggir pantai yang jaraknya kurang lebih tidak lebih dari 10 km. Pantainya juga di pantai sama yang digambarkan dalam peta kepada saya," jelasnya.

Nantinya, bakal dibangun sederet infrastruktur di wilayah relokasi tersebut, termasuk akses jalan. Bahlil mengklaim pemerintah juga merencanakan sederet program untuk warga yang bekerja sebagai nelayan tersebut.

Selama masa pembangunan yang memakan waktu sekitar 6 bulan hingga 7 bulan, warga terdampak diberikan uang tunggu untuk mengontrak tempat tinggal.

"Memang ada aspirasi lain jangan Rp1,03 juta lebih per orang (uang tunggu), ada mintanya agak naik. Saya kan belum menghitung baik dengan tim, tapi kondisinya sudah kayak begini," tandas Bahlil.

Rempang Eco City adalah satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahlil menggadang-gadang proyek ini akan menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Namun belakangan pengembangan kawasan tersebut ricuh. Pasalnya, warga tidak mau tanahnya dibebaskan untuk proyek tersebut.

Kiamat memupuk kegilaan

Wali Kota Makassar Pastikan Stok beras Aman hingga Akhir Tahun******

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan ketersediaan pasokan beras di wilayah itu masih aman hingga Desember 2023, sehingga masyarakat setempat tak perlu panik. 

"Stoknya cukup sampai Desember. Jadi jangan ada panic buying. Pemkot Makassar, Bulog, Pemprov, Forkopimda bahu-membahu mengawal ini," kata pria yang juga akrab disapa Danny Pomanto, Selasa (13/9).

Danny  mengungkapkan bahwa cadangan beras yang ada di kantor Bulog Cabang Makassar kurang lebih ada 5 ribu ton. Sehingga kondisi beras saat ini masih stabil, meski musim kemarau yang cukup panjang terjadi.

"Jangan khawatir, stok cukup. Jangan panik karena kalau panik bisa menimbulkan harga yang tinggi dan inflasi yang tinggi," tuturnya.

Gerakan pengadaan cadangan beras kepada 42 ribu kepala keluarga (KK), diyakini mampu menekan inflasi di Kota Makassar. Apalagi seiring dengan dampak El-Nino sehingga harga dan stok pangan dapat ikut terganggu.

Pemimpin Bulog Cabang Makassar Karmilah Hasmin Maruntah mengatakan jika stok beras di Makassar masih cukup aman hingga akhir 2023.

"Aman sampai akhir tahun 2023 dan akan terus kami lakukan suplai barang khususnya beras awal tahun, karena kita melihat dampak El-Nino ini pasti akan berkelanjutan sampai dengan awal 2024," kata Karmilah.

Tentunya, kata Karmilah pihaknya terus berkoordinasi dan saling support antar kota dan provinsi sehingga ketahanan pangan tercipta di Makassar.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Deret Fakta Proyek Rempang Eco City Versi Pemerintah******

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam memanas akibat konflik pertanahan belakangan ini.

Itu terjadi usai ribuan warga setempat menolak direlokasi. Sekedar informasi, Rempang Eco City merupakan salah satu dari proyek yang menjadi prioritas Jokowi.

Rempang Eco City masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Proyek dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Imbas kerusuhan, Jokowi memerintahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk merapat ke Rempang dan segera berdialog dengan warga.

Perintah ia berikan karena Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik dalam proses relokasi tersebut.

Berikut fakta-fakta Rempang Eco City dari sisi pemerintah.

1. Prioritas relokasi empat perkampungan

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memprioritaskan merelokasi empat perkampungan adat di Rempang, Kepulauan Riau ke Dapur 3 Sijantung.

"Ada empat kampung yang akan kita selesaikan dulu. Empat kampung ini akan kita dahulukan pindah ke tempat baru, hijrah ke Dapur 3," kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Rudi mengatakan bahwa jarak dari kampung ke area relokasi yang baru kurang lebih 6-7 kilometer. Ia mengatakan jembatan akses ke Dapur 3 juga akan dibangun.

"Jalan utama di Jembatan Lima lagi kita buat jalannya untuk memotong ke Dapur 3 itu. Jalannya akan kita buka semua dan akan kita perbaiki dan bangun baru buat mereka," ucap dia.

2. Warga tak bersertifikat lahan

Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga mengungkap warga di Rempang rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan.

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto sebelumnya. Ia menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan.

"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/9).

3. Pembangunan dilanjutkan sesuai rencana

Di tengah maraknya gelompang protes warga, BP Batam menegaskan akan tetap melanjutkan pembangunan PSN tersebut sesuai rencana. Masyarakat yang terdampak akan segera direlokasi.

"Kami tetap menjalankan mandat dari pemerintah pusat bahwa Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional (PSN)," tegas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait kepada CNNINdonesia.com, Selasa (12/9).

Di lain sisi, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai pembangunan proyek ini sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

4. Butuh anggaran Rp1,6 triliun

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9), Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan proyek Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi.

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Rudi merinci duit Rp1,6 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat Rp708,34 miliar, konektivitas laut Rp60 miliar, dan pengembangan kawasan Rp790,65 miliar. Ada juga untuk pemeliharaan jalan darat senilai Rp50 miliar.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

Kompensasi Rumah 45 Meter Bernilai Rp120 Juta

Huangmen

Si Kecil Tampil Modis dengan Sandal Baru di Transmart, Banyak Diskon******

Bunda lagi cari sandal dan sepatu baru buat si kecil? Bunda bisa beli di Transmart aja. Soalnya lagi ada Transmart Full Day Sale: September Ceria yang ngasih banyak diskon!

Pesta diskon ini cuma digelar hari ini, Selasa (12/9). Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon ini, ya.

Lihat Juga : Daging Sapi dan Ayam Diskon 20 Persen di Transmart Full Day Sale

• Sandal dan sneakers merek Dr. Kevin Shoes, diskon 50 persen.
• Phylon Justice League + Disney Princess, beli dua harganya cuma Rp100 ribu.

Selain itu, dapatkan diskon tambahan 20 persen bayar pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kalau belum punya, gampang! Langsung aja unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Prosesnya dijamin cepat sehingga bisa langsung dipakai untuk transaksi di Transmart Full Day Sale: September Ceria.

Selain produk sandal anak, ada juga baju dan mainan anak, bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik yang didiskon.

Kapan lagi belanja banyak diskonnya kalau enggak di Transmart Full Day Sale. Mumpung masih ada waktu, segera ke gerai Transmart terdekat!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya Bunda bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!