pundi murni pinjaman online

Setan mengganggu langit

IHSG Kokoh di 6.916 Ditopang Penguatan 274 Saham******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.916 pada Selasa (22/8). Indeks saham naik 50,41 poin atau plus 0,73 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,80 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,56 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 274 saham menguat, 235 terkoreksi, dan 239 lainnya stagnan. Terpantau sepuluh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor transportasi yang naik 1,38 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak perkasa. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,92 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 1,04 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan tumbuh 0,28 persen.

Serupa, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,24 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,96 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,89 persen.

Bursa Amerika juga mayoritas ditutup hijau. Indeks S&P 500 merangkak 0,69 persen, indeks NYSE merosot 0,03 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 1,56 persen.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

Kepala Otorita IKN Soal Investasi Aguan******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono buka suara soal rencana investasi pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Miliarder Sukanto Tanoto.

Bambang menuturkan saat ini nilai investasi dari kedua pengusaha ulung itu belum belum bisa dibocorkan. Pasalnya, proses investasinya masih berjalan.

Lihat Juga : Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak

Terkait hal itu, Bambang mengatakan konsorsium tidak hanya satu atau yang dipimpin Aguan saja. Ia mengklaim banyak investor yang berminat, tapi semuanya masih dalam proses.

Lihat Juga : TAIPANDiane Hendricks, Wanita Sukses Berharta Rp238 T Berkat 'Toko Bangunan'

Bambang menjelaskan saat ini proses negosiasi masih berjalan antara pemerintah dengan investor. Ia pun mencontohkan salah satu negosiasi yang berjalan seperti tawar-menawar luas tanah yang akan digarap.

Misalnya, investor berminat mengelola 300 hektare (ha) tanah. Namun, pemerintah cuma menyediakan 150 ha, investor pun ditawari tanah tersebut. Apakah mereka mau atau tidak.

"Atau misalnya 300 ha mereka maunya dekat daerah hijau, atau minta misalnya di depannya ada telaganya. Ya mungkin kita dapat atau enggak, yang seperti ini yang masih proses," kata Bambang.

Kabar Aguan dan Sukanto Tanoto bakal berinvestasi di IKN pertama kali dilontarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia meyakinkan banyak investor akan masuk ke mega proyek ibu kota baru Indonesia tersebut.

"Ada Agung Sedayu kemudian Sukanto Tanoto juga akan masuk, banyak lah banyak," katanya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu (19/8) seperti dikutip dari detikfinance.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan cs. Beberapa di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya.

Selain itu di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi.

"Ini sekaligus menepis isu bahwa tidak ada investor yang masuk ke IKN," tegasnya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono merinci delapan perusahaan RI sudah memastikan diri ikut membangun IKN. Mereka antara lain; Pakuwon Group, Ciputra Group, RS Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), PT Pembangunan Perumahan (Persero), serta konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Buruh Tuntut WFH Tanpa Potong Gaji Seperti PNS******

Buruhmenuntut pemerintah juga memberlakukan sistem work frome home (WFH) bagi buruh pabrik, sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) supaya polusiudara Jakarta bisa dikurangi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengakui pabrik memang tidak bisa diliburkan di tengah polusi udara. Akan tetapi, ia menegaskan para pekerja pabrik juga sama-sama manusia seperti PNS dan pekerja kantoran lainnya.

"Partai Buruh dan KSPI tidak setuju kalau WFH hanya berlaku untuk karyawan kantor, WFH juga harus berlaku bagi karyawan pabrik. Mereka harus dilindungi, puluhan juta loh dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) ke Jakarta," katanya dalam dalam konferensi pers virtual, Senin (21/8).

Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, lalu shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergiliran.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up (MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang tidak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tambahnya.

Ia juga menolak jika ada pengusaha yang memotong upah buruh atau pekerja kantoran imbas adanya kebijakan WFH. Bahkan, dirinya siap memenjarakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jika ditemukan pemotongan upah imbas WFH ini.

Menurutnya, UU Cipta Kerja melarang adanya pemotongan upah atau pembayaran upah di bawah upah minimum provinsi (UMP). Jika ada, pelanggar bisa dikenakan pidana 1 tahun penjara.

"Kami akan gugat pidana si pengusaha 1 tahun penjara dan Pj Gubernur (Heru Budi) kami gugat 1 tahun penjara bilamana ditemukan perusahaan akibat kebijakan pj gubernur tadi WFH dipotong upah, kami gugat pidana. Apalagi buruh kerja di pabrik, tidak boleh dipotong, karena tidak mungkin mereka WFH murni," tutupnya.

Pemerintah menerapkan WFH bagi ASN demi mengatasi polusi udara yang melanda langit Jakarta belakangan ini. Salah satu instansi yang sudah menerapkan WFH adalah Pemda DKI Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Mereka menerapkan WFH 50 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai WFH hari ini. Aturan ini berlaku mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatang.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyebut WFH berlaku hingga Oktober mendatang karena ada KTT ASEAN 2023 pada 4 September-7 September. Selain itu, WFH diharapkan bisa mengurangi kemacetan ibu kota.

"Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya," ujarnya beberapa waktu lalu.

Kapitalis Misterius

Pulang Kantor Mlipir Dulu ke Transmart, Mumpung Ada Full Day Sale!******

Pulang kantor jangan langsung balik ke rumah. Yuk, mlipir dulu ke Transmart terdekat mumpung lagi ada Full Day Sale diskon sampai 50% + 20% lho.

Sekalian pulang kerja, langsung aja belanja keperluan rumah tangga di Transmart. Soalnya diskon ini berlaku sampai toko tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Jangan Lewatkan Besok, Transmart Full Day Sale Berlaku di Semua Gerai

Masih belum punya Allo Bank? Langsung aja unduh aplikasinya di Apps Store atau Play Store dan upgrade akun ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Paylater supaya bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Mega Syariah yang tersedia di setiap gerai Transmart. Jangan sampai ketinggalan diskonnya, ya!

Penyihir Abadi

Sebelum Jam Tutup Toko, Yuk Sikat Diskon di Transmart Full Day Sale******

Kamu belum tahu kalau Transmart lagi menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja?

Tenang, masih ada beberapa jam lagi nih sebelum toko tutup untuk berburu diskon aneka produk di Transmart hari ini.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Belanja Sekarang Bayar Belakangan

Apa aja diskonnya? Wah ada banyak. Mulai dari bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, fesyen, elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik. Semua ada!

Diskonnya juga enggak tanggung-tanggung mencapai 50 persen. Bahkan, ada diskon tambahan sebesar 20 persen kalau bayar pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kalau belum punya, gampang! Langsung aja unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Prosesnya dijamin cepat sehingga bisa langsung dipakai untuk transaksi di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Nah, mumpung masih ada waktu, yuk segera ke gerai Transmart terdekat sebelum Full Day Sale: Merdeka Belanja berakhir.

Kapan lagi belanja banyak diskon kalau enggak di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja? Apalagi jelang akhir bulan, nih!

Legenda Senja

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah.