menara3388

trik main gaple agar selalu menang 486Jutaan kata 930317Orang-orang telah membaca serialisasi

《menara3388》

Garuda benarkan insiden keterlambatan pesawat Surakarta******

Irfan memastikan bahwa pesawat GA 227 kini telah diberangkatkan ke Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra membenarkan adanya insiden keterlambatan pesawat GA 227 tujuan Surakarta-Jakarta karena masalah teknis.

"Iya, ada masalah teknis tadi pagi," ujar Irfan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Pesawat GA 227 dijadwalkan melakukan pemberangkatan pada pukul 10.00 WIB dari Bandar Udara Internasional Adisumarmo, Surakarta, Jawa Tengah.

Masalah teknis ini, membuat pemberangkatan tersebut terpaksa mundur beberapa jam.

Namun demikian, Irfan memastikan bahwa pesawat GA 227 kini telah diberangkatkan ke Jakarta.

"Sudah boarding kok," katanya.

Irfan memastikan bahwa penumpang GA 227 juga telah mendapatkan kompensasi atas keterlambatan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 89 Tahun 2015.

"Pasti (pemberian kompensasi)," ucap Irfan.

Baca juga: Garuda Indonesia tambah frekuensi Haneda-Jakarta PP setiap hari
Baca juga: Garuda berikan kompensasi penumpang akibat keterlambatan pesawat
Baca juga: Penerbangan Garuda Lombok-Jakarta tertunda hampir empat jam

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (delay management), jika ada keterlambatan pesawat, bahwa maskapai penerbangan wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kategori keterlambatan.

Adapun beberapa kompensasinya antara lain, keterlambatan 30 menit sampai 60 menit diberi minuman ringan, keterlambatan 61-120 menit, penumpang mendapat minuman dan makanan ringan, keterlambatan 121-180 menit minuman dan makanan berat, serta keterlambatan 181-240 menit mendapat minuman dan makanan ringan dan makanan berat.

Sementara, keterlambatan lebih dari 240 menit, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp300 ribu. Jika ada pembatalan penerbangan, maskapai wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket).

Baca juga: Peringati HUT ke-75, Garuda Indonesia berbagi produk UMKM lokal Maluku
Baca juga: Garuda Indonesia Travel Fair 2024 hadir di Jepang

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Wapres: Aksi "walk out" Menlu Retno tegaskan RI dukung Palestina******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan aksi walk out yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika Israel berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB, menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendukung Palestina.

Menlu Retno dan sejumlah menlu negara lain memutuskan keluar dari ruangan ketika Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara dalam debat terbuka DK PBB terkait Palestina, yang berlangsung di New York, AS, Selasa (23/1).

Ketika dimintai tanggapannya oleh awak media di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sabtu, Wapres Ma’ruf menegaskan bahwa bangsa Indonesia sampai saat ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina yang akan terus disuarakan di tingkat internasional.

“Sikap Menlu (Retno) saya kira itu menunjukkan sikap kita. Sejak lama kita ingin negara-negara terjajah itu merdeka. Khusus Palestina, kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Palestina harus menjadi negara yang merdeka,” ujar Ma’ruf, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden RI.

Tindakan Menlu Retno itu, menurut dia, juga mencerminkan sikap tegas pemerintah Indonesia yang menentang penjajahan Israel di Palestina.

“Jadi, walk out itu menunjukkan sikap kita (yang) tidak setuju dan menolak pendapat Israel itu,” ujar Wapres Ma’ruf.

Dalam hal ini, kata dia, Israel selalu beranggapan bahwa perjuangan rakyat Palestina mempertahankan haknya merupakan tindakan terorisme—yang dijadikan alasan oleh Israel untuk terus melanjutkan serangannya terhadap bangsa Palestina.

“Memang mantra mereka itu selalu saja mengatakan bahwa Hamas itu teroris, kemudian melakukan penyerangan. Padahal itu perlawanan rakyat yang terjajah dalam rangka melepaskan diri dari penjajahan,” tutur Ma’ruf.

Wapres mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Hamas selama ini merupakan wujud dari bentuk perlawanan penjajahan di tanah mereka. Oleh karena itu, Indonesia akan tetap ada di barisan pendukung Palestina.

“Jadi saya memaknai serangan Hamas ke Israel itu ingin menunjukkan bahwa kami (bangsa Palestina) ada, ingin memperoleh perhatian internasional. Itu saya kira jelas. Jadi sikap kita memang dari awal dan tidak akan berhenti mendukung kemerdekaan Palestina,” kata dia.

Sementara itu, mengenai putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan Israel untuk melakukan langkah-langkah penghentian genosida di wilayah Gaza, Wapres menilai putusan tersebut harus dimaknai juga sebagai penghentian penyerangan yang sudah menjadi tuntutan banyak pihak.

“Jadi, jangan ada genosida, artinya harus menghentikan penyerangan. Menghentikan serangan itu sudah menjadi putusan PBB, sudah menjadi putusan berbagai negara. Itu saya kira dua hal itu memang berkait, antara mencegah terjadinya genosida berarti juga menghentikan perang,” kata Wapres Ma’ruf.

Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers kali ini, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Bupati Rembang Abdul Hafidz Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem, K.H. Moch. Zaim Ahmad Ma’shoem.

Baca juga: Menlu Retno ingatkan mandat DK PBB untuk perdamaian Palestina
Baca juga: Israel sampaikan pernyataan di DK PBB, Menlu Retno "walk out"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil******

Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot online、link slot maxwin hari ini、mpo4d terbaru

Terkait：slot gacor olympus 2023、88 slot game、pinjaman online julo、slot gampang jp 2022、18hoki、mansion77、naga4d、slot gacor maxwin hari ini 2022、situs idnplay terpercaya、mpo8899

---

---

bab terbaru：bet88 slot demo（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12