biangnya88

Berani, 2017

gacor 118

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

cara cicil barang di akulaku

Bawaslu: Mayor Teddy hadiri debat capres sebagai ajudan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya dalam debat pertama Pilpres 2024 pada Selasa (12/12) pekan lalu terbukti hanya sebagai ajudan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan RI.

"Diketahui calon presiden nomor urut dua saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau pejabat negara, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatanya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kehadiran Mayor Teddy pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Konferensi Pers Hasil Pengawasan Bawaslu pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa.

Bagja menyatakan berdasarkan temuan Bawaslu di lapangan, Mayor Teddy sebagai anggota TNI tidak terbukti ikut ke dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan dengan ancaman pidana Pasal 280 Ayat 3 Juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan terkait dengan jabatannya sebagai ajudan calon presiden dengan nomor urut dua itu, Bawaslu juga menyatakan pihak yang dilaporkan bukan termasuk tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Baca juga: TKN: Mayor Teddy bukan timses tapi ajudan Prabowo 
Baca juga: TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan

Kemudian terkait dengan pemberian teguran kedua, Bagja menyatakan masih melihat situasi dan hasil kajian bersama jajarannya. Sebab, sebagaimana perjanjian yang Bawaslu buat bersama Mabes TNI, segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI dan berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya yang berupa pemberian hukuman akan diserahkan kepada TNI.

"Kita lihat nanti. Soal pakaian dan gestur juga ya tergantung dari hasil kajian kami yang pada saat ini masih dilakukan. Selesainya? Nanti," katanya.

Hal lain yang Bagja tekankan dalam kesempatan itu yakni TNI/Polri memang tidak diperbolehkan ikut menjadi tim kampanye atau anggota pelaksana kampanye. Namun, kehadirannya diperbolehkan jika hanya memenuhi kapasitasnya sebagai pengamanan.

Sebelumnya dalam debat pertama capres Pemilu 2024, sebagian masyarakat mempertanyakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang videonya beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Teddy Indra Wijaya selaku ajudan pribadi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto itu tersorot kamera sedang duduk bersama jajaran pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran sambil mengenakan warna pakaian yang serupa.

Hal tersebut membuat publik mempertanyakan netralitas TNI yang diketahui dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Anies kunjungi Ponpes Al-Aziziyah NTB untuk minta doa para alim ulama
Baca juga: Ganjar dapat pesan dari pegawai difabel di pabrik rokok Bantul

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023

Peri dan Iblis Dahonglou

daftar pinjol bunga rendah tenor panjang

OJK Prediksi Kredit Motor dan Utang Pinjol Melonjak Jelang Ramadan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan kredit motorhingga pinjaman online (pinjol) semacam paylater bakal naik pesat menjelang Ramadan. Pinjaman itu di antaranya untuk keperluan mudik dan libur Lebaran.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman mengatakan selalu ada peningkatan penyaluran pembiayaan pada bulan puasa. Ini didapat dari data penyaluran pembiayaan selama 5 tahun terakhir di multifinance.

"Khususnya, penyaluran pembiayaan multiguna pada kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat atas kendaraan bermotor, termasuk untuk keperluan mudik atau bepergian selama libur Lebaran," ungkapnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2024 secara virtual, Senin (4/3).

Berdasarkan hal tersebut, Agusman memproyeksi pertumbuhan utang pembiayaan pada Maret 2024 akan berada di kisaran 11 persen hingga 13 persen secara year on year (yoy).

Di lain sisi, ia memperingatkan perusahaan pembiayaan agar tetap hati-hati dalam memberikan kredit. Ini dilakukan agar pertumbuhan piutang tidak diiringi dengan kenaikan risiko kredit.

Jika mengacu Kalender Hijriah Kementerian Agama, awal puasa Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada sehari sebelumnya.

Sedangkan 1 Syawal 1445 Hijriah versi kalender Kemenag dan Muhammadiyah jatuh pada hari yang sama, yakni 10 April 2024.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Perhatikan saya

ada 777 slot gacor

Sekjen Kemendagri Ungkap Banyak PNS Muda Nego******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Satu pedang untuk dimuliakan

judi online terpercaya

Sri Mulyani Janji Beri 'Warisan' APBN Sehat untuk Menkeu Baru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyaniberjanji memberi 'warisan' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehat untuk menkeu baru penerusnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu tegas akan menghargai proses politik terkait siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Khusus untuk Kementerian Keuangan, ia berjanji memberikan warisan demi keberlangsungan lima tahun ke depan.

"Sehingga pemerintahan baru yang terpilih mampu melanjutkan tongkat estafet kita. Mereka juga akan bisa mencapai tujuan pembangunan, seiring dengan janji-janji politik yang mereka sampaikan," tambahnya.

Ani mengatakan tidak khawatir dengan proses transisi pemerintahan Indonesia. Ia menegaskan yang paling penting adalah bagaimana warga Indonesia mendapatkan kepastian apa yang menjadi prioritas pemerintahan baru.

Sebelum sesi Sri Mulyani, forum ini menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia merupakan salah satu calon presiden yang berlaga di Pilpres 2024.

Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka memang belum diresmikan sebagai pemenang Pilpres 2024. Namun, jumlah suara sementara pasangan calon nomor urut 2 ini mencapai 75.363.103 alias 58,82 persen berdasarkan Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya mendapatkan 31.376.801 suara alias 24,49 persen. Bahkan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD cuma bisa berpuas diri dengan 16,68 persen atau 21.374.884 suara.

"Insyaallah saya akan dilantik (menjadi presiden) pada 20 Oktober (2024)," kata Prabowo di hadapan para bankir dan investor.

"Dan saya rasa transisi (dari pemerintahan Presiden Joko Widodo) akan sangat mulus. Karena seperti kalian tahu, dari 3 kandidat (pasangan calon), tim saya sangat terbuka mengatakan bahwa kami adalah bagian dari tim Jokowi. Kami tidak malu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

One Piece: Pedang Cerah

cara mendapatkan voucher diskon shopee

Guru Besar IPDN Sebut PNS Paling Untung dari Makan Gratis Ala Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo menyebut pegawai negeri sipil (PNS) paling diuntungkan dari makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto.

"Kalau seorang calon presiden hari ini terpilih dengan program makan siang gratis dan susu gratis, saya mau tanya yang paling diuntungkan siapa? Sudah pasti aparatur sipil negara (ASN)," tegas Muhadam dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

"Bapak (PNS) sudah bisa hitung sekian triliun dibutuhkan harus diteteskan ke bawah. Dia akan singgah di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ketua RW, lalu menetes ke bawah. Tidak mungkin itu tidak ada tetesan untuk pendampingan semua," sambungnya.

Ia menegaskan tidak hanya program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muhadam mengatakan PNS akan tetap diuntungkan kalau pun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menang.

Muhadam mengatakan siapapun capres yang terpilih, ujungnya akan 'membebani' birokrat. Ia menekankan tugas politikus adalah menjual mimpi.

"Politisi tugasnya menjual mimpi, kalau mimpinya laku lima tahun, maka yang menerjemahkan mimpinya menjadi program dan kegiatan adalah birokrasi. Itu enaknya jadi politisi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup sekolah menengah umum (SMU)/sederajat, silakan maju sebagai capres, (calon) gubernur, bupati," tuturnya.

"Saya yakin akan banyak yang gemuk birokrasi semua itu, tetesannya itu loh. Saya yakin untuk, misal makan siang dan susu gratis, mungkin bapak/ibu sekalian menganggap sesuatu yang jauh, pasti akan menetes ke sana," tandas Muhadam.

Nantinya, Muhadam menyebut janji-janji politik pasangan calon tersebut akan diterjemahkan birokrat sesuai dengan sistem Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Prabowo-Gibran berjanji melaksanakan program makan siang gratis.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program makan siang gratis adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Ia mengatakan pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, untuk pelaksanaan tahun pertama program ini diperkirakan menyedot Rp120 triliun. Budiman menegaskan sekitar Rp60 triliun duit tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)