bos717

judi slot gacor hari ini 351Jutaan kata 99328Orang-orang telah membaca serialisasi

《bos717》

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bulog: Kenaikan harga gabah picu kelangkaan dan mahalnya beras******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan salah satu penyebab adanya kelangkaan di sejumlah ritel modern dan mahalnya harga beras yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dipicu akibat naiknya harga gabah di semua sentra produksi.

“Di tingkat produsen gabahnya sudah Rp8.000–an di daerah produksi harga berasnya sudah Rp15 ribu-an. Ini terjadi di seluruh Indonesia, praktis di seluruh sentra produksi,” kata Bayu saat diskusi bersama sejumlah awak media terkait Data dan Fakta Kondisi Perberasan Indonesia Terkini di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Penjualan berasa saat ini di sebagian wilayah Indonesia mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram (kg).

Pemerintah telah menetapkan HET sebesar Rp13.900 per kilogram, sedangkan untuk harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.000.

Baca juga: Bulog Bali datangkan 8.200 ton beras untuk stabilisasi harga 

Bayu menyampaikan beberapa data harga gabah petani dan harga beras di sentra produksi di sebagian wilayah Indonesia yang diambil berdasarkan data per 12 Februari 2024, di antaranya Indramayu harga gabah dijual Rp7.350. Kemudian harga beras premium itu Rp15.400

Kemudian di Karawang harga gabah Rp7.150, sedangkan harga beras premiumnya Rp14.333; di Banyumas harga gabah Rp8.500, harga beras premium Rp15.000.

Lalu, di Sragen harga gabah Rp8.100 harga beras premium nya Rp14.200; di Ngawi harga gabah Rp8.200 harga beras Rp15.700; di Sidrap Sulawesi Selatan harga gabah Rp7.900 harga beras premium Rp14.050

“Jadi kondisi harga gabah yang sudah mencapai di atas Rp7.500 itu terjadi di hampir semua sentra produksi. Tentu kami tidak pake sensus hanya ambil casesaja, tapi harganya biasanya tidak jauh beda dengan yang lain,” ucap Bayu.

Baca juga: Bulog pastikan stok beras di Jabar aman hingga Idul Fitri 2024

Sementara itu, terkait kelangkaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah ritel modern enggan menjual beras yang melanggar HET.

“Ritel modern kira-kira berani enggak melanggar HET, kenapa nggak berani? Karena mengenai reputasinya, jadi kalau sampai ketahuan dan ada yang foto maka itu akan menimbulkan masalah bagi si ritel modern itu,” jelas Bayu,

Dia mencontohkan misalnya jika ada Alfamart yang melanggar ketentuan HET, maka yang kena seluruh Alfamart karena yang bertanggungjawab adalah manajemen dari Alfamart tersebut.

“Si pengusaha pasti berpikir sampai kapan ruginya maka mereka kemudian mulai mengurangi pasokan ke ritel modern,” ujar Bayu.

Ia mengaku bahwa untuk pasar tradisional memang memiliki stok beras namun harga berasnya mahal di atas HET.

“Inilah gambaran situasi perberasan kita sekarang. Di tengah kondisi seperti ini bagaimana peran Bulog. Peran Bulog sebagaimana diketahui ada tiga, tugas kita harus stabilisasi dan menyediakan alternatif bagi mereka yang paling membutuhkan,” kata Bayu.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：indobmr、slot gacor akun demo、slot minimal wd 25

Terkait：aob633a、pola maxwin olympus 2023、buku mimpi lampu、situs terupdate、25 25 new member、shopee gratis ongkir、mpo007 login、situs slot gacor 4d hari ini、harga voucher telkomsel unlimited、jayabola

---

---

bab terbaru：demo slot ringan（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09