pegadaian online pinjaman

Teknik Menelan Surga Kuno

cara dapat monetize youtube

Nyoblos di Rembang, Menag ungkap harapan atas Pemilu 2024******

Mudah-mudahan apa yang kita kontribusikan dalam proses demokrasi ini betul-betul menghasilkan wakil rakyat yang mengerti dan paham tentang rakyatnya. Juga menghasilkan presiden yang mencintai rakyatnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menunaikan hak pilihnya di Rembang, Jawa Tengah, dan berharap pesta demokrasi ini menghasilkan pemimpin yang mencintai rakyatnya.

"Mudah-mudahan apa yang kita kontribusikan dalam proses demokrasi ini betul-betul menghasilkan wakil rakyat yang mengerti dan paham tentang rakyatnya. Juga menghasilkan presiden yang mencintai rakyatnya," ujar Menag Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menag Yaqut hadir di TPS 05 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Ia datang bersama sang istri Eny Retno Yaqut dan putri pertamanya, Salma Aleeva, yang kali pertama mencoblos.

Baca juga: Menag sebut perbedaan pilihan politik tak perlu lagi diperdebatkan

Menag Yaqut mengamati warga dalam pemilu kali ini terlihat sangat antusias dan guyub. Ia pun berpesan agar perbedaan pilihan tidak menjadi pertentangan.

"Memilih berbeda menjadi hal yang tidak perlu lagi dipertentangkan. Menjadi hal yang biasa saja," kata Menag.

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Menag ajak pelajar gunakan hak pilih sesuai hati nurani

"Saya yakini rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita bersama-sama menantikan pengumuman hasil resminya," tulis Presiden Jokowi melalui akun instagram miliknya @jokowi yang diunggah pada Rabu.

Presiden menekankan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi yang harus berlangsung dengan Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), juga diikuti seluruh rakyat Indonesia dengan kedamaian serta kegembiraan.

Kepala negara pun menekankan kepada seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme Pemilu 2024, termasuk jika ada kecurangan dalam proses pelaksanaan.

"Jika ada kecurangan dapat dilaporkan ke Bawaslu RI, kemudian masih ada mekanisme gugatan lanjutan di MK RI," tulis Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden yakini rakyat Indonesia gunakan hak pilih dengan sebaiknya

 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

pinjol bulanan cepat cair

Bawaslu ingatkan PPLN Kuala Lumpur taati rekomendasi soal pos dan KSK******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur agar menaati rekomendasi soal tidak menghitung jumlah suara yang masuk dari proses pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, mengaku resah mendapat kabar kalau PPLN Kuala Lumpur tetap menghitung jumlah suara yang masuk dari proses pemungutan suara dengan metode tersebut.

"Jika kemudian teman-teman PPLN masih saja, dalam proses ini, kemudian menentang rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur, kami akan mengambil tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Bagja.

Bawaslu juga merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.
Baca juga: Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur

Baca juga: Dubes: Antusiasme WNI pemilih di Kuala Lumpur cukup tinggi
 Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan surat suara yang sudah dicoblos, terhimpun dari kotak suara keliling (KSK) maupun pos, tidak dihitung. "Tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya dengan metode pos dan kotak suara keliling," kata Bagja. Bagja menyebut kejadian dalam video tentang sejumlah surat suara yang dikuasai lalu dicoblos di Kuala Lumpur adalah benar dan menjadi salah satu alasan Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sana. "Karena terdapat banyaknya rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memberikan dampak terhadap pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur," kata Bagja.

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur diawali lebih dulu dengan pemutakhiran data pemilih untuk metode pos dan kotak suara keliling. Pemilih yang sudah terdaftar memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh masuk dalam basis data pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih, serta tidak diikutkan dalam pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling. "Ini untuk menghindari adanya kegiatan mencoblos dua kali," kata Bagja. Bawaslu juga merekomendasikan panitia pemungutan suara luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur untuk mencari metode selain pos untuk menghindari kejadian yang sama dalam video kembali terulang.

Baca juga: Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos
 

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Qin Jianji

daftar situs slot online terbaru

Menkominfo lakukan pencoblosan Pemilu 2024 didampingi keluarga lengkap******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melakukan pencoblosan untuk Pemilihan Umum (Pemilu 2024 didampingi dengan keluarganya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Senayan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Budi didampingi sang istri Zara Murzandina dan kedua anaknya yaitu Nadila Raisha serta Nanda Diandra.

Mereka berjalan kaki dari kediaman dinasnya di Jalan Widya Chandra menuju ke TPS 001 Senayan tersebut.

Budi berserta istrinya mencoblos pada pukul 09.34 WIB disusul dengan kedua anaknya.


Baca juga: Sekretaris OIKN lakukan pencoblosan di TPS khusus IKN
 

Selain Menkominfo, di TPS 001 itu beberapa menteri lain terdaftar untuk melakukan pencoblosan yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Baca juga: Kasad: Situasi jelang pencoblosan Pemilu 2024 di Sumut aman

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Jokowi terima undangan pencoblosan dari KPPS TPS 10 Gambir

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Nona seksiku

egp88 login

Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas******

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Ketuhanan Otak Ringan

situs slot online gacor terpercaya

Akademisi ingatkan KPU antisipasi bencana alam saat pemilu besok******

KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya

Surabaya (ANTARA) - Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya Moch. Shofwan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi jika ada bencana alam saat pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024.

Shofwan mengatakan ada potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat diikuti angin kencang hingga banjir saat pemungutan suara, karena morfologi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah pesisir, daratan, dan pegunungan.

"TPS di wilayah pesisir berpotensi banjir rob, TPS di wilayah daratan berpotensi banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang bahkan puting beliung. Beda lagi TPS di wilayah pegunungan ada ancaman longsor jika hujan cukup lebat dengan tutupan lahan yang kurang optimal," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) menyarankan adanya kesiapsiagaan dan mitigasi dari semua pihak dengan cara collaborative governance sebagai upaya penanggulangan ancaman bencana secara terintegrasi dan terarah.

Baca juga: 70 TPS rawan banjir, BPBD Serang siagakan TRC bencana saat pemilu

Upaya itu, lanjutnya, harus dilakukan dengan sudut pandang spasial sehingga rumusannya lebih aplikatif, disertai informasi tingkat risiko wilayah beserta solusi, pilihan, tindakan, serta kebijakan yang harus diambil.

"KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya," kata Shofwan.

Ia  juga mengingatkan KPU perlu mempunyai strategi antisipasi dalam distribusi logistik pemilu jika terjadi hujan lebat, serta solusi bagi pemilih jika akses menuju TPS terjadi banjir yang cukup masif.

Baca juga: BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia

Letak geografis Indonesia yang terletak antara lempeng bumi raksasa yakni Eurasia, Indoaustralia, dan Pasifik, atau yang dikenal dengan ring of firemenjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam.

Kondisi ini, lanjut Shofwan, merupakan ancaman yang sulit diprediksi dengan perhitungan kapan, dimana, bencana apa yang terjadi, berapa kekuatan, bahkan tidak dapat memperkirakan estimasi korban jiwa maupun harta benda.

"Oleh karenanya KPU sampai tingkatan paling bawah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus benar-benar siap menghadapi potensi ancaman bencana alam yang ditimbulkan sehingga tercipta pemilu yang aman, damai, dan terkontrol,” ucap Shofwan.

Baca juga: BPBD Kabupaten Bekasi mitigasi 712 TPS rawan banjir

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

cara pinjam uang lewat lazada

KPPS di Natuna dekor TPS seperti kerajaan melayu******

Natuna (ANTARA) - KPPS di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mendekorasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Ranai Darat seperti ruangan pertemuan kerajaan kerajaan melayu. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Natuna, Raja Devi, di Natuna, Rabu mengatakan setiap TPS yang unik akan diberikan penghargaan oleh pihaknya. "TPS unik dan mampu meningkatkan partisipasi pemilih akan kita berikan penghargaan," ucap dia. Sementara, Ketua KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat Idrus mengatakan di bagian depan ruangan TPS mereka menyediakan tepak sirih lengkap dengan isinya. Kata dia, sirih yang disediakan boleh dimakan oleh pemilih yang datang memilih. "Konsep ini merupakan ide bersama dari teman-teman KPPS," ucap dia.

Kemudian untuk di dalam ruangan mereka menghiasinya dengan kain-kain khas, yang biasanya digunakan untuk mendekorasi pelaminan pengantin adat melayu.
Kain yang yang ditempelkan didinding ruangan didominasi oleh warna merah yang dikombinasikan dengan warna kuning, hijau dan ungu.Selain itu, pihaknya juga menyajikan cemilan berupa kue-kue khas melayu didalam talam yang ditutupi dengan tudung saji yang terbuat dari daun.

Para petugas KPPS laki-laki menggunakannya baju kurung melayu lengkap dengan tanjak dan kain songket.

Sedangkan petugas KPPS wanita menggunakan baju kurung lengkap dengan aksesoris seperti mahkota di bagian kepala. "Ini salah satu bentuk dukungan masyarakat melayu dalam menyukseskan Pemilu 2024," ujar dia.

Tujuannya lain mereka menghiasi TPS tersebut sambung dia, untuk melestarikan budaya warisan para leluhur mereka.

Ia mengaku niat utama mereka menghiasi TPS adalah untuk memeriahkan Pemilu 2024. "Sebenarnya di ruang tunggunya kami tidak mau pake kursi, maunya kami pemilih duduk di lantai seperti zaman dulu, tapi tidak jadi," imbuh dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024