slot777

Transformasi Naga yang Dipanggil

Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Diskon 20%******

Mau belanja kebutuhan tapi ragu karena takut uangnya enggak cukup? Enggak perlu khawatir gajian masih lama kalau belanjanya di Transmart Full Day Sale!

Soalnya pelanggan setia Transmart bisa langsung dapat diskon 20 persen kalau bayarnya pakai Allo Bank atau Bank Mega.

Lihat Juga : Besok Transmart Full Day Sale Kasih Diskon Berlipat 50% + 20%

Transmart Full Day Sale berlangsung seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Belanja dengan Allo Bank atau Bank Mega jadi enggak khawatir lagi, karena bisa langsung dapat diskon 20 persen.

Yuk, kunjungi Transmart terdekat sekarang juga dan nikmati promonya ya!

Laksamana Gadis Siru

Dewan Pengupahan DKI Buat 3 Rekomendasi Besaran UMP 2024******

Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta menghasilkan tiga rekomendasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Berdasar berita acara keputusan sidang yang diterima, terdapat perbedaan nilai yang diusulkan oleh unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja dan unsur pemerintah.

Lihat Juga : Menaker Klaim Rumus Kenaikan UMP Baru Sudah Sesuai Teori Pengupahan

Ketiga, unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, Dedi Hartono berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima usulan yang disampaikan oleh unsur serikat pekerja.

"Harapannya nilai usulan pekerja menjadi rekomendasi UMP 2024," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (17/11) malam.

Lihat Juga : Pemerintah Tugaskan Bulog Gelontorkan 200 Ribu Ton Cadangan Beras

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan hasil sidang Dewan Pengupahan itu nantinya bakal menghasilkan rekomendasi yang diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hari menyebut nantinya UMP DKI Jakarta 2024 ditetapkan paling lambat pada 21 November.

"Setelah selesai sidang, kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya. Pakai Kepgub. Kita membuat laporan ke Pak Gub," kata Hari sebelum sidang.

Novel Qin Feng dan Lin Xue

Sempat Tertekan, IHSG Diproyeksi Bangkit Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (22/11) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham mulai membentuk koreksi jangka pendek. Namun, apabila IHSG tetap berada di atas 6.885, maka indeks akan melanjutkan fase uptrend menuju resisten 7.058.

"Berdasarkan indikator MACD (moving average convergence/divergence) menandakan momentum bullish," ucap Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG melemah. Menurutnya, indeks saham terlihat kembali melalui rentang konsolidasi wajarnya.

Ia menilai minimnya sentimen membuat tekanan pada IHSG cenderung lebih besar dibanding peluang kenaikannya.

"Selain itu, masih terjadinya capital outflow yang tercatat secara ytd (year to date) turut memberikan sentimen tersendiri bagi pergerakan IHSG. Hari ini IHSG berpotensi tertekan," inbuh William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.821 dan resistance 7.012 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, BBNI, SMRA, TLKM, JSMR, UNVR, dan AALI.

IHSG ditutup melemah 33,09 poin atau minus 0,47 persen ke level 6.961 pada perdagangan Selasa (21/11) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,03 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,29 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Nestle PHK Karyawan, Klaim Beri Kompensasi Lebih Tinggi dari Industri******

PT Nestle Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan di Pabrik Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur.

Perusahaan tidak menyebutkan secara pasti jumlah karyawan yang terdampak. Namun, sebelumnya dikabarkan jumlah korban PHK mencapai 126 orang.

Berdasarkan keterangan tertulis manajemen, Selasa (12/12), Nestle menyebutkan hampir seluruh karyawan menerima penawaran PHK yang ditawarkan perusahaan.

Nestle juga berjanji memperlakukan setiap karyawan yang terdampak dengan adil dan penuh rasa hormat. Untuk itu, manajemen telah menawarkan paket kompensasi yang jauh lebih tinggi di atas rata-rata industri maupun yang diwajibkan peraturan perundang-undangan kepada para karyawan yang terdampak.

Selain itu, Nestle juga memberikan pendampingan bagi karyawan yang terdampak untuk bersiap menghadapi dunia kerja baru.

Berbagai topik disampaikan dalam sesi pembekalan, termasuk ilmu pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga sesi motivasi, khususnya bagaimana mengelola transisi dalam karir.

"Sebelum dilakukannya program ini, kami telah mengkomunikasikan secara transparan kepada seluruh karyawan, baik yang terdampak maupun tidak, termasuk di dalamnya komunikasi dengan serikat buruh/pekerja. Perusahaan akan terus melakukan yang terbaik kepada karyawan terdampak serta memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanannya terhadap konsumen dan mitra bisnisnya di Indonesia," pungkas manajemen.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]