petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

surga500

cbrbet 971Jutaan kata 986473Orang-orang telah membaca serialisasi

《surga500》

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih  di NTB
Arsip foto - Warga Desa Baodesa tengah melintasi jalan tanah menggunakan sepeda motor dengan kubangan lumpur karena ketiadaan jalan beraspal sejak puluhan tahun dan menjadi jalan satu-satunya untuk jalur logistik Pemilu 2024 dan menuju Desa Baodesa, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (27/1/2024). ANTARA/Nur Imansyah.
Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Bapanas sebut bantuan pangan beras untuk kendalikan harga******

Bapanas sebut bantuan pangan beras untuk kendalikan harga
Warga antre membeli beras seharga Rp52 ribu per kemasan 5 kg saat pasar murah sembako di Desa Kayen Kidul, Kediri, Jawa Timur, Kamis (11/1/2024). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/Spt/am.
Tujuannya adalah terutama untuk mengendalikan khususnya harga beras
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan tujuan dari program bantuan pangan beras guna mengendalikan harga.

"Tujuannya adalah terutama untuk mengendalikan khususnya harga beras," kata Ketut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan alasan adanya program bantuan pangan beras tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan produksi beras yang menurun akibat dampak El Nino.

"Kita kaitkan dengan stok, juga kaitkan dengan produksi memang ditambah lagi kita mengalami El Nino. Kita memang sedikit mengalami penurunan produksi relatif ya, artinya tahun 2023 pas-pasan banget produksi kita," ungkap Ketut.

Untuk itu, kata dia, pemerintah memutuskan untuk melakukan langkah antisipasi dengan program bantuan pangan beras tersebut.

"Sehingga pemerintah memutuskan kalau tidak melakukan langkah-langkah baik bantuan pangan maupun SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) maka harga beras ini akan terus melonjak," katanya.

Ia mengatakan agar program bantuan pangan beras itu berjalan lanjar maka titik awalnya ialah penguatan cadangan beras pemerintah.

"Sehingga Bulog diminta untuk buat cadangan berasnya. Setelah itu berikutnya harus ada intervensi pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang memerlukan, dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM), yang waktu itu kami hitung-hitung sekitar 22 juta (KPM) sehingga ini lah yang menjadi target kami untuk diberikan bantuan pangan dalam hal ini beras," tuturnya.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada KPM. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yakni KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK. Besaran bantuan sebanyak 10 kg beras per KPM per bulan.

Pemberian bantuan ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan lagi pada 2024. Bantuan Pangan Beras 2024 disalurkan mulai Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM berdasarkan Data P3KE Kemenko PMK. Bantuan akan diperpanjang pada Mei sampai Juni dengan catatan APBN masih memungkinkan.

Bantuan pangan beras bertujuan untuk membantu masyarakat kelas bawah sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak). Bantuan tersebut dinilai sebagai salah satu intervensi pemerintah dalam meredam inflasi.

Pada Kamis (1/2), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas beras mengalami inflasi sebesar 0,64 persen pada Januari 2024, dengan andil terhadap inflasi utama sebesar 0,03 persen.

Kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi, sementara harga beras di 10 provinsi lainnya mengalami penurunan. Catatan BPS lainnya yaitu seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami kenaikan harga beras.

Kenaikan ini disebabkan oleh kurangnya pasokan di sejumlah wilayah, terutama akibat faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan. Hal itu membuat distribusi untuk beberapa komoditas pangan menjadi terhambat.

Baca juga: Kepala Bapanas pastikan stok pangan cukup hingga Ramadhan
Baca juga: Kepala Bapanas sebut bantuan pangan beras sangat dibutuhkan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Iran hadapi Jepang di 8 besar usai menang adu penalti atas Suriah******

Iran hadapi Jepang di 8 besar usai menang adu penalti atas Suriah
Ramin Rezaeian dari Iran merayakan bersama rekan satu timnya setelah pertandingan melawan Suriah pada Piala Asia AFC di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar 31 Januari 2024. ANTARA/ REUTERS/Molly Darlington/pri.
Jakarta (ANTARA) - Timnas Iran dipastikan bakal menghadapi Jepang di perempatan final setelah mereka menang lewat drama adu penalti 5-3 atas Suriah si babak 16 besar Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Rabu (31/01) malam WIB. Kedua tim bermain imbang 1-1 selama 90 menit dan dua kali waktu tambahan. Iran unggul terlebih dahulu lewat penalti Mehdi Taremi sebelum Suriah membalas, juga melalui tendangan penalti Omar Kharbin.
Dengan demikian, Iran berhak melaju ke babak perempat final. Iran langsung mendominasi penguasaan bola dan berusaha menekan pertahanan Suriah, yang bermain dengan disiplin. Sayangnya pertahanan Suriah akhirnya jebol pada menit ke-32. Ousou melakukan pelanggaran dengan mendorong Taremi yang mengejar bola di kotak penalti. Wasit pun memberikan hadiah penalti kepada Iran. Taremi maju sebagai eksekutor dan sukses mengecoh kiper dengan mudah untuk mengubah skor menjadi 1-0. Gol ini jadi gol terakhir di babak pertama. Iran 1-0 Suriah. Baca juga: Jepang amankan tempat ke perempat final usai kalahkan Bahrain 3-1 Di babak kedua, Suriah tampil lebih menyerang dan agresif. Namun, masih kesulitan menembus pertahanan Iran. Justru Iran hampir mencetak gol melalui Sardar Azmoun pada menit ke-51. Ia mendapat umpan terobosan Azmoun, tetapi bola sepakannya masih bisa diblok kiper.
Suriah mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan setelah wasit menunjuk titik putih pada menit ke-59 setelah Suriah membuat kiper Iran melanggar Sabbag di kotak penalti.
Eksekusi penalti Omar Khribin sukses mengecoh kiper Iran hingga kedudukan menjadi imbang 1-1. Iran kemudian coba mencari gol kemenangan. Namun, mereka malah harus kehilangan Mehdi Taremi pada menit ke-90. Ia melanggar lawan yang akan melakukan serangan balik dan hasilnya ia mendapat kartu kuning kedua. Pada akhirnya tidak ada gol tercipta di sisa babak kedua ini. Laga harus dilanjutkan ke babak extra time.
Di babak ini, Iran mencoba mengontrol jalannya laga. Mereka berusaha menahan bola selama mungkin. Sayangnya mereka kesulitan untuk bisa menebus pertahanan Suriah. Akhirnya tidak ada gol tercipta di babak pertama. Di babak kedua Iran masih terus mencoba mendobrak pertahanan Suriah. Namun, Suriah juga sesekali menyerang dan pada akhirnya tidak ada gol lagi di extra time babak kedua ini. Penentu pemenang harus dilakukan lewat adu penalti. Seluruh eksekutor Iran sukses melakukan tugasnya. Sementara eksekutor kedua Suriah yakni Fahad Youssef gagal menaklukkan Alireza Beiranvand. Dengan demikian Iran keluar sebagai pemenang. Mereka unggul 5-3 atas Suriah.

Baca juga: Korea Selatan melaju ke perempat final seusai singkirkan Arab Saudi

Baca juga: Uzbekistan melaju ke perempat final setelah tundukkan Thailand 2-1

 

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs judi game online

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
jeus138
shio88
belanja online cicilan
cara pinjam uang di bank syariah tanpa jaminan
slot game gacor hari ini
lazawin slot
detiktoto
slot gacor zeus
slot paling hoki hari ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot raja9
Bab 2 89 slot login
Bab 3 slot gacor banyak scatter
Bab 4 gacor slot 168
Bab 5 gambar situs slot
Bab 6 69 bet slot
Bab 7 46 situs slot demo gratis
Bab 8 kredit mudah ilegal atau legal
Bab 9 situs slot terbesar
Bab 10 petir slot 888
Bab 11 pola gacor no limit city
Bab 12 pinjol resmi cepat cair bunga rendah
Bab 13 surga77
Bab 14 sistem kredit hp
Bab 15 slot gacor to
Bab 16 naga303 login togel
Bab 17 togel 93
Bab 18 situs bandar ceme terpercaya
Bab 19 situs game slot terbaru
Bab 20 mimpi togel 2d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah308bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Raja Sembilan Matahari

pinjam 100 juta bri
TWICE merilis single baru "I Got You"
Sembilan anggota grup K-pop TWICE. (ANTARA/ Instagram/@spotify)
Jakarta (ANTARA) - Grup K-pop TWICE merilis single baru berjudul "I Got You” dan melanjutkan tur dunianya pada hari Jumat (2/2) kata agensi grup tersebut.

Menurut JYP Entertainment dikutip dari Yonhap, Sabtu, lagu tersebut akan dimasukkan dalam album mini ke-13 TWICE yang berjudul "With YOU-th” yang akan dirilis pada 23 Februari. "I Got You" akan menjadi lagu terbaru dari grup itu dalam kurang lebih setahun sejak "Ready to Be” album mini ke-12 yang dirilis pada tahun lalu.

Singlepra-rilis itu menggambarkan persahabatan diantara sembilan anggota band TWICE, menampilkan suara dan harmoni vokal yang beresonansi dengan pola drum sederhana, menurut pernyataan agensi.

Baca juga: Intip gaya busana anggota TWICE saat tampil di Jakarta

Musik video "I Got You" TWICE  telah ditonton oleh lebih dari 7,5 juta penggemar dalam platform streaming Youtube dalam 20 jam setelah lagu itu dirilis.

Seiring dengan rilis lagu itu, TWICE juga akan melanjutkan tur dunia kelima mereka "Ready to Be” di Mexico City. Tur yang dimulai pada April lalu itu akan membawa grup ke Sao Paulo, Brasil.

Selain Amerika Selatan, TWICE juga akan menyambangi Las Vegas, Amerika Serikat pada Maret dan Osaka, Nagai dan Kanagawa di Jepang pada Juli. 

Baca juga: Jihyo TWICE akan debut solo dengan album bertajuk “ZONE”

Baca juga: BABYMONSTER segera "comeback" setelah Ahyeon kembali

Baca juga: LE SSERAFIM eksplorasi kecemasan dan kekhawatiran lewat "Easy"

Penerjemah: Putri Hanifa
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Monster tentakel dari awal

canda4d
KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/pri.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Pembunuh Setan

semar189
KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/pri.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

pola gacor starlight princess
Dua orang tewas akibat kecelakaan Bus jurusan Pontianak-Putussibau
Satuan Lalu Lintas Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan di lokasi kecelakaan Bus Marus dengan mini Bus di jalan Trans Kalimantan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia, Jumat (2/2/2024). ANTARA/HO-Humas Polres Kubu Raya/Teofilusianto Timotius/am.
"Saat kejadian, sopir minum Bus meninggal di tempat, sedangkan penumpang mini Bus atas nama Agun Trijasa (24) warga Kecamatan Toba, Sanggau meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit,"
Kubu Raya (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Kubu Raya, Kalimantan Barat memastikan dua orang telah meninggal dunia atas peristiwa kecelakaan antara Bus Marus jurusan Pontianak-Putussibau dengan satu unit mini Bus yang terjadi di jalan Trans Kalimantan tepatnya di kilometer 70 Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

"Saat kejadian, sopir minum Bus meninggal di tempat, sedangkan penumpang mini Bus atas nama Agun Trijasa (24) warga Kecamatan Toba, Sanggau meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit," kata Kapolres Kubu Raya AKBP Wahyu Jati Wibowo, di Kubu Raya Kalimantan Barat, Jumat.

Disampaikan Wahyu, kejadian tersebut saat ini sudah ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Kubu Raya dan sopir Bus Marus telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, Satuan Lalu Lintas Polres Kubu Raya beserta anggota Polsek Tayan juga melakukan evakuasi terhadap korban dan kedua kendaraan yang terlibat tabrakan.
 
Satuan Lalu Lintas Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan di lokasi kecelakaan Bus Marus dengan mini Bus di jalan Trans Kalimantan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia, Jumat (2/2/2024). ANTARA/HO-Humas Polres Kubu Raya/Teofilusianto Timotius/am.


Wahyu mengatakan kecelakaan Bus Marus jurusan Pontianak-Putussibau nomor polisi KB 7664 SS dengan mini Bus KB 1478 DF, terjadi sekitar pukul 05.10 WIB, Jumat (2/02).

"Sopir Bus Marus bersama penumpang selamat tidak mengalami luka," kata Wahyu.

Dari hasil penyelidikan di lokasi kejadian, kata dia, mini Bus yang dikendarai oleh Apriandi (31) berlawanan arah dengan Bus Marus dari arah Pontianak menuju Putussibau.

"Diduga sopir mini Bus hilang kendali saat menikung ke kanan hingga melebar ke tengah, saat bersamaan datang Bus Marus yang dikemudikan Mulya Budiman dari arah yang berlawanan, karena jarak yang begitu dekat kecelakaan tersebut tak dapat dihindarkan," ucap Wahyu.

Selain menelan korban jiwa, kondisi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan itu mengalami rusak berat di bagian depan dengan kerugian diperkirakan kurang lebih Rp150 juta.

Atas kejadian itu, Wahyu mengimbau kepada seluruh pengguna jalan terutama angkutan antar kota dalam provinsi baik itu Bus umum maupun minim Bus serta kendaraan pribadi untuk mengutamakan keselamatan dalam berkendara serta mematuhi aturan berlalu lintas.

"Utamakan keselamatan jangan ugal-ugalan saat berkendara, jika badan lelah atau mengantuk lebih baik istirahat terlebih dahulu, sayangilah nyaman kasihan keluarga menunggu di rumah," katanya.
 

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

agen gacor slot
KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Arsip foto - Wamenkumham Eddy Hiariej meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kemenkumham, Senin (4/12/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap memproses dugaan korupsi terkait mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej usai putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam forum bersama pimpinan komisi antirasuah, struktural penindakan, dan tim Biro Hukum KPK.

“Telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut dengan lebih dahulu melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Ali dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Ali menjelaskan bahwa perkara peradilan hanya menguji aspek formil, sementara substansi materi dugaan perbuatan Eddy dan tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham itu, masih perlu diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut tentu hingga kini belum diuji di peradilan Tipikor dan juga sama sekali tidak menjadi materi pertimbangan hakim pra peradilan yang diajukan pemohon EOSH,” tutur Ali.

Terlepas dari itu, KPK menghormati putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bagian kontrol pada proses penyelesaian perkara pidana korupsi.

“Perkembangan akan disampaikan sebagai bentuk keterbukaan KPK pada masyarakat,” ujar Ali.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

jawaslot
KPU tambah waktu segmen enam debat kelima jadi 4 menit
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Mochammad Afifuddin (kanan) dalam konferensi pers yang dilengkapi juru bahasa isyarat di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/pri.
Kalau dari sisi waktu, yang kita 'concise' (ringkas) itu dari sisi moderator-nya. Jadi tidak mengurangi keseluruhan alur debat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambah waktu segmen keenam dalam debat kelima atau debat terakhir yang mempertemukan antar-capres menjadi 4 menit dari semula 2 menit.

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa keputusan tersebut ditetapkan usai menerima usulan dari tim sukses masing-masing pasangan capres/cawapres dalam rapat evaluasi terakhir dan rapat koordinasi.

"Kami sudah kelola itu, dan kami sudah atur, dan kemudian nanti khusus di segmen keenam atau penutup, maka alokasi waktu untuk closing statement(pernyataan penutup) dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing pasangan calon," kata Mellaz di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat.

Mellaz mengatakan bahwa perubahan waktu tersebut tidak mengubah waktu debat secara keseluruhan, sehingga total waktu pelaksanaan tetap 120 menit.

"Kalau dari sisi waktu, yang kita concise(ringkas) itu dari sisi moderator-nya. Jadi tidak mengurangi keseluruhan alur debat," kata Mellaz menjelaskan.

Sementara itu, Mellaz mengatakan bahwa penambahan waktu dalam debat capres/cawapres bukanlah hal baru.

Baca juga: Pakar: Penyakit tropis terabaikan perlu jadi topik debat capres

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

"Sebenarnya kalau penambahan waktu ini bukan satu hal yang baru. Di pelaksanaan debat pemilu periode 2019 lalu juga sebenarnya ada. Itu juga bagian dari pengalaman-pengalaman yang ada," ujarnya.

Debat kelima yang menampilkan tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3) bertemakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV dan Net TV.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023. Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023.

Debat ketiga capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2024. Setelah itu, debat keempat cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC, Senayan, pada tanggal 21 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima yang akan diselenggarakan di JCC, Senayan, pada tanggal 4 Februari 2024 merupakan debat terakhir.

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Ini profil 12 panelis debat capres terakhir pada Pemilu 2024

Baca juga: KPU: Prabowo urutan pertama sampaikan visi-misi di debat kelima

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024