sloto89

nabi yang tak terbatas

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Pengumuman terakhir China Entertainment

Harga Beras Diramal Turun Saat Bansos Mulai Disalurkan pada September******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memprediksi harga beras akan turun pada September mendatang seiring dengan dimulainya penyaluran bansos pangan. 

Meski demikian, dampak dari penyaluran bansos pangan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap harga beras tidak terlalu signifikan.

"Kalau misalnya (bansos) September, ya September seminggu itu sudah mulai kelihatan harga pasti akan turun, tapi enggak signifikan," kata Arief di Gedung DPR, Rabu (30/8).

Sayangnya, saat ini penggilingan sulit mendapatkan gabah kering panen (GKP). Bahkan banyak penggilingan padi yang sudah tutup sehingga jumlahnya berkurang dari 180 ribu menjadi 169 ribu. Akibatnya, harga GKP pun melonjak. 

"Begitu harga GKP tinggi, maka harga beras naik," kata Arief.

Arief mengatakan harga GKP saat ini dibanderol Rp6.700 per kg. Sehingga, harga beras khususnya medium yang saat ini mencapai Rp12 ribu sulit untuk turun ke HET Rp10.900 per kg. 

"Yang agak sulit dilakukan hari ini harga beras medium karena GKP sudah Rp6.700. Jadi untuk harga beras medium Rp10.900 agak susah. Beras medium sekarang angkanya di Rp12 ribuan. Solusinya? Tingkatkan produksi," kata Arief.

Sebelumnya, pemerintah mengatur harga beras berdasarkan zonasi sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp10.900 per kg sedangkan beras premium Rp13.900 per kg.

Sementara untuk zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp11.500 per kg dan beras premium Rp14.400 per kg.

Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800 per kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800 per kg. 

[Gambas:Video CNN]

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Zulhas Sebut Eropa Tak Adil soal UU Anti Deforestasi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai Uni Eropa(UE) tidak adil terkait Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Pasalnya, regulasi itu akan mengganggu ekspor beberapa produk RI yang dianggap berdampak pada kelestarian hutan seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Padahal, RI tidak pernah melarang UE mengekspor produknya ke Tanah Air.

"Indonesia tidak pernah melawan produk-produk Uni Eropa. Walaupun kita ini mayoritas muslim, itu impor wine, alkohol banyak. Dan itu saya mengatakan betapa tidak adilnya," katanya dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Kemudian membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Lalu, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO. Kemudian mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Anti Deforestasi membuat produksi tujuh komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulationyang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Menhub Tanggapi Kritik DPR Soal LRT Jabodebek yang Tak Sampai Bogor******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi  buka suara soal kritik proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang tak sampai ke Bogor.

Menurutnya, proyek LRT akan tetap direncanakan sampai ke Bogor, Jawa Barat. 

Namun, perpanjangan rute LRT Jabodebek sampai ke Bogor itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Hal ini karena butuh proses untuk merealisasikan LRT sampai ke kota hujan itu.

Ia mengaku bukan tak ingin melanjutkan sampai ke Bogor, tetapi dia menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada agar proyek tersebut selesai dan tak terbengkalai.

Sebab, kata Budi, kebutuhan untuk melanjutkan proyek LRT ke Bogor tak masuk dalam prioritas anggaran Kemenhub pada 2024.

"Belum (masuk prioritas 2024)," tuturnya.

Lihat Juga : Pertamina Ungkap Rencana Hapus Pertalite Mulai 2024

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mempertanyakan penamaan LRT Jabodebek yang menurutnya tidak sampai wilayah Bogor.

Ia protes lantaran penamaan itu tak sesuai dengan kenyataan yang tidak memasukkan Bogor dalam proyek LRT tersebut.

"Karena ada Bogornya, Pak. Padahal sebenarnya Jadebek harusnya LRT itu. Warga Bogornya protes ke saya karena LRT-nya belum sampai Bogor, tapi namanya Jabodebek," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Menjauhlah dari telur nagaku

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]