situs slot anti rungkad

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

JK Klaim Tak Gusur Warga Saat Kalla Grup Bangun Smelter di Luwu******

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim tidak pernah menggusur warga saat perusahaannya, Kalla Grup, membangun pabrik smelter di Desa Karang-karangan dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

JK menyindir pembebasan lahan yang kerap terjadi penggusuran rumah-rumah warga seperti yang terjadi kepada warga Rempang di Batam terkait proyek strategis negara (PSN) Eco City beberapa waktu lalu.

Ia mengakui pihaknya sudah membeli tanah masyarakat yang akan akan dibangun pabrik semenjak 2016. Meski begitu, ia tak menampik jika masih ada demo dari beberapa pihak, seperti kelompok AMAN (Aliansi Masyarakat Adat).

Mantan wapres ini menyebut pembangunan pabrik smelter tersebut paling ramah lingkungan di Indonesia. Sebab, pembangunan smelter itu menggunakan sumber energy terbarukan hydro power.

"Di sinilah yang paling lengkap di seluruh Indonesia, pembangkitnya green energi prosesnya juga green energi. Jadi, ini cocok untuk kemajuan Indonesia. Disini orang tidak akan melihat cerobong asap. Jadi ini satu-satunya di Indonesia yang paling green energy coba cari di Indonesia di mana ada yang paling ramah lingkungan," ungkapnya.

Selain itu, pada proses pembangunan smelter tersebut menggunakan 100 persen tenaga kerja dalam negeri yang terdiri dari 70 persen warga Luwu Raya dan 30 persen berasal dari beberapa daerah di Indonesia.

Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun smelter yang ramah lingkungan tanpa bantuan tenaga kerja asing sebagaimana yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Insinyur insinyur ini semua anak-anak daerah, beda dengan Morowali nanti selesai (pabriknya) baru kerja (warga lokal). Ini untuk memberikan bukti bahwa Indonesia mampu untuk sebuah industri bahwa kita masih kerja sama teknologi dari luar," tegasnya.

Rencananya smelter yang dibangun oleh perusahaan JK di area 200 hektar tersebut akan menyerap ribuan tenaga kerja.

JK menjelaskan pada proses pengembangannya di area tersebut akan dibangun industri-industri lain berbasis nikel. Kemudian JK mempersilakan semua pihak untuk masuk dan turun membangun pabrik tersebut.

"Prinsip pokoknya adalah bagaimana memajukan daerah, ini industrinya 200 hektar akan penuh dengan pabrik dan akan menyerap ribuan tenaga kerja. Diharapkan nanti di sini akan timbul industri berbasis nikel, kita sistemnya terbuka kepada semua orang. Berbeda halnya dengan Vale hanya lingkungan di situ saja, kita ingin lebih terbuka kepada semua masyarakat," jelasnya.

Adapun rencananya, smelter nikel tersebut akan rampung dan mulai beroperasi memproduksi feronikel pada November 2023 dengan kapasitas produksi 33 ribu ton nikel per tahun. Diperkirakan pembangunan pabrik ini akan selesai pada Juli 2024 dengan kapasitas produksi sebesar 31.400 ton nikel per tahun dengan menelan investasi sebesar Rp3,2 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan KM 58 Tol Cikampek Dapat Santunan******

Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono memastikan seluruh korban kecelakaanmaut di Tol Jakarta-Cikampek KM 58 dijamin negara. Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2017, korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp50 juta yang diserahkan kepada ahli waris sah.

"Untuk korban luka kami telah menerbitkan jaminan biaya perawatan sebesar maksimal Rp20 juta yang dibayarkan kepada pihak rumah sakit tempat korban dirawat. Sementara untuk korban meninggal dunia, santunan akan diserahkan kepada ahli waris yang sah setelah hasil identifikasi korban selesai untuk mengetahui siapa ahli warisnya," ujar Rivan dalam keterangan resmi, Senin (8/4).

"Jasa Raharja akan menunggu kepastian identifikasi korban dari Inafis, dan ketika ini sudah dipastikan dari Kepolisian, maka kami akan langsung menyerahkan santunannya kepada ahli waris," jelasnya.

Selain itu, Jasa Raharja juga membuka posko informasi di RSUD Karawang yang secara terbuka akan memberikan update informasi, baik terhadap RSUD Karawang masyarakat yang kehilangan keluarganya, maupun update proses identifikasi korban dari hasil identifikasi Kepolisian.

Sementara, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, menyampaikan bahwa Kepolisian melalui tim Inafis masih terus melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah korban yang mengalami luka bakar.

"Salah satunya teridentifikasi alamatnya di Kudus, dan kita akan pastikan kembali dengan alamat yang ada. Untuk dua orang korban luka juga sedang dilakukan perawatan di RS Rosela," kata Aan.

Hal senada juga disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy bahwa proses identifikasi masih terus dilakukan oleh Tim Inafis Polda Jabar terhadap ke-12 kantong jenazah.

"Tentunya kami mengimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar memastikan kendaraan dan fisik dalam kondisi yang fit, sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan," pungkas Muhadjir.

pilihan super

Transmart Full Day Sale Ada Lagi 26 September, Diskon hingga 50% + 20%******

Gak sempat belanja di Transmart Full Day Sale beberapa waktu lalu? Jangan khawatir, soalnya Transmart Full Day Sale hadir lagi besok, Selasa (26/9).

Pesta diskon ini berlangsung di seluruh gerai Transmart di Indonesia, mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : September Ceria! Pesta Diskon Transmart 50% + 20% Ada Lagi Besok

Selain itu, ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk metode pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank. Begitu juga dengan pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Tenang aja kalau belum gajian, Anda bisa gunakan Allo Paylater biar bisa belanja sekarang, bayar nanti.

Caranya tinggal unduh saja aplikasi Allo Bank di ponsel, registrasi, dan upgrade ke Allo Prime atau ajukan Allo Paylater.

Prosesnya dijamin cepat dan bisa langsung dipakai untuk belanja di Transmart Full Day Sale Merdeka Belanja. Asyik banget kan?

Nah, bagi pelanggan yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart terdekat.

Jangan lupa kunjungi Transmart terdekat besok dan borong produk impian Anda!

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

langit keputusasaan

WHOOSH, Bersusah******

Setelah sempat menimbulkan polemik pada masa awal dan proses pembangunannya, proyek Kereta CepatJakarta-Bandung akhirnya selesai juga.

Kereta yang kini diberi nama WHOOSH itu, pada bulan ini sudah mulai diuji coba. Uji coba melibatkan masyarakat. 

Mereka diperkenankan untuk 'melesat' dari Jakarta ke Bandung secara cuma-cuma. Presiden Jokowi mengatakan uji coba gratis dilakukan demi mengenalkan moda transportasi bernilai investasi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun tersebut ke masyarakat. 

Kesempatan itu pun tak disia-siakan masyarakat. Salah satunya Kemal, masyarakat Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. 

Bersama dengan rombonganya, pada Jumat (15/9) lalu ia berangkat dari Stasiun Halim Jakarta pada pukul 14.00 WIB dan tiba di Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat pukul 14.26 WIB.

Artinya, perjalanan Jakarta-Bandung ditempuh dalam waktu 46 menit. Maklum, dalam beberapa kesempatan kereta melaju dengan kecepatan 351 kilometer (km) per jam.

Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) untuk masyarakat dimulai Jumat (15/9). (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim).

Kemal mengaku puas bisa menjajal kereta kilat itu. Menurutnya, walaupun kereta dipacu dengan kecepatan tinggi, tidak ada guncangan dalam gerbong yang ia rasakan.

"Senyap, tanpa guncangan. Fasilitasnya ini sama saja dengan pesawat, setara dengan pesawat. Mewah," kata Kamal kepada CNNIndonesia.com.

Namun tahukah Anda semua, senyap dan tanpa guncangan yang terjadi dalam uji coba WHOOSH itu tak terjadi pada pembangunannya?

Pasalnya, dari awal pembangunannya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang banyak memicu kontroversi.

1. Dana pembangunan

Kontroversi muncul terkait tudingan ingkar janji Presiden Jokowi terkait penggunaan dana APBN dalam proyek ini. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan bolak-balik menekankan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak sepeser pun menggunakan APBN atau uang rakyat.

Sebab, pembangunannya akan menggunakan dana konsorsium antara CDB dan BUMN.

"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business," kata Jokowi pada September 2015 lalu.

Tapi dalam perjalanannya, ternyata, pada 2022 pemerintah menggunakan dana APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan KCJB. 

2. Pembangunan yang molor

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

3. Pembengkakan biaya proyek

Kontroversi juga muncul terkait pembengkakan biaya proyek yang cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

4. Pembangunan yang serampangan

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.

Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.

Karena itulah, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan KCIC.

Penghentian dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. Penghentian efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu.

Kontroversi itu pun diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Saat Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan yang dilakukan Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM beberapa waktu lalu ia mengatakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan sejumlah transportasi massal lainnya di era Presiden Jokowi memang membuat banyak orang ngomel.

"Kita mau bangun Kereta Cepat banyak yang ngomel, ngapain buang-buang uang," katanya.

Namun, omelan tersebut kata Budi, 180 derajat berubah. Begitu selesai dan banyak orang yang mengendarainya, semua senang. Bahkan ada yang berebut ingin mencoba.

"LRT dan MRT dulu juga begitu," katanya.

Soal coba mencoba Kereta Cepat ini, Komisi VI DPR RI memang pernah berkelakar kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal Presiden Jokowi yang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama para artis ibu kota pada Rabu (13/9).

"Kemarin Presiden (Joko Widodo) dan para artis sudah jalan-jalan ke sana (kereta cepat). Pertanyaannya adalah kapan giliran Komisi VI?" kelakar Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kamis (14/9).

"Dan yang paling penting adalah kapan giliran rakyat menikmati kereta cepat ini?" imbuhnya.

Budi menambahkan kehadiran Kereta Cepat dan juga sejumlah transportasi massal sebenarnya tak lepas dari kengototan Jokowi. Meskipun banyak mendapat kritik, Jokowi tak kendur mewujudkan keinginannya. 

"Dan saya salut sama bos saya, Presiden," katanya. 

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China