erek erek mimpi ular

belas kasihan Tuhan

Harga Minyakita Terancam Naik Jadi Rp15 Ribu******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, menjadi Rp15 ribu per liter dari Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan keputusan kenaikan harga masih akan dirapatkan.

"Ya memang Rp14 ribu mestinya, tapi mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kita belum memutuskan. Masih harus rapat menko dulu untuk jadi Rp15 ribu," kata Zulkifli di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (29/11).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana tersebut, termasuk dampaknya jika HET benar-benar dinaikkan.

Ia mengatakan harga Minyakita beragam di setiap pasar, tetapi rata-rata sudah dijual Rp15 ribu per liter.

"Kalau di atas HET bukan enggak apa-apa, tapi masih ditolerir sepanjang tidak terlalu tinggi," katanya.

Minyakita sempat langka dan di pasar tradisional awal tahun ini. Tak hanya itu, minyak goreng besutan pemerintah itu masih dijual di atas HET Rp14 ribu per liter.

Padahal pada akhir Januari lalu, Zulkifli berharap Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan sehingga harganya bisa normal lagi.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri (DMO) sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).

Kemendag pun sebenarnya sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah Minyakita tersebut dengan menambah suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Warisan serba profesional dari dunia lain

Cegah Salah Sasaran, Apindo Akan Rilis Data Produk Terafiliasi Israel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani buka suara soal marak aksi boikotproduk yang disinyalir pro Israeldi Indonesia.

Pihaknya sejatinya mendukung aksi itu. Sebagai bentuk dukungan, Apindo akan merilis data produk apa saja yang memang terafiliasi dengan Israel.

"(Data) sedang kami siapkan supaya tidak ada konotasi yang salah. Ini kan kita tidak bisa salah informasi, kita harus menyadari. Kalau itu produk berkaitan Israel saya juga tidak akan mendukung," ucapnya di Jakarta, Selasa (28/11).

Dampak itu didapatkan Apindo setelah pihaknya turun ke lapangan. Ia mengatakan tidak ada produk buatan Indonesia yang mendukung Israel, tapi terkena dampak seruan itu.

Dampak salah satu contohnya terlihat dari produk Unilever yang ikut terkena boikot. Shinta  menyangkal Unilever terkait dengan Israel. 

Menurutnya, Unilever tidak mendukung atau berkaitan dengan Israel.

Dampak boikot, kata dia, cukup jauh. Sebab, itu menurunkan produksi perusahaan sehingga karyawan pun terancam mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kenyataannya produk-produk ini bukan produk yang berkaitan dengan Israel. Nah itu yang perlu kami luruskan dulu," ujar Shinta.

"Kenyataannya yang kami lihat sebagian besar itu (yang kena boikot) produk-produk buatan Indonesia, jadi ini merugikan kita sendiri," kata Shinta.

Shinta sendiri mempertanyakan kenapa masyarakat bisa memboikot produk Indonesia. Padahal, produk tersebut tidak mendukung Israel.

Apalagi, kata Shinta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak pernah mengeluarkan secara resmi listproduk dari perusahaan mana saja yang dianggap mendung Israel.

"Jadi kasihan konsumen yang tak mengerti karena mereka pikir ini produk-produk yang berkaitan dengan Israel atau men-supportagresi Israel. Tidak ada yang supportagresi Israel," tegas Shinta.

Aksi boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel mengemuka belakangan ini. Seruan muncul terkait agresi yang dilakukan Israel di Palestina sebulan belakangan ini.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Gedung Kemenko Akan Jadi Kantor Bersama Sementara ASN di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan gedung kementerian koordinator (kemenko) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi kantor bersama sementara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Basuki menyebut masing-masing gedung kemenko akan menampung ASN beberapa kementerian yang kantornya belum terbangun.

"Empat gedung kementerian koordinator untuk sementara menjadi sharing office," katanya di Jakarta, dikutip Antara,Rabu (29/11).

Basuki menambahkan pembangunan tahap awal IKN kini telah mencapai 60 persen. Kementerian PUPR saat ini tengah membangun infrastruktur konektivitas, infrastruktur air melalui Bendungan Sepaku Semoi, serta empat kantor kemenko.

Tak hanya itu, gedung lembaga-lembaga negara juga sudah mulai dibangun di IKN termasuk Bank Indonesia.

"Kantor presiden, kantor sekretariat negara, dan bangunan untuk pasukan pengamanan presiden (Paspampres) sedang dibangun oleh Kementerian PUPR," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap rencana pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai Maret, Juli dan Agustus 2024.

Pemindahan ini bergantung pada penyelesaian gedung-gedung pemerintahan dan infrastruktur dasar di IKN Nusantara.

"Kita buat simulasi untuk bulan Maret, Juli, dan Agustus, kita akan sesuaikan mereka yang pindah. Tahap pertama ada 1.200-an sampai ke 3.200, tergantung selesainya gedung di sana," ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Detik, Senin (20/11).

Menurutnya, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus pindah, yang kesiapannya telah didiskusikan dengan masing-masing kementerian dan lembaga.

"Kita sudah exercise ya, hampir setiap kementerian ada jabatan yang pindah. Ada yang duluan, ada yang tidak (pindah), sudah exercise, FGD dengan KL. Intinya begitu tempat siap, kita sudah siapkan," imbuhnya.

Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memintanya dan kementerian terkait lainnya untuk mendiskusikan besaran insentif bagi ASN yang mau pindah ke IKN.

"Termasuk insentif untuk mereka yang akan pindah ke IKN, termasuk keluarga anak yang akan tinggal di sana. Termasuk indeks kemahalan dan (ongkos) kepindahan di IKN," katanya.

[Gambas:Video CNN]

apakah aku tuhan

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

Zulhas Akui Harga Beras Hingga Cabai Masih Mahal******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga sejumlah bahan pokok masih mahal saat ini, di antaranya beras, cabai, dan gula.

Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan ke Pasar Senen, Jakarta, Kamis (30/11).

"(Harga) beras memang belum turun, tapi ada pilihan kalau kalau masyarakat keberatan dengan harga beras premium, bisa membeli beras Bulog yang harganya Rp11 ribu per kg. Jadi ada pilihan," kata Zulkifli.

Ia menyebut harga cabai di Jakarta dibanderol Rp90 ribu per kg. Sedangkan di Gresik, Jawa Timur, hanya Rp70 ribu per kg.

Untuk mengatasi kenaikan harga, Zulkifli mengimbau pemerintah daerah (pemda) bisa mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga untuk membiayai ongkos produksi.

Tak hanya beras dan cabai, harga gula juga masih mahal. Zulkifli menyebut itu terjadi lantaran pasokan gula masih berasal dari impor.

"Ya kalau semua impor maka ada kenaikan," katanya.

Sementara itu, harga bahan pokok lainnya, kata Zulkifli, masih stabil. Telur dibanderol Rp26 ribu per kg, daging ayam Rp33 ribu per kg, bawang putih Rp32 ribu per kg, dan bawang merah Rp26 ribu per kg.

Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), Zulkifli mengatakan akan terus mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar.

"Ini Nataru penting ya karena menjamin kesediaan bahan pokok. Harga terjangkau itu yang utama bagi kita agar Nataru bisa berlangsung dengan baik, masyarakat bisa mendapat bahan pokok tersedia banyak dan harganya terjangkau," imbuh Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Saran Korea Selatan Agar Nanti IKN Nusantara Tak Sepi dan Bikin Betah******

Delegasi Korea International Cooperation Agency (KOICA) dari Korea Selatanmemberikan saran agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak sepi sesudah jadi nanti.

Masukan itu disampaikan oleh delegasi KOICA melalui Head of team of Urban Policy Jeogho Moon saat bertemu dengan Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwidjaya, Jumat (24/11).

Secara spesifik Moon memberikan saran agar IKN Nusantara ramai dihuni dan betah ditinggali oleh masyarakat.

Ia menjelaskan ketika Kota Sejong baru dibangun, baik community centermaupun ruang-ruang publik sangatlah terbatas. Ini menyebabkan tidak banyak masyarakat yang tinggal di Sejong merasa betah.

"Beberapa survei yang kami lakukan juga menunjukkan tidak banyak masyarakat yang ingin tinggal lama di Sejong. Wawasan ini yang ingin kami bawa ke Nusantara," ucap Moon melalui keterangan resmi.

Ia juga mengingatkan Otorita IKN akan pentingnya ruang publik yang inklusif, dapat diakses siapapun, dan bermanfaat. Sebab, kunci dari pertumbuhan komunitas yang ada di suatu kota juga berasal dari ruang publik.

Moon berpendapat ruang publik yang yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warganya akan meningkatkan keberlangsungan sebuah komunitas. Dari situ, kata dia, juga akan paralel dengan pertumbuhan ekonomi yang menyokong wilayah tersebut.

Pertemuan Moon dengan Otorita IKN sendiri dalam rangka rapat diskusi dan jajak kerja sama pembangunan Nusantara.

Pertemuan ini merupakan diskusi pertama antara kedua pihak. Keduanya menyampaikan gagasan-gagasan akan perkembangan Nusantara dan rancangan tata ruang kota kedepannya

Achmad mengatakan rancangan pembangunan Nusantara memiliki masterplan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga aspek non-fisik seperti pendidikan, peningkatan keterampilan bagi warga lokal, dan pengawasan tingkat keberlanjutan kota.

"Visi utama kita tidak membangun dan memindahkan orang-orang untuk berada di Nusantara, visi utama kita adalah menciptakan budaya baru yang cerdas, berkelanjutan, dan kreatif," ujarnya.

Achmad mengatakan jajak kerja sama yang dilakukan bersama KOICA merupakan hal yang sangat diantisipasi oleh Otorita IKN. Hal ini dikarenakan KOICA juga merupakan Badan Pemerintahan Korea Selatan yang pernah berpartisipasi dalam proyek pengembangan Ibu Kota 'kedua' di Korea Selatan yaitu Kota Sejong.

"Miripnya Sejong dan Nusantara dalam hal bagaimana keduanya dibangun menjadi harapan kami untuk bisa meningkatkan eskalasi kerja sama kedepannya," tutur Achmad.

Ia menuturkan KOICA juga berencana mengunjungi Nusantara untuk mematangkan strategi kerja sama yang nantinya akan dibawakan oleh lembaga tersebut.

KOICA memiliki peran dalam ODA (Official Development Assistance/Bantuan Pembangunan Resmi) Korea Selatan untuk negara-negara berkembang. Bantuan itu diwujudkan dengan melaksanakan program hibah dan kerja sama teknis pemerintah.

KOICA juga bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi kemiskinan di negara-negara berkembang. Lembaga tersebut juga memberikan kontribusi pada isu-isu global melalui kerjasama pembangunan internasional untuk bersinergi dengan komunitas internasional.

[Gambas:Video CNN]