pinjaman teman legal atau ilegal

Tianmang Tertinggi

UPG BPJS Ketenagakerjaan Raih Apresiasi KPK Keempat Kali******

BPJS Ketenagakerjaan untuk keempat kalinya menerima penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mencatatkan nilai tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyatakan menyambut baik apresiasi itu. Dirinya menegaskan kesiapan berkolaborasi dengan KPK untuk menciptakan layanan publik yang bersih. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mendapat apresiasi serupa secara berturut mulai 2017-2019.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK atas apresiasi yang diberikan. Keberhasilan ini tentu dapat tercapai berkat komitmen dan konsistensi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang senantiasa menerapkan tata kelola yang baik serta menjaga integritas," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/2).

Asep mengatakan, seluruh hal itu dilakukan agar para pekerja bisa bekerja tanpa rasa cemas karena seluruh dana dipastikan terjaga dan dikelola secara prudent.

"Ke depan, kami akan terus mengawal program pengendalian gratifikasi melalui inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan budaya anti gratifikasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan," kata Asep.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Hemijaya yang menyerahkan penghargaan mengingatkan, pembentukan UPG bertujuan menciptakan pelayan publik yang partisipatif, akuntabel, responsif terhadap keluhan, dan transparan.

"Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kita. Bersama-sama kita perbaiki iklim pelayanan publik yang bebas dari korupsi, utamanya bebas dari praktik-praktik gratifikasi," ujar Herda. 

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Daftar Tarif Tol yang Naik Jelang Ramadan******

Tarif sejumlah tol naik menjelang Ramadan 2024. Kenaikan tarif tol tersebut berlaku mulai Februari.

Kenaikan tarif diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berikut daftar tol yang tarifnya naik menjelang Ramadan:

Namun belum diketahui pasti kapan tarif tol tersebut bakal naik.

"Ada informasi terbaru nih untuk kalian pengguna jalan tol khususnya di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/KPTS/M2024 dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed," tulis pengumuman tersebut.

Berdasarkan salinan surat keputusan itu, berikut rincian kenaikannya;

-Jakarta IC-Pondok Gede Barat/ Pondok Gede Timur

Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500
Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu
Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

-Jakarta IC- Cikunir, Jakarta IC-Bekasi Barat, Jakarta IC-Bekasi Timur, Jakarta IC-Tambun, Jakarta IC-Cibitung, Jakarta IC-Cikarang Barat

Golongan 1 naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500
Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu
Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu

- Jakarta IC- Cibatu, Jakarta IC-Cikarang Timur, Jakarta IC-Karawang Barat

Golongan I naik dari Rp12.500 menjadi Rp16.500
Golongan II naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500
Golongan III naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500
Golongan IV naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500
Golongan V naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500

- Jakarta IC-Karawang Timur, Jakarta IC-Dawuan, Jakarta IC- Kalihurip, Jakarta IC-Cikampek

Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp27 ribu
Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500
Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500
Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu
- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu

2. Tol Serpong-Cinere

Tarif Tol Serpong-Cinere naik mulai 21 Februari pukul 00.00 WIB. Keputusan itu sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 254/KPTS/M/2024 tanggal 02 Februari 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere).

Berikut rincian kenaikan tarif Tol Serpong-Cinere:

- Seksi 1 (Serpong - Pamulang)

Golongan I : Rp 12.000, yang semula Rp 11.000
Golongan II : Rp 18.000, yang semula Rp 16.500
Golongan III : Rp 18.000, yang semula Rp 16.500
Golongan IV : Rp 24.000, yang semula Rp 22.000
Golongan V : Rp 24.000, yang semula Rp 22.000

-Seksi 2 (Pamulang - Cinere)

Golongan I : Rp 6.500
Golongan II : Rp 10.000
Golongan III : Rp 10.000
Golongan IV : Rp 13.500
Golongan V : Rp 13.500

-Tarif terjauh (Serpong - Cinere)
Golongan I : Rp 18.500
Golongan II : Rp 28.000
Golongan III : Rp 28.000
Golongan IV : Rp 37.000
Golongan V : Rp 37.000

3. Tol Indralaya-Prabumulih

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai 20 Februari WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Berdasarkan SK tersebut berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

-Indralaya-Prabumulih

Golongan I: Rp85.000
GoIongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000

-Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000
Golongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000

4. Tol Surabaya-Gresik

PT Margabumi Matraraya (MBMR) selaku operator Tol Surabaya-Gresik mengumumkan tarif tol tersebut naik mulai 4 Februari pukul 00.00 WIB. Pengumuman itu disampaikan lewat akun instagram @margabumimatraraya.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 149/KPTS/M202, mulai tanggal 4 Februari 2024 pukul 00.00 WIB diberlakukan penyesuaian tarif Tol Ruas Surabaya-Gresik," bunyi pengumuman tersebut.

Berikut rincian tarif terbaru Jalan Tol Surabaya-Gresik:

-Asal Gerbang Tol Dupak
Dupak-Tandes

Golongan I: Rp4.500
Golongan II & III: Rp7.000
Golongan IV & V: Rp9.000

Dupak-Romokalisari
Golongan I: Rp12.000
Golongan II & III: Rp17.500
Golongan IV & V: Rp23.500

Dupak-Kebomas
Golongan I: Rp21.500
Golongan II & III: Rp32.500
Golongan IV & V: Rp43.500

Dupak-Manya
Golongan I: Rp27.500
Golongan II & III: Rp41.000
Golongan IV & V: Rp54.500

-Asal Gerbang Tol Tandes
Tandes-Romokalisari

Golongan I: Rp7.000
Golongan II & III: Rp10.500
Golongan IV & V: Rp14.500

Tandes-Kebomas
Golongan I: Rp17.000
Golongan II & III: Rp25.500
Golongan IV & V: Rp34.000

Tandes-Manyar
Golongan I: Rp22.500
Golongan II & III: Rp34.000
Golongan IV & V: Rp45.500

Tandes-Dupak
Golongan I: Rp4.500
Golongan II & III: Rp7.000
Golongan IV & V: Rp9.000

-Asal Gerbang Tol Romokalisari
Romokalisari-Kebomas
Golongan I: Rp10.000
Golongan II & III: Rp15.000
Golongan IV & V: Rp20.000

Romokalisari-Manyar
Golongan I: Rp15.500
Golongan II & III: Rp23.500
Golongan IV & V: Rp31.000

Romokalisari-Tandes
Golongan I: Rp7.000
Golongan II & III: Rp10.500
Golongan IV & V: Rp14.500

Romokalisari-Dupak
Golongan I: Rp12.000
Golongan II & III: Rp17.500
Golongan IV & V: Rp23.500

-Asal Gerbang Tol Kebomas
Kebomas-Manyar
Golongan I: Rp5.500
Golongan II & III: Rp8.500
Gol IV & V: Rp11.500

Kebomas-Romokalisari
Golongan I: Rp10.000
Golongan II & III: Rp15.000;
Golongan IV & V: Rp20.000

Kebomas-Tandes
Golongan I: Rp17.000
Golongan II & III: Rp25.500
Golongan IV & V: Rp34.000

Kebomas-Dupak
Golongan I: Rp21.500
Golongan II & III: Rp32.500
Golongan IV & V: Rp43.500

-Asal Gerbang Tol Manyar
Manyar-Kebomas
Golongan I: Rp5.500
Golongan II & III: Rp8.500
Golongan IV & V: Rp11.500

Manyar-Romokalisari
Golongan I: Rp15.500
Golongan II & III: Rp23.500
Golongan IV & V: Rp31.000

Manyar-Tandes
Golongan I: Rp22.500
Golongan II & III: Rp34.000

Manyar-Dupak
Golongan I: Rp27.500
Golongan II & III: Rp41.000
Golongan IV & V: Rp54.500

[Gambas:Video CNN]

tanda ukiran

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Divonis Kanker, Raja Charles Rehat Sejenak dari Tugas Publik******

Raja menjalani “prosedur korektif” untuk pembesaran prostat, sementara Kate, 42, menjalani operasi perut yang tidak ditentukan pada 17 Januari. “Yang Mulia hari ini memulai jadwal perawatan rutin, dan selama itu beliau telah disarankan oleh dokter untuk menunda tugas-tugas yang berhubungan dengan publik,” tambah pernyataan itu.

Sejalan dengan itu, Istana juga mengatakan bahwa Charles akan kembali dan tetap mengurus urusan negara seperti biasa. “Sepanjang periode ini, Yang Mulia akan terus menjalankan urusan negara dan dokumen resmi seperti biasa,” tambah juru bicara Istana.

Raja menghabiskan tiga malam di Klinik London, sebuah rumah sakit swasta dekat Regent’s Park, untuk menjalani prosedur baru-baru ini dan sebelumnya dikatakan “baik-baik saja” setelah menjalankan tugasnya.

Dia terlihat untuk pertama kalinya sejak perawatannya pada hari Minggu, tampil dengan semangat yang baik saat dia melambaikan tangan kepada publik dalam perjalanan ke kebaktian gereja Minggu pagi di Sandringham, Norfolk. Istrinya, Ratu Camilla, menemaninya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Divonis Kanker, Raja Charles Mundur dari Tugas Publik untuk Sementara”

Ningbei Su Qinghe

Penyaluran Rumah Subsidi Turun ke 166 Ribu Unit Tahun Ini******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166 ribu unit rumah tahun ini dengan anggaran Rp13,7 triliun.

Jumlah itu turun dibandingkan alokasi di 2023 sebesar 229 ribu unit dengan anggaran Rpp26,3 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah berencana menambahnya menjadi 220 ribu unit.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan turunnya anggaran menjadi tantangan dalam penyaluran KPR subsidi tahun ini. Ia berharap anggaran dapat ditambah sehingga jumlah unit yang disalurkan bisa meningkat.

"Mudah-mudahan tahun ini akn ada tambahan lagi supaya minimal 220 ribu unit sampai 250 ribu unit yang bisa disalurkan di 2024," katanya.

Melansir CNBC, Kementerian PUPR awalnya mengusulkan alokasi FLPP tahun ini sebanyak 220 ribu unit. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebanyak 166 ribu unit.

KPR FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Program ini dimulai sejak 2010.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

BRI Umumkan Pembagian Dividen Rp48,10 T usai RUPST 2024******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta menyatakan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48,10 triliun atau per saham sebesar Rp319, setara dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, dengan pembayaran Dividen untuk Laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen, atau tetap di atas ketentuan minimum regulator. Dividen tersebut tercatat meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal pada tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

"Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank," kata Sunarso.

Sunarso menyebut, hal itu sekaligus membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator seperti BRI dapat menjalankan peran economic dan social value secara bersamaan.

"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso.

Agenda RUPST dan Perubahan Struktur BRI

Pada RUPST 2024, setidaknya ada tujuh agenda, dua di antaranya adalah perubahan jajaran komisaris dan jajaran direksi.

Kelima agenda RUPST lainnya adalah sebagai berikut.

• Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan oengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
• Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
• Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.
• Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.
• Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.

Adapun perubahan struktur jajaran komisaris dan direksi perseroan seperti berikut:

Perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

RUPST memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.

RUPST lalu memutuskan mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Sehingga, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim

Komisaris
Awan Nurmawan Nuh

Komisaris
Rabin Indrajad Hattari

Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen
Heri Sunaryadi

Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen
Agus Riswanto

Komisaris Independen
Numaria Sarosa

Komisaris Independen
Haryo Baskoro Wicaksono

Anggota Direksi

Direktur Utama
Sunarso

Wakil Direktur Utama
Catur Budi Harto

Direktur Keuangan
Viviana Dyah Ayu R.K

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Mikro
Supari

Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Arga Mahanana Nugraha

Direktur Commercial, Small & Medium Business
Amam Sukriyanto

Direktur Retail Funding & Distribution
Andrijanto

Direktur Human Capital
Agus Winardono

Direktur Manajemen Risiko
Agus Sudiarto

Direktur Bisnis Konsumer
Handayani

Direktur Kepatuhan
Ahmad Solichin Lutfiyanto

Para anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Sunarso menambahkan, RUPST 2024 mengokohkan komitmen BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak.

"Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilities yang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-deliver value beyond profit secara berkelanjutan," katanya.