Istri saya adalah seorang kepala suku

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

penyelamatan ekstrem

Gugat Suhartoyo ke PTUN: Paman Gibran, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK******

JAKARTA — Isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya terungkap.

Anwar tetap ingin menjabat sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula. Hal tersebut termaktub dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan Anwar Usman pada November 2023 lalu.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN via Bisnis.com, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN.

MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman.

Adapun, perkara ini telah memasuki tahap persidangan. PTUN menggelar pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik pada hari ini, Rabu (31/1/2024) pukul 10.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Anwar Usman yang juga masih berstatus sebagai hakim konstitusi telah menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada November tahun lalu, tepatnya Jumat (23/11/2023).

Gugatan tersebut dilayangkan seusai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Sebelum melayangkan gugatan, paman cawapres Gibran Rakabuming Raka ini telah mengajukan keberatan atas pengangkatan Suhartoyo melalui surat keberatan administratif atas Surat Keputusan (SK) No. 17/2023 tertanggal 9 November 2023.

Sebagai respons atas keberatan itu, para hakim konstitusi menegaskan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023–2028 adalah karena melaksanakan putusan MKMK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Gugat Suhartoyo ke PTUN, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK!”

Mitos super datang

Agar Terdorong Rawat Lingkungan, Siswa SMP Muh PK Solo Tanam Bibit Mangrove******

SOLO—Sebanyak 126 siswa SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Solo mengikuti kegiatan penanaman bibit pohon mangrove.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari edukasi proses dan budi daya bibit mangrove saat outing classdi Maerokoco Semarang, Kamis (4/1/2024).

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Dipilihnya destinasi Taman Maerokoco karena sesuai dengan tema gaya hidup berkelanjutan proyek penguatan profil pelajar pancasila atau P5.

Tiba di Maerokoco Semarang, siswa-siswi disambut oleh pemandu wisata, Topo dan tim. Para siswa mendapatkan penjelasan tentang budi daya dan proses penamanan mangrove di Anjung Solo. Menurut Topo, penanaman pohon mangrove memiliki banyak fungsi dalam menjaga ekosistem alam.

“Hutan mangrove bisa berfungsi melindungi garis pantai, sebagai penghalang alam terhadap badai dan banjir, melindungi garis pantai dari erosi dan membantu mengurangi dampak bencana alam,” jelas dia.

Setelah diberikan penjelasan pentingnya pohon mangrove, para siswa diajak mengenal pohon mangrove lebih dekat. Menariknya, mereka diajak menanam pohon mangrove bersama dengan tim Maerokoco. Terlihat para siswa cukup antusias karena baru kali pertama menanam pohon mangrove.

Salah seorang siswa, Akhdan Zhafif Abadi, mengaku senang dan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Ia menyampaikan menanam pohon mangrove di pesisir laut sangat diperlukan agar menguraingi dampak abrasi yang terjadi akibat gerakan air laut.

Selain itu, hutan mangrove menjadi tempat tumbuh berkembang habitat berupa tumbuhan dan hewan.

Guru Pendamping, Hermawan Adi Saputra, menekankan pentingnya kegiatan outing classdi kawasan hutan mangrove karena memberikan pesan edukasi kepada para siswa untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang berkelanjutan.

“Dengan ini siswa bisa mengamati secara langsung budi daya penanaman mangrove dan meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan,” kata dia dalam rilis diterima Solopos.com, Selasa (9/1/2024)

Para siswa berkeliling di hutan mangrove dan miniatur kota atau kabupaten Jawa Tengah. Mereka melihat bangunan yang berfungsi sebagai ruang publik seperti Anjungan Suci dan salinan Masjid Agung Demak.

Selain itu, hal yang membuat para siswa tertarik adalah berjalan-jalan menyusuri hutan mangrove dan menyusuri jalan setapak. Jalan ini terbuat dari papan kayu dan terletak di atas danau yang mengelilingi kawasan Grand Maerokoco. Terlihat beberapa armada kapal dan kereta kelinci dari sana. Meski suasana panas, para siswa merasa senang dan menikmati.

Panggil si jenius

Presiden Puji Mahfud Md Menko Polhukam Paling Lama Menjabat******

Pertemuan Mahfud bersama Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menkopolhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menkopolhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.

Mahfud menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan menteri karena perkembangan politik, yang mengharuskannya fokus kepada tugas lain.

“Karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain, sehingga saya mohon berhenti,” ujar Mahfud sebagaimana dilansir Antara.

Mahfud menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden secara langsung Kamis petang di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut dia, surat yang disampaikannya berisi tiga hal.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat. Sehingga secara resmi ia juga dengan penuh hormat menyatakan surat untuk mohon mengundurkan diri.

Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti, dan ketiga, Mahfud memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri.

kerajaan Atlantis

Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Tebar Bansos BLT Senilai Rp11,25 Triliun******

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang akan diberikan jelang Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya usai konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Senin (29/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Untuk 3 bulan itu [Januari hingga Maret 2024, anggaran BLT] Rp11,25 triliun,” katanya, dilansir Bisnis.com.

Sri Mulyani mengatakan BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan kepada sebanyak 18,8juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran BLT ini akan disalurkan langsung pada Februari 2024 untuk periode Januari-Maret 2024, sehingga masing-masing KPM akan menerima BLT sebesar Rp600.000.

“[Akan disalurkan] 3 bulan sekaligus, nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos,” jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah ke depan akan melakukan evaluasi terkait kelanjutan program BLT mitigasi risiko pangan untuk periode April hingga Juni 2024.

“Itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” jelasnya.

Di samping BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras hingga Juni 2024.

Airlangga mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pangan.

Pemerintah menargetkan inflasi volatile food atau harga bergejolak dapat terkendali di bawah 5%, sementara inflasi umum ditargetkan mencapai kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Sri Mulyani Rogoh APBN Rp11,25 Triliun untuk Bansos Jelang Pilpres 2024”

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Butet Kertaradjasa Sindir Presiden Jokowi Lewat Puisi, Istana Merespons Begini******

JAKARTA — Istana Kepresidenan turut merespons sindiran Butet Kertaradjasa yang dinilai sebagai ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan orasi di panggung rakyat Ganjar-Mahfud, di Kulonprogo, Minggu (28/1/2024).

Dilansir Bisnis.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah ambil pusing. Mengingat, Kepala Negara sudah sering menerima sindiran dari sejumlah pihak.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Sudah sering Pak Jokowi terima sindiran,” katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, selama ini orang nomor satu di Indonesia itu pun telah menerima banyak hal sejak 2014, mulai dari kabar bohong atau hoaks, ujaran kebencian hingga fitnah, tetapi selama ini Jokowi pun bersikap biasa saja.

“Banyak hal dari 2014 kan, hoaks, ujaran kebencian, bahkan hal lain, fitnah, tapi bapak selama ini biasa-biasa saja,” pungkas Ari.

Sebelumnya, orasi berbentuk pantun itu dilontarkan Butet sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Dalam karya sastranya itu, ia menyorot kegagalan revolusi mental, keberpihakan pada salah satu pasangan calon, dan kritik terhadap konstitusi.

Kalimat kasar tanpa tedeng aling-alingnya yang terlontar itu juga turut menyinggung mengenai penguasa yang bertuan konglomerat.

Berikut isi lengkap puisi Butet Kertaradjasa: 

Ada kucing nggondol iwak bawal

Aku marah tak lempar sandal Jokowi maunya revolusi mental

Tapi gagal terjungkal-jungkal   

Kucingnya kabur kakinya pincang

Ingin terbang tak bisa melayang

Ngakali survei supaya menang

Pun jika menang karena main curang   

Satu satu aku sayang ibu

Dua dua aku sayang ayah

Untunglah jokower merasa ketipu

Penampilannya lugu ternyata licik ngakali mahkamah   

Wong edan gondal gandul tanpo cawat

Bagi mereka, tuanku adalah konglomerat

Totkaca tulangnya besi, ototnya kawat

Bagi Ganjar Mahfud, tuanku adalah rakyat   

Di sini, ning Kulon Progo, makanan tradisional geblek namanya

Ning Bantul namanya geplak

Seharusnya kita hormati yang memimpin negara

Tapi maaf kita muak karena dia memihak   

Di sini keselamatan negara dijaga Megawati

Di sana sembako wira wiri dibagi Jokowi   

Padahal sembakonya itu milik kita, duit pajak rakyat, membangun negara, suog   

Di sini kita konsisten berdemokrasi

Di sana mereka ramai-ramai mengkhianati konstitusi   

Kulon Progo bangga punya bandara, melengkapi Jogja yang istimewa

Kita semua berkumpul di sini diikat tali jiwa, terutama Ganjar Mahfud gelorakan Revolusi Cinta

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Respons Istana soal Sindiran Butet Kertaradjasa kepada Jokowi”