pola gacor inces hari ini

berbaris menuju kekaisaran

JD.ID Umumkan Bakal Tutup Permanen, Pesanan Terakhir 15 Februari******

Layanan belanja online(e-commerce) JD.IDbakal melayani pesanan terakhir pelanggan pada 15 Februari 2023. Kepastian ini disampaikan usai perusahaan mengumumkan bakal tutup permanen per 31 Maret 2023.

Dalam pengumuman yang tertera di situs resmi JD.ID, perusahaan bakal menutup seluruh layanan mereka pada akhir Maret, namun layanan pemesanan hanya bertahan hingga Rabu (15/2) mendatang.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Selasa (31/1).

"Untuk transaksi yang selesai sebelum tanggal penghentian layanan, perusahaan akan memenuhi pesanan seperti biasa, layanan purna jual dan dukungan akan tetap tersedia," jelas perusahaan.

JD.ID adalah perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Sebelum mengumumkan akan menutup layanannya, JD.ID menutup cabang logistiknya JDL Express Indonesia per 22 Januari 2023.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023.

JD.com dilaporkan sedang mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

Sementara itu, toko offline JD.ID di Jakarta baru-baru ini disebut mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale.

Pada Desember 2022, JD.ID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 30 persen atau 200 karyawannya. Langkah PHK ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah serupa.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Hati pemain game

Bulog Siap Banjiri Pasar dengan 315 Ribu Ton Beras Supaya Harga Turun******

Perum Bulog menyiapkan 315 ribu ton beras untuk diedarkan melalui operasi pasar. Yang akan diedarkan adalah beras kualitas premium tetapi dijual murah.

Direktur Utama Budi Waseso atau Buwas mengatakan beras cadangan pemerintah (CBP) siap dilempar demi menekan kenaikan harga beras yang kini terjadi di berbagai daerah.

"Sudah siap kita edarkan 315 ribu ton itu akan segera kita turun untuk operasi pasar," katanya saat dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Jakarta, membahas permasalahan beras, Selasa (31/1).

"Kalau ada yang berasnya mahal, itu berarti ada permainan di situ," ujarnya.

Agar berasnya tidak ditimbun, Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan dan Food Station untuk melakukan pengawasan bersama. Pasalnya, beras yang dijual Bulog berkualitas premium tetapi harganya murah.

"Kalau nggak (diawasi), nanti ada penimbunan, penumpukan, karena sekali lagi ini berasnya beras premium yang di lapangan mahal," ungkap Buwas.

Buwas menyebut Bulog masih mempunyai cadangan impor, yang juga akan dilepas ke pasar.

"Semuanya akan kita habiskan untuk operasi pasar Januari, Februari, sampai nanti Maret," imbuhnya.

Ia menambahkan jika nanti operasi pasar sudah tidak dibutuhkan, maka Bulog akan menyerap beras petani pada saat panen raya. Ini sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

"Bulog tadi sudah ada penugasan dari Pak Arif (BPN) 2,4 juta ton. Nah itu akan kita serap dari dalam negeri semua," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Sistem masuk tingkat dewa

Menpan Sebut Rp500 T Anggaran Kementerian Tak 'In Line' Target Jokowi******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyinggung penggunaan anggarankemiskinandi Kementerian/Lembaga yang tidak sejalan dengan program PresidenJoko Widodo (Jokowi).

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas dikutip mengutip detikcom, Sabtu (28/1).

Azwar menuturkan, anggaran yang mencapai Rp500 triliun itu justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

Anas mengatakan bilamana hal ini terus terjadi, maka ia akan memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola, alih-alih bantuannya. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," tegas Anas.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi.

Ia berharap, digitalisasi dapat mengurangi acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar. Anas menyebut, acara seperti inilah yang justru kerap menelan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

panduan tuhan

Harga Top 10 Kripto Bervariasi, Bitcoin Terbang Lagi ke US Ribu******

Harga mayoritas aset kriptodengan kapitalisasi pasar terbesar bergerak bervariasi pada perdagangan Senin (30/1). Bitcoin tembus harga US ribu.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin yang menjadi market leader, kembali tembus harga US.623 per keping, imbas penguatan 2 persen.

Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum, turut melesat 2,57 persen ke harga US.635 per koin.

Cardano menguat 1,10 persen ke harga USBuwas Buka Suara soal Sebab Mentan Tak Ikut Rapat Beras dengan Jokowi******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan alasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak hadir dalam rapat terbatas mengenai persediaan beras bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

Dalam rapat itu, Buwas hadir bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

Buwas kemudian menjelaskan rapat itu hanya membahas distribusi beras sehingga Syahrul Yasin Limpo yang mengurus bagian produksi tidak hadir.

Ia pun menjelaskan Jokowi hanya rapat bersama dirinya Zulkifli Hasan dan Arief Prasetyo karena mereka lah yang bertugas mengurus stabilitas ketersediaan dan harga beras.

"Iya (bertiga saja) karena yang mengurus stabilisasi kan saya, Pak Arief, Pak Mendag," ujarnya.

Buwas pun menegaskan rapat tersebut hanya membahas soal beras dan tidak membahas hal lain. Ia mengatakan dalam rapat itu Jokowi menugaskan agar beras Bulog segera didistribusikan. Selain itu, Jokowi juga disebut meminta agar cadangan beras petani (CBP) dipenuhi dengan mengutamakan dari produksi beras dalam negeri.

Di sisi lain, Buwas juga menanggapi kabar dirinya akan menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Buwas mengatakan saat ini ia lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai dirut Bulog.

Kendati demikian, ia mengatakan sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih sebagai Dirut Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah, enggak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya.

"Dari dulu saya kalau diberikan amanah ya saya kerjakan," lanjutnya.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet menguat beberapa pekan terakhir. Nama Syahrul masuk dalam daftar menteri yang diusulkan PDIP untuk dicopot.

[Gambas:Video CNN]

XRP tergelincir tipis 0,06 persen ke harga US<句子>,41 per koin. Tren harga sepekan, XRP hanya naik 0,19 persen.

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga 1 dolar AS. Trio satu dolar AS ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

<句子>