petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot wd terbesar

liga slot gacor 265Jutaan kata 634495Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot wd terbesar》

Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras******

Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras
Warga keluar Gudang Bulog Pajangan Bantul usai menerima bantuan pangan beras yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Hery Sidik/aa.
Bapak ibu semua sudah terima yang 10 kilogram ya, sudah ya. Ada yang belum? ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari Maret,
Bantul (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada warga yang berhak menerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.

"Bapak ibu semua sudah terima yang 10 kilogram ya, sudah ya. Ada yang belum? ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari Maret," kata Presiden Jokowi saat menyapa para penerima dalam kunjungan kerja ke Gudang Bulog Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Kepala Negara lantas menanyakan kepada para masyarakat penerima bantuan apakah menyetujui bantuan pangan beras akan diberikan lagi bulan ke depan.

"Setuju mboten (tidak), yang tidak setuju angkat tangan," kata Presiden Jokowi yang disambut teriakan setuju oleh para warga Kabupaten Bantul yang hadir pada acara itu.

Baca juga: Jokowi bagikan bantuan pangan di Yogyakarta, respons harga beras naik

Presiden Jokowi kemudian melanjutkan pernyataan bahwa setelah bulan Maret, akan dilanjutkan lagi bantuan pangan beras tersebut untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setuju mboten, yang tidak setuju boleh tunjuk jari, kalau ada, atau silahkan maju saya beri sepeda," kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi juga mengatakan setelah bantuan pangan beras untuk Juni disalurkan, maka pemerintah akan menghitung anggaran lagi untuk melanjutkan pemberian bantuan.

Baca juga: NFA : bantuan beras beri bantalan ekonomi ke 89 juta masyarakat

"Nanti setelah Juni saya akan hitung lagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menanyakan kepada warga tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) El-Nino, yang kemudian dijawab sebagian warga bahwa mereka tidak menerima bantuan tersebut.

"Ya memang itu tidak semuanya, BLT El-Nino tidak semuanya, tapi ini bulan Januari, Februari, Maret, juga akan diberikan lagi. Pasti ada sepuluh orang yang ada di sini pasti ada yang dapat," katanya.

Baca juga: Pemerintah sebut BLT El Nino akan diperpanjang hingga kuartal II 2024

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi salurkan bantuan pangan di Kabupaten Klaten******

Presiden Jokowi salurkan bantuan pangan di Kabupaten Klaten
Masyarakat menerima bantuan pangan berupa beras 10 kg di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Aris Wasita/aa.
Klaten (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Ini nanti, Januari, Februari, Maret akan diberikan kepada bapak ibu," katanya di depan ratusan penerima manfaat di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Setelah itu, dikatakannya, akan disalurkan bantuan pangan untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setelah Juni saya akan lihat APBN lagi, kalau memungkinkan akan dilanjutkan. Paling tidak sampai Juni sudah," katanya.

Ia mengatakan untuk beras yang dibagikan kepada penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.

"Coba dicek saja sampai rumah, saya jamin berasnya baik dan premium. Ini kami berikan kepada 22 juta penerima di seluruh tanah air," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi sapa ratusan nasabah Mekaar PNM di Klaten

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan akan terus berjalan selama Januari, Februari, Maret kemudian lanjut lagi April, Mei, Juni.

Di samping itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan.

"Bisa dilihat di pasar tradisional, di modern market, di mini market, semua tersedia dan ditegaskan pak presiden berasnya baik. Ini jadi alternatif jelang panen," katanya.

Sementara itu, dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan Januari-Februari Indonesia mengalami defisit beras 2,7 juta ton.

Menyikapi hal itu, dikatakannya, sampai dengan saat ini Bulog telah menyusun rencana importasi beras. Ia mengatakan importasi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke Indonesia sebelum panen.

"Pada daerah yang terjadi panen maka impor akan dihentikan, tapi kami juga tahu produksi beras hanya terjadi di sebelas provinsi di Indonesia. Ada daerah-daerah yang memang sepanjang tahun minus atau tidak ada produksinya, seperti NTT, Indonesia Timur," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengarahkan agar sebagian importasi masuk ke daerah-daerah yang tidak mengalami panen sehingga bisa langsung mengisi kebutuhan masyarakat di sana.

"Jadi bantuan pangan dan SPHP ini tujuannya meringankan tekanan pasokan dari beras ke masyarakat terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Importasi sudah dilakukan dan dijadwalkan baik dari waktu maupun pelabuhan impor beras akan tiba. Dipastikan tidak mengganggu panen di sentra produksi," katanya.

Sementara itu, pada bantuan pangan tersebut setiap keluarga penerima manfaat menerima beras seberat 10 kg/bulan.


Baca juga: Presiden Jokowi pimpin peletakan batu pertama Kampus MBZ CFS

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot gacor 131

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
situs pragmatic tergacor
jam gacor slot pg soft
slot8bet
situs slot untuk pemula
cara mudah pinjam uang
dewa888
angka togel ikan lele
trik pola gacor princess hari ini
erek erek orang jatuh
Daftar isi semua bab
Bab 1 www slot88
Bab 2 situs paling gacor 2022
Bab 3 wilayah jangkauan kredivo
Bab 4 situs slot gacor x500
Bab 5 link agen togel
Bab 6 slot terbaik gampang menang
Bab 7 portuneslot88
Bab 8 situs win slot login
Bab 9 noahpoker
Bab 10 buku mimpi 97
Bab 11 voucher sayurbox
Bab 12 goldenbet88
Bab 13 situs slot 2014
Bab 14 simulasi pinjaman kredivo
Bab 15 pajerototi
Bab 16 kkslot777
Bab 17 judi game online slot
Bab 18 juarahoki
Bab 19 pola gacor aztec gems
Bab 20 erek erek76
Klik untuk melihattersembunyi di tengah446bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

setengah dongeng

rajampo
Istana tekankan tidak ada sekat suasana pemilu dalam rapat kabinet
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan pengarahan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024). Sidang Kabinet tersebut terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan tidak ada sekat-sekat suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet maupun rapat paripurna di tengah kontestasi Pilpres 2024.

"Saya kira tidak ada sekat-sekat suasana Pemilu 2024 di dalam rapat kabinet," kata Ari Dwipayana di Jakarta, Rabu.

Ari menyampaikan suasana di antara para menteri sebelum, saat dan setelah rapat kabinet maupun sidang paripurna sangat akrab, sangat dekat, dan sangat cair, terlepas dari perbedaan partai maupun pandangan politik para menteri.

"Sebelum rapat kabinet, di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi saling sapa, kemudian bahkan ada bercanda. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna itu disediakan ngopi dulu, ngeriungbegitu, ngopi menikmati hidangan sambil ngobrol," kata Ari.

Baca juga: Istana tepis menteri kabinet pemerintahan Jokowi tak kompak

Ari membantah ada ketidaknyamanan suasana dalam rapat kabinet belakangan ini, layaknya kabar beredar, termasuk soal pemeriksaan ketat para menteri yang akan menghadiri rapat dengan presiden.

"Itu jelas tidak ada. Teman-teman (wartawan) sendiri di Istana pasti mengetahui bahwa ada SOP pengamanan yang sudah baku, yang dijalankan oleh Paspampres, dan sistem pengamanan itu tidak berubah seperti yang berjalan sebelumnya," jelasnya.

"Termasuk juga ketika menteri-menteri akan ratas atau sidang kabinet paripurna, tidak ada perubahan terhadap SOP pengamanan. Itu bisa di-cross check. Teman-teman sendiri di Istana juga bisa melihat bagaimana suasana ketika pengamanan menjelang sidang paripurna dan lingkungan Istana," imbuhnya.

Baca juga: Menparekraf sebut Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja

Ari mengatakan bahwa suasana kompak tetap terbangun di dalam sidang-sidang kabinet, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Dia menyampaikan dalam pengambilan keputusan, presiden mengundang semua menteri terkait dengan tema-tema yang dibahas.

"Pengambilan keputusan semua menteri yang terkait dengan tema yang dibahas juga diundang, dan kemudian proses pengambilan keputusan rapat juga setiap menteri diberikan ruang untuk berbicara menyampaikan pendapat dan gagasannya dalam perdebatan sebelum nanti diputuskan oleh Bapak Presiden. Jadi, semua terlibat dalam proses sidang-sidang kabinet atau rapat-rapat kabinet," jelas dia.

Baca juga: Mendag pastikan kabinet Jokowi tetap solid
Baca juga: Kepala Bappenas: Situasi kabinet baik-baik saja
Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Leluhur Naga Penentang Surga

nama situs slot paling gacor
Inggris didesak hentikan ekspor senjata ke Israel pascaputusan ICJ
Arsip foto - Seorang tentara Israel menggunakan telepon di samping tank, dekat perbatasan dengan Gaza, di Israel Selatan (17/11/2023). ANTARA/REUTERS/Amir Cohen/aa.
London (ANTARA) - Menyusul "keputusan penting" dari Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, Inggris menghadapi tekanan yang semakin besar untuk segera menghentikan ekspor senjata ke Tel Aviv.

Seruan itu muncul setelah keputusan pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, terkait perlunya langkah-langkah sementara, yang juga menyoroti kemungkinan terjadinya genosida di wilayah itu.

Yasmine Ahmed, yang merupakan direktur Human Rights Watch (HRW), menekankan bahwa Inggris harus memenuhi kewajibannya untuk mencegah genosida.

"Tidak diragukan lagi. Sehubungan dengan langkah-langkah sementara yang diambil ICJ, Inggris harus segera menghentikan ekspor senjata ke Israel," kata perwakilan HRW itu di jejaring media sosial X.

"Pengadilan menemukan risiko terjadinya genosida dan Inggris memiliki kewajiban untuk mencegah genosida dan tidak terlibat," katanya, menambahkan.

ICJ memerintahkan Israel untuk mengambil "semua langkah sesuai kewenangannya" untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. Namun, pengadilan tersebut tidak mengeluarkan perintah soal gencatan senjata.

Afrika Selatan, yang telah mengajukan kasus tersebut, meminta pengadilan untuk mengambil langkah-langkah sementara, termasuk mendesak Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Gaza.

Israel juga didesak untuk mengambil langkah untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina dan memastikan bahwa para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka dan mendapat akses bantuan kemanusiaan.

Israel meluncurkan serangan mematikan di Jalur Gaza setelah serangan dari kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober. Respons serangan Israel itu telah menewaskan 26.082 warga Palestina dan melukai 64.487 orang lainnya.

Sementara itu, hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas akibat serangan Hamas.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi secara internal di tengah kelangkaan bahan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara lebih dari separuh infrastruktur di wilayah kantong itu mengalami rusak atau hancur, menurut PBB. 


Sumber: Anadolu

Baca juga: Mahkamah Internasional putuskan Israel harus cegah genosida di Gaza

Baca juga: Afrika Selatan bersumpah tak abaikan hak Palestina menentukan nasib

 

Mahkamah Internasional perintahkan Israel mencegah genosida di Gaza


Penerjemah: Katriana
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

jalan dewa permainan

permainan slot yang lagi gacor hari ini
Pemerintah sesuaikan gaji TNI/Polri untuk tingkatkan kesejahteraan
Ilustrasi - Sejumlah anggota TNI dan Polri bahu membahu menaikkan sampah ke atas truk pada Aksi Peduli Sampah Nasional di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/hp/am.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melakukan penyesuaian gaji pokok anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI/Polri.

Berdasarkan salinan peraturan pemerintah yang dipantau di Jakarta, Rabu, penyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan penyesuaian gaji pokok bagi anggota Polri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kedua PP tersebut dijelaskan pertimbangan pemerintah melakukan penyesuaian gaji pokok TNI/Polri untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI dan Polri serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam PP disebutkan gaji pokok anggota TNI yang terendah yakni Prajurit Dua/Kelasi Dua dengan Masa Kerja Golongan (MKG) 0 sebesar Rp1.775.000, sedangkan tertinggi adalah Jenderal/Laksamana/Marsekal MKG 32 sebesar Rp6.405.500

Sedangkan bagi anggota Polri, gaji pokok terendah adalah Bhayangkara Dua MKG 0 sebesar Rp1.775.000, dan tertinggi Jenderal Polisi MKG 32 sebesar Rp6.405.500.

Kedua PP itu ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tertanggal 26 Januari 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama, dan berlaku pada tanggal diundangkan.

Publik dapat melihat rincian besaran gaji pokok anggota TNI dan Polri dalam kedua PP tersebut, yang salinannya dapat diunduh di laman jdih.setneg.go.id.

Baca juga: Presiden: COVID-19 hingga geopolitik pengaruhi penaikan gaji TNI-Polri

Baca juga: Sri Mulyani sebut kenaikan gaji ASN dibayarkan mulai bulan ini

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

situstoto
Kemenhub terus bangun fasilitas tingkatkan aspek keselamatan jalan
Ilustrasi - Kemenhub membangun fasilitas keselamatan jalan demi meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan. ANTARA/HO-Ditjen Perhubungan Darat/am.
Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah....
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) terus membangun fasilitas perlengkapan jalan untuk meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan sesuai kewenangannya pada jalan-jalan nasional di seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 25,  fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

"Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah, di antaranya kami memasang alat penerangan jalan sebanyak 8.574 unit, rambu sebanyak 12.930 buah serta paku jalan sebanyak 30.083 buah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Ahmad Yani melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenhub libatkan Bappenas-Kemenkeu susun rencana kerja dan anggaran

Ia menyampaikan Direktorat Lalu Lintas Jalan juga turut memasang alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebanyak 68 unit, warning light237 unit, marka jalan sepanjang 1.418.712 meter, guard rail7.368 unit, delinator4.274 unit, dan cermin tikungan 3.480 buah.

"Hal ini terus menjadi perhatian kami karena faktor keselamatan jalan merupakan fokus utama sektor perhubungan. Hal ini dilakukan tentunya untuk kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kemudahan dalam berlalu lintas," ungkap Yani.

Pembangunan fasilitas perlengkapan jalan di 2023 tersebar di 60 kabupaten/kota se-Indonesia seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Bantuan teknis berupa perlengkapan jalan ini diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang berkeselamatan dan juga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang saat ini masih cukup tinggi," tuturnya.

Selain itu, fungsi dari perlengkapan jalan tersebut agar pengguna jalan mengetahui situasi dan kondisi segmen berikutnya, mengendalikan pengguna jalan tetap pada jalurnya dan menjaga kecepatan dan jarak aman serta meminimalisir kesalahan pengguna jalan.

Baca juga: Kemenhub tekankan penyediaan transportasi jadi urusan wajib pemerintah

Selain dari pembangunan fasilitas keselamatan jalan, perlu dilakukan juga pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

"Fasilitas perlengkapan jalan yang sudah dibangun wajib untuk dilakukan pemeliharaan dan harus menjadi perhatian bersama. Untuk jalan nasional akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayahnya masing-masing. Sedangkan, untuk jalan provinsi/kabupaten/kota akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait," ucap Yani.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Ciptakan kerajaan besar

pinjaman modal usaha secara online
Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bintang besar di dunia seni bela diri

enno lerian paylater
Rabu pagi, banjir terjadi pada empat RT dan enam ruas jalan di Jakarta
Sejumlah warga mengenakan payung saat cuaca hujan di kawasan sekitar Stasiun Duren Kalibata, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/am.
Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mengumumkan, akibat curah hujan tinggi, empat rukun tetangga (RT) dan enam ruas jalan banjir hingga pukul 06.00 WIB, Rabu pagi.

"Kami mencatat banjir yang sebelumnya terjadi di tiga RT dan dua ruas jalan, mengalami kenaikan menjadi empat RT dari 30.772 RT dan enam ruas jalan," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Isnawa menuturkan sejumlah wilayah yang terkena dampak yakni dua RT di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan ketinggian 35 sentimeter (cm).

Penyebab banjir di kawasan itu lantaran curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

Sedangkan, di Jakarta Timur meliputi satu RT di kawasan Rambutan, Ciracas dengan ketinggian 30 cm dan satu RT di kawasan Dukuh, Kramat Jati dengan ketinggian 40 cm.

Baca juga: Diguyur hujan, ruas Jalan Cakung-Cilincing terendam banjir

Kemudian, banjir juga terjadi di enam ruas jalan yakni Jalan Raya Jambore, Cibubur, Jakarta Timur dengan ketinggian 25 cm.

Lalu, Raya Bogor, Kel. Rambutan, Jakarta Timur pada titik kenal Halte Busway Pasar Induk Kramat Jati dengan ketinggian 10 cm.

Jalan Raya Ciracas, Ciracas, Jakarta Timur dengan ketinggian 10 cm, Jalan Yos Sudarso (Depan Walikota Jakarta Utara), Kebon Bawang, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.

Terminal Tanjung Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm dan Jalan Gunung Sahari Lantamal, Pademangan Barat, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI.

Baca juga: BPBD DKI mencatat empat RT di Jakarta Barat tergenang 30-60 cm

BPBD DKI mengimbau dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112 secara gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau tim reaksi cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir.

Terkait hal itu, BPBD DKI telah memetakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

• Jakarta Barat berlokasi di Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara (lima kelurahan);

• Jakarta Selatan berlokasi di Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang (sembilan kelurahan);

Baca juga: Hujan sebabkan genangan di dua jalan Jakarta Barat

• Jakarta Timur berlokasi di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan (delapan kelurahan);

• Jakarta Utara berlokasi di Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan (tiga kelurahan).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024