big77

Pertempuran pencuri

Kemenparekraf Taksir Perputaran Uang Moto GP Mandalika Rp914 M******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat estimasi sementara perputaran uang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 mencapai Rp914 miliar.

"Estimasi perputaran uang, penjualan tiket MotoGP dan pengeluaran dari penonton atau wisatawan yang hadir adalah sebesar Rp914 miliar, yang merupakan hasil sementara karena proses penghitungan masih berlangsung hingga sekarang," ujar Deputi Kebijakan Strategis Kemanparekraf Dessy Ruhati dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, seperti dikutip Antara,Senin (16/10).

Ia mengungkapkan ajang balap yang dihadiri oleh 102.929 pengunjung ini meraup Rp73 miliar dari penjualan tiket. Selain itu, pengeluaran wisatawan selama acara berlangsung diperkirakan mencapai Rp841 miliar. Adapun pengeluaran para pengunjung rata-rata Rp5 juta - Rp10 juta per hari.

Jika dirinci, para pengunjung didominasi oleh wisatawan asal Nusa Tenggara Barat sebesar 46,6 persen, Jawa Tengah 13,3 persen, Jawa Barat 13,3 persen, disusul Banten 13,3 persen serta Bali 6,6 persen dan DKI Jakarta 6,6 persen.

Banyaknya jumlah pengunjung membawa berkah bagi UMKM. Tercatat, pendapatan usaha 'wong cilik' meningkat 36,54 persen.

"Pelaku usaha setuju untuk kembali mengikuti perhelatan ini di masa depan. Para pelaku usaha menyatakan bahwa MotoGP memberikan dampak yang baik bagi peningkatan omzet usaha," imbuh Dessy.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menambahkan bahwa wisatawan nusantara juga menginginkan agar gelaran balap motor kelas kaisar ini dapat digelar di destinasi wisata unggulan lainnya.

"Mereka ingin ini juga bisa diadakan di beberapa destinasi wisata unggulan lainnya dan beberapa catatan lainnya, mushola menjadi pekerjaan rumah bagi kita saat ini, karena tempatnya sedikit," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis malang dan gadis bangsawan

Daftar 8 Produk Impor di E******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganakan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk imporyang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. 

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut pungutan itu diberlakukan untuk melaksanakan perintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Donny mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Komoditas yang dipungut adalah buku sebesar 0 persen, tas 15 persen-20 persen, produk tekstil 5 persen-25 persen, dan alas kaki atau sepatu 5 persen-30 persen.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Buwas Curiga Ada Upaya Jelekkan Pemerintah Lewat Beras Plastik China******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas mencium ada pihak yang ingin mendiskreditkan pemerintah lewat isu berasatau pangan dari China.

Hal ini seiring dengan kabar warga Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menemukan beras berbahan plastik atau sintetis. Warga yang mengkonsumsi beras tersebut keracunan dan mengalami sejumlah gejala, seperti pusing hingga demam tinggi.

Menurut Buwas, tidak mungkin pemerintah mengedarkan beras sintetis. Apalagi, beras itu berasal dari China.

"Karena beras dari china itu belum saya datangkan. Mana mungkin ada berita yang mengatakan beras china beracun. Ada lagi beras plastik dari China. Beras sama plastik itu mahal plastik. Jadi tidak masuk akal. Ini upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang mau mendiskreditkan pemerintah melalui pangan," ucap Buwas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/10).

Buwas curiga pihak tersebut ingin menciptakan keresahan di masyarakat. Khususnya masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat yang menemukan hal-hal ganjil pada beras bisa mengkonfirmasi langsung ke Bulog.

Buwas mengatakan pihak yang mengedarkan beras sintetis dan membuat keresahan di masyarakat merupakan tindakan melanggar hukum.

"Saya sudah sudah sampaikan dengan Satgas Pangan dan Kepolisian, hal seperti ini jangan hanya minta maaf, lalu selesai. Tidak. Harus ada tindak lanjut secara hukum. Jangan dibiarkan," ucap Buwas.

Beberapa waktu lalu, warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi lantas meminta warga untuk melaporkan informasi peredaran beras itu ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi untuk nantinya dilaksanakan uji laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kami mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

Saya sangat baik

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Petani Protes Gerakan Pangan Murah Kementan******

AsosiasiPetaniPangan Indonesia (APPI) Jawa Timur memprotes Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan Kementerian Pertanian.

Pasalnya, itu berpotensi merugikan mereka. Ketua APPI Jatim Jumantoro mengaku berangkat jauh-jauh ke Jakarta untuk menemui Plt Mentan sekaligus Ketua Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi terkait masalah itu.

Jumantoro mengaku sudah dijanjikan untuk bertemu para petinggi Kementan hari ini. Namun sampai dengan Senin (16/10) siang, tidak ada yang menemuinya.

"Petani tidak untung dengan kondisi seperti ini. Saya sudah dari Sabtu (14/10) ingin ketemu Bapak Kepala Bapanas (Arief Prasetyo Adi) untuk menyampaikan kondisi realita petani," sambungnya.

Jumantoro merasa ironis karena Hari Pangan Sedunia yang jatuh hari ini seharusnya bisa menghargai jerih payah petani. Ia menegaskan ada keringat petani pada setiap pangan rakyat di meja makan.

Ia lebih mendukung gerakan pangan terjangkau dan berkualitas ketimbang embel-embel murah. Menurutnya, langkah menyajikan pangan terjangkau bisa membuat petani semangat bercocok tanam.

Kementan melaksanakan Gerakan Pangan Murah mulai Senin (16/10). Plt Mentan Arief menyebut gerakan pangan murah hadir dalam berbagai jenis bahan pokok. Ada minyak goreng, telur, ayam, beras, dan daging.

Ia mengatakan masyarakat antusias dengan GPM ini. Bahkan, Arief secara simbolis menyerahkan beras Bulog kepada warga di lingkungan Kementan.

"Menyiapkan gerakan pangan murah itu bukan hanya di kantor gubernur, tetapi kelurahan, daerah-daerah yang memerlukan. Sehingga titik-titiknya itu adalah titik strategis, bukan dekat kantor gubernur," katanya usai peluncuran GPM di Kementan, Jakarta Selatan.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Plt Mentan Arief Prasetyo Adi soal kebenaran janji menemui APPI Jawa Timur dan apa alasan pertemuan tidak terlaksana. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Kemendag Butuh Aturan Baru Hapus 'Kecurangan' E******

Kementerian Perdagangan mengaku masih butuh aturan baru untuk menghapus 'kecurangan' die-commerce.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Rifan Ardianto menyebut Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak cukup.

"Permendag 31 tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita berbicara predatory pricing, ada beberapa hal perlu kita lakukan pengaturannya. Bagaimana kita memperketat arus barang impor masuk, jangan sampai ada barang impor masuk dengan harga murah," ujarnya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

Permainan algoritma e-commerce

Rifan lantas menjelaskan soal pengaturan permainan algoritma e-commerce. Menurutnya, ini sudah diatur dalam pasal 13 Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Dalam beleid tersebut, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) alias e-commercediminta berperan aktif dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat. Rifan menyebut aturan main algoritma e-commercediatur dalam pasal tersebut.

"Jangan sampai data-data PPMSE itu hanya mengarah pada promosi terhadap barang tertentu atau pelaku usaha tertentu. Jadi, kesetaraan pedagang atau merchantsehingga dari sisi persaingan usaha dapat terwujud," jelasnya.

"Tetapi dalam prosesnya memang kita terus mencari regulasi-regulasi yang kita perlu kembangkan lebih lanjut lagi supaya memastikan tidak terjadi persaingan usaha tak sehat dan monopoli. Ini kami terus melakukan penyempurnaan," tandas Rifan.

Soal algoritma e-commerceatau social commerceturut dikeluhkan Kementerian Perindustrian. Mereka mengklaim tokoonlinelebih sering menawarkan barang-barang impor ketimbang produk lokal.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan algoritma toko onlinejuga harus diatur. Jika tidak, industri tanah air bisa terancam.

"Banyak di media sosial, kita bisa lihat algoritmanya itu banyak menayangkan produk-produk impor kepada netizen-netizen Indonesia. Kan kendalinya gak di kita, itu juga bukan sepenuhnya kendali pasar, tapi kendali operator aplikasi, di algoritmanya. Itu yang kami cermati," tuturnya dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2023 di kantornya di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Bisa dibayangkan kalau semua netizen sering terpapar produk-produk impor, misal skincare, tekstil dan produk tekstil (TPT), dll. Itu yang perlu dicermati social media commerce, selain predatory pricingyang kewenangannya di Kemendag. Tapi kalau concernkami, algoritma di media sosial tersebut yang memprioritaskan produk-produk impor," sambung Febri.

[Gambas:Video CNN]