cara pinjam uang di dana dompet digital

Pelindung Negara Long Shuai

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Sayap Beku

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Masyarakat Bisa Pantau CCTV Jalan Tol via Aplikasi Jasa Marga******

Masyarakat bisa memantau pergerakan lalu lintas di jalan tolsaat mudik Lebaranmelalui aplikasi Travoy yang diterbitkan Jasa Marga.

Aplikasi tersebut menayangkan kondisi di berbagai jalan tol seperti Tol Dalam Kota, Tol Jakarta-Tangerang, Tol Sedyatmo, dan Tol JORR W2.

Kemudian, Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, Tol JORR W2S, Tol Jakarta-Cikampek, Tol JORR E, TOL JORR 2, Tol Bogor Ring Road.

Tol Surabaya-Gempol, Tol Gempol Pasuruan, Tol Pandaan-Malang, Tol Bali, Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, dan Tol Manado-Belitung.

Aplikasi Travoy juga menampilkan informasi seputar kejadian di lalu lintas, tarif tol, hingga lokasi rest area.

Ada juga fitur Event Lalu Lintas dengan Push Notification yang yang akan mempermudah pengguna jalan mendapatkan informasi terkini mengenai lalu lintas Jalan Tol Jasa Marga Group secara otomatis tanpa harus membuka aplikasi Travoy terlebih dahulu.

Lihat Juga : Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan fitur push notification akan memberikan informasi jalan tol terdekat dengan lokasi pengguna.

"Kami yakin fitur baru dengan Push Notification ini akan bermanfaat bagi pengguna jalan dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan perjalanan mereka. Tanpa harus melakukan pencarian manual, pengguna jalan akan selalu terupdate dengan informasi lalu lintas terkini mulai dari keadaan jalan, jam sibuk dan lainnya yang bisa mempengaruhi perjalanan mereka," kata Lisye dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Tahun ini, jumlah pemudik memang diprediksi meningkat cukup tajam menjadi 123 juta orang.

Kementerian Perhubungan memandang peningkatan ini wajar karena memang selama dua tahun terakhir mudik masih dibatasi dengan pemberlakukan PPKM.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk mudik Lebaran lebih cepat tanpa harus menunggu sampai cuti bersama.

Ia menganjurkan masyarakat mudik mulai Kamis (13/4) sampai Selasa (18/4) mendatang. Pasalnya, kalau mudik dilakukan setelah itu, terutama 19-20 April, ia memprediksi lalu lintas akan padat.

"Kami anjurkan pemudik mulai besok, mudiklah lebih awal, jangan 19-20 April. Itu padat sekali. Ini mumpung belum 13 (April) lakukan itu mulai besok," ujar Budi di acara pelepasan Mudik Tim CNNIndonesia di Gedung Transmedia, Rabu (12/4).

[Gambas:Video CNN]

Makan seluruh dunia

Maskapai Ajukan 1.300 Extra Flight ke Bandara AP II Saat Mudik Lebaran******

Direktur Utama Angkasa Pura(AP) II Muhammad Awaludin mengatakan sejumlah maskapai mengajukan 1.300 penerbangan tambahan atau extra flightpada mudik Lebarantahun ini. Pengajuan extra flighttersebut didominasi oleh penerbangan rute domestik.

"Domestik kurang lebih 1.200 (penerbangan). Sisanya 100-an (penerbangan) internasional," kata Awaluddin dalam media gatheringKesiapan InJourney Group Sambut Mudik dan Libur Lebaran di Gedung Sarinah, Kamis (13/4).

Dari total 1.300extra flight, 70 persen terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Kemudian disusul bandara di Bandung, Pekanbaru, Palembang, dan Sumatra Utara.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi bakal ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri 2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu. Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan researchyang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (11/03) lalu.

Ratusan juta pemudik itu umumnya akan menuju ke wilayah Timur dan Barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, segala infrastruktur dan sarana penunjangnya bakal dipersiapkan sejak jauh hari.

"Dari 123 juta itu didominasi oleh angkutan darat, roda empat dan roda dua. Kami koordinasi dengan gubernur, Korlantas, dan beberapa Dirut BUMN, insha Allah apa yang dilakukan disini jauh lebih baik dibanding tahun lalu," terang Budi.

[Gambas:Video CNN]

Zaman kuno

Tarif Tol Cibitung******

PT Pelindo Solusi Logistik atau SPSL memberikan diskon tarif Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) untuk mendukung arus mudik Lebaranpenumpang dan barang.

Sejak 1 April lalu, Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) Seksi 4 mulai beroperasi secara fungsional. Artinya, seluruh seksi tol JTCC sepanjang 34,7 km telah beroperasi secara penuh.

"Pemberlakuan diskon tarif ini merupakan salah satu peran serta SPSL dalam rangka menunjang kelancaran mudik dan barang menjelang dan sepanjang Lebaran tahun 2023 serta merupakan bentuk pelayanan dan apresiasi SPSL melalui PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP) kepada para pengguna jalan yang akan menjembatani JTCC," ujar Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik atau SPSL Joko Noerhudha di Jakarta, Kamis (13/4).

Diskon tarif ini berlaku untuk Seksi 2 dan 3, sedangkan untuk Seksi 1, Cibitung - Telaga Asih dan sebaliknya diberlakukan tarif normal. Untuk Seksi 4, Tarumajaya - Marunda - Cilincing masih belum diberlakukan tarif atau gratis.

Perusahaan berharap masyarakat dan pengguna jalan dapat memanfaatkan JTCC sebagai alternatif akses jalan dari dan menuju destinasi di sekitar Bekasi dan DKI Jakarta. Selain itu, masyarakat bisa menghindari kemacetan di ruas tol dalam kota, sebagian Tol Jakarta - Cikampek, dan sebagian JORR sisi utara, serta mengurangi kepadatan di jalan arteri.

Joko juga memastikan layanan tetap berjalan dengan lancar pada masa libur lebaran dengan pelayanan selama 24 jam 7 hari nonstop. Pelayanan yang dimaksud mulai dari layanan multimoda transportasi, memperluas barang, penanganan barang khusus, sedangkan untuk layanan pergudangan dan pengembangan kawasan industri dan layanan pendukung lainnya tetap berjalan normal sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

Berikut tarif JTCC per 14 April 2023 pukul 00.00 WIB sampai dengan 30 April 2023 pukul 00.00 WIB (berlaku sebaliknya):

1. Cibitung - Telaga Asih

Golongan I : Rp5.500 tidak ada perubahan
Golongan II & III : Rp8.000 tidak ada perubahan
Golongan IV & V : Rp10.500 tidak ada perubahan

2. Cibitung - Gabus

Golongan I : Rp25.500, diskon menjadi Rp23 ribu
Golongan II & III : Rp38 ribu, diskon menjadi Rp34.500
Golongan IV & V : Rp50.500, diskon menjadi Rp46 ribu

3. Cibitung - Tarumajaya

Golongan I : Rp54 ribu, diskon menjadi Rp46 ribu
Golongan II & III : Rp81 ribu, diskon menjadi Rp46 ribu
Golongan IV & V : Rp107.500, diskon menjadi Rp48 ribu

4. Cibitung - Marunda

Golongan I : Rp54 ribu, diskon menjadi Rp46 ribu
Golongan II & III : Rp81 ribu, diskon menjadi Rp46 ribu
Golongan IV & V : Rp107.500, diskon menjadi Rp48 ribu

5. Telaga Asih - Gabus

Golongan I : Rp20 ribu, diskon menjadi Rp17 ribu
Golongan II & III : Rp30 ribu, diskon menjadi Rp25.500
Golongan IV & V : Rp40 ribu, diskon menjadi Rp34 ribu

6. Telaga Asih - Tarumajaya

Golongan I : Rp48.500, diskon menjadi Rp41 ribu
Golongan II & III : Rp73 ribu, diskon menjadi Rp41ribu
Golongan IV & V : Rp97 ribu, diskon menjadi Rp48 ribu

7. Telaga Asih - Marunda

Golongan I : Rp48.500, diskon menjadi Rp41 ribu
Golongan II & III : Rp73 ribu, diskon menjadi Rp41 ribu
Golongan IV & V : Rp97 ribu, diskon menjadi Rp48 ribu

8. Gabus - Tarumajaya

Golongan I : Rp28.500, diskon menjadi Rp24 ribu
Golongan II & III : Rp43 ribu, diskon menjadi Rp36 ribu
Golongan IV & V : Rp57 ribu, diskon menjadi Rp48 ribu

9. Gabus - Marunda

Golongan I : Rp28.500, diskon menjadi Rp24 ribu
Golongan II & III : Rp43 ribu, diskon menjadi Rp36 ribu
Golongan IV & V : Rp57 ribu, diskon menjadi Rp48 ribu

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.