para raja77

Saya bukan orang baik dalam sistem

vip88 slot

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Nyonya mengendalikan suami imut itu

prediksi togel terjitu

Prabowo Subianto jawab isu sakit dengan berpose silat******

... Yang ngabarin siapa?...

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjawab isu yang menyebut dia sempat sakit beberapa waktu lalu, dengan berpose silat.

Hak itu dilakukan Prabowo yang juga menteri pertahanan itu, usai menyerahkan secara simbolis pesawat C-130J-30 Super Herculesyang dipesan Kementerian Pertahanan, kepada TNI AU di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU

"Sakit apa? Hoaks, hoaks," ujar dia seraya memeragakan pose silat dengan kaki memasang kuda-kuda dan tangan ke depan. Ia sebelumnya dikabarkan sakit hingga tidak bisa menghadiri acara deklarasi relawan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (23/1).

Purnawirawan letnan jenderal TNI AD itu memang menjadi ketua umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia masa bakti 2021-2025.

Ia malah justru menanyakan kembali kepada wartawan siapa yang mengabarkan dirinya sakit. "Yang ngabarinsiapa?" tanya dia kepada awak pers yang hadir.

Baca juga: Kadispenau: TNI AU punya 12 penerbang C-130J Super Hercules

Sementara itu Presiden Joko Widodo yang hadir dalam acara penyerahan pesawat Super Herculesdi Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, tersenyum melihat aksi Prabowo bersilat.

Jokowi juga menyatakan Prabowo sehat. "Sehat walafiatkok," kata dia.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Dandani pakaian wanita, Laksamana

rtp wajik777

OIKN perluas informasi IKN lewat Nusantara Fair******

mereka yang akan mengisi dan membangun

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperluas informasi pembangunan di IKN, Kalimantan Timur, kepada masyarakat lewat Nusantara Fair di Bundaran HI.

"Ini untuk memamerkan atau menyampaikan informasi terkait progres pembangunan IKN. Kami berinisiatif untuk mempublikasikan melalui Nusantara Flashmob hari ini saat 'Car Free Day' di Bundaran HI," kata Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu.

Ia menjelaskan, tarian "flashmob" itu dilakukan oleh generasi milenial dan zelenial atau Gen Z.

Achmad menjelaskan ini dapat menarik perhatian masyarakat sejenak yang sedang bersantai di "Car Free Day" (CFD) agar mereka mendapat informasi tentang pembangunan IKN.

Selain itu, penampilan tari tradisional yang dibawakan oleh anak-anak hingga remaja dari Sanggar Tari Gigi Art of Dance tersebut juga diharapkan menjadi media perantara informasi pembangunan IKN lewat seni tari.

Baca juga: OIKN mengajak University of Maryland AS untuk riset kebijakan di IKN

"Mengapa generasi milenial dan zelenial karena nantinya mereka yang akan mengisi dan membangun lebih lanjut dari Indonesia sehingga tujuan kita di 2045, saat Indonesia Emas dapat tercapai," kata Achmad.

Penyelenggara juga menyiapkan sejumlah spanduk berisi kode batang (QR Code) untuk dapat dipindai oleh masyarakat.

Saat dipindai, masyarakat bisa membaca seluruh informasi IKN dari berbagai sumber, baik situs resmi maupun media sosial IKN.

Masyarakat yang sedang berjalan santai di CFD Bundaran HI pun tampak antusias melihat penampilan mereka.

Nusantara Fair sendiri dilaksanakan pada 21 Januari 2024 di Bundaran HI, kemudian pada 25-28 Januari 2024 di Kota Kasablanka.

Baca juga: Presiden minta Menpan RB matangkan skenario pemindahan ASN ke IKN

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Ibuku berasal dari dunia para dewa

putri slot gacor

Kepala BKKBN: Pendidikan seksual pada anak bukan hal yang tabu******

Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif yaitu membekali pengetahuan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pendidikan seksual pada anak bukanlah hal yang tabu, karena pengenalan seksualitas pada anak bukan sekadar hubungan pria dan wanita, tetapi juga mengenalkan organ reproduksi. "Kita semua harus tahu bahwa ada 12 hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi yang dilindungi oleh peraturan internasional. Banyak orang yang berencana hamil, tetapi tidak tahu seperti apa proses kehamilan terjadi. Bagaimana ia bisa melindungi hak-haknya? Hak untuk hidup mestinya dimiliki, bahkan sejak embrio," kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Hal tersebut disampaikan Hasto saat menjadi narasumber dalam Kelas Pranikah Seri Tiga yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (19/1) yang menyasar para pasangan calon pengantin dan pasangan keluarga muda yang belum hamil. Menurutnya, masyarakat seringkali keliru pengertian pendidikan reproduksi dan seksualitas bagi calon pengantin hanya tentang cara berhubungan seksual.

Baca juga: Sosiolog: Cegah kekerasan seksual pada anak lewat edukasi sejak dini "Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif yaitu membekali pengetahuan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadi," ucapnya. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2019, lanjutnya, tercatat dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, ada 770 kasus merupakan hubungan inses (sedarah), 571 kekerasan seksual, 536 kekerasan fisik, 319 kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi sebanyak 145 kasus. Untuk itu Hasto berpesan agar pada calon pengantin jangan kawin terlalu muda, karena cukup banyak risiko pada kehamilan ibu dengan usia muda. "Sering terjadi masalah, diantaranya bisa robek jalan lahirnya, pendarahan, bahkan jangka panjang bisa berakibat kanker mulut rahim dan tulang mudah keropos ketika menopause. Idealnya hamil di usia 20 tahun ke atas," ungkapnya.

Baca juga: Orang tua diminta bangun komunikasi cegah anak jadi korban pelecehan Sementara itu Konselor Pernikahan Johana Rosalina K menyampaikan pernikahan juga perlu dilihat dari sisi psikologis, karena tidak ada pasangan yang mengarungi pernikahan tanpa konflik. "Setiap pasangan pasti mengalami konflik dalam hubungan mereka dan itu bukanlah hal yang buruk. Semua pasangan bertengkar tentang hal yang sama," kata Rosa. Rosa memaparkan tujuh sumber konflik dalam pernikahan meliputi tingkah laku yang bermasalah, ketidaksetiaan, komunikasi, keuangan, keintiman, anak, mertua, dan ipar. Menurutnya, pasangan tidak bisa menghindari sumber konflik tersebut dan harus bisa saling berkomunikasi dan membuat penyelesaian masalah bersama. "Strategi mengelola konflik dengan menyelesaikan konflik bersama pasangan sebagai tim. Keduanya harus mau mencari penyelesaian. Jika tidak ada kesepakatan, cari titik temu dan konsensus yang bisa diterima masing-masing," tuturnya.

Baca juga: Psikolog: Edukasi seks pada anak penting untuk cegah pelecehan seksual Selain itu penting untuk meluangkan waktu mendiskusikan hal penting seperti keuangan, keintiman, hubungan antarmertua, kebiasaan pasangan, pola asuh, dan membiasakan saling mendengar dengan baik. Sedangkan Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Edi Setiawan menyampaikan calon pengantin perlu memeriksa kesehatan pranikah guna memutus siklus stunting dari hulu. "Kami menyarankan pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah. Apabila ditemukan status tidak sehat atau tidak ideal pada calon pengantin, terutama wanita, dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut," ujar Edi. BKKBN memiliki aplikasi Elektronik siap nikah dan siap hamil (Elsimil) yakni aplikasi skrining dan pendampingan bagi calon pengantin.

Baca juga: BKKBN optimalkan pemanfaatan Elsimil untuk cegah stunting baru

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Abadi Perkotaan

kredit hp di aplikasi

Polri mutasi sejumlah kabid humas dalam rangka pengembangan karir******

Jakarta (ANTARA) - Awal tahun 2024 Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 211 personel di antaranya sejumlah kepala bidang hubungan masyarakat (kabid humas) dari sejumlah Polda.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago di Jakarta, Kamis, menyebut mutasi dan rotasi 211 personel Polri ini dalam rangka pengembangan karir, serta meningkatkan kapasitas personel.

“Ya benar mutasi dan rotasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas personel Polri, pengembangan karir, tour of areadan tour of duty," kata Erdi.

Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengeluarkan empat telegram surat telegram mutasi dan rotasi dengan total 211 personel.

Keempat surat telegram tersebut, yakni ST/170/I/KEP./2024 sebanyak 14 personel, ST/171/I/KEP./2024 sebanyak 87 personel, ST/172/I/KEP./2024 sebanyak 91 personel, dan ST/173/I/KEP./2024 sebanyak 19 personel. Seluruhnya ditandatangani As SDM atas nama Kapolri pada tanggal 23 Januari 2024.

Adapun sejumlah kabid humas yang dimutasi, di antaranya Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo dimutasi menjadi Penata Kehumasan Polri Madya TK I Divisi Humas Polri.

Jabatan Kabid Humas Polda Jawa Barat digantikan oleh Kombes Pol. Jules Abraham Abast yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan (Anjak) Penmas Divisi Humas Polri.

Kemudian Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Komang Suartana dimutasi menjadi Kabagyaninfodok Biro PID Divisi Humas Polri. Adapun penggantinya, Kombes Pol. Didik Supranoto yang sebelumnya menjabat sebagai Anjak Akpol.

Selain kabid humas, Polri juga melakukan mutasi sejumlah Kapolres, di antaranya Kapolres Pesisir Selatan Polda Sumatera Barat AKBP Novianto Taryono Putranto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Sumbar.

Jabatan Kapolres Pesisi Selatan digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Barat Polda Sumatera Barat.

Adapun jabatan Kapolres Pasaman Barat digantikan oleh AKBP Agung Tribawanto yang sebelumnya menjawab sebagai Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Sumatera Barat.

Selanjutnya, Kapolres Pariaman Polda Sumatera Barat AKBP Agung Basuki diangkat dalam jabatan sebagai Kapolres Tanjab Barat Polda Jambi.

Jabatan Kapolres Pariaman Polda Sumatera Barat diisi oleh AKBP Andreanaldo Ademi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sumatera Barat.

Baca juga: Polri mutasi dan rotasi 483 personel termasuk pamen-pati
Baca juga: Puspen TNI-DivHumas Polri perkuat sinergitas amankan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

erek kerang

Dompet seorang jurnalis raib usai debat cawapres******

Habis doorstop Gibran. Gibran kan nyamperin para pendukung, nah saat itu tas sudah terbuka dan dompet udah hilang

Jakarta (ANTARA) - Dompet seorang jurnalis media daring bernama Bonfilio Mahendra Wahana Putra raib usai debat calon wakil presiden (cawapres) di JCC Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Putra mengatakan bahwa ia kehilangan dompet sesaat setelah melakukan wawancara dengan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di depan lobi utama JCC.

“Habis doorstop Gibran. Gibran kan nyamperin para pendukung, nah saat itu tas sudah terbuka dan dompet udah hilang,” ujarnya saat ditemui di lokasi pada Minggu malam.

Menurut Putra, ia menyimpan dompetnya di dalam tas selempangnya. Dirinya tidak menyangka dompet tersebut hilang seketika.

“Tadi memang berdiri dekat simpatisan, karena Gibran kan sempet nyamperin para relawan,” kata dia.

Dengan hilangnya dompet tersebut, Putra mengalami kerugian berupa kehilangan SIM, STNK motor, dan kehilangan uang tunai senilai Rp200-300 ribu.

“Dalam dompet ada STNK, SIM, ATM, dan uang tunai Rp200-300 ribu,” kata dia.

Kini, Putra hendak membuat laporan kahilangan ke Polsek terdekat.

"Ini baru mau buat laporan polisi," kata Putra.

Baca juga: Dewan Pers: perusahaan wajib beri perlindungan hukum wartawannya
Baca juga: Pencuri bawa kabur motor wartawan Sindo di rumah kos
Baca juga: Motor milik wartawan dibakar saat ricuh demo di DPR

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024