pinjaman online 40 juta

Saya bukan orang baik dalam sistem

Mengenal Upselling, Strategi Marketing yang Kerap 'Menjebak' Konsumen******

Belakangan, istilah upselling menjadi populer usai keluhanpembeli sebuah gerai donat viral di TikTok, yang kemudian diunggah ulang oleh akun komunitas di Twitter. Si pembeli mengeluh lantaran harus merogoh kocek lebih dari dari pesanan awalnya.

Awalnya, ia berniat membeli 1 lusin donat, tetapi harus membayar lebih untuk paket 1 lusin ditambah 5 pastry. Ia mengira tawaran itu bonus karena tidak informasikan ada biaya tambahan oleh penjual.

Dari situ, muncul netizen lain yang mengaku korban praktik upselling yang tidak transparan. Tidak hanya terjadi di bisnis food and beverages, upselling kerap ditemukan di klinik atau salon kecantikan. Mereka merasa terjebak begitu ditawari paket tertentu, tanpa informasi yang jelas. Sebenarnya, apa itu upselling?

"Biasanya upselling itu tidak memaksa. Upselling itu sah saja, boleh saja. Tapi orang (konsumen) harus dikasih pertimbangan," kata Hermawan kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (23/5).

Ia mengatakan jika penjual atau karyawan sebuah toko melakukan pemaksaan biasanya itu terjadi lantaran mengejar target penjualan. Namun, tetap saja pemaksaan tidak boleh dilakukan dalam upselling.

Lihat Juga : JK Kritik Mobil Listrik Cuma Pindahkan Emisi dari Knalpot ke PLTU

Hermawan mengatakan tidak ada aturan terkait praktek upselling dalam dunia pemasaran. Namun, ia menyebut upselling menjadi salah jika dilakukan dengan menipu konsumen.

"Upselling sah dilakukan jika baik dan benar, tapi konsumen jangan dibujuk dan harus diterangkan apa keuntungan upselling," kata Hermawan.

Senada, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan upselling merupakan salah satu strategi marketing dan tidak melanggar ketentuan. Namun, dalam proses upselling tidak boleh ada paksaan terhadap konsumen. Pelaku usaha wajib jujur dalam memberikan informasi terhadap produk yang ditawarkan.

"Permasalahan acapkali muncul karena misleadinginformasi atau informasi yang sengaja dibatasi untuk menjebak konsumen membeli produk mereka. Termasuk informasi dari konsekuensi harga," kata Agus.

Agus mengatakan jika produk yang ditawarkan memang tidak sesuai kebutuhan, maka konsumen berhak menolak. Konsumen bisa mengatakan barang yang ditawarkan bukan merupakan kebutuhannya saat ini.

"Konsumen juga berhak mendapatkan informasi secara detil tentang plus minus membeli produk tersebut termasuk informasi harga secara detil," kata Agus.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

DPR Ungkap Impor KRL Bekas Siap Ketuk Palu: Tinggal Sekali Rapat Lagi******

Anggota DPRKomisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pemerintah melalui para pemangku kepentingan terkait, tinggal sekali rapat lagi untuk memutuskanimpor KRL bekas Jepang.

Andre membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilanginsyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

Pasalnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas tersebut. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pun tak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang.

Agus justru melempar polemik itu ke Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan soal pemberian izin impor. Ia menekankan hasil audit BPKP sudah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Luhut.

"Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP," ungkap Agus, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Twitter]

Di lain sisi, BPKP juga tidak menyinggung soal adanya revisi hasil audit. Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menegaskan pihaknya profesional meski ada lobi-lobi dari Kementerian BUMN.

Meski begitu, ia mengatakan BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. Azwad menegaskan BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan dari pemerintah.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan budidaya

DPR Ungkap Impor KRL Bekas Siap Ketuk Palu: Tinggal Sekali Rapat Lagi******

Anggota DPRKomisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pemerintah melalui para pemangku kepentingan terkait, tinggal sekali rapat lagi untuk memutuskanimpor KRL bekas Jepang.

Andre membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilanginsyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

Pasalnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas tersebut. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pun tak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang.

Agus justru melempar polemik itu ke Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan soal pemberian izin impor. Ia menekankan hasil audit BPKP sudah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Luhut.

"Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP," ungkap Agus, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Twitter]

Di lain sisi, BPKP juga tidak menyinggung soal adanya revisi hasil audit. Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menegaskan pihaknya profesional meski ada lobi-lobi dari Kementerian BUMN.

Meski begitu, ia mengatakan BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. Azwad menegaskan BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan dari pemerintah.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Edy Rahmayadi soal Jalan Rusak di Sumut: Ada yang Terlalu Banyak Omong******

GubernurSumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi buka suara soal sejumlah kerusakan jalanparah yang terjadi di daerah kekuasaannya.

Eks Pangkostrad itu menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut termasuk soal kerusakan jalan. Meski begitu, Edy mengaku sudah tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," kata Edy Rahmayadi, Senin (22/5).

Ia mengatakan fokus memperbaiki kerusakan infrastruktur dan jalan yang terjadi di daerahnya. Untuk jalan rusak, ia memastikan proyek perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 450 km dengan anggaran Rp2,7 triliun di Sumut akan dituntaskan pada 31 Desember 2023.

"Tidak ada urusan proyek dengan personkarena dia adalah sudah merupakan satu konsep yang bersama sama tanggal 31 Desember 2023 dia harus tuntas selesai," katanya.

Edy menekankan pihaknya tak akan melakukan pembayaran jika pengerjaan proyek tak tuntas. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Rugikah provinsi? Tak rugi provinsi bekerja 10 persen, tuntutannya ada 33 persen termin baru provinsi membayar. Provinsi tak akan pernah membayar kalau kerja itu tak sampai. Itulah termin. Apabila nanti tanggal 31 Desember dan mereka tak juga tuntas kerjaan itu ada pinalti 50 hari. Jadi semua ada prosedur ada aturan main," terangnya.

Edy mengaku jalan provinsi di Sumut sepanjang 3.005 km, namun 340 km di antaranya rusak. Lalu 33 ribu km jalan kabupaten /kota di mana 13 ribu km di antaranya rusak.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun," urainya.

Edy menambahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan di Sumut.

"Presiden Jokowi membantu Rp 800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," paparnya.

Sedangkan perbaikan jalan kabupaten/kota di Sumut yang rusak membutuhkan total anggaran paling tidak Rp5,5 triliun. Di sisi lain, Provinsi Sumut hanya memiliki anggaran Rp300 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 Km jalan yang begitu yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300-400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3000 an tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," ungkapnya.

Edy juga mengajak masyarakat untuk bersama sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut.

"Untuk itu kita bersama sama mengawal, khusus wartawan ini berikan yang objektif kepada masyarakat, berikan motivasi, berikan doa yang terbaik untuk kesejahteraan," bebernya.

Pemda Sumut menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km di wilayah mereka. Proyek tersebut dimulai 2022 dan ditargetkan sudah rampung pada akhir 2023.

Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, pembangunan diklaim bisa lebih cepat selesai.

Namun begitu, proyek infrastruktur tersebut mendapat banyak sorotan dari publik. Sebab pengerjaannya dinilai asal asalan dan banyak yang belum dikerjakan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5) karena mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Sumut.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengatakan jalan rusak di Sumatera Utara (Sumut) akan diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang. Bahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sumut. 

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Zulhas Buka Suara soal Harga Telur Melesat: Di Jatinegara Rp30 Ribu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akhirnya buka suara soal harga teluryang meroket.

Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis nasional (PIHPS), Jumat (19/5) ini, rata-rata harga telur ayam ras mencapai Rp31.700 per kg atau naik Rp1.300 dari hari sebelumnya.

Adapun harga telur tertinggi ada di Maluku dengan harga Rp40 ribu per kg. Disusul Papua barat seharga Rp38.050 per kg dan Papua Rp37.100 per kg.

Meski demikian, Zulkifli menilai harga telur masih terkendali. Ia bahkan mengatakan harga telur di Pasar Jatinegara, Jakarta masih Rp30 ribu per kg.

"Di Jatinegara Rp30 ribu," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Namun, ia tak menampik jika harga telur di Indonesia bagian timur tadi cukup mahal. Menurut Zulkifli hal itu terjadi karena dipengaruhi proses distribusi.

[Gambas:Video CNN]

"Di Indonesia timur ya mungkin karena distribusinya, nanti kita cek dulu," ucapnya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengatakan kenaikan harga telur dipicu dua faktor, yakni produksi dan distribusi.

Sekretaris jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menjelaskan faktor produksi berkaitan dengan harga pakan yang tinggi.

"Kedua, proses distribusi yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang biasanya didistribusikan ke pasar," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (18/5) lalu.

Menurut Reynaldi, banyak pihak yang melakukan pendistribusian atau permintaan di luar pasar. Tindakan ini menyebabkan supplydan demanddi pasar terganggu, serta membuat harga telur terus meroket.

DPP IKAPPI mencatat terdapat beberapa permintaan yang cukup tinggi di sejumlah instansi, lembaga, elemen atau individu. Permintaan tersebut mengganggu arus pasok di pasar. Namun, mereka tak merinci lembaga atau instansi mana yang kerap meminta pengiriman telur di luar pasar.

Reynaldi lantas berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi kenaikan harga.

"Kami berharap agar pemerintah dapat melakukan upaya dan antisipasi agar kenaikan harga telur tidak terus naik," imbuhnya.

Kaisar Dewa Abadi

Gubernur Bali Minta Pempus Rombak Kebijakan Ramah Impor Pangan******

Gubernur Bali I Wayan Koster mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang memudahkan masuknya pangan impor. Padahal peraturan tersebut tidak mendukung potensi pertanian dalam negeri.

"Regulasi yang ramah impor menurut saya harus dirombak secara lebih radikal agar pro rakyat dan pro daerah di Indonesia. Banyak sekarang perpres yang terbit pada zaman orde baru masih berlaku sampai sekarang, yang sangat menyulitkan kita memberdayakan potensi ekonomi daerah," kata Wayan dalam Musrenbangnas Penyusunan RPJPN 2025-2045, Senin (22/5).

Wayan mengatakan setiap daerah di Indonesia memiliki potensi pertanian. Namun, Indonesia justru mengimpor berbagai pangan.

"Yang laku adalah beras impor. Beras kita lebih mahal sehingga tidak laku," kata Wayan.

Ia mengaku sempat bertemu dengan pihak Bulog Kanwi Bali yang ingin membawa masuk 5.000 hingga 10 ribu ton ke Bali. Ia pun langsung menolak beras impor tersebut ke Bali karena wilayah tersebut mengalami surplus beras.

"Kalau Bulog mau beli, beli lah (beras) petani kita. Jangan beli beras Vietnam, menurut saya begitu harusnya. Walaupun lebih mahal kan yang sejahtera rakyat kita. Lebih murah kita beli disana kan yang sejahtera petani Vietnam. Menurut saya ngapain," kata Wayan.

Bulog kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor dua juta ton beras pada tahun ini. Padahal, saat ini sudah menjelang musim panen.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan alasan di balik rencana impor beras tersebut. Ia mengatakan beras itu akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman el nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.

Jokowi mengatakan el nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.

"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]