bagaimana cara deposit slot pakai dana

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

seribu 1 slot

Pelatih Persija nilai hasil selama Februari tidak baik******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menilai hasil pertandingan yang diperoleh Macan Kemayoran selama Februari tidak baik namun para pemain bisa bangkit dengan memutus tiga kekalahan.

Persija mengakhiri rentetan hasil buruk setelah menghajar Dewa United  4-1 pada pekan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu.

"Bulan Februari ini bukanlah bulan terbaik untuk Persija tapi saya senang karena para pemain bisa bangkit dari dari kekalahan," kata Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dalam konferensi pers seusai laga.

"Selain itu, selama sesi latihan para pemain selalu menunjukkan performa yang bagus, pada malam ini kalau kami tidak melakukan banyak kesalahan akhirnya kami bisa menang juga."

Lemenangan Persija Jakarta dalam laga Sabtu itu tercipta berkat dua gol Marko Simic dan Ryo Matsumura, sementara Dewa United membalas lewat penalti Risto Mitrevski.

Baca juga: Persija akhiri rentetan hasil buruk seusai hajar Dewa United 4-1

Menurut mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut, kemenangan atas Dewa United memang bisa menjadi titik balik untuk mengembalikan mental Persija. 

Namun Thomas Doll mengungkapkan para pemainnya harus tetap waspada karena akan menantang seteru berat, Persib Bandung, pada pekan ke-28 Liga 1 Indonesia.

"Namun kami akhirnya bisa kembali lagi ke Jakarta dengan suasana yang menyenangkan karena dua kali tanding di Bali, kami tidak mendapatkan hasil yang menyenangkan ," ujar pelatih berkebangsaan Jerman tersebut.

Kemenangan ini mengantarkan Persija naik ke peringkat tujuh dengan 35 poin dari 27 pertandingan, sedangkan Dewa United turun ke posisi delapan dengan poin sama.

Baca juga: Ajak Riak optimistis PSS Sleman mampu rebut tiga poin dari Persebaya
 

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Menantu Kaisar Abadi

erek 86 2d

Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam melindungi dan merevitalisasi bahasa Melayu.

"Kemendikbudristek mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kerja bersama dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek Hafidz Muksin dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz Muksin mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu program prioritas.

Komitmen itu diwujudkan melalui program bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, melalui Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya revitalisasi bahasa daerah di Kepulauan Riau, menurut Hafidz, pendekatan yang tepat untuk diterapkan adalah dengan pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah.

Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.

Adapun sasaran dari pendekatan tersebut meliputi komunitas tutur, guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta siswa.

Hafidz Muksin menuturkan bahwa program revitalisasi telah dilaksanakan secara fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi.

Sejak 2021, program revitalisasi dimulai pada tiga provinsi untuk lima bahasa daerah, tahun 2022 di 13 provinsi dengan sasaran 39 bahasa daerah.

Tahun 2023 di 26 provinsi dengan sasaran 72 bahasa daerah, serta tahun 2024 meningkat di seluruh provinsi dengan sasaran 93 bahasa daerah.

"Kegiatan ini dijadikan sebagai implementasi program Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah, sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melestarikan salah satu kekayaan dunia agar tidak punah, yaitu bahasa daerah," kata Hafidz Muksin.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Monster Apartemen Sehari-hari

gacor188

Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai peningkatan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan tepat karena untuk menjaga keamanan perairan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Di IKN memang harus ada concrenkepada upaya membangun pertahanan dan keamanan yang lebih kuat dan efektif," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: TNI AL tingkatkan status Lanal Balikpapan seiring pemindahan ibu kota

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur

Oleh karena itu, dia menilai TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Lanal Balikpapan menjadi Lantamal.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Oleh karena itu, setelah didapuk menjadi lantamal nanti, dia berharap TNI AU melengkapi pangkalan utama Balikpapan itu dengan fasilitas pemantauan yang lengkap hingga kualitas prajurit yang mumpuni.

Baca juga: Kasal sebut belum semua lantamal jadi kodamar pada 2024

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.

Baca juga: Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

daftar pinjol legal 2022

MWC2024: FiberHome Pamerkan Berbagai Inovasi Mutakhir di Barcelona******

Barcelona, Spanyol, (ANTARA/PRNewswire) - FiberHome mengusung tema "Connecting the Digital Bright Future" di MWC2024. FiberHome melansir berbagai perkembangan terkini dalam kemampuan integrasi Sky-land-sea, evolusi jaringan, serta transformasi digital untuk mengatasi tantangan dan peluang dari gelombang transformasi digital yang tengah berlangsung.
Jaringan 5G : Solusi yang Mudah Diterapkan dalam Berbagai Skenario
FiberHome adalah penyedia solusi 5G terpadu yang menghadirkan seri produk "All-in-One" untuk menyederhanakan jaringan serta menghemat biaya konstruksi. Memperkenalkan solusi xGTTH2.0, FiberHome memangkas biaya investasi awal secara drastis, meningkatkan fleksibilitas dan utilisasi jaringan, terutama konstruksi jaringan FWA.
Industri 5G+ : Mewujudkan Keunggulan
FiberHome menghadirkan aplikasi 5G yang dirancang khusus untuk sejumlah industri seperti pertambangan, petrokimia, kereta api, transportasi, dan pencapaian dalam komunikasi berkapasitas besar 5G-A, RedCap, jaringan deterministik, dan sensor fusion, guna mengoptimalkan berbagai aplikasi IoT, produksi, dan penginderaan posisi.
6G: Merintis Perkembangan Masa Depan
Sebagai pemain utama IMT-2030(6G), FiberHome memamerkan rangkaian antena prototipe 6G RHS terbaru, platform verifikasi teknologi 6GHz, dan berpartisipasi dalam pengujian teknologi inti. Dengan demikian, FiberHome berkontribusi besar terhadap penelitian dan standardisasi 6G.
Smart ON: Berinovasi pada Era Post-400G
FiberHome mengusung jaringan optik ke era 400G, melansir sejumlah teknologi seperti single-wave rate yang menembus 800G/Tbps dan multi-band communication S/C/L. FiberHome juga membuat sejumlah inovasi seperti FiONE mesin jaringan kembaran digital serta fiber vibration sensing yang meningkatkan efisiensi, pemeliharaan, dan daya tahan konstruksi jaringan.
All-Optical Access: Menghubungkan Masa Depan Digital
Menyambut era 10GE, FiberHome menawarkan solusi komprehensif untuk berbagai skenario. Dengan teknologi FTTR, PON, dan POL, sistem 50GPON memberikan fasilitas pemutakhiran jaringan secara lancar dan menghemat biaya implementasi jaringan. Selain itu, solusi MiniPON ikut mempercepat pembangunan jaringan fiber broadband secara hemat biaya di wilayah pedesaan terpencil.
Ekosistem Smart Marine:  Pembangunan Jaringan Laut yang Efisien
Sebagai pemimpin industri pada segmen jaringan Kelautan, FiberHome memamerkan proses layanan turnkey EPC, fitur produksi-manufaktur. Perangkat submarine repeater generasi kedua mencapai transmisi 12.000 km, sedangkan kapasitas serat optik ROPA mencapai 48 pasang dan kapasitas sistem hingga 460Tbps.
Inovasi OFC Innovation: Mendukung Perkembangan Industri
Sebagai pemasok utama kabel serat optik global, FiberHome memamerkan daya saing kapasitas produksinya, termasuk produk serat optik mutakhir seperti 19-core single-mode fiber untuk transmisi sistem dan 7-core single-mode fiber untuk proyek jaringan super optik di Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, serta low-loss hollow-core fiber berkapasitas besar yang tengah dikembangkan.
Pemberdayaan Digital: Meningkatkan Efisiensi Manajemen Produksi
FiberHome menghadirkan solusi layanan teknologi digital full-stack berdasarkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar. Solusi ini menawarkan sejumlah aplikasi seperti pemantauan produksi, optimalisasi parameter, pengendalian mutu, dan optimalisasi biaya. Dengan demikian, solusi ini Meningkatkan Efisiensi Manajemen Produksi.
Emergency Command: Menyumbangkan Kearifan China untuk Kota-Kota di Luar Negeri
Sistem komunikasi terintegrasi pusat komando seri FiberHome DS menggabungkan dalam format suara, data, dan video. Produk ini menampilkan lokasi peristiwa secara real-time, komunikasi video di lokasi kerja dengan format rear-view, serta visual yang intuitif. Sistem tersebut diterapkan dalam skenario tanggap darurat seperti bantuan bencana, pusat komando pemadam kebakaran, dan kecelakaan lalu lintas. Melalui solusi ini, FiberHome menyumbangkan kearifan China dalam bidang keselamatan publik di kota-kota di luar negeri.
FiberHome berkomitmen berkolaborasi dengan rekan-rekan industri lain guna mencari solusi praktis untuk masa depan digital, serta bekerja sama menggerakkan pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Pedang Hunyuan

slot rupiah 88

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

erek2 4d

Kompolnas: Pengamanan F1 Powerboat jadi modal penting untuk Balige******

Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebutkan pengamanan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara pada ajang internasional F1 Powerboat menjadi modal penting untuk Balige, Kabupaten Toba.

"Apa yang dilakukan oleh Polri, sesungguhnya itu investasi ke depan bagi Balige untuk memastikan daerah wisata yang aman," ujar Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim di Balige, Kabupaten Toba, Sumut, Sabtu.

Baca juga: Pj Gubernur: Masyarakat antusias saksikan F1 Powerboat 2024

Yusuf mengatakan ajang internasional yang sudah dua kali dilakukan ini dengan suasana aman, sehingga masyarakat atau wisatawan yang berkunjung akan terus datang ke Balige.

"Karena kami melihat pengamanan F1 Powerboat sudah sesuai direncanakan, penggunaan teknologi berjalan dengan baik, semoga efektivitas terus lancar dengan baik ke depan," ucapnya.

Baca juga: Polisi paksa turun delapan drone terbang liar di venue F1 Powerpoint

Kompolnas sebagai pengawas dan fungsional kinerja integritas Polri, Yusuf menilai dibandingkan tahun lalu, ajang internasional F1 Powerboat ini sudah banyak perubahan, seperti mengelola masyarakat atau wisatawan yang berkunjung sudah berbeda, pemantauannya juga terpusat dengan menggunakan teknologi.

"Selain itu, kami melihat di kawasan ini tidak ada kejadian yang menonjol, baik antara petugas dengan pengunjung untuk itu lakukan deteksi dini secara berkala," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Polda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imama Effendi mengatakan pola pengamanan F1 Powerboat 2024 mengedepankan sistem pengamanan berbasis teknologi.

"Seperti face recognition(identifikasi wajah), pemasangan 50 CCTV memantau situasi kamtibmas, penggunaan sistem operasional terpadu (SOT)," ucapnya.

Baca juga: Polda Sumut: 37 sopir "shuttle" bus di F1 Powerboat jalani tes urine

Agung mengatakan hari pertama pelaksanaan F1 Powerboat ini seluruh personel yang melaksanakan pengamanan dengan baik.

"Sejauh ini situasi kamtibmas selama berlangsungnya F1 Powerboat berjalan aman dan nyaman serta tidak ada hal yang menonjol," katanya.

Ajang internasional F1 Powerboat ini melibatkan 1.170 personel terdiri dari Kodam I/Bukit Barisan, Polda Sumut, Dinas Lalu Lintas Jalan Raya (DLLAJ), baik Provinsi Sumut maupun Kabupaten Toba, Satpol PP, BPBD, Basarnas dan pihak terkait lainnya.

Baca juga: BMKG saran kegiatan F1Powerboat lebih cepat 1-2 jam jadwal semula

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024