istana777

Murid legalis

pinjol kredito

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

mpo555 demo

Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024******

Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

voucher cashback

Polda Sulteng kedepankan pendekatan preventif pada Operasi Tinombala******

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif dalam rangka cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar lantas) pada Operasi Keselamatan Tinombala 2024. "Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif serta penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang elektronik (ETLE) ataupun blangko teguran," kata Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko saat apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Tinombala 2024 dan pencanangan keselamatan berlalu lintas tas di lapangan apel Polda Sulteng, Palu (1/3/2024). Ia mengatakan, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) siap menggelar Operasi Keselamatan Tinombala yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 4 Maret-17 Maret 2024 dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Menurut dia, Operasi Keselamatan Tinombala bertujuan untuk meningkatkan rasa keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas di daerah itu. Selain itu, meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang berimplikasi pada tingkat fatalitas korban kecelakaan. "Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas merupakan suatu hal yang mutlak dirasakan masyarakat selaku pengguna jalan raya,” katanya. Berdasarkan data Polda Sulteng, pelanggaran lalu lintas tahun 2022 sejumlah 22.131 kasus, yang mengalami peningkatan sebesar 43 persen pada tahun 2023 dengansebanyak 31.541 kasus. Kecelakaan lalu lintas tahun 2022 sejumlah 1.144 kasus dan menjadi 1.162 kasus pada tahun 2023 atau naik dua persen. Sementara, fatalitas korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 yakni 360 jiwa dan menjadi 370 jiwa pada 2023 atau naik sebesar tiga persen. Oleh karena itu, kata dia, Polri khususnya Polantas terus melakukan upaya peningkatan kamseltibcar lantas dengan melakukan modernisasi sistem teknologi informasi secara berkelanjutan. Polri terus mendorong inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan angka atau fatalitas korban kecelakaan serta terbangunnya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. "Operasi ini juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan terbentuknya opini positif serta citra tertib dalam berlalu lintas di Provinsi Sulteng," kata Wakapolda.

Pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Tinombala 2024 turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), pejabat utama Polda Sulteng dan pasukan apel dari unsur TNI, kepolisian, Jasa Raharja, organisasi transportasi online, mahasiswa dan para pelajar.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Perang Tianjiao

lazada pakai akulaku

BPS: Inflasi tahunan capai 2,75 persen pada Februari******

terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,75 pada Februari 2023 menjadi 105,58 pada Februari 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2024 mencapai 2,75 persen.

“Tingkat inflasi tahunan pada Februari 2024 adalah 2,75 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,75 pada Februari 2023 menjadi 105,58 pada Februari 2024,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 6,36 persen dan memberikan andil 1,79 persen terhadap inflasi umum.

Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar dari kelompok ini antara lain beras (0,67 persen), cabai merah (0,17 persen), daging ayam ras (0,14 persen), sigaret kretek mesin (0,13 persen) dan tomat (0,11 persen).

Baca juga: BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan

Komoditas lain di luar makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil inflasi cukup signifikan adalah emas perhiasan, angkutan udara, dan biaya kontrak rumah.

Inflasi terjadi di seluruh inflasi, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada Provinsi Papua Selatan sebesar 4,61 persen.

Kemudian, Provinsi Gorontalo dengan inflasi 3,73 persen, Bengkulu 3,68 persen, Kalimantan Timur 3,28 persen, Jawa Barat 3,09 persen, dan Nusa Tenggara Timur 3,01 persen.

Adapun inflasi terendah terjadi di Papua Barat Daya dengan inflasi 1,81 persen. Disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung 1,86 persen, DKI Jakarta 2,12 persen, Sulawesi Barat 2,22 persen, Kalimantan Selatan 2,27 persen, dan Bali 2,98 persen.

Secara komponen, tingkat inflasi komponen inti secara tahunan relatif stabil, yakni sebesar 1,68 persen. Sementara tekanan inflasi tahunan pada komponen harga diatur pemerintah lebih rendah bila dibandingkan Januari 2024, yakni menjadi 1,67 persen dari 1,74 persen.

Sedangkan komponen harga bergejolak mengalami peningkatan tekanan inflasi, di mana inflasi pada Januari tercatat 7,22 persen lalu naik menjadi 8,47 persen pada Februari.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

pola gacor malam ini olympus

Mundur dari Soegi Bornean, Fanny klaim Asmalibrasi dan tujuh lagu******

Jakarta (ANTARA) - Penyanyi Fanny Soegiarto mengumumkan mundur dari grup musik Soegi Bornean yang tren di kalangan muda pada 2022-2023 lalu, selain itu dia juga mengklaim Asmalibrasi dan tujuh lagu Soegi Bornean sebagai karya ciptaannya bersama Dhimas Tirta Franata (dimectirta). "Untuk ke depannya, saya akan tetap berkarya dan membawa identitas saya dalam bermusik. Serta secara legal akan tetap membawakan lagu ciptaan Saya dan @dimectirta: Saturnus, Pijaraya, Asmalibrasi, Haribaan, Raksa, Kala, Samsara dan Aguna," kata Fanny dalam unggahan akun media sosialnya @fannysoegi dilihat di Jakarta, Jumat. Fanny mengatakan keputusan mengundurkan diri dari Soegi Bornean tidak diambil secara gegabah, melainkan dengan pertimbangan yang matang. Namun dia belum bisa memberi tahu alasan di balik keputusan itu.
Baca juga: Gitaris Soegi Bornean jadi juri kompetisi seni SILN se-Asia Tenggara


Baca juga: Saykoji hibur pengunjung Pantai Festival Ancol
 "Lebih lanjut mengenai alasan keputusan ini, akan saya sampaikan di waktu yang tepat," kata Fanny. Fanny juga mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan semua pihak di Soegi Bornean dan berharap yang terbaik bagi perjalanan mereka ke depan. "Terima kasih atas semua momen yang luar biasa yang telah dilalui selama ini," kata Fanny.  

    Lihat postingan ini di Instagram           

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fanny Soegi (@fannysoegi)

Baca juga: Ketua LMKN: Indonesia punya "harta karun" royalti di luar negeri

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kendalikan dunia

fortuna189

Menilik pesona "Desa Indonesia" yang dilestarikan perantau di Hanian******

Keturunan kami akan terus menjaga ikatan dengan Indonesia, dan itu akan terjalin selamanya

Haikou (ANTARA) - Bumbu sate Indonesia, aroma kopi Nusantara, dan kudapan-kudapan khas Asia Tenggara, bermacam-macam unsur Indonesia dapat ditemukan di Kota Wanning, Provinsi Hainan, China, yang memiliki suasana serupa seperti di Indonesia.

Di Distrik Xinglong, sejumlah besar warga Tionghoa perantauan yang kembali ke China dari Indonesia menetap di sebuah area permukiman yang saat ini dijuluki "Desa Indonesia", dan masih menjaga tradisi serta adat istiadat Nusantara.

Area permukiman tersebut bernama Perkebunan Perantau Tionghoa Xinglong dan dihuni banyak warga Tionghoa perantauan yang kembali ke China sejak 1950-an, dengan banyak di antaranya merupakan warga Tionghoa perantauan yang pulang dari Indonesia. Mereka kini menekuni pertanian dan berhasil mengembangkan ekonomi sosial setempat.

Cai Jinmei (70), seorang pria lansia yang berasal dari Bandung, menetap di Xinglong saat berusia sembilan tahun. Cai masih fasih berbahasa Indonesia dan sering kali menelepon keluarga dan temannya yang masih tinggal di Indonesia. Berita terbaru mengenai China dan Indonesia sering menjadi topik obrolan mereka.

Pada 2023, Cai kembali mengunjungi kampung halamannya di Bandung dan sekolah dasarnya serta menjenguk teman-temannya. Pada hari-hari biasa di Xinglong, Cai lebih sering menyeduh kopi atau membuat kudapan Indonesia untuk dikirim ke teman-temannya yang tinggal di berbagai tempat di China.

Liang Jinhua adalah seorang pemilik restoran masakan Indonesia yang terletak di Xinglong. Suami dan ayah mertua Liang merupakan warga Tionghoa perantauan yang pulang dari Indonesia.

"Masakan kami dianggap cukup autentik dan lezat, restoran kami sudah menjadi 'rumah' bagi banyak warga Tionghoa perantauan dan keluarga mereka, bahkan memukau banyak turis asal Indonesia, yang mengatakan berada di restoran kami seperti berada di Tanah Air," kata Liang.

Di sebuah objek wisata di Xinglong yang bernama "Kampung Bali", sejumlah bangunan dan benda-benda replika khas Bali memikat banyak pengunjung, khususnya saat liburan Tahun Baru Imlek yang baru saja berakhir.
 

Menurut Chen Shaosheng, penanggung jawab objek wisata tersebut, "Kampung Bali" berfokus pada upaya memperkenalkan kebudayaan Bali hingga seluruh Indonesia, dan juga kebudayaan dan sejarah warga Tionghoa di Indonesia.

Zhong Chunyan, seorang anak perempuan dari keluarga Tionghoa perantau yang saat ini bekerja di Xinglong sebagai guru tari, menyatakan dirinya berupaya memadukan gaya tarian Indonesia dan gaya tradisional China serta berhasil menyusun beberapa program tarian baru.
 

"Xinglong bagaikan jembatan dan sabuk yang menghubungkan China dengan Indonesia serta seluruh Asia Tenggara, berkat pertukaran kebudayaan maupun kerja sama ekonomi," ujar Zhong, seraya menambahkan bahwa timnya sering mengajak para penari Indonesia untuk tampil di Xinglong.

Berkat langkah-langkah yang memfasilitasi pertukaran personel China-Indonesia, Cai memutuskan untuk mengajak anak dan cucunya ke Indonesia. "Keturunan kami akan terus menjaga ikatan dengan Indonesia, dan itu akan terjalin selamanya," demikian Cai menuturkan.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024