club 123 slot

Tuan Pertarungan

Freeport dan AMINEF Lanjut Sediakan Beasiswa untuk Pelajar Papua******

PT Freeport Indonesia (PTFI) melanjutkan kerja sama dengan American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar Papua, belum lama ini.

Kerja sama yang berjalan selama lima tahun itu disepakati langsung oleh Direktur PTFI, Tony Wenas, dengan Direktur Eksekutif AMINEF, Alan Feinstein. Melalui program Community College Initiative, PTFI menyediakan 50 beasiswa, masing-masing untuk 10 pelajar per tahun.

Sebelumnya, dalam 25 tahun terakhir PTFI telah memberikan beasiswa bagi 12 ribu masyarakat Papua, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga program doktor. Tony menjelaskan, program beasiswa selama dua semester ini sekaligus mengokohkan komitmen perusahaan di bidang pendidikan.

"Kami ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang, khususnya orang Papua yang mempunyai kesempatan lebih rendah untuk mengakses pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih sedikit untuk belajar di luar negeri," ujarnya.

Direktur PTFI, Tony Wenas saat kerja sama antara Freeport Indonesia dan American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar Papua. (Foto: Arsip Freeport Indonesia).

Nantinya, para pelajar yang mendapatkan beasiswa program CCI dapat memilih sendiri program studi yang diikuti. Saat ini, penerima beasiswa telah mencapai 99 orang, baik dari Papua maupun Indonesia bagian Timur lainnya, dengan 73 di antaranya mengikuti program CCI.

Ruth, salah seorang penerima beasiswa PTFI, mengaku memperoleh banyak ilmu dan pengalaman selama belajar di AS.

"Selama di Amerika, saya mendapat banyak sekali pengalaman, baik profesional maupun pengembangan diri. Antara lain, saya bisa bekerja sama dengan berbagai profesor, kita di sana diajar level profesor, bukan S1 S2. Saya belajar mengembangkan diri," tutur Ruth.

Tony kemudian menambahkan, dalam program beasiswa ini, PTFI berperan sebagai sponsor korporat swasta terbesar.

Buku Ajaib Aegea

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

One Piece: Rasul Laut

Kementan Pede Demam Babi Tak Separah Penyakit Mulut dan Kuku******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim virus demam babi Afrika atau African Swine Fever(ASF) yang menyerang ternak tak akan separah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Humas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Aryani Gumelar menuturkan virus ASF sudah ada di Indonesia sejak akhir 2019. Penyakit itu pun telah dilaporkan di beberapa provinsi.

"Mengingat penyakit ini hanya menyerang babi, maka dampak bagi peternakan tidak sebesar PMK," ungkap Aryani kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5).

Meski tidak akan sebesar PKM, Aryani mengatakan pihaknya tak mau menganggap enteng. Maklum, tingkat kematian yang disebabkan ASF sangat tinggi pada babi.

Apalagi, virus tersebut bisa bertahan lama di lingkungan dan produk daging olahan babi.

"Jadi implementasi biosekuriti di peternakan babi sangat penting untuk pencegahan," imbuh Aryani.

ASF tengah merebak di beberapa daerah Indonesia, seperti di Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dan Sulawesi Selatan.

Aryani menyebut saat ini belum ada vaksin komersil untuk menangani ASF. Memang, ada beberapa percobaan penggunaan vaksin ASF di beberapa negara, namun belum menunjukkan bukti efektif dalam mencegah virus tersebut.

"Apabila vaksin jenis komersial ASF yang baik tersedia, maka vaksinasi akan menjadi salah satu opsi bagi Indonesia dalam mencegah dan
mengendalikan ASF," ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tak menampik merebaknya ASF di Kepri bisa berdampak pada ekspor.

Menurutnya, saat ini Singapura menjadi tujuan ekspor utama babi Indonesia. Dikhawatirkan, dengan merebaknya ASF, Negeri Singa itu lebih selektif.

"Kita sebenarnya baru terasa ada virus itu setelah ada semacam komplain dari Singapura, baru kita tahu. Itu yang lagi kita cari apa memang virusnya ada dari kita atau setelah dia (babi) di sana. Di sana kan ada tempat transit, however penanganan sudah kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Komplek GBK, Minggu (14/5) lalu.

Di lain sisi, Syahrul mengaku belum mengetahui berapa banyak babi yang terdampak. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan.

Singapura sempat menyetop impor babi dari Indonesia imbas ditemukannya virus ASF. Negara tersebut menghentikan impor babi asal Pulau Bulan, Batam sejak 23 April 2023.

Namun, Singapura menyatakan akan kembali membuka keran impor daging babi dari Indonesia dalam bentuk karkas alias daging utuh. Dengan begitu, mereka masih tetap bisa memenuhi kebutuhan daging babinya sekaligus meminimalisir penyebaran virus tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Profil Erwin Aksa yang Polisikan Rommy PPP soal Cek Bodong Rp35 M******

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menjadi sorotan setelah melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy ke kepolisian. Ia tidak terima dengan pernyataan Rommy soal cek bodong.

Erwin merasa sangat dirugikan dengan tudingan Rommy. Politisi sekaligus pengusaha ini mengaku langsung dihubungi pihak bank dan berbagai kliennya karena cap sebagai penipu imbas pernyataan Rommy tersebut.

Lantas, siapakah Erwin Aksa?

Setelah lulus Erwin bergabung dengan perusahaan milik sang ayah, Aksa Mahmud, yakni Bosowa Corporation. Pada 2006 ia pun diangkat menjadi komisaris utama Bosowa.

Bosowa merupakan salah satu grup yang memiliki banyak gurita bisnis. Bidang bisnis tersebut mulai dari otomotif, semen, pertambangan, energi, jasa keuangan, properti, dan pendidikan.

Erwin juga merupakan keponakan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK). Ayah Erwin, Aksa Mahmud, merupakan adik ipar JK.

Lihat Juga : Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender

Erwin juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada periode 2015-2020.

Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada periode 2008-2011. Ia mendapatkan 104 dukungan pemilih dari 165 suara yang sah pada pemungutan suara di Musyawarah Nasional Hipmi ke-13 di Nusa Dua, Bali.

Rommy mengaku pernah ditipu Erwin Aksa lewat cek bodong bernilai Rp35 miliar. Ia mengaku dihalang-halangi Erwin saat mencairkan cek tersebut. Pernyataan itu disampaikan Rommy dalam siniar Total Politik.

Erwin menjelaskan persoalan cek itu terjadi saat Pemilihan Gubernur (pilgub) Sulawesi Selatan 2018. Saat itu, Erwin memberi cek agar PPP memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo.

Cek diberikan, PPP pun memberikan rekomendasi, dan pasangan Agus-Tanribali bisa mendaftar pilgub. Erwin mengaku urusannya selesai sampai di situ.

Ia mengaku tak paham apa yang dimaksud Rommy dengan cek bodong. Selain tak tahu-menahu kelanjutan dari lobi tersebut, Erwin berkata tak pernah berkomunikasi dengan Rommy.

"Kalau memang bodong, dia yang melaporkan saya ke polisi, bukan kebalikannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]