slot gacor 368

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).

Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mecoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.

Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah harus memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Tiongkok Kuno

Blibli Patok Harga IPO Rp450 per Saham******

PT Global Digital Niaga Tbk, perusahaan e-commerce merek Blibli mematok harga penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar Rp450 per saham.

Perusahaan akan menerbitkan sebanyak 17,77 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel.

"Ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp450 per saham," terang VP Public Relations Blibli Yolanda Nainggolan dalam keterangan resminya, dilansir Antara, Rabu (2/11).

Selama masa penawaran awal (bookbuilding) yang telah berlangsung sejak 17-24 Oktober 2022, perusahaan mengklaim mendapat respons positif dari berbagai investor institusi, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Masa penawaran umum akan berlangsung pada 2-4 November 2022 di mana itu merupakan periode yang tepat bagi para calon investor ritel (individual) yang ingin berpartisipasi untuk memiliki saham emiten yang akan menggunakan kode BELI tersebut.

Adapun, pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan akan dilakukan pada 8 November 2022.

"Melalui IPO, perusahaan memiliki aspirasi untuk mendukung iklim investasi pasar modal di Indonesia, serta optimis dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari pemerintah, mitra bisnis, hingga pelanggan dalam ekosistem Blibli," terang Yolanda.

Yolanda melanjutkan dana yang diperoleh dari aksi korporasi IPO tersebut setelah dikurangi biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan sebesar Rp5,5 triliun.

Sementara sisanya akan digunakan perusahaan dan entitas anak sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi peri

LRT Akan Disambungkan dengan Stasiun Manggarai******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan LRT akan terhubung dengan Stasiun Manggarai. 

Penyambungan itu dilakukan setelah pihaknya setuju dengan usulan yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Budi mengatakan Manggarai memang diproyeksikan sebagai stasiun sentral perkeretaapian di Jakarta yang memenuhi kebutuhan transportasi umum berbasis rel jarak dekat maupun jarak jauh.

"Tadi diusulkan Pak Gubernur ke Manggarai, saya setuju sekali. Kenapa? Manggarai menjadi central station, (kereta api) jarak jauh dan dekat semua di Manggarai termasuk (kereta) bandara," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/11).

"Jadi kalau ada lalu lintas tambahan dari Velodrom menuju Manggarai, jumlah penumpang yang akan ke luar kota maupun ke bandara itu naik. Sebaliknya mereka dari bandara ke Manggarai bisa forwardingdengan head way yang relatif singkat," tambahnya.

Menurut Budi, penyambungan rute Velodrom-Manggarai untuk LRT DKI akan dilakukan sebelum pembangunan fase ketiga yang meliputi Stasiun Dukuh Atas.

Heru Budi pada Jumat (28/10) menyatakan belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI.

"Nanti kami lihat apakah itu bisa kami lanjutkan, kan bisa juga dilanjutkan oleh gubernur periode berikutnya, periode 2024," kata Heru.Untuk itu, pihaknya akan membahas proyek tersebut dalam pembahasan tersendiri, termasuk opsi pembiayaan proyek yang menghubungkan Stasiun Pegangsaan Dua di Kelapa Gading hingga Jakarta International Stadium (JIS) itu.

Proyek LRT Fase 2A sedianya melintasi enam stasiun pada segmen Britama, Artha Gading, Sunter Timur, Gelanggang Remaja, Sunter Barat, dan berakhir di JIS sepanjang 8,2 kilometer.

Namun, anggaran pembangunan LRT Fase 2A tidak tercantum dalam Rancangan APBD DKI 2023.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Akan Merger dengan KCI******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan dimerger atau digabung.

Pernyataan ini membantah informasi yang disampaikan Serikat Pekerja PT KAI yang sebelumnya menyebut PT MRT Jakarta mengakuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

"Merger antara MITJ dan KCI, kapannya didasarkan dengan proses dari 'due diligence', penilaian BPKP dan hal-hal lain yang sifatnya finansial dan hukum. Prinsipnya harus dilakukan," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/11).

"Jadi sekali lagi bukan akuisisi, tapi kita tidak bisa mengesampingkan yang sifatnya finansial dan hukum, sama-sama kita lakukan, 'due diligence'. Proses itu tidak bisa dilewatkan begitu saja, tidak bisa tahu-tahu tanda tangan begitu saja," ungkap Budi Karya.

Ia menambahkan merger dua perusahaan itu dilakukan untuk membangun transportasi massal di perkotaan yang andal.

"Bapak Presiden menekankan bahwa angkatan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang harus dikendalikan baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," tambah Budi Karya.

Ia mengatakan ketiadaan transportasi massal yang andal memberikan kerugian besar. Perhitungannya, kerugian secara kumulatif bila angkutan massal tidak diterapkan mencapai Rp100 triliun selama satu tahun.

"Angkatan massal itu dibutuhkan percontohan, DKI Jakarta adalah satu kota paling representatif digunakan sebagai contoh. Di sini sudah ada MRT (Moda Raya Terpadu), LRT (Light Rail Transit), ditambah BRT (Bus Rapid Transit) dan ini menjadi satu modal bagi Jakarta dan kota-kota lain," ungkap Budi Karya.

Menurut dia, khususnya untuk pengelolaan perkeretaapian perlu dikelola oleh satu lembaga sehingga tidak ada tumpang tindih terkait kebijakan.

"Satu 'stressing' dari Pak Presiden adalah agar pemerintah daerah memikirkan 'feeder-feeder'bagi angkutan massal itu sebagai contoh katakanlah akan ada kegiatan LRT Jabodetabek maka wajib bagi pemda Bogor, Bekasi, dan Jakarta untuk menyediakan baik berupa bus dan angkutan lain berupa 'first mile'dan 'last mile'," tambah Budi Karya.

Alasannya adalah agar tidak ada moda transportasi lain yang beroperasi sejajar dengan LRT Jabodetabek dan dapat mengurangi jumlah penumpang LRT.

"Tadi sudah disepakati bahwa Pemda Jakarta maupun Sumatera Selatan mendukung ada titik-titik perjumpaan yang artinya stasiun," katanya.

MRT Jakarta selaku BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta dikabarkan mencaplok 51 persen saham KCI dari PT KAI. Rencana ini buah permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka integrasi transportasi di Jakarta.

Akuisis ini pun memantik reaksi dari Serikat Pekerja PT KAI. Mereka menolak rencana ini karena bertentangan dengan hukum. Serikat pekerja itu pun mengancam akan mogok kerja jika pencaplokan tetap dilakukan.

"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi. Integrasi yes, akuisisi no! Ini demi mencegah permasalahan hukum serius di kemudian hari," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh Pimpinan DPP dan DPD SPKA se-Indonesia dalam keterangan resmi.

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Kemenperin: Philip Morris dan Bentoel akan Investasi Rokok Elektrik******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Phillip Morris dan Bentoel berniat investasi rokok elektrik di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin Edy Sutopo dalam diskusi bertema Standardisasi Kualitas Produk Rokok Elektrik Untuk Keamanan Konsumen di Ruang Rajawali, Kemenperin, Kamis (3/11).

"Banyak memang investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sepengetahuan kami, memang yang sudah akan masuk ke Indonesia ini dari grupnya Philip Morris, kemudian grup Bentoel. Kira-kira grup besar itu yang menyatakan akan investasi, sampai penelusuran kepada kami, dua itu yang sudah kami ketahui," kata Edy.

Sejak muncul pertama kali di Indonesia pada 2010, rokok elektrik mulai berkembang pesat empat tahun kemudian dan mulai dikenakan cukai pada 2018.

Pada 2018, kontribusi cukai rokok elektrik ini mencapai 98,9 persen dan meningkat sangat pesat pada 2021 menjadi 629,3 persen. Dengan kata lain, rata-rata setiap tahunnya naik 84,2 persen.

Untuk saat ini, Edy merinci ada sekitar 2,2 juta pengguna hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), termasuk rokok elektrik.

"Tentunya dengan perkembangan yang sangat besar, itu merupakan suatu peluang usaha yang juga banyak menyerap tenaga kerja dan investasi. Tentunya pemerintah perlu memberi perhatian perkembangan ini," ujarnya.

Kendati demikian, Edy enggan menyebut berapa nilai potensi investasi yang bakal dilakukan Philip Morris dan Bentoel.

Selain dua nama besar itu, sebenarnya ada beberapa pihak lain yang sedang dalam tahap komunikasi. Namun, Edy menjelaskan untuk tahap tersebut belum final. Setidaknya ada kurang dari 10 yang masih dalam tahap komunikasi.

Sebelumnya, produsen rokok elektrik asal China Smoore International dilaporkan siap membangun pabrik di Malang, Jawa Timur, dengan nilai investasi sebesar US juta atau sekitar Rp1,2 triliun.

Pabrik yang dibangun dengan luas tanah 6 hektare ini merupakan pabrik ke-14 yang dibangun oleh Smoore International.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun menghadiri peresmian fasilitas produksi perusahaan itu di bawah nama PT Smoore Technology Indonesia (STI).

"Kami harap investasi ini dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi banyak pihak, serta berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya bagi perekonomian di Kabupaten Malang melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar," ujar Presiden Direktur PT STI Clayton Shen pada Juni lalu.

Pabrik ini nantinya terdiri dari 16 lini produksi alto pods dengan teknologi canggih dan mampu memproduksi 7.200 unit setiap lini per jam dan perkiraan nilai produksi sebesar US0 juta per tahun.

[Gambas:Video CNN]

Hukum pacaran

Sriwijaya Air Kena PKPU Setelah Digugat Pailit******

PT Sriwijaya Air resmi berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara. Hal ini tertuang dalam salah satu putusan pengadilan niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dikutip dari Detik.com, putusan PKPU sementara Sriwijaya Air tertuang dalam surat putusan nomor 247/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 31 Oktober 2022. PKPU sementara menjadi salah satu langkah dalam gugatan pailit.

Salah satu amar putusan tersebut berbunyi, menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU (SUGIANTO) untuk seluruhnya.

Dewa Ketut Kartana lantas ditunjuk pengadilan sebagai hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akan bertindak sebagai hakim pengawas.

Sementara, hari persidangan berikutnya ditetapkan pada Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan turut memerintahkan pengurus untuk memanggil debitur dan para kreditur yang dikenal dalam surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan.

[Gambas:Video CNN]