cara dapat uang di neo+ bank tanpa undang teman

sistem tanam acak

Daftar 3 Usaha yang Paling Banyak Ciptakan Pekerjaan per Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerjaper Agustus 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 139,85 juta orang per Agustus 2023.

Adapun tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah akomodasi dan makanan minuman, konstruksi, serta pertanian pada 3 kuartal pertama 2023 kemarin.

Sementara itu, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di tiga lapangan usaha. Adapun ketiga lapangan usaha itu adalah aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 0,03 juta orang.

Lalu, informasi dan komunikasi menurun 0,02 juta orang. Kemudian, treatment air sampah, dan daur ulang juga menurun 0,02 juta orang.

Lebih lanjut, BPS juga mencatat sebanyak 7,86 juta orang adalah pengangguran per Agustus 2023.

"Pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 pesen," ucap Amalia.

Ia mengatakan jumlah pengangguran itu lebih rendah 0,54 persen dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta orang.

Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau Agustus 2019, yakni 7,1 juta orang.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

Bos Badan Pangan Sebut Harga Gula Naik Karena Kerja Importir Tak Benar******

Kepala Badan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap biang kerok kenaikan harga gula belakangan ini. Ia menyebut itu dipicu kerja importir gula yang tidak benar.

Kinerja itu tercermin dari importasi gula yang tak segera mereka lakukan. Padahal, para importir telah mendapat izin impor dari pemerintah.

Arief pun mengatakan karena kinerja itu, realisasi impor gula sampai saat ini masih sangat rendah, yakni 26 persen. Karena kerja tak benar itu, ia mengatakan stok gula di dalam negeri kurang.

"Kalau mereka (importir) kerjakan dengan benar, tak realisasi (impor)-nya 26 persen, (mungkin ) hari ini kita punya stok dengan harga yang bagus," kata Arief di Kompleks DPR RI, Rabu (8/11).

Ia mengingatkan seharusnya para importir segara melakukan impor sesuai waktu yang ditentukan saat izin dikeluarkan pemerintah.

"Sekarang harga tinggi, (malah) tanya ke Badan Pangan. Engga, harusnya itu (importir) kenapa kemarin tak impor. Kan sudah ada izin impornya," sambung Arief.

Ia mengatakan para importir itu mencakup semuanya, dari swasta hingga BUMN. Buntut kejadian ini, Arief mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bakal mengawasi realisasi impor oleh importir.

"Kalau realisasinya tidak bagus, ya kami review berarti tahun depan tidak perlu dapat (izin impor) lagi, orang tidak direalisasikan," ucapnya.

Di sisi lain, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD akan mengimpor gula sebanyak 125 ribu ton. Jumlah tersebut merupakan bagian dari penugasan impor tahun ini sebanyak 250 ribu.

Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan dari kuota gula impor 250 ribu ton, yang masuk sudah 50 persen atau 125 ribu ton.

Sehingga masih tersisa 125 ribu ton. Gula impor akan digunakan untuk menstabilkan harga gula.

"Kita nanti berkoordinasi dengan pemerintah dan Bapanas (Badan Pangan Nasional akan merealisasikan sisa penugasan yang kita dapat di awal tahun, 250 ribu ton, yang baru kita pakai baru 50 persen," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (3/10).

"Itu akan kita pakai pengamanan harga gula dan stok gula yang setiap akhir tahun awal tahun selalu naik," katanya.

Frans mengatakan gula rencananya diimpor dari Brasil. Namun, masih menunggu keputusan dari pemerintah.

Ia menjelaskan biasanya gula impor berasal dari India, tetapi negara tersebut telah menutup keran impor gula hingga semester I tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

IHSG Ambruk ke 6.843 Usai 340 Saham Tersungkur******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.843 pada Selasa (7/11). Indeks saham melemah 35,04 poin atau minus 0,51 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,84 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,31 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 193 saham menguat, 340 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,1 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,15 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,18 persen.

Sementara, bursa saham AS bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 0,18 persen, indeks NYSE Composite minus 0,22 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,3 persen.

[Gambas:Video CNN]

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Ketik 8 orang

Erick Thohir Wajibkan Bos BUMN Nyaleg Mundur Atau Akan Diberhentikan******

MenteriBUMNErick Thohir meminta para direksi hingga komisaris perusahaan pelat merah mundur jika ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Pemilu 2024.

Permintaan tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam surat tersebut, Erick juga meminta direksi hingga komisari BUMN mundur jika mencalonkan diri menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.

Erick juga menjelaskan arahan itu dilakukan untuk menjaga netralitas BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi (Grup BUMN) sebagai entitas bisnis yang bebas dari kepentingan politik praktis.

Selain itu, Erick juga melarang insan BUMN ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah.

Insan BUMN juga ia larang menggunakan sumber daya Grup BUMN termasuk di dalamnya aset, anggaran/biaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki Grup BUMN untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Kemudian, insan BUMN juga wajib menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Selanjutnya, insan BUMN juga wajib melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu dan/atau UU Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga penyelenggara dan/atau pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Tak hanya itu, insan BUMN pun harus ikut memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Airlangga Sebut Gaji ke******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengamini pencairan gaji ke-13 PNS yang lebih cepat bikin ekonomi Indonesia di kuartal III 2023 merosot.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi Indonesia di kuartal III 2023 hanya tumbuh 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy). Laju pertumbuhan ini melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,73 persen.

"Gaji ke-13 (PNS) kan yang lalu di semester II, jadi (cair) di kuartal ke-II (2023). Jadi, kalau sekarang di kuartal III tidak ada gaji ke-13," katanya dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2023 di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Wanita yang akrab disapa Winny itu menyebut konsumsi pemerintah kontraksi 3,76 persen di kuartal III 2023 imbas penurunan belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial (bansos).

"Seperti yang kita ketahui terdapat pergeseran pembayaran gaji ke-13, di mana pada 2022 pembayaran gaji ke-13 dilakukan di kuartal III. Sedangkan pada 2023 terjadi di kuartal II. Sehingga kemudian konsumsi pemerintah tumbuh 10,57 persen pada kuartal II 2023 dan kontraksi 3,76 persen di kuartal III 2023," ungkap Winny dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan dalam konpers bersama Airlangga bahwa realisasi belanja pemerintah pada kuartal III memang secara musiman negatif. Ia mengatakan beberapa belanja biasanya baru terealisasi pada kuartal IV.

Ani, sapaan akrabnya, menghitung alokasi belanja untuk kuartal terakhir di 2023 masih tersedia Rp1.078 triliun. Di lain sisi, target penerimaan negara menyentuh Rp650 triliun.

"Sehingga net spending, ekspansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kuartal IV kita harapkan akan menjadi offset positive growth di kuartal IV. Dan dengan adanya beberapa policy tambahan kita juga berharap akan bisa memperbaiki outlook (pertumbuhan ekonomi) kuartal IV sehingga kita tetap bisa menjaga di 5 persen," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]