petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

jalantoto

ratu338 902Jutaan kata 877784Orang-orang telah membaca serialisasi

《jalantoto》

Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024******

Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) mengecek alat penanggulangan huru-hara prajurit TNI saat apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek langsung kesiapan prajurit dan alutsista yang dikerahkan untuk membantu pengamanan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

TNI mengerahkan 446.219 prajurit dari tiga matra untuk membantu Polri mengamankan jalannya Pemilu serta membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) mendistribusikan kotak dan surat suara ke daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah-daerah yang diyakini rawan.

“Tadi kami juga mengecek ke beberapa pangkotama (panglima komando utama, red.) untuk proses perbantuan distribusi logistik pemilu. Kemarin, ada masalah di Papua saat pendistribusian logistik pemilu terjadi longsor sehingga dibantu oleh pasukan TNI yang ada di sana, sehingga logistik pemilu bisa tiba di tempat dalam keadaan aman,” kata Agus Subiyanto saat jumpa pers selepas upacara gelar pasukan pengamanan pemilu di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, Kamis.

TNI menggelar apel kesiapan pasukan serentak di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian dipantau langsung oleh Panglima melalui sambungan video conference(vicon). Di Jakarta, upacara gelar pasukan itu dipimpin oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan.

Setelah upacara, Panglima mengecek beberapa alutsista yang digelar dalam apel kesiapan itu, kemudian juga alat penanggulangan huru-hara (PPH) yang digunakan para prajurit, antara lain tameng dan helm yang mereka gunakan.

Selanjutnya, Panglima mendengar laporan dari beberapa pangdam mengenai kesiapan pasukan di daerahnya masing-masing, antara lain di Maluku dan Papua. Dalam percakapan antara Panglima TNI dan pangdam-pangdam, Agus Subiyanto mengingatkan kembali faktor cuaca buruk yang dapat menghambat distribusi logistik pemilu. Para pangdam pun menjelaskan kepada panglima ada antisipasi yang mereka siapkan demi memastikan logistik pemilu tiba tepat waktu di TPS-TPS.

“Pangkotama atau pangdam itu memiliki rencana kontingensi. Dalam rencana kontingensi itu ada faktor alam dan non-alam yang harus dihadapi. Kalau alam, biasanya bencana alam seperti banjir, longsor, gunung merapi. Itu pangkotama memiliki rencana tersebut, kebutuhan personel dan alat kelengkapan yang dibutuhkan,” kata Panglima TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

Untuk faktor non-alam, TNI juga mengantisipasi adanya konflik sosial, misalnya kerusuhan, karena itu rangkaian apel gelar pasukan itu juga menampilkan simulasi demonstrasi yang berujung ricuh.

Dalam penanganan kerusuhan atau kericuhan itu, Panglima memastikan TNI hanya membantu Polri dan baru akan turun manakala ada permintaan dari kepolisian.

“Kami ada SOP-nya dalam mengatasi demo. Jadi, tidak semena-mena juga,” kata Panglima TNI.

Dalam rangkaian apel, Panglima TNI didampingi jajaran kepala staf dan wakil kepala staf, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra.

Ada pula Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI R. Nugraha Gumilar, Komandan Pasukan Marinir 1 TNI AL Brigjen TNI Umar Farouq, dan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi.
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati******

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/pri.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KPK sidik dugaan korupsi di anak perusahaan Telkom******

KPK sidik dugaan korupsi di anak perusahaan Telkom
Gedung Merah Putih KPK. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di anak perusahaan PT Telkom yakni PT Sigma Cipta Caraka (SCC) atau Telkomsigma.

"KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC tahun 2017-2022," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali menerangkan modus perkara korupsi tersebut adalah pengadaan proyek fiktif yang melibatkan pihak ketiga sebagai makelar.

"Pengadaan kerja sama ini diduga fiktif dengan modus adanya kerja sama penyediaan financing untuk project data center," ujarnya.

Perhitungan sementara Tim Auditor BPKP memperkirakan kerugian keuangan negara akibat perkara dugaa korupsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Sesuai dengan kebijakan KPK, detail lengkap perkara akan di sampaikan pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami belum dapat menyampaikan detail lengkap konstruksi perkaranya, pihak siapa saja yang ditetapkan tersangka dan uraian unsur pasalnya hingga proses pengumpulan alat bukti dianggap cukup," kata Ali.

Meski demikian Ali mengatakan pihak KPK akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut secara bertahap kepada publik.

"Perkembangannya akan kami sampaikan bertahap pada publik," tuturnya.

Baca juga: Kejagung tetapkan tersangka kedelapan perkara korupsi PT GTS

Baca juga: KPK memintai keterangan mantan Dirut PINS Indonesia Slamet Riyadi

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjol ilegal ojk

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
totonesia
69cuan
bidwin88
erek53
voucher udemy
sport855
buku tafsir mimpi 00 sampai 99
10 situs slot
mesin slot gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 tafsir mimpi 42
Bab 2 situs slot terlengkap dan terpercaya
Bab 3 buku mimpi ikan mas
Bab 4 situs terpercaya dan gacor
Bab 5 cicil laptop tanpa bunga
Bab 6 menang slot gacor
Bab 7 buku mimpi 56
Bab 8 jackpot88
Bab 9 pinjaman online indodana
Bab 10 situs judi slot gacor
Bab 11 jam gacor gates of olympus
Bab 12 akun baru maxwin
Bab 13 iwantogel
Bab 14 slot gacor cambodia
Bab 15 mpo300
Bab 16 bandarjudiindo
Bab 17 slot baru 2023
Bab 18 rtp bibit4d
Bab 19 pinjol ktp
Bab 20 2d bergambar
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1829bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

angka jitu mbah sukro
Panglima tegaskan TNI netral terlepas presiden kampanye atau tidak
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan TNI tetap netral terlepas dari kemungkinan Presiden RI Joko Widodo memutuskan berkampanye atau tidak.

Agus menyampaikan TNI berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang TNI yang jelas mengatur TNI tidak punya hak pilih, netral, dan tidak berpihak selama pemilihan umum.

"Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 dikatakan bahwa kalau kami berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor seperti itu," kata Panglima TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024

Agus melanjutkan selama tahapan pemilu seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara pemilu, bahkan TNI sendiri aktif mengawasi para prajurit. "Dari masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan saat pencoblosan," katanya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan bahwa presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi saat itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai aturan teknis menteri yang berkampanye selama pemilu.

Baca juga: Timnas AMIN ingin TNI-Polri netral hingga pemilu selesai

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi selepas menyaksikan penyerahan unit ke-4 C-130 J Super Hercules dan beberapa pesawat angkut lainnya dari Kementerian Pertahanan RI ke TNI.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi, yang saat acara itu didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Baca juga: Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye
Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Master Fantasi Super

urabet88
Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md
Menko Polhukam Mahfud MD mengemas barang pribadinya pada hari terakhir kerja sebagai Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (2/2/2023). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keprres) Nomor 20/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Mohammad Mahfud Md. sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani keppres yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat.

Pasca penandatanganan keppres tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md. bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri kabinet.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya colong playu sebagai Menko Polhukam hingga terbit keputusan presiden.

"Sampai ada keppres. Sampai ada keppres dong. Kalau belum ada keppres lantas saya pergi, 'kan colong playu," kata Mahfud.

Baca juga: Jokowi siapkan keppres soal pengunduran diri Mahfud
Baca juga: Presiden putuskan pengganti Mahfud dalam 2 sampai 3 hari

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Master Fantasi Super

jika gagal bayar kredivo
Kemenag: Perubahan nomenklatur Yesus Kristus perkuat moderasi beragama
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Jeane Marie Tulung. ANTARA/HO-Kemenag/am.
Perubahan itu tentunya tidak mempengaruhi cara dan pola pikir dalam hidup bermoderasi, tetapi menjadi momentum untuk terus merajut kebersamaan dan memperkuat Moderasi Beragama
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama menyebut perubahan nomenklatur Isa Al Masih menjadi Yesus Kristus dalam penanggalan kalender mempertegas penguatan nilai-nilai moderasi beragama. "Perubahan itu tentunya tidak mempengaruhi cara dan pola pikir dalam hidup bermoderasi, tetapi menjadi momentum untuk terus merajut kebersamaan dan memperkuat Moderasi Beragama," ujar Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung di Jakarta, Sabtu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengubah nomenklatur istilah Isa Al Masih menjadi Yesus Kristus untuk penamaan hari libur nasional. Berdasarkan dokumen salinan dari Sekretariat Presiden (Keppres) di Jakarta, Selasa, menginformasikan bahwa keputusan itu tertuang dalam Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur yang ditandatangani Presiden Jokowi per 29 Januari 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi ubah nomenklatur libur Isa Al Masih jadi Yesus Kristus
Baca juga: Kenaikan Yesus Kristus buka pintu iman hadapi tantangan Jeane mengatakan perubahan nomenklatur pada Keppres 8/2024 tentunya itu adalah sebuah ide dan gagasan yang telah lama dipikirkan umat Kristen. Bagi umat Kristen, kata dia, perubahan nomenklatur itu merupakan bagian dari menghargai kebersamaan dan keyakinan yang ada di Indonesia. Perubahan itu juga menegaskan bahwa Kementerian Agama menerima semua aspirasi umat beragama yang ada di Indonesia, supaya Moderasi Beragama terus dikuatkan serta meneguhkan keberagaman dalam beragama menjadi penguat bangsa. "Kementerian Agama hari ini juga merupakan lembaga yang telah berhasil menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Moderasi beragama adalah jalan tengah yang sehat bagi pemeluk agama di Indonesia," kata dia. Ia mengatakan perubahan nomenklatur bukan hanya sebatas perubahan istilah belaka. Perubahan tersebut diperjuangkan atas usulan umat Kristen untuk sebuah hasil yang baik. "Perubahan tersebut sesungguhnya menempatkan kekariban nama atau istilah menjadi penting, sebagai ekspresi umat dalam meyakini apa yang dijalani," katanya.

Baca juga: KWI sambut perubahan nomenklatur Yesus Kristus
Baca juga: Nama Isa Al Masih diusulkan jadi Yesus Kristus di hari libur nasional

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Peningkatan monster terkuat

dukunslot
POCO M6 Pro resmi meluncur di Indonesia, berapa harganya?
POCO M6 Pro. ANTARA/Fathur Rochman.
Jakarta (ANTARA) - POCO Indonesia meluncurkan ponsel terbaru untuk seri M, yaitu POCO M6 Pro, menawarkan perangkat unggul ​​​​mulai dari segi desain, performa, hingga kamera.

"POCO M6 Pro akan memberikan begitu banyak fitur mulai dari layar, kamera hingga performa, yang bisa menjadi ponsel terbaik di kelasnya," ujar Product PR Manager POCO Indonesia Abee Hakiim di Jakarta, Kamis.

POCO M6 Pro hadir dalam varian warna biru dan hitam, dengan desain yang elegan. Dengan berat hanya 179 gram dan ketebalan 7,98 mm, ponsel tersebut menawarkan kenyamanan pada saat digenggam dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Perangkat ini hadir dengan layar berukuran 6,67 inci, menggunakan teknologi AMOLED dengan refresh rate120 Hz. Ini merupakan yang pertama di Poco M Series.

Baca juga: POCO X6 5G dan M6 Pro bakal rilis 1 Februari di Indonesia

Baca juga: Mengintip performa Snapdragon 7s Gen 2 yang debut global di Poco X6 5G

Bezel tipis di bagian atas (2 mm), samping (1,5 mm), dan bawah (2,25 mm) menciptakan tampilan layar yang maksimal.

Dengan kecerahan 1.300 nits dan perlindungan mata, pengguna dapat menikmati visual yang tajam dan jelas tanpa mengorbankan kenyamanan mata.

Dilengkapi dengan in-screen fingerprintsensor, POCO M6 Pro memberikan akses yang semakin mudah dan elegan bagi pengguna.

Sementara di sektor kamera, POCO M6 Pro menawarkan kamera utama 64 MP yang diklaim memberikan kemampuan fotografi mumpuni. Terdapat pula kamera ultra wide8MP dan kamera makro 2MP. Adapun untuk kamera depan berukuran 16MP.

Ponsel ini juga menghadirkan teknologi OIS dan EIS (Optical dan Electronic Image stabilization pertama di M Series, menjadikan pengambilan foto dan video lebih stabil dan jelas, bahkan saat dalam kondisi bergerak.

Terdapat pula fitur In-sensor zoom 2x yang membantu meningkatkan ketajaman dan kejelasan foto saat pengambilan dari jarak jauh.

 
POCO M6 Pro (ANTARA/Fathur Rochman)

POCO M6 Pro ditenagai oleh chipset Helio G99 Ultra dengan prosesor TSMC 6nm, ponsel ini mencatatkan skor Antutu sebesar 451.159. ponsel ini hadir dengan pilihan RAM 8/12 GB dan ruang penyimpanan 256/512 GB yang bisa diperluas hingga 1 TB dengan memori eksternal.

Untuk dayanya, POCO M6 Pro didukung baterai 5.000 mAh dengan kemampuan turbo charging 67 W yang memungkinkan pengisian daya mencapai 100 persen dalam waktu 44 menit.

Fitur tambahan lainnya seperti NFC, dual speaker Dolby Atmos, dan headphone Jack 3,5 mm menambahkan nilai lebih pada POCO M6 Pro. Perangkat ini juga telah mengantongi sertifikasi IP54 sehingga tahan terhadap percikan air dan debu.

POCO M6 Pro ditawarkan dengan harga perkenalan daring Rp2.799.000 (RAM 8GB dan penyimpanan 256 GB), yang dapat dibeli mulai dari 7-13 Februari 2024.

POCO M6 Pro dapat dibeli secara online melalui PO.CO.ID dan berbagai official store POCO Indonesia di Shopee, Tokopedia, dan Lazada, serta akan segera hadir pula di Akulaku dan Blibli.

Baca juga: Buka awal tahun, POCO X6 series dan M6 Pro meluncur global

Baca juga: Deretan ponsel pintar "mid range" menarik hati yang meluncur di 2023
 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Grup Monster Hadiah

kepo4d
Presiden tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam
Arsip foto - Mendagri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD. Antara/Dedy Azis/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat.

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam, serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md. telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Baca juga: Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md
Baca juga: Mahfud akui ada konflik kepentingan selama jadi menteri dan cawapres
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hanya seorang pendeta Tao

5 situs slot gacor
Jokowi konfirmasi rencana pertemuan dengan Mahfud pada Kamis sore
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis (1/2/2024). ANTARA/Youtube Seretariat Presiden/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi rencana pertemuannya dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Md di Jakarta pada Kamis.

“Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud,” kata Jokowi di sela-sela kegiatannya meninjau stok dan harga bahan pokok di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis.

Pertemuan itu disiapkan guna merespons permintaan Mahfud Md yang ingin menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi.

Jokowi sendiri menyatakan sangat menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya.

“Ya itu hak demokrasi,” tutur Jokowi.

Mahfud Md mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam, Rabu (31/1).

Pengunduran diri itu berkaitan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud Md merupakan Calon Wakil Presiden nomor urut 3 mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa surat pengunduran diri akan disampaikan secara langsung begitu dirinya mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.

Mahfud Md menyatakan dirinya mundur dari jabatan menteri setelah 4,5 tahun mengabdi karena alasan perbedaan politik, dan tidak ingin mengganggu jalannya pemerintahan.

"Karena pilihan politik yang berbeda, saya harus ke pinggir dulu agar saya tidak mengganggu pemerintahan dan agar saya juga tidak terganggu (sebagai cawapres)," ujarnya.

Terkait kapan proses pergantian dan siapa penggantinya, Mahfud menyatakan bahwa itu tergantung dari hasil pertemuan dengan Presiden.

Karena itu, dirinya harus bertemu langsung dengan Presiden Jokowi perihal pengunduran diri sebagai Menko Polhukam, dan itu sebagai etika dan rasa hormat terhadap Presiden.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024