petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

akun judi slot terpercaya

qq589 400Jutaan kata 8429Orang-orang telah membaca serialisasi

《akun judi slot terpercaya》

UNFPA: Pemenuhan hak perempuan penting dorong Indonesia Emas 2045******

UNFPA: Pemenuhan hak perempuan penting dorong Indonesia Emas 2045
Spesialis Program Gender UNFPA Indonesia Risya Kori (tengah) berbicara dalam sebuah konferensi pers untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, di Jakarta, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Katriana)
Jakarta (ANTARA) - Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), sebuah badan PBB yang terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan ibu di seluruh dunia, menekankan pentingnya pemenuhan hak perempuan, termasuk hak reproduksi, untuk mendorong tercapainya Indonesia Emas 2045.

"Kami percaya pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan di Indonesia akan menjadi landasan tercapainya gender equality.Dan kesetaraan jender juga menjadi landasan untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Spesialis Program Gender UNFPA Indonesia Risya Kori, dalam sebuah konferensi pers untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, Jakarta, Jumat.

Risya mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, penting untuk diupayakan untuk memenuhi hak asasinya sebagai manusia dan mewujudkan kesetaraan jender sehingga perempuan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Namun sayangnya, Risya menggarisbawahi adanya praktik-praktik kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik lain yang membahayakan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual perempuan di dalam kehidupan masyarakat.

Risya menyebutkan bahwa berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun secara seksual.

Data SPHPN 2021 juga menunjukkan bahwa 55 persen perempuan usia 15-49 tahun mengatakan anaknya mengalami Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Sementara data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan bahwa 1 di antara 9 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

"Kita tahu ketika seorang anak dikawinkan di usia sangat muda, secara kesehatan reproduksi itu belum siap. Kemudian, secara sosial ekonomi itu juga sangat berpengaruh," kata Risya.

Dia menilai bahwa jika seorang anak perempuan disunat, lalu dikawinkan pada usia yang sangat muda, mereka akan sangat rentan mengalami kekerasan berbasis jender dan juga rentan terhadap risiko-risiko kesehatan reproduksi mereka di masa mendatang.

"Bagaimana mereka akan mencapai pendidikan yang memadai kalau mereka sudah dikawinkan di usia sangat muda? Kemudian ke mana mereka akan mencari pekerjaan?," kata dia lebih lanjut.

Oleh karena itu, Risya menekankan bahwa upaya penghapusan tindak kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik berbahaya lain yang masih kerap terjadi di Indonesia ini perlu dilakukan guna memenuhi hak asasi perempuan dan juga memenuhi hak perempuan dalam memperoleh kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

Dengan terpenuhinya hak perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, maka kesetaraan jender akan dapat diwujudkan dan hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia, serta mendukung upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: BKKBN bersama UNFPA bangun sinergi penanganan stunting
Baca juga: BKKBN Riau-UNFPA PBB peringati hari kependudukan dunia di Pekanbaru 
Baca juga: UNFPA: Cegah perkawinan anak lebih efektif dengan libatkan tokoh agama
 

Pewarta: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Legislator minta DKI tambah sekolah di tiap kelurahan di Koja******

Legislator minta DKI tambah sekolah di tiap kelurahan di Koja
Arsip foto - Peserta didik Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 4 Jakarta berlatih membatik di Koja, Jakarta Utara, Jumat (17/9/2022). ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah sekolah di setiap kelurahan di kawasan Koja, Jakarta Utara, demi pemerataan pendidikan.

"Warga Koja, Jakarta Utara, meminta penambahan sekolah jenjang SD hingga SMA yang idealnya terdapat satu sekolah di satu wilayah kelurahan," kata Suhud kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Hal itu diketahui Suhud ketika warga Koja menyampaikan aspirasi dalam reses yang dilaksanakan pada Januari 2024. Keluhan warga yakni ada anak didik SD harus sekolah dengan jarak yang jauh dari rumah mereka.

Selain itu, akibat kurangnya jumlah sekolah, warga kurang mampu harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. “Ada sekolah negeri, tapi lokasi jauh sehingga sebagian sekolah di swasta,” katanya.

Baca juga: SMAN 110 Koja masuk kandidat Lomba Sekolah Sehat Nasional

Karena itu, Suhud meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat perencanaan pembangunan sekolah tingkat SD SMP dan SMA Negeri, khususnya di wilayah Jakarta Utara, pada 2025.

Selain itu, Suhud mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pendataan pada gedung sekolah yang sudah layak untuk segera direvitalisasi.

“Banyak kondisi bangunan sekolah yang perlu diperhatikan, karena sudah banyak sekolah di Jakarta yang usia bangunan sudah tua," katanya.

Berdasarkan data pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tercatat sebanyak 217 sekolah terdiri dari 53 negeri dan 164 swasta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada 2024.

Baca juga: SMAN 13 Jakarta membuat kebun di atap masjid sekolah

Sebelumnya, "Publikasi Pademangan Dalam Angka 2023" dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara menyebutkan Kelurahan Ancol belum memiliki SMA Negeri sederajat (SMK dan MA).

Statistisi Ahli Pertama BPS Kota Jakarta Utara Ulul Azmi Afrizal Rizqi di Jakarta Utara, Selasa, membenarkan data statistik dalam publikasi tersebut.

"Benar, kalau kita membaca publikasi 'Pademangan Dalam Angka 2023', Ancol belum memiliki SMA Negeri atau sederajat," kata Ulul Azmi dalam sesi wawancara di Kantor BPS Jakarta Utara di Koja.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jagoan88

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
cara pinjam di home credit
slot gacor luar negeri
danafix bangkrut
131 slot
cara pinjam uang di kredivo tanpa npwp
sering wd
slot4d
situs ug terbaru
rtp 77neko
Daftar isi semua bab
Bab 1 voucher pegipegi
Bab 2 depo 25 bonus 25 to 5x
Bab 3 pola slot gacor gates of olympus
Bab 4 situs resmi slot online
Bab 5 link slot indonesia
Bab 6 aplikasi belanja yang bisa kredit
Bab 7 cara pinjam pulsa digi
Bab 8 paito vietnam
Bab 9 totobarong
Bab 10 789 slot
Bab 11 lenterapoker
Bab 12 skywind slot demo
Bab 13 4 angka jitu sgp malam ini
Bab 14 pentaslot
Bab 15 coloksgp
Bab 16 mataharibet88
Bab 17 poker slot online
Bab 18 situs slot amanah
Bab 19 slot gacor untuk malam ini
Bab 20 new member slot 100 di awal
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9490bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Jin Ke Ru Giok

beli hp dengan kredivo
BPS mencatat orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri atau wisatawan nasional (wisnas) mencapai 7,51 juta perjalanan sepanjang 2023.
BPS mencatat orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri atau wisatawan nasional (wisnas) mencapai 7,51 juta perjalanan sepanjang 2023. Ilustrasi. (CNN Indonesia/M. Arby Rahmat Putratama H.).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri atauwisatawannasional (wisnas) mencapai 7,51 juta perjalanan sepanjang 2023.

Dari jumlah tersebut, wisnas paling banyak bepergian ke Malaysia atau sebesar 27,98 persen.

"Terjadi perubahan dibandingkan 2022, yang paling banyak berkunjung ke Arab Saudi," katanya dalam konferensi pers, (2/1).

Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Indonesia mencapai 11,67 juta kunjungan sepanjang 2023. Kunjungan wisman tertinggi terjadi pada Desember. Sementara kunjungan terendah terjadi di Februari.

Namun, jumlah kunjungan wisman ini masih lebih rendah dibanding dengan total kunjungan sebelum pandemi covid-19 di mana pada 2019 total kunjungan wisman mencapai 16,11 juta kunjungan.

"Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 maupun 2022, maka kinerja kunjungan wisman 202 sangat baik," katanya.

Berdasarkan asal negara, wisman terbanyak datang dari Malaysia sebesar 18,4 persen atau 211 ribu kunjungan, dan disusul dari Singapura sebesar 16,4 persen atau sebanyak 187 ribu kunjungan.

Kemudian dari Australia sebesar 11,9 persen atau sebanyak 135,9 ribu kunjungan, dan dari Tiongkok 6 persen atau sebanyak 75,5 ribu kunjungan, serta dari Timor Leste sebesar 5 persen atau sebanyak 65,5 ribu kunjungan.

[Gambas:Video CNN]



(fby/sfr)

Ningbei Su Qinghe

bro 138 slot
Presiden Jokowi hadiri Muktamar XX IMM di Palembang
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Abdul Musawir Yahya (kelima kanan) disaksikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan), Menko PMK Muhadjir Effendy (ketiga kanan), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kelima kiri), Menpora Dito Ariotedjo (ketiga kiri), Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (keempat kanan), PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni (keempat kiri), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni (kiri) usai membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/3/2024). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU/aa.
Hari ini saya ada tujuh kegiatan di IKN, Kalimantan Timur dan baru sampe di Palembang ini pukul 17:30 WIB. Mengapa saya capek-capek datang ke sini? Karena IMM adalah organisasi yang sangat penting
Palembang (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat.

Jokowi saat membuka kegiatan mengatakan dirinya sengaja hadir dalam kegiatan Muktamar XX, sebab IMM merupakan organisasi yang sangat penting.

“Hari ini saya ada tujuh kegiatan di IKN, Kalimantan Timur dan baru sampe di Palembang ini pukul 17:30 WIB. Mengapa saya capek-capek datang ke sini? Karena IMM adalah organisasi yang sangat penting,” katanya.

Ia mengapresiasi peran aktif seluruh kader IMM dalam menjalankan agenda kebangsaan. Termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang pemilihnya 56 persen atau 113 juta orang itu generasi milenial dan Z.

Baca juga: Abdul Musawir Yahya terpilih sebagai Ketua Umum DPP IMM 2021-2023

“Jadi menurut saya anak muda Indonesia tidak apatis terhadap politik justru generasi muda punya kemauan besar untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” kata Jokowi.

Seusai memberikan kata sambutan Presiden Jokowi memanggil salah satu kader IMM untuk membacakan Pancasila. Setelah membacakan Pancasila, kader IMM itu diberikan Jokowi satu unit sepeda.

Sementara itu, Ketua DPP IMM Abdul Musawir Yahya mengatakan kegiatan Muktamar XX diharapkan dapat menghasilkan ide-ide konstruktif untuk membangun negara yang maju.

Muktamar ini bertema "Bersatu Menuju Indonesia". Tema ini dihadirkan sebagai semangat untuk terus memperkuat kontribusi IMM nusa dan bangsa,” kata dia.

Baca juga: Muktamar IMM agenda nasional pertama di Kendari sejak jadi zona hijau
Baca juga: IMM Sesalkan Kelompok Tua
 

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Segera menjadi dewa

888vipbet
Negara G20 perkuat kerja sama atasi tantangan perekonomian global
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak/aa.
berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan
Jakarta (ANTARA) - Negara-Negara Kelompok 20 (G20) sepakat secara konsisten memperkuat semangat multilateralisme melalui kerja sama untuk mengatasi tantangan perekonomian global. "Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat. Kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, khususnya di negara berkembang. Hal itu mengemuka dalam pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil, yang berlangsung pada 28-29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. Pada forum tersebut, Perry mengatakan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal telah membawa kinerja perekonomian Indonesia menjadi yang terbaik di antara negara berkembang. Ia juga menyoroti koordinasi kebijakan fiskal-makroprudensial yang telah dilakukan. Pada saat kebijakan fiskal memberikan prioritas insentif pada sektor tertentu, kebijakan makroprudensial melengkapi dengan turut memberikan insentif likuiditas yang dialokasikan kepada bank yang memberikan pinjaman ke sektor-sektor tersebut sehingga turut mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, Perry juga menyoroti tiga tren digitalisasi di sektor keuangan, yaitu digitalisasi di sistem pembayaran dan digitalisasi di perbankan juga industri keuangan, serta digitalisasi melalui konektivitas cross-border payments. Dari tren tersebut, ia menuturkan lima peran pembuat kebijakan di G20, yakni, rethink and reviewkonsolidasi industri perbankan dan pembayaran, baik dari sisi transaksi, interkoneksi, kapasitas, manajemen risiko, dan teknologi informasi; serta memperkuat regulasi dan supervisi, termasuk manajemen risiko dan keamanan siber. Selanjutnya, regulasi kepemilikan dan privasi data, baik data publik, data kontraktual, maupun data pribadi; serta cross-border governance, baik dari sisi teknis, regulasi dan supervisi, nilai tukar dan capital flows. Kemudian, literasi keuangan dan edukasi, antara lain perlindungan konsumen dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pertemuan pertama FMCBG di bawah Presidensi Brasil membahas berbagai agenda penting yang dipayungi oleh tema utama presidensi, “Building a Just World and a Sustainable Planet", yaitu peran kebijakan ekonomi dalam mengatasi ketidaksetaraan (inequalities), perkembangan perekonomian global, sektor keuangan dan kebijakan perpajakan internasional untuk abad ke-21, serta global debt dan pembangunan berkelanjutan. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat bahwa perekonomian global berubah secara cepat, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian. Selain itu, ketegangan geopolitik yang semakin meluas berisiko meningkatkan ancaman perekonomian kedepan. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional. Dalam pembahasan terkait agenda sektor keuangan, para gubernur bank sentral sepakat bahwa penting untuk memanfaatkan potensi teknologi digital, termasuk aset kripto, Central Bank Digital Currencies, dan cross-border payments, namun tetap mengedepankan regulasi untuk mengantisipasi risiko yang melekat. Pertemuan perdana untuk tingkat menteri keuangan dan gubernur itu dihadiri oleh seluruh anggota G20, termasuk African Union yang telah menjadi anggota tetap G20, negara undangan (Angola, Mesir, Nigeria, Norwegia, Portugal, Spanyol, Singapura, Swiss, dan Uni Emirat Arab), serta sejumlah organisasi internasional.

Baca juga: BI berkomitmen perkuat posisi Indonesia di kancah internasional
Baca juga: G20 sepakat pererat koordinasi atasi tantangan ekonomi global
Baca juga: BI kembangkan sistem pengawasan transaksi berbasis kecerdasan buatan

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Keabadian

pasti maxwin selalu
Kemenkumham: Kekayaan intelektual dapat perhatian penuh berbagai K/L
Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Kemenkumham RI Sri Lastami (tengah) dalam Pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation - Intellectual Property Rights’ Experts Group (APEC-IPEG) ke-58 di Lima, Peru, Rabu (28/02/2024). ANTARA/HO-DJKI Kemenkumham
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mengungkapkan kekayaan intelektual mendapat perhatian penuh dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) multi-sektoral di Indonesia.

Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Kemenkumham RI Sri Lastami mengatakan berbagai K/L sesuai kewenangan-nya bersama-sama bergerak membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual untuk membantu proses komersialisasi.

"Untuk perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual yang efektif, kami telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari beberapa lembaga penegak hukum," ujar Lastami dalam Pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation - Intellectual Property Rights’ Experts Group(APEC-IPEG) ke-58 di Lima, Peru, seperti dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lastami menjelaskan, satgas tersebut juga merupakan forum diskusi untuk mempercepat penyelesaian kasus kekayaan intelektual. Dengan demikian, hal tersebut sejalan pula dengan pengembangan strategis IPEG, yaitu Rencana Aksi Aotearoa.

Selanjutnya, ia pun membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang Desain Industri (RUU) yang akan meningkatkan efektivitas penerapan sistem desain industri, memperkuat UU Desain Industri, dan menyelaraskan regulasi dengan perkembangan internasional di bidang desain industri.

"Diharapkan melalui revisi UU ini akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi kreasi dan inovasi di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem kekayaan intelektual," ucap dia.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan perkembangan terkini terkait kebijakan pelindungan indikasi geografis (IG) di Indonesia serta strategi Indonesia mendukung usaha kecil dan menengah dalam pertemuan itu.

Dengan menetapkan tahun 2024 sebagai Tahun IG, Lastami menuturkan IG akan dirancang untuk mendapat perhatian khusus dari DJKI dan pemangku kepentingan terkait.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Baca juga: Pembayaran royalti penulis penting lindungi hak kekayaan intelektual

"DJKI juga telah menyusun kebijakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dalam rangka menyukseskan Tahun IG," kata Lastami menambahkan.

Pertemuan APEC-IPEG dilakukan rutin di tingkat Asia Pasifik dan dihadiri oleh negara-negara anggota APEC, termasuk Indonesia. Adapun Pertemuan APEC-IPEG ke-58 digelar pada 25 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024.

Tahun ini Peru menjadi tuan rumah untuk pertemuan seluruh komite, kelompok kerja (working group), forum, dan sub-forum APEC, termasuk IPEG. Tujuan APEC yaitu meningkatkan kesejahteraan kawasan Asia-Pasifik melalui implementasi Visi APEC Putrajaya 2020-2040 yang mengidentifikasi tiga pilar.

Ketiga pilar dimaksud, yakni perdagangan dan investasi, inovasi dan digitalisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif.

Pertemuan APEC-IPEG kali ini diawali dengan IPEG Workshop: IP Financing Dialogue with Industry Partners yang menampilkan pembicara dari Japan Patent Office(JPO) danInternational Trademark Association(INTA). Kedua pembicara menyampaikan strategi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing dalam menjalankan program terkait pembiayaan kekayaan intelektual.

Seluruh anggota APEC yang hadir pun menyampaikan usaha yang telah dilakukan guna perbaikan layanan kekayaan intelektual, serta kontribusi mereka dalam menyukseskan prioritas dan rencana kerja APEC.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir kembali sebagai istri militer

slot88 resmi
Kepala kebijakan luar negeri UE mengaku ngeri atas serangan Israel
Arsip - Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa yang juga Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell menyampaikan pandangan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama Uni Eropa di Jakarta, Kamis (13/7/2023). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz/aa.)
Athena (ANTARA) - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell pada Kamis mengatakan dirinya merasa "ngeri" atas berita tentang serangan Israel terhadap kerumunan warga yang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza.

"Saya merasa ngeri dengan berita tentang pembantaian lagi warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan," katanya di X.

"Kematian ini benar-benar tidak bisa diterima."

Sembari menekankan bahwa merampas bantuan pangan bagi masyarakat merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, Borrell mengatakan bahwa "akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza harus diberikan."

Pernyataan Borrell tersebut muncul setelah pasukan Israel menembaki kerumunan warga Palestina pada Kamis pagi saat mereka menunggu bantuan kemanusiaan di Kota Gaza, menewaskan sedikitnya 112 orang dan melukai 760 warga lainnya, menurut Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza.

Israel meluncurkan serangan militer mematikan ke Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Tel Aviv telah menewaskan hampir 1.200 orang.

Sedikitnya 30.035 warga Palestina sejak saat itu telah tewas dan lebih dari 70.457 orang lainnya luka-luka di tengah kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan bahan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan di Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya warga di Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Uni Eropa minta Israel hentikan serangan ke Rafah
Baca juga: Borrell desak Israel tidak melakukan serangan darat ke Rafah
Baca juga: Uni Eropa: Israel tak bisa halangi Palestina tentukan nasib sendiri

Penerjemah: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

e slot
Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa kreator kreator tidak akan terimbas Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, meluruskan bahwa aturan itu hanya berefek pada perusahaan pers dan platform digital agar keduanya memiliki posisi yang setara dalam hal mengatur kerja sama.

"Konten kreator kan tidak bekerja untuk perusahaan pers. Jadi, dia tidak terdampak oleh Perpres ini. Dia bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, dan Presiden sudah menegaskan hal itu, jangan khawatir konten kreator, kira2 begitu kata Presiden," kata Usman.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

Dalam Perpres Publisher Rights, menurut Usman sudah dijelaskan ruang lingkup di mana aturan ini berlaku.

Pihak-pihak yang terdampak Perpres Publisher Rights telah dijelaskan di dalam BAB I tentang Ketentuan Umum. Pada Pasal I tidak disebutkan sama sekali mengenai kreator konten.

Pasal tersebut justru memuat pengertian dari perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Perusahaan pers dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Sementara platform digital dijelaskan sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan layanan platform digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Secara lebih rinci dalam pasal 6 ditegaskan bahwa aturan itu hanya dapat berlaku bagi perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

"Jadi, jelas Perpres ini tidak menyasar kreator kreator maupun konten yang diproduksi oleh kreator konten tersebut. Tidak berdampak pada mereka. Jadi, mereka tidak masuk dalam ruang lingkup Perpres ini," kata Usman.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024