erek erek 55 2d

Mahkota Keheningan

Jokowi Ajak Pengusaha Singapura Investasi di Indonesia******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para pengusaha Singapura tak perlu khawatir berinvestasi di Indonesia. Termasuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri agenda Ecosperity Week 2023 bertema 'Breakthroughs for Net Zero' yang diselenggarakan oleh Temasek Holding pada 6-8 Juni 2023 di Singapura.

Agenda ini bertujuan untuk mempertemukan para pemimpin bisnis global, pemangku kebijakan, investor, dan masyarakat sipil dari berbagai sektor industri. Fokus kegiatan pada fast-tracking decarbonisation, merealisasikan net-zero cities, dan financing Asia's net-zero transition.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa Nusantara sebagai kota pintar berkelas dunia akan mengedepankan sisi lingkungan hidup. Melalui konsep kota hijau dengan 65 persen adalah hutan.

Nantinya, Nusantara merupakan kota netral karbon pertama di Indonesia, dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkelas dunia. "Ini akan menjadi kota yang nyaman, untuk dihuni dan untuk bisnis," tambahnya.

"Saat ini pembangunan Nusantara sedang dalam pengerjaan, infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP, akan selesai tahun depan dengan menggunakan anggaran negara (APBN)," kata Presiden.

Dalam acara ini, Jokowi hadir bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono. Dalam kesempatan ini, Bambang mengatakan, Nusantara mempunyai dua mesin untuk saling bekerja sama.

Pertama APBN untuk membangun fasilitas dan infrastruktur dasar dengan target akan pengerjaan hingga 2024. Kedua adalah investor domestik. Menurutnya sektor UMKM dapat terlibat dalam membangun Nusantara.

"OIKN tidak hanya menyasar Investor besar, namun juga UMKM. Kita akan mengundang banyak investor bisnis untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota ini," kata Bambang.

Hingga akhir tahun OIKN mempunyai beberapa komitmen dengan investor internasional dalam membangun Nusantara. Setidaknya ada lima negara yang sedang dalam proses kesepakatan.

"Antara lain Korea Selatan, lalu Jepang, China, Jerman, dan juga UAE (Uni Emirat Arab)," ujar Bambang.

Agenda kerja sama saat ini yang dilakukan OIKN dengan berbagai institusi yakni, dalam membuat blue print dan masterplan untuk Nusantara. Hal lain adalah dalam mengampanyekan proses dan perwujudan SDGs.

Khususnya untuk investor, Nusantara akan menjadi kota yang secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan komitmennya dalam bidang Environment, Social, and Governance (ESG).

Presiden juga menjelaskan bahwa sektor swasta yang sudah masuk pada tahap awal, akan disiapkan sebesar 300 paket investasi dengan total nilai sebesar 2,6 miliar dolar. Sektor yang dapat dijajaki investor yakni sektor perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya.

Untuk itu, Presiden menghimbau kepada para peserta untuk tidak kuatir terhadap jumlah minimal populasi, Indonesia mempunyai populasi terbesar keempat di dunia.

Ia juga menjelaskan terkait insentif yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Investor Nusantara, utamanya insentif fiskal seperti tax holiday, non-collective value-added tax, super deduction tax, dan bea impor.

Diketahui bahwa terdapat tiga hal yang menjadi fokus investor. Pertama, terkait jumlah warga yang menghuni, dimana setidaknya di tahun 2024 Nusantara akan dihuni oleh 200 ribu orang.

Kedua, terkait akses dan konektivitas, di tahun 2024 akan ada jalan tol yang menghubungkan Balikpapan-Nusantara dengan rentang waktu 40-50 menit saja. Ketiga, terkait stimulus insentif.

Menurut Kepala OIKN, Ibu Kota Nusantara sangat menjanjikan dan akan berkelanjutan. Pertama memiliki hukum yang sangat kuat, sebuah dasar legalitas untuk melanjutkan dan menggaransi keberlanjutan proyek ini pembangunan Nusantara.

"Kedua kami menyediakan beberapa insentif, yang melebihi insentif rata-rata yang kami miliki di Indonesia," kata Bambang.

Ia menyebutkan, pada umumnya tax holiday sebesar 100 miliar rupiah, namun di Nusantara cukup dengan 10 miliar rupiah saja untuk mendapatkan 20 atau 30 tahun tax holiday. Selain itu rate of return akan mendapat lebih dari biasanya (lebih dari 11-13 persen)

"Dalam hal daya tarik investasi tersebut, saya percaya, ini sangat menarik berdasarkan karakter pada bisnis Anda untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara di Indonesia," ungkap Kepala OIKN.

Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi energi hijau dan industri hijau. Untuk itu yang dibangun pertama kali di Nusantara adalah pusat pembibitan/persemaian, di antaranya Rumpin dengan kapasitas produksi sebesar 16 juta bibit per tahun, dan Mentawir sebesar 15 juta produksi bibit per tahun.

"Indonesia benar-benar berkomitmen dalam transisi energi, kami punya potensi yang besar," ujar Presiden Jokowi.

"Kita akan menjadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menerapkan sebagai Carbon Neutral City di tahun 2045," imbuh Kepala OIKN.

Nusantara akan memiliki pembangkit listrik tenaga uap dan gas (PLTGU) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dalam menyokong energi ramah lingkungan.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Nusantara tidak akan merusak alam/deforestasi, namun justru melakukan reforestasi. Kota Nusantara akan menjadi eco-tourism, bahkan kota yang sangat atraktif, bukan sekedar kota, tapi kota yang memiliki jiwa dan daya tarik bagi semua warga, bahkan warga global.

Dalam kesempatan kesertaan OIKN di acara Ecosperity Week 2023 yang digagas oleh Temasek Holding di Marina Bay Sand Singapore ini, Direktur Investasi dan kemudahan Berusaha OIKN Indra Yuwana menyampaikan apresiasi bagi BNI'46 yang memberikan dukungan bagi OIKN.

"Dengan adanya booth IKN yang estetik di acara ini menjadi sarana penyampaian informasi investasi yang sangat efektif. Terlebih lagi banyaknya perusahaan yang mengunjungi booth OIKN menunjukkan besarnya minat para investor terhadap investasi di IKN," ujar Indra.

Zhanye Panjang

Syarat Terbaru Naik Pesawat Mulai 12 Juni 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan ketentuan terbaru untuk naik pesawat terbang per 12 Juni 2023.

Hal itu tertuang Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

Terkait hal itu, VP Corporate Communications AP II Cin Asmoro memastikan 20 bandara yang dikelola perusahaan akan mematuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan SE 16/2023, penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Kemudian, penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat. Penumpang pesawat dianjurkan tetap memakai masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19.

Sementara, bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan covid-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut.

"Sesuai SE Nomor 16/2023, penumpang pesawat dianjurkan membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T******

Bos jalan tolJusuf Hamka mengatakan sebenarnyautang pemerintah kepadanya bukan Rp800 miliar, melainkan Rp1,25 triliun jika merujuk hitungan Mahkamah Agung(MA).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), di Bank Yakin Makmur alias Yama, sebesar Rp78 miliar dan Rp79 miliar.

Namun, ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Apes, uang deposito Jusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Tapi saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yangfair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," imbuhnya.

Jusuf bersyukur pemerintah mengakui adanya utang Rp179 miliar tersebut. Kendati demikian, ia ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam dua minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu. Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," ungkapnya.

Jusuf juga kecewa dengan sikap Menkeu Sri Mulyani yang irit bicara soal utang Rp800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama. Bos CMNP itu mengaku sudah pernah bertemu dengan sang Bendahara Negara. Ia bahkan telah menyampaikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut.

"Padahal sudah pernah ketemu, sudah saya kasih berkasnya. Selalu bilang gitu, belum dipelajari, ngelesnya begitu mulu. Pusing saya," tutup Jusuf.

Sementara itu, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Kendati, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," tuturnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

Pengembalian Terkendala, Dana Nasabah Koperasi Rp26 T Baru Balik Rp3 T******

Pembayaran dana nasabahdelapan koperasisimpan pinjam hingga kini masih terkendala.

Koperasi Bermasalah itu adalah; KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah mereka Rp26 triliun.

"Dapat kami sampaikan dari total tagihan Rp 26 triliun, ini baru terbayar Rp 3,4 triliun. Ini terkendala pada penjualan aset, masalah pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan," ujarnya seperti dikutip dari detik.com, Kamis (8/6).

Teten menambahkan kedelapan anggota koperasi telah menempuh jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sayangnya keputusan PKPU disebutnya kurang berjalan dengan baik.

"Tapi keputusan PKPU kan kurang berjalan dengan baik. Banyak aset koperasi ini yang sudah tidak dimiliki oleh koperasi. Ada penggelapan oleh pengurusnya, digunakan kepentingan pribadi, diinvestasikan untuk perusahaannya sendiri atau pengurusnya. Karena ini wilayah hukum, target ini dikoordinasikan dengan Menkopolhukam," bebernya.

Kini pemerintah telah mengambil beberapa langkah jangka pendek, menengah dan panjang dalam penyelesaian koperasi bermasalah. Untuk solusi jangka pendek, pemerintah telah membentuk satuan tugas, dilanjutkan tim pendampingan dan pemantauan.

Kemenkop UKM juga memperkuat sistem pengawasan usaha simpan pinjam, serta menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi tentang usaha simpan pinjam dan koperasi berbasis risiko. Sementara solusi jangka menengah misalnya mulai mengimplementasi surat edaran MK yang mengatur pengajuan kepailitan kepada koperasi, yang hanya boleh dilakukan Kemenkop UKM.

"Selama ini PKPU atau kepailitan itu hanya dilakukan oleh beberapa anggota, sehingga merugikan sebagian anggota," tuturnya.

Solusi jangka panjang, Kemenkop UKM menyiapkan ekosistem usaha simpan pinjam koperasi. Teten juga menyinggung adanya peran pengawas eksternal pada koperasi simpan pinjam, bukan hanya dari pengawas internal.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Tianqi

Aksi Bersih di Pantai Tirang, Pelindo Kumpulkan 1,7 Ton Sampah******

Pelindo Group berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan masyarakat membersihkan sampah seberat 1.758 kg di Pantai Tirang pada Sabtu (10/6). Jumlah itu terdiri dari 416 kg sampah organik, dan 1.342 kg sampah anorganik.

Lingkungan perairan laut diakui lekat dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha jasa kepelabuhanan. Adapun aksi bersih pantai Pelindo Group juga bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mengambil tema Solusi untuk Polusi Plastik.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra mengatakan, aksi bersih pantai itu menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sekaligus sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terkait kesadaran untuk membuang sampah.

(Foto: Arsip Pelindo)

Widyaswendra menambahkan, selain aksi di mangrove dan pantai, perusahaan juga akan melakukan rehabilitasi terumbu karang dan penanaman sejumlah pohon.

"Kami telah memiliki rencana kerja jangka panjang untuk turut menjaga kelestarian lingkungan, jadi tidak hanya selesai pada kegiatan ini saja namun masih ada program-program lainnya," katanya.

Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin menyatakan menyambut baik aksi Pelindo Group. Menurutnya, dibutuhkan komitmen bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, di mana kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat.

Iswar menjelaskan, sebagai salah satu pantai wisata yang tersisa di Semarang, Pantai Tirang kerap menjadi destinasi bagi warga lokal. Diharapkan, kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menguat, sehingga Pantai Tirang tetap nyaman dikunjungi.

"Pemerintah memfasilitasi dan memberikan dukungan, namun yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah terutama yang berbahan plastik," ujar Iswar.

Dalam kesempatan yang sama, Pelindo Group melalui program Pelindo Peduli menyerahkan bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berupa peralatan pendukung pengelolaan sampah seperti tempat sampah dan timbangan sampah. Widyaswendra menyebut, Pelindo Peduli adalah program yang berkesinambungan.

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Kemenhub soal Lion Air Delay: Teguran dan Sanksi Sudah Diberikan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim sudah sering kali memberikan teguran dan sanksi kepada maskapai penerbangan PT Lion Mentari Airlines alias Lion Air. 

Klaim itu merespons Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menumpahkan kritiknya kepada Lion Air yang sering terlambat alias delay.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan semua penerbangan yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan on time performance tentu menjadi perhatian Kemenhub.

Meski begitu, Adita menyebut Kemenhub tidak serta merta menunggu aduan, tapi ikut jemput bola.

"Termasuk jika ada keluhan di medsos (media sosial) atau pemberitaan. Tapi tentu harus diinvestigasi dulu," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengkritik penerbangan PT Lion Mentari Airlines alias Lion Air yang sering terlambat.

Kritik itu ia sampaikan melalui akun Twitter pribadi, @Abe_Mukti. Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya.

Lihat Juga : Jokowi Tawarkan 300 Paket Investasi IKN Rp38 T di Singapura

Ia menilai pihak maskapai berbuat demikian karena merasa hampir tidak ada penerbangan lain yang bisa melayani seperti Lion Group. Abdul pun melihat perusahaan seolah 'jadi pemilik' bandara.

"Padahal Bandara itu milik negara. Ke mana perginya Garuda, penerbangan milik negara itu. Atau, jangan-jangan negara sudah menjadi 'milik' Lion Group?" imbuhnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya meminta tanggapan ke Lion Air melalui Corporate Communication Strategic Danang Mandala Prihantoro. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

[Gambas:Video CNN]