pinjam uang dengan jaminan sertifikat rumah

Peri Giok Piao Ran

Bulog Punya Cadangan Beras 605.924 Ton Untuk Hadapi Ancaman El Nino******

Cadangan beras yang dimiliki Perum Bulog untuk menghadapiEl Nino pada Juli hingga Desember 2023 mencapai 605.924 ton. 

Jumlah cadangan beras tersebut terdiri atas pengadaan dalam negeri mencapai 204.771 ton dan dari luar negeri mencapai 335.182 ton serta penyerapan komersil sebesar 65.970 ton.

Meski demikian, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi tetap meminta Bulog untuk terus menyerap beras dalam negeri. Pasalnya, serapan beras dalam negeri masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 2,4 juta ton.

Arief menuturkan sampai semester pertama 2023 ini, dari 2 juta ton target pengadaan dari luar negeri, baru terealisasi sekitar 500 ribu ton.

"Karena kita optimalkan serapan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bahwa penyaluran bantuan pangan pemerintah berupa beras melalui penugasan Perum Bulog selama tiga bulan terakhir itu dipenuhi dari hasil penyerapan dalam negeri tersebut." terang Arief melalui keterangan resmi, Rabu (5/7). 

Ia mengatakan saat ini pengelolaan cadangan pangan sudah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022.

Lihat Juga : Jokowi Resmikan Bandara Ewer di Asmat Papua Selatan

"Dengan adanya Perpres tersebut, langkah strategis penguatan stok dan cadangan pangan kita bangun dengan menugaskan BUMN di bidang pangan, Perum Bulog, dan ID FOOD untuk mengelola beberapa komoditas pangan pokok strategis yang ditangani pemerintah," ujar Arief.

Untuk mengantisipasi El Nino, ia pun meminta Bulog menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengoptimalkan penyerapan produk petani pada saat panen terutama di wilayah sentra.

Menurutnya, Bulog dengan Modern Rice Miling Plant (MRMP)-nya yang ada di beberapa wilayah sentra produksi padi harus diisi dengan maksimal.

"Begitu pula dengan Corn Dryer dan agar silo-silo tersebut mulai diisi, seperti di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang akan panen raya jagung itu menjadi momentum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan," jelas Arief. 

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Kemenhub Ungkap Tarif LRT Jabodebek Tembus Rp25 Ribu******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan besaran tarif LRT Jabodebek tembus Rp25 ribu.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyebut tarif tersebut diberlakukan untuk perjalanan dengan jarak terjauh. Sementara untuk tarif jarak terpendek sebesar Rp5.000.

"Tarif awal Rp5.000 di rencana awal. Total maksimum, dari ujung ke ujung Rp20 ribu-Rp25 ribu. Karena jaraknya dari Cibubur ke Dukuh Atas sama dari Bekasi beda nih. Jadi, ada yang Rp20 ribu-Rp25 ribu, sampai ke Dukuh Atas ya," ungkap Risal, dikutip dari detikcom, Rabu (5/7).

Padahal, jadwal operasional komersialnya sudah dekat, yakni Agustus 2023 mendatang. Bahkan, LRT Jabodebek bakal diuji coba mulai 12 Juli nanti.

"Sabar, keluar sebentar lagi (izin operasinya). (Kapan?) Minggu depan, deh. Pokoknya kami berupaya izin operasi sudah mulai keluar sepanjang dia lulus uji," tegasnya.

Lihat Juga : Bos PLN Blak-blakan Jurus Transisi Energi Hijau

Untuk sementara, masyarakat bakal dikenakan tarif Rp1 selama masa uji coba mulai 12 Juli hingga 17 Agustus 2023.

Di lain sisi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap LRT Jabodebek bisa mengangkut 500 ribu penumpang per harinya. Dengan begitu, LRT Jabodebek dan KRL akan melayani total 1,7 juta penumpang per hari.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Syarat Berutang Rugikan Negara Penerima, Bahlil Sebut IMF Lintah Darat******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Dana Moneter Internasional (IMF) serupa denganlintah darat. Pasalnya, banyak kebijakan ekonomi yang ditawarkan IMF yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.

Bahlil menyebut rekomendasi yang diberikan lembaga itu kepada negara-negara yang mendapat pinjaman dari mereka justru banyak yang merugikan

"Karena (IMF) kayak lintah darat. Banyak pajak, paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita," katanya Jumat (30/6) lalu.

Salah satu syaratnya menghentikan program bantuan sosial. Bahlil menuding gara-gara syarat itulah daya beli masyarakat Indonesia jatuh.

Karena rekomendasi IMF juga, imbuh Bahlil, bunga kredit perbankan di Indonesia jadi mesin industrialisasi. Hal ini kemudian berimbas pada banyaknya industri di Indonesia yang kolaps.

Di sisi lain Bahlil, mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena telah berhasil membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF.

Lihat Juga : Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs

"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu di zamannya Pak SBY, karena berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF," ucapnya.

Bahlil mengatakan setelah bebas dari jerat utang itu, kini pemerintah tak mau lagi kejadian serupa terjadi lagi. Hal itu diperlukan supaya Indonesia bisa bebas menentukan kebijakannya dalam menyejahterakan rakyat. Salah satunya melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mineral mentah lainnya dengan menggeber hilirasasi.

Baru-baru ini IMF memang meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel cs. Rekomendasi itu disampaikan dalam laporan IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, serta dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Bos Kadin Ramal Bisnis Energi Hijau Cuan Besar di Masa Depan******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai bisnis energi hijau berpeluang cuan besar di masa mendatang. Hal ini lantaran meningkatnya permintaan terhadap produk teknologi yang bisa mendukung terwujudnya net zero emissionpada 2060.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyebut bisnis energi hijau merupakan usaha masa depan yang menjanjikan.

"Makanya, kami mengajak semuanya. Pertama, ikut serta dan mengatakan 'hei ini ada cuannya bos'. Kalau enggak ada cuannya ngapain," kata Arsjad dalam Podcast Money Honey CNNIndonesia.com.

Arsjad menambahkan ada banyak tantangan dalam mewujudkannet zero emission. Tantangan yang dirasakan baik perusahaan besar, menengah, dan kecil akan berbeda. Begitu juga dengan tantangan usaha di berbagai sektor akan berbeda. Maka dari itu, diperlukan peta bagi usaha untuk mendukung tercapainya net zero emission.

Untuk itu, pengusaha membentuk Kadin Net Zero Hub sebagai wadah berdiskusi tentang teknologi untuk mewujudkan ekosistem rendah emisi di Indonesia. Para pembicara di Indonesia nantinya akan dibawa ke tingkat ASEAN. Dengan begitu, Indonesia tidak akan didikte oleh negara lain.

"Negara maju kadang bilang 'lu mesti gini ya'. Entar dulu ya, harus ngerti dong, kita ini beda sama yang di sana. Jadi cara kita, kapan waktunya, prosesnya beda. Enggak bisa setiap negara sama," kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

4 Langkah Kementan Cegah Antraks di Gunungkidul Jadi Wabah******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengantisipasi penyakitantraksdi Gunungkidul, DI Yogyakarta, agar tidak menjadi wabah dan merebak ke daerah lain melalui empat langkah pengendalian. Salah satunya, menyuntik antibiotik pada hewan ternak yang sehat.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin menyebut Gunung Kidul memang daerah endemik antraks. Ketika tidak dilakukan penanganan yang baik, maka kasusnya akan muncul lagi.

"Yang kami lakukan penyuntikan antibiotik pada semua hewan ternak di daerah tertular, lalu dilanjutkan ke daerah terancam di sekelilingnya. Kami lakukan pada 78 (ekor) sapi dan 286 pada kambing dan domba untuk menghindari penularan pada ternak yang sehat," ungkap Nuryani saat konferensi pers, Kamis (6/7).

"Kemudian dekontaminasi dengan desinfektan kuat, dengan formalin, pada lokasi penyembelihan dan penguburan ternak," ungkap Nuryani.

Ia menjelaskan penyakit antraks di Indonesia pertama kali muncul pada 1884 dan masih ada hingga sekarang. Penyakit yang ditularkan dari hewan ini memang tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikendalikan.

Setiap tahun Kementan menyediakan 96 ribu dosis vaksin yang disebarkan ke provinsi, terutama daerah endemik antraks. Selain itu, ada cadangan cadangan 110 ribu dosis vaksin untuk berjaga-jaga penyakit ini menjadi wabah.

Lihat Juga : Mengintip Gaji 27 Atlet yang Diangkat Menpora Jadi PNS

"Kami menyediakan 110 ribu dosis vaksin yang kita gunakan buffer stock di pusat (Kementan) jika terjadi wabah," imbuhnya.

Ia menjelaskan penyakit antraks disebabkan bakteri yang berasal dari hewan herbivora alias pemakan tumbuhan seperti sapi, kambing, domba, kuda, kelinci, babi hingga burung unta. Hewan yang terinfeksi bakal mengalami demam tinggi, kejang, sulit bernafas, rebah kemudian mati.

Nuryani menegaskan hewan-hewan sakit dengan gejala demikian tidak boleh disembelih demi mencegah penyebaran spora.

Pasalnya, spora antraks menyebar ke tanah dan lingkungan, lalu mengendap di sana hingga puluhan tahun. Begitu ada faktor pemicu, spora tersebut kembali aktif menularkan kepada hewan maupun manusia.

"Ternak yang mati atau sakit ini tidak boleh dibedah, harus dibakar atau dikubur untuk mencegah penularan. Ketika dibedah akan terjadi spora, penularan, dan masuk ke dalam tanah dan bertahan sampai puluhan tahun," ungkapnya.

Meski tak bisa hilang, ia menjabarkan beberapa langkah pencegahan antara lain vaksinasi hewan di area endemik, kontrol lalu lintas hewan dari daerah endemik ke daerah bebas antraks hingga tindakan disposal atau pemusnahan hewan yang terinfeksi.

Nuryani menyebut kasus antraks pada hewan di Gunung Kidul merupakan kejadian pertama tahun ini. Ada 12 ekor ternak terinfeksi, terdiri dari 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Kementan mendata kasus antraks di Indonesia ada 10 kasus pada 2022, 8 kasus pada 2021 dan 11 kasus di 2020.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]