paito warna hk angkanet

Makan seluruh dunia

Ganti Bisnis, Tamasia Minta Pengguna Jual Emas Rp800 Ribu per Gram******

PT Tamasia Global Sharia atau Tamasia meminta penggunanya menjual emasdengan harga Rp800 ribu per gram maksimal hingga 15 Februari 2023.

Hal tersebut diketahui berdasarkan cuitan warganet di Twitter dengan nama akun @adrsbg. Dalam cuitannya itu ia melampirkan pengumuman dari Tamasia yang akan mengubah model bisnis mereka.

Berdasarkan pengumuman yang @adrsbg unggah, bisnis Tamasia akan bertransformasi menjadi pembelian logam mulia/tama gold/emas fisik melalui media onlineyang akan sampai di tangan pelanggan setelah pembelian terjadi.

Namun, yang menjadi sorotan adalah karena Tamasia meminta pengguna menjual emas seharga Rp800 ribu per gram berdasarkan harga per 16 Januari 2023. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga jual emas Antam pada periode yang sama, yakni Rp1,042 juta per gram.

[Gambas:Twitter]

"Parah banget @Tamasia_ID sudah gak bisa diakses dari awal tahun, sekarang tiba-tiba maksa buat jual karena mereka ganti bisnis model dan harga jualnya cuman dihargai Rp800 ribu?"tulis @adrsbg seperti dikutip pada Selasa (17/1).

Berdasarkan penelusaran CNNIndonesia.com, situs Tamasia (www.tamasia.co.id) tak bisa diakses.

Tamasia dikabarkan mendaftar izin usaha ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan pada 2019.

Namun, saat dicek pada situs Bappebti per hari ini, hanya terdapat lima perusahaan yang mengantongi izin jual beli emas secara digital. Kelima perusahaan itu adalah PT Indogold Makmur Sejahtera, PT Indonesia Logam Pratama, PT Laku Emas Indonesia, PT Pluang Emas Sejahtera, dan PT Sehati Indonesia Sejahtera.

Tidak ada nama PT Tamasia Global Sharia yang masuk dalam daftar perusahaan pedagang emas digital tersebut.

Redaksi masih berupaya menghubungi manajemen Tamasia untuk meminta tanggapan. Namun, pihak terkait belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Pedang membuktikan langit

PUPR: Banyak Salah Kaprah, Rumah Tahan Gempa Juga Bisa Rusak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan banyak salah kaprah soalrumah tahan gempa. Meski berstatus tahan gempa, rumah tersebut tetap bisa rusak.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menjelaskan dalam Indonesia Property Outlook 2023 bahwa kualitas rumah menjadi salah satu sorotan pemerintah. Hal itu terlihat dari banyak rumah yang terdampak bencana alam gempa bumi.

"Tetapi banyak yang salah kaprah bahwa rumah tahan gempa adalah yang bergeming terhadap gempa, bukan begitu. Rumah tahan gempa mungkin rusak, tetapi penghuni di bawahnya punya waktu untuk meloloskan diri dari reruntuhan," katanya di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, saat ini sudah ada 6 unit rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha) yang selesai dibangun di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, 54 unit terinstal, 50 unit tertutup atap, dan 82 tertangani serta siap proses pembangunannya.

Kini, Direktorat Jenderal Perumahan PUPR mengebut pembangunan tahap dua rumah tahan gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 151 unit rumah dengan teknologi Risha akan dibangun di Desa Cipeujeuh dan Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur di atas lahan 1,9 hektare.

"Kami berharap proses pembangunan Risha ini bisa segera selesai dan masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bisa segera direlokasi," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Senin (16/1).

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

Imbas FTX Runtuh, Genesis Ajukan Perlindungan Kebangkrutan******

Pemberi pinjaman kripto, Genesis Global Capital, berencana untuk mengajukan perlindungan kebangkrutan. Reutersmelaporkan pengajuan kebangkrutantersebut diajukan secepatnya pada minggu ini.

Isu bangkrutnya Genesis telah diperkirakan selama beberapa minggu belakangan.

Kabar ini muncul setelah Genesis menyetop penyaluran dan penebusan pinjaman baru bagi para investor kripto sejak 16 November 2022.

Korban efek domino FTX sebelumnya Genesis antara lain BlockFi dan Core Scientific Inc.

Kedua perusahaan pemberi pinjaman tersebut sudah lebih dulu mengajukan perlindungan kebangkrutan.

[Gambas:Video CNN]

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

PUPR Akan Bangun 444 Km Jalan Baru di 2023******

Kementerian PUPRmenargetkan bisa membangun jalanbaru sepanjang 444 kilometer (km) di seluruh wilayah di Indonesia di 2023.

Supaya target itu bisa tercapai, mereka telah mempersiapkan anggaran Rp26,31 triliun. Anggaran itu termasuk untuk revitalisasi jalan yang sudah ada.

Pada tahun ini Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp125,22 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp49,31 triliun bakal digunakan untuk pembangunan di bidang bina marga mulai dari jalan, jembatan, hingga revitalisasi drainase.

Ia merinci selain Jalan Geumpang-Pameue, jalan baru yang bakal dibangun adalah Lahewa Alulu-Bts Nias (Sumut), Teluk Tapang-Bunga Tanjung (Sumber), Toapejat-Rokot-Sioban-Katiet (Sumber), Teluk Buton-Klarik (Kepri), lingkar Utara Jatigede (jabar), Tepus-Jeruk Wudel II (DIY), dan lingkar Tuban dan lingkar Utara Lamongan (Jatim).

Lalu, Rasau-Jasa-Bts Negara (Kalbar), Siding/Seluas-Sekayan/Entikon (Kalbar), Malinau-Semamu (Kaltara), Singaraja-Mengwtani (Bali), Oenaek-Saenam-Numpo (NTT). GORR (Gorontalo) Bypass Mamminasasta (Sulsel), Kei Besar dan Buru (Maluku).

Kemudian, pembangunan jalan di Sofi-Wayabula II (Malut), Towo Hitam-Oksibil (Papua), Kwatisore-Kp Muri (Papua), Kemiri-Depapre (Papua), PLBN Yetelkun (Papua), dan lingkar Sorong (Papua Barat).

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga bakal meningkatkan kapasitas dan preservasi struktur di sepanjang 3.638,36 km jalan yang sudah ada saat ini.

Sedangkan untuk infrastruktur jembatan, kementerian mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,69 triliun. Dana ini bakal digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 8.255 meter, serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 106.923,98 meter.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada 2023 juga dialokasikan anggaran sebesar Rp25,03 triliun di bidang cipta karya. Dana ini bakal digunakan untuk pengadaan air minum, sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, membangun gedung, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan, hingga sarana olahraga dan pasar.

Selanjutnya anggaran juga dialokasikan sebanyak Rp41,95 triliun untuk bidang sumber daya air, termasuk di proyek IKN. Anggaran bakal digunakan untuk pembangunan bendungan dan danau, irigasi dan rawa, pengadaan tanah, hingga pembangunan embung dan prasarana air baku.

"Jadi di 2023-2024 memang kami fokuskan dioperasikan bangunan yang sudah dibangun, pemeliharaan yang sudah dibangun dan mengoptimalkan mungkin yang belum optimal, dan merehabilitasi yang mungkin sudah perlu diperbaiki," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

DPR Singgung Kekuatan Oligarki dalam Kasus Meikarta******

Anggota Komisi VIDPRAndre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus ApartemenMeikarta di mana konsumen tak kunjung menerima unit sejak 2019.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) tahun 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay4 tahun," ujar Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rabu (18/1).

Andre juga menyinggung PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre pun menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holderterkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Konsumen Apartemen Meikarta mengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cash kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana.

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cash maupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

Sejak gagal terima unit, Aep mengatakan konsumen sudah berusaha meminta penjelasan kepada PT MSU, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Aep menyebut selama ini konsumen hanya dipertemukan dengan sales Meikarta, sedangkan manajemen perusahaan tidak pernah menemui konsumen.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Bos Sriwijaya Air Ungkap Alasan 27 Ahli Waris Belum Dapat Ganti Rugi******

CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul mengungkap ada 27 ahli waris korban kecelakaanSJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar. Alasannya karena proses pengajuan gugatan di AS.

Ardhana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ganti rugi Rp1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditambah Rp250 juta untuk masing-masing ahli waris.

Ia membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi 'preman' yang mempersulit pencairan ganti rugi tersebut. Ardhana menegaskan tidak ada persyaratan ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak mana pun jika ingin ganti rugi cair.

Dengan begitu, ahli waris yang sudah menerima ganti rugi tidak bisa menuntut klaim lanjutan di kemudian hari. Ardhana menegaskan ganti rugi tersebut hanya berlaku satu kali.

Aturan tersebut tidak disepakati oleh 27 ahli waris korban SJ 182. Ia menegaskan mereka yang belum mengambil uang Rp1,5 miliar tersebut karena masih mengajukan gugatan kepada Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Kalau mereka menandatangani persyaratan itu, mereka khawatir gugatan yang di AS gak bisa dipenuhi. Jadi permasalahannya gitu. Mereka ini kenapa pada akhirnya gak mau karena diyakinkan oleh para pengacaranya bahwa kalau melakukan gugatan ke AS akan menerima lebih dari Rp1,25 miliar, bisa Rp5 miliar kali," jelas Ardhana.

Ardhana mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan, sekitar 3 sampai 4 bulan lalu. Pihaknya keberatan jika disebut ada persyaratan yang menyulitkan bagi ahli waris.

"Kami bukan gak ngasih, tapi mereka sendiri yang gak mau. Karena mereka khawatir kalau menandatangani itu kemungkinan gugatan mereka di AS itu akan berdampak," tuturnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan langsung dugaan praktik premanisme ini ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1). Lasarus mendapatkan sejumlah pengaduan dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Ia mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut. Kendati, Menhub tak memprotes tuntutan percepatan pencairan ganti rugi kepada korban yang ditekankan oleh DPR.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 Januari 2021 lalu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]