king999

Dunia abu-abu yang berbeda

SMU Resmikan Institut Perkotaan di Singapura, Fokus Studi Kota******

SINGAPURA– Laju urbanisasi kota-kota di Asia yang sangat pesat membuat para perancang kebijakan kota menghadapi tantangan yang semakin rumit dan mendesak untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan kota dengan ketahanan dan keberlanjutan.

Banyaknya gagasan yang mengalir cepat secara onlinemengakibatkan praktik pembangunan kota yang lama dan baru menjadi saling berdampak dan menimbulkan ketidaknyamanan dengan terjadinya persaingan dalam memperebutkan ruang, sumber daya, dan layanan perkotaan.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Menanggapi megatren yang menekankan kebutuhan kritis untuk memprioritaskan penelitian perkotaan, Singapore Management University (SMU) meresmikan Institut Perkotaan, sebuah lembaga penelitian baru yang didedikasikan untuk penelitian multidisiplin dan interdisiplin mengenai kota-kota di Asia.

Institut Perkotaan SMU akan melihat lebih dari sekadar pengembangan infrastruktur, dan akan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dari urbanisasi, serta keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kota.

Institut Perkotaan SMU diresmikan oleh Menteri Senior Negara Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Nasional, Sim Ann belum lama ini. Dia mengucapkan selamat kepada SMU atas peluncuran Institut Perkotaan yang didedikasikan untuk menjawab tantangan-tantangan yang terus berkembang dalam hal urbanisasi dan perencanaan kota di Asia.

Menurutnya, meskipun Singapura telah mengatasi beberapa masalah tersebut, tantangan terus berkembang karena semakin banyaknya tekanan yang terjadi di perkotaan. Oleh karena itu, penting bagi suatu kota untuk belajar dari kota-kota lainnya, dan mengeksplorasi solusi kolaboratif untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Pada masa-masa awal kemerdekaan kami, Singapura mengalami tantangan perkotaan yang akut kepadatan penduduk, permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, banjir, dan kekurangan air. Tantangan-tantangan ini masih menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia, bahkan hingga saat ini. Solusi perkotaan yang dikembangkan oleh Singapura sangat menarik bagi kota-kota ini, bahkan ketika kami belajar dan mengadaptasi ide-ide bagus dari negara lain,” ujar Sim dalam keterangan tertulis.

“Institut Perkotaan SMU akan memainkan peran penting dalam mempromosikan pertukaran pengalaman dan penelitian antara Singapura dan negara-negara tetangga kami di Asia, serta membantu para pembuat kebijakan dan praktisi untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi semua,”imbuhnya.

Dipimpin oleh Associate Professor bidang Geografi SMU, Orlando Woods, yang juga menjabat sebagai Dekan Pembantu (Program Penelitian dan Pascasarjana) pada College of Integrative Studies di universitas tersebut, Institut Perkotaan SMU merupakan lembaga penelitian pertama di Asia Tenggara yang bertujuan membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh kota-kota di Asia.

Institut Perkotaan SMU akan membahas pengalaman indrawi, sosial-budaya dan ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan kota, ketidaksetaraan yang timbul dari akumulasi kekayaan, dan bagaimana infrastruktur dalam bentuk bangunan, kebijakan dan peraturan dapat membatasi atau meningkatkan pertumbuhan kota. Institut ini akan memainkan peran sebagai penghubung antara para akademisi, pembuat kebijakan, komunitas dan industri untuk saling berhubungan dan terlibat satu sama lain.

Ketua SMU, Piyush Gupta, mengatakan kota-kota menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pergeseran demografis akibat migrasi hingga meningkatnya permintaan akan akses pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, perpaduan antara praktik pembangunan kota yang lama dan baru juga menambah kerumitan.

“Mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, Institut Perkotaan SMU akan membangun misi universitas untuk mempromosikan penelitian terapan yang mengatasi masalah-masalah sosial dengan menciptakan pusat bagi para perencana kota, perancang, ekonom, ilmuwan sosial, dan pembuat kebijakan untuk berkumpul dan mengeksplorasi berbagai solusi secara kolaboratif. Gejolak yang terjadi baru-baru ini yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan pergeseran geopolitik semakin meningkatkan urgensi dari penelitian yang akan dilakukan dalam kerangka ini,”ujarnya.

Presiden SMU, Profesor Lily Kong, mengatakan pendirian institut ini sebagai entitas setingkat universitas menandakan niat kuat kami untuk melampaui batas-batas disiplin ilmu tunggal dan menempa penelitian kolaboratif multi dan interdisipliner.

“Investasi kami dalam mendirikan Institut Perkotaan SMU tidaklah berlebihan. Ini adalah upaya melakukan riset yang mendalam dan teliti untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kota. Namun lebih dari itu, pendirian UI merupakan upaya untuk meletakkan fondasi bagi pembangunan kota-kota yang layak huni, tangguh, dan inklusif di Asia. Seiring dengan pertumbuhan kota-kota di Asia yang sangat cepat, potensi transformatif UI menjadi semakin nyata,” ujarnya.

Membangun Kemitraan Penelitian Global

Dalam cakupan geografi perkotaan, ekonomi perkotaan dan ekonomi perilaku, kebijakan publik, manajemen operasi, dan analisis data geospasial, Institut Perkotaan SMU akan mengkonsolidasikan penelitian terkait perkotaan yang sudah ada di SMU dan menghasilkan arah penelitian baru.

Dengan pendekatan penelitian interdisipliner yang menjembatani penelitian teoritis dan terapan, ilmu data dan ilmu sosial kritis, industri dan akademi, Institut Perkotaan SMU akan memfokuskan penelitiannya pada tiga pilar, yaitu Kehidupan Perkotaan, Pertumbuhan Perkotaan, dan Infrastruktur Perkotaan.

Orlando Woods mengatakan model perencanaan dan desain perkotaan berasal dari Barat, etapi menjadi semakin penting bagi industri, pembuat kebijakan dan akademisi untuk belajar dari pengalaman perkotaan di Asia untuk lebih memahami bagaimana mengatasi tantangan yang berkembang yang dihadapi di perkotaan.
“Institut Perkotaan SMU yang baru ini akan menempatkan berbagai tantangan tersebut [yang saat ini menjadi bagian dari pertumbuhan Asia] di garis depan agenda penelitian kami untuk memberikan wawasan dan solusi yang lebih baik, demi masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi para penghuni kota,”ujarnya.

Dengan memanfaatkan jejak SMU di pusat kota Singapura, Institut Perkotaan SMU juga akan mengembangkan kemitraan penelitian perkotaan dengan universitas-universitas dan lembaga pemikir global.

Dengan diluncurkannya SMU Overseas Centres di Indonesia dan Thailand baru-baru ini, UI telah mengembangkan kemitraan dengan para kolaborator yang memiliki pemikiran yang sama di kawasan ini. SMU juga terus mengejar kolaborasi penelitian lebih jauh lagi, dengan sekolah, institut, dan inisiatif lain yang berfokus pada studi kota.

SMU juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Sekolah Desain Thammasat University. Di bawah perjanjian kemitraan ini, SMU dan Thammasat telah sepakat untuk memfasilitasi pertukaran data, dokumentasi, dan materi penelitian, pertukaran mahasiswa dan peneliti, serta penyelenggaraan seminar dan simposium bersama.

Ke depannya, SMU berharap dapat mengembangkan lebih banyak kemitraan dengan para pemangku kepentingan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan sekitarnya.

Institut Perkotaan SMU juga sedang melakukan pembicaraan dengan University of Melbourne (UniMelb) dan University of Toronto (UOT) dalam berbagai kolaborasi penelitian perkotaan. SMU dan Melbourne Centre for Cities berencana untuk bermitra dalam sebuah acara bersama untuk para pemimpin kota di ASEAN pada World Cities Summit mendatang di Singapura; sementara SMU dan UOT telah menjadi tuan rumah untuk joint grant call dalam rangka mendorong penelitian kolaboratif terkait perkotaan dengan tema “Migrasi, Berkembang, dan Rasa Memiliki”.

Kolaborasi ini mendukung pentingnya berbagai kota untuk saling berbagi keahlian, data dan informasi dan belajar satu sama lain di tengah lanskap perkotaan yang berubah dengan pesat.

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Sekjen PSI Sepakat dengan Jokowi, Presiden dan Menteri Boleh Kampanye******

JAKARTA — Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Dewa Raja Sepuluh Arah

Mahfud Md Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh dan Gimik******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menilai pertanyaan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tentang inflasi hijau atau greenflation merupakan hal receh atau tidak berkualitas dan bagian dari gimik.

“Soal pertanyaan receh itu, bagian dari gimik saja,” ujar Mahfud kepada awak media usai debat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Ia menilai Gibran melontarkan pertanyaan gimik yang kemudian dianggap tidak layak dijawab. Padahal, menurut Mahfud, dirinya sudah mengemukakan bahwa jawabannya sangat receh.

“Saya bilang, saya kembali kan sudah waktu serahkan ke moderator. Tidak ada gunanya, debat kayak begini. Itu bagian gimik saja dari debat,” jelasnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Kemudian, saat ditanyakan awak media mengenai komitmen Mahfud terkait greenflation.Dia mengaku bukan tak mau menjawab pertanyaan itu dengan benar.

Namun, Mahfud beranggapan Gibran tak mengerti konsep greenflation.Sebab, Wali Kota Solo itu mempertanyakan jawaban Mahfud yang dinilai tak sesuai ekspektasinya.

Oleh karena itu, dia mengembalikan sesi tersebut kepada moderator agar tak dilanjutkan. “Karena masalahnya sudah dijawab, lalu dibilang belum dijawab kan itu hanya gimik saja,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan greenflationmemiliki arti ekonomi hijau dan alurnya. “Untuk mengatasi inflasi hijau, apa sih inflasi hijau? kan ekonomi hijau, Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di-recycle, bukan dibuat,” kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Meski demikian Gibran menyebut jawaban Mahfud tidak menjawab soal inflasi hijau. “Saya lagi nyarijawabannya Prof Mahfud, saya nyaridi mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau, Prof Mahfud yang namanya greenflationitu, inflasi hijau,” kata Gibran.

Ia kemudian mencontohkan soal demo rompi kuning di Prancis yang sudah memakan korban dan mengatakan kejadian yang sama tak boleh terjadi di Indonesia.

“Intinya, transisi menuju energi hijau itu musti super hati-hati. Jangan sampai membebankan RnD (penelitian dan pengembangan) yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil, itu maksud saya inflasi hijau,” ujar dia.

Penyataan itu kemudian ditanggapi Mahfud dengan mengatakan pernyataan Gibran juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflationatau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Peri dokter ajaib

5 Pejabat Ini Rela Mundur demi Dukung Ganjar******

SOLO —Dukungan untuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, terus bermunculan dari berbagai kalangan menjelang pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024.

Sejumlah pejabat bahkan rela mengundurkan diri demi berjuang bersama Ganjar-Mahfud untuk memenangi Pilpres 2024.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Terkini adalah mundurnya Abdi Negara Nurdin atau dikenal sebagai Abdee Slank dari posisi komisaris di PT Telkom Tbk. guna mendukung Ganjar-Mahfud.

“Per hari Jumat kemarin, pukul 17.00 WIB saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,” kata Abdee di Markas Slank di Jl. Potlot III, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Abdee menyatakan pilihannya mundur dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut adalah untuk menghormati aturan dan etika.

“Biar tidak ada dusta di antara kita. Saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,” tegas Abdee sebagaimana dilansir Antara.

Abdee menyatakan pula langkah tersebut merupakan bagian dari perjuangan Slank, yang sejak 2014 konsisten dan berkomitmen mendukung reformasi di Indonesia.

Dengan mendukung Ganjar-Mahfud, Abdee berharap segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hilang dari Indonesia, sebagaimana cita-cita reformasi.
???????
“Kita juga harus menjaga demokrasi dan menurut kami yang paling tepat untuk itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” ujar Abdee.
???????
Dalam deklarasi dukungan dan informasi pengunduran diri Abdee, yang dihadiri langsung oleh Ganjar-Mahfud, Slank dan Slanker disebut telah pula menyampaikan sejumlah ide dan gagasan kepada pasangan calon tersebut dan mereka sebut sebagai Revolusi Cinta.
???????
“Insyaallah, niscaya, kalau menang bisa dijalankan,” kata Bimbim Slank.

Pengunduran diri Abdee dari posisi komisaris BUMN itu menambah panjang daftar para pejabat yang melepas posisinya untuk bergabung ke barisan pendukung Ganjar-Mahfud.

Berikut adalah beberapa pejabat yang memilih mundur dari jabatan di BUMN untuk mendukung Ganjar-Mahfud:

1. Andi Widjajanto

Andi Widjadjanto sebelumnya adalah Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) sejak 2022. Andi mengundurkan diri dari posisinya begitu diminta membantu Ganjar di Tim Pemenangan Nasional (TPN).

Andi mengumumkan pengunduran diri dari posisi gubernur Lemhanas pada 16 Oktober 2023.

“Pada saat TPN didaftarkan ke KPU, saya mengundurkan diri sebagai gubernur Lemhannas. Prosesnya akan diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno),” kata Andi saat itu.
???????
Andi mengatakan satu-satunya alasan dia mengundurkan diri adalah untuk menjaga netralitas Lemhannas dan memastikan lembaga tersebut tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, diharapkan Lemhanas terus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Andi Widjajanto bergabung dalam TPN Ganjar Presiden dengan posisi deputi 5.0 yang diumumkan Ketua TPN, Arsjad Rasjid, di Gedung High End, Jakarta Pusat, pada 11 Oktober 2023.

TPN Ganjar Presiden berubah nama menjadi TPN Ganjar-Mahfud setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud Md sebagai calon pendamping Ganjar pada 18 Oktober 2023.

2. Eko Sulistyo

Eko Sulistyo adalah mantan aktivis yang kemudian mendapat mandat menjadi komisaris PT PLN Tbk sejak 16 Oktober 2020. Eko mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Kementerian BUMN pada 26 Oktober 2023.

Eko mengaku baru mendapat informasi soal penunjukannya menjadi wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud pada 25 Oktober 2023, meskipun Arsjad sudah mengumumkan kepengurusan TPN Ganjar-Mahfud pada 11 Oktober 2023.

Eko menjelaskan pengunduran dirinya itu sesuai aturan yang berlaku terkait komisaris di perusahaan pelat merah ketika menjadi tim sukses salah satu kandidat di kontes demokrasi.

3. Henry Yosodiningrat

Henry Yosodiningrat sebelumnya adalah komisaris Mitratel atau PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, anak perusahaan PT Telkom Indonesia, sejak 22 April 2022. Henry mengumumkan pengunduran dirinya pada 1 Desember 2023.

Pengunduran dirinya itu diakui karena mendapat arahan langsung dari Mahfud MD untuk memperkuat struktur Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

4. Andi Gani

Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden komisaris PT PP Tbk pada 24 November 2023 setelah sembilan tahun menjabat.

“Ini adalah pilihan perjuangan pribadi saya, karena akan mendukung total Ganjar Pranowo-Mahfud Md,” ujar Andi Gani saat mengumumkan pengunduran dirinya.

Teknik Penciptaan Bintang

Mahfud Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh: Tak Layak Dijawab******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut pertanyaan Gibran Rakabuming Raka tentang greenflationatau inflasi hijau pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam, tidak layak dijawab.

Pada sesi keempat debat, Gibran menanyakan bagaimana strategi Mahfud Md mengatasi greenflation. “Pak Mahfud, bagaimana cara mengatasi ke greenflation?”tanya Gibran.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Pertanyaan itu sempat membuat Mahfud Md mengerutkan kening. Moderator kemudian meminta Gibran menjelaskan maksud dari greenflation yang dimaksud.

Gibran lantas berkilah tidak menjelaskan terminologi greenflationkarena sedang berbicara dengan Mahfud Md yang memiliki gelar akademik sebagai profesor.

“Memang sengaja tidak saya jelaskan, karena beliau kan seorang profesor. Baik saya jelaskan, greenflation itu inflasi hijau,” kata Gibran.

Mahfud Md lantas menjelaskan untuk mengatasi inflasi hijau, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler. Dia kemudian mengatakan bahwa orang Madura yang pertama memulai ekonomi sirkuler. Orang Madura yang memunguti sampah untuk diolah kembali.

“Jadi, soal kebijakan mengatasi inflasi, tinggal diatur saja kebijakannya seperti apa,” kata Mahfud Md.

Lantaran merasa tidak puas, Gibran pun menyindir Mahfud Md tidak memahami soal inflasi hijau. “Saya cari jawabannya dari tadi. Saya tanya soal inflasi hijau kok jawabannya ekonomi hijau. Inflasi hijau itu contohnya demo rompi kuning di Prancis. Itu bahaya sekali. Transisi menuju energi hijau harus super hati-hati. Jangan sampai efeknya buruk transisi ini dirasakan rakyat kecil,” katanya.

Pernyataan Gibran membuat suasana Debat Cawapres 2024 semakin memanas. Dia lantas menyebut pernyataan Gibran ngawur dan recehan, sehingga tidak layak dijawab.

“Saya juga ingin mencari jawabannya, ngawur juga. Ngarang ndak karuan, mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau dalam akademis, pertanyaan yang gitu giturecehan. Yang begitu tidak layak dijawab. Saya kembalikan ke moderator. Enggak ada gunanya menjawab,” tandas Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Han Feng Su Yingxue

Presiden Jokowi Sebut Pembagian Sertifikat Tanah Solusi Sengketa Lahan******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program pembagian sertifikat tanah merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

“Dulu tahun 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecekinfrastruktur, setiap saya ke daerah di mana pun, di provinsi mana pun, yang saya dengar adalah konflik tanah, sengketa lahan, selalu seperti itu,” kata Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam acara pembagian 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Menurut Presiden Jokowi, sengketa lahan menjadi isu paling mengemuka pada awal masa pemerintahannya. Hal ini karena terbatasnya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kala itu hanya bisa memproduksi 500.000 sertifikat setiap tahun.

Padahal seluruh tanah di Indonesia seharusnya diterbitkan total 126 juta sertifikat. Sementara pada 2015, baru sekitar 46 juta warga yang memegang sertifikat sehingga pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menerbitkan 80 juta sertifikat sisanya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi segera memerintahkan BPN untuk meningkatkan penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat, yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta sertifikat per tahun.

“Sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sekitar 110 juta. Tinggal sedikit lagi. Perhitungan saya kemarin kalau tidak ada Covid-19 (tahun ini) selesai 120 juta, tetapi karena ada Covid-19 jadi mundur sedikit ke tahun depan,” kata Jokowi sebagaimana dilansir Antara.

“Pemerintah baru nanti yang akan menyelesaikan sehingga tidak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa (lahan),” ujar Presiden menambahkan.

Presiden Jokowi menjelaskan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Di dalam sertifikat tersebut sudah tertulis jelas nama pemegang hak atas tanah, luas tanah, dan alamat tanah berlokasi.

“Jadi, kalau ada orang datang (mengeklaim) ‘ini tanah saya’ bisa dijawab dengan sertifikat ini. Sertifikatnya ada. Dulu sengketa pengadilan butuh bertahun-tahun proses gugatan hukum karena (masyarakat) tidak pegang sertifikat, kalau sekarang sudah pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki sampunadem ayem (sudah bisa tenang),” tutur Presiden Jokowi.