link slot deposit pulsa indosat

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

Kemenperin soal Wacana Larangan Jual Rokok Batang: Harus Hati******

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan larangan jual rokok batanganatau ketengan. 

Ia menilai kebijakan tersebut berarti memperketat  industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini pun tidak dalam kondisi baik.

"Wacana revisi PP 109/2012 perlu ekstra hati-hati, kalau kita tidak ingin dampak yang lebih buruk terjadi," ujar Edy saat dihubungi CNNIndonesia.com,Rabu (28/12).

Pasalnya, saat ini industri rokok sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dari dampak covid-19, dan kenaikan cukai bertubi-tubi sejak 2020. Besaran cukai pada 2020 naik 23 persen, kemudian 2021 12,5 persen, dan 2022 sebesar 12 persen.

"Oleh karena itu, adalah tidak tepat melakukan kebijakan pengetatan terhadap industri rokok yang saat ini masih dalam keadaan suffer. Pengetatan itu akan menambah buruk iklim usaha pada IHT, yang berpotensi mematikan industri tersebut," kata Edy.

Ia menambahkan tanpa revisi, PP tersebut telah memberikan keseimbangan bagi kepentingan industri, kesehatan, dan penerimaan negara. Nantinya, jika pelarangan jual-beli rokok batangan diresmikan, besar kemungkinan produk impor atau produk IHT dari pasar gelap yang akan mendominasi.

"Apabila hal itu yang terjadi, maka dampak negatif dari IHT akan malah bertambah dan dampak positifnya justru akan berkurang atau bahkan bisa hilang," tegasnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Hal tersebut diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik. "Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyou Abadi Racun

Dirjen KA Kemenhub Blak******

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengklarifikasi soal tarif KRL untuk 'orang kaya' yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi.

Menurut Risal, konsep yang diusung adalah subsidi tepat sasaran. Ia menegaskan subsidi public service obligation(PSO) diberikan kepada pengguna yang layak.

"Untuk kawan-kawan yang sudah memiliki pendapatan lebih dapat membayar sesuai harga operasi komersial kereta api (KA)," tegas Risal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Kendati ada kemungkinan 'orang kaya' beralih dari KRL dan kembali menggunakan kendaraan pribadi, Risal tak mengharapkan hal tersebut terjadi.

"Pola pikir teman-teman yang memiliki ekonomi jauh lebih baik, mereka kami yakini paham dengan adanya perubahan ini nantinya," ujarnya.

Senada, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan saat ini rencana perbedaan tarif KRL tersebut masih dalam tahap pengkajian.

Namun, Adita menegaskan apa yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi bukan mengotak-kotakkan antara si kaya dan miskin. Ia menegaskan aturan baru tersebut untuk masyarakat dengan kemampuan finansial tinggi.

"Saat ini sedang dipersiapkan, belum ada yang bisa disampaikan lebih detail. Nanti akan disampaikan jika sudah ada yang bisa dipublikasikan," tutur Adita.

Budi sebelumnya mengatakan akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Jadi, tarif KRL tidak naik di 2023. Namun, ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) averagesampai 2023 kami rencanakan tidak naik," ucapnya di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Meski belum ada rincian kenaikan tarif pasti, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub sempat mengusulkan tarif dasar KRL Commuter Line naik Rp2.000 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk jarak 25 kilometer (km) pertama.

Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap Rp1.000 atau tidak ada kenaikan.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Kemenhub: Perlu Ada Penyesuaian Subsidi agar Tiket KRL Terjangkau******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) perlu disesuaikan untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif KRL masih disubsidi negara lewat PSO.

Menurutnya, dengan kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan.

"Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023.

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik," sambungnya.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

Ancaman Badai PHK di Tengah Laju Kencang Ekonomi Indonesia******

Menjelang pengumuman upah minimum provinsi (UMP) 2023, buruh dikejutkan dengan pernyataan sejumlah pengusaha bahwa badai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mengintai pekerjadi industri padat karya.

Pada akhir Oktober lalu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terancam badai PHK. Ia menyebut sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Pernyataan Jemmy ini diperkuat oleh Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani. Ia memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Bahkan, mereka (industri padat karya) berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Memasuki November, badai PHK itu pun tiba. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor TPT seluruh Indonesia yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Ironi di Negara dengan Laju Ekonomi Tertinggi Dunia

Ironisnya, PHK ini terjadi di negeri yang katanya pertumbuhan ekonominya merupakan salah satu terbaik di dunia.

Lihat saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah pamer bahwa RI menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di negara-negara G20.

Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal III 2022. Sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.

Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Antisipasi Badai PHK

Biografi pejabat wanita Dayun

Jokowi Minta Menhub Seleksi 166 Permintaan Penerbangan Internasional******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk menyeleksi dengan hati-hati 166 permintaan penerbangan internasional.

Budi mengatakan penerbangan internasional pada 2022 sudah pulih 33 persen jika dibandingkan dengan data 2019. Menurutnya, hal tersebut sudah cukup baik mengingat penerbangan internasional belum relatif banyak.

Ia merinci ada peningkatan permintaan penerbangan internasional, yakni dari Qatar Airways, Turkish Airlines, Philippine Airlines, Chatay Pacific dari Hong Kong, Qantas dari Australia, VietJet Air dari Vietnam, Uzbekistan Airways, hingga Singapore Airlines.

Jika tidak efisien, Presiden Jokowi memerintahkan Budi untuk tidak memberikan kesempatan penambahan penerbangan internasional tersebut.

Ia juga menekankan kemampuan dari bandara, terutama Bandara Soekarno-Hatta yang harus diperbaiki atau disesuaikan dengan peningkatan jumlah penerbangan.

"Sehingga Bandara Soekarno-Hatta bisa melayani dengan baik, tidak ada ekses yang terjadi karena keterlambatan, keterlambatan barang, atau kepenuhan, dan sebagainya. Kami akan koordinasikan lebih lanjut arahan Bapak Presiden," tegas Budi.

Budi memastikan apa yang dilakukan saat ini dalam masa transisi pandemi covid-19 ke endemi agar pelayanan di bandara-bandara internasional RI bisa terlaksana dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

Menhub Curhat Dilema Kebijakan Covid******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merefleksi kebijakan selama pandemi covid-19 yang disebut 'kebijakan rem-gas'. Ia mengingat momen di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihaknya untuk gaspol.

Budi mengklaim Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang bisa mengatasi pandemi covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

"Kebijaksanaannya (Jokowi) begitu lugas, gampang diingat, tapi tidak mudah untuk dilakukan, yaitu rem dan gas. Bayangkan pada saat kami dalam keadaan rem, tiba-tiba Pak Presiden minta gaspol. Itu terjadi pada saat lebaran tahun lalu," kata Budi, Selasa (27/12).

Ia merinci sektor udara mengalami penurunan lebih dari 70 persen selama pandemi covid-19. Sedangkan rata-rata dari seluruh sektor mengalami penurunan 10-30 persen.

"Kami mampu menjalani itu semuanya dengan rem dan gas dan kita pulih dari satu tahun lalu, relatif pulih, tetapi karena masih banyak kasus covid-19 yang ditemui, PPKM belum dibuka," jelas Budi.

Cuaca saat ini diklaim menggoda dan menantang. Budi secara spesifik menyoroti beberapa insiden yang terjadi di masa libur Nataru imbas cuaca ekstrem, seperti di Karimunjawa hingga penutupan sementara Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Ia menegaskan Kemenhub menyiapkan langkah antisipasi merespons cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di laut tersebut.

Budi lantas mengimbau masyarakat menghindari cuaca ekstrem dengan tak pergi ke luar kota di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) jika tidak penting.