deposit kakek zeus

Saya seorang raksasa

Pendaftaran Mudik Gratis Kemenhub 2024 Dibuka, Kuota 30.088 Orang******

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dithubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menggelar mudik gratislebaran tahun ini. Pendaftaran dibuka mulai Rabu (6/3), pukul 12.00 WIB siang.

"Kuota dibuka secara bertahap. Setiap harinya pendaftaran dibuka pukul 08.00 WIB," tulis akun Instagram @ditjenhubdat yang diunggah Selasa (5/3).

Total kuota mudik penumpang mencapai 30.088 orang dan kuota mudik sepeda motor 900 unit. Terdapat 592 armada bus arus mudik dengan 33 kota tujuan dan 130 armada bus arus balik dengan 9 kota asal.

Pendaftaran dilakukan secara online via aplikasi mobile "Mitra Darat".

Keberangkatan bus arus mudik dilakuan pada 6 April- 7 April 2024. Sementara, keberangkatan arus balik dilakukan pada 15 April.

Kemudian, Kemenhub juga menggelar mudik gratis via kereta api dengan kuota 28.196 orang dan motor 12.180 unit.

Selain jalur darat, Kemenhub juga membuka mudik gratis melaui laut pada 3-17 April 2024. Kuotanya mencapai 9.800 penumpang dan 4.800 unit sepeda motor.

Berikut 33 kota tujuan mudik gratis Kemenhub:

Jawa Barat

1. Garut
2. Tasikmalaya
3. Cirebon

Jawa Tengah

1. Tegal
2. Pekalongan
3. Semarang
4. Demak
5. Jepara
6. Pati
7. Blora
8. Boyolali
9. Solo
10. Sragen
11. Klaten
12. Wonogiri
13. Purwokerto
14. Cilacap
15. Wonosobo
16. Kebumen
17. Magelang
18. Wonosari
19. Yogyakarta

Jawa Timur

1. Tuban
2. Madiun
3. Surabaya
4. Malang
5. Tulungagung

Sumatera

1. Lampung
2. Bengkulu
3. Padang, Sumatera Barat
4. Palembang, Sumatera Selatan

Kalimantan

1. Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

Berikut 9 kota asal arus balik:

1. Solo
2. Madiun
3. Wonogiri
4. Surabaya
5. Semarang
6. Yogyakarta
7. Purwokerto
8. Palembang
9. Cirebon

Daftar 5 kota arus mudik-balik pengangkutan sepeda motor:

1. Solo
2. Wonogiri
3. Semarang
4. Yogyakarta
5. Purwokerto

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Erick Thohir Akan Pangkas BUMN Jadi Tinggal 30******

MenteriBUMN Erick Thohir akan memangkas jumlah BUMN menjadi tinggal 30 saja.

Ia menyatakan kementeriannya telah merancang peta jalan untuk periode 2024-2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk memangkas BUMN menjadi 30 tersebut.

"Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang kan 41. Nah,ke depan 30-an," ucap Erick kepada wartawan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa (5/3).

Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

Erick menegaskan bahwa BUMN harus memiliki tiga pilar. Pertama, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen.

Pilarkedua, BUMN harus memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia mencontohkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali oleh pemerintah bekerja sama dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney merupakan salah satu upaya BUMN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memanfaatkan potensi kawasan Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan, dengan menjadikan Bali sebagai landmark dalam peningkatan dan diversifikasi perekonomian Indonesia.

Pilar ketiga BUMN, lanjut Erick, adalah BUMN harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, apalagi saat ini sebanyak 92 persen dari total kredit ultra mikro dan mikro di Indonesia disalurkan oleh BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Tiandao

Sepekan Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok Mulai Melandai******

Rata-rata harga sejumlah bahan pokok turun satu pekan menjelang Ramadan1445 H. Bulan suci sendiri diperkirakan jatuh pada 11 Maret mendatang.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Selasa (5/3) pagi, rata-rata harga bawang merah ukuran sedang turun 15,66 persen atau Rp5.800 menjadi Rp31.500 per kg dibanding hari sebelumnya.

Kemudian, harga rata-rata bawang putih ukuran sedang turun 5,27 persen atau Rp2.150 menjadi Rp38.650 per kg. Harga beras juga terpantau turun.

Beras kualitas medium I turun Rp450 menjadi Rp15.400 per kg. Sedangkan, beras kualitas medium II turun Rp300 menjadi Rp15.350 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super I turun Rp750 menjadi Rp16.400 per kg. Beras kualitas super II turun Rp850 menjadi Rp15.750 per kg.

Harga rata-rata aneka ragam cabai juga turun. Lihat saja, harga cabai merah besar turun Rp9.400 menjadi Rp67.600 per kg. Harga rata-rata cabai merah keriting turun Rp7.300 menjadi Rp64.400 per kg.

Selanjutnya, harga cabai rawit hijau turun Rp9.400 menjadi Rp43.100 per kg. Adapun harga rata-rata cabai rawit merah turun Rp6.050 menjadi Rp63 ribu per kg.

Tak ketinggalan, harga daging sapi kualitas I juga turun Rp4.850 menjadi Rp133.350 per kg. Daging sapi kualitas II turun Rp3.850 menjadi Rp125.450 per kg.

Harga gula pasir premium turun Rp400 menjadi Rp17.900 per kg. Harga minyak goreng kemasan bermerek I turun Rp250 menjadi Rp20.500 per kg.

Di sisi lain, rata-rata harga daging ayam ras segar naik Rp250 menjadi Rp37.950 per kg. Selanjutnya, harga telur ayam ras segar juga naik Rp950 menjadi Rp31.850 per kg.

Lalu, harga minyak goreng curah naik Rp300 me menjadi Rp16.500 per kg. Sementara, harga minyak goreng kemasan bermerek II naik Rp200 menjadi Rp19.500 per kg. Sedangkan harga gula pasir lokal stagnan di level Rp17.650 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

PN Jaksel gelar sidang putusan praperadilan Firli Selasa ini******

Betul, keputusan akan dibacakan pukul 15.00 WIB

Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Sekjen Kemendagri Ungkap Banyak PNS Muda Nego******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Kitab Neraka

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.