Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

agen slot gacor malam ini

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata Anies******

“Kalau itu (dipecat atau tidak) DKPP pasti lebih tahu,” kata Anies saat mengunjungi Kota Semarang, Senin (5/2/2024) malam.

Namun, Anies menuturkan vonis pelanggaran etik itu merupakan sebuah peringatan. Ia sendiri mengkalim telah berkali-kali memperingatkan soal pentingnya etika dalam proses pemilu.

“Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik ala ketara, leres mboten? semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” terangnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti soal kampus yang mulai menyuarakan pendapatnya soal kondisi bangsa saat ini. Anies meminta itu menjadi peringatan agar tidak semakin parah.

“Lalu, kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi. Direndahkannya etika, ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yg sedang terjadi, supaya tidak kebablasan,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Dewa gila pertama

klikbet

Masih Banyak Tantangan di Sektor Pertanian, Perlu Peran Semua Pihak******

Dia juga menyampaikan kondisi pertanian di Indonesia juga belum banyak berubah dibandingkan saat zaman dijajah Belanda. Dimana produk pertanian banyak dijual dalam bentuk bahan mentah.

Baca Juga: Menebar Semangat, FP UNS Luncurkan Buku Kisah Inspiratif 50 Alumni Batch 2

“Dulu ada dualisme ekonomi. Ada perusahaan kaya-raya, makmur pegawainya. Kalau warga mau ke administratur pabrik itu seperti menghadap presiden yang sangat berwibawa. Dia [kediaman administratur] dikelilingi pertanian rakyat yang jumlahnya lebih banyak tapi miskin-miskin. Kemudian pertanian mayoritas adalah ekspor bahan mentah, tapi ekspornya ke negara sendiri, yakni negara Belanda. Sebab dulu Belanda dengan sini masih satu pemerintahan,” jelas dia.

Artinya pengelolaan hasil panen ada di Belanda. Menurutnya hal tersebut juga masih terjadi saat ini.

“Sekarang juga sama, perkebunan yang kita agung-agungkan kejayaannya itu ekspor bahan mentah ke negara-negara maju lainnya. Nilai tambah itu dinikmati orang luar, kita hanya buruh, mengolah pertaniannya. Apakah kita mau seperti itu terus, sekarang sudah hampir 100 tahun, harusnya kita rubah,” lanjut dia.

Di sisi lain saat ini pertanian juga menghadapi tantangan tambahan, seperti perubahan iklim, faktor global dampak perang Rusia-Ukraina. Dimana kedua negara tersebut adalah penghasil gandum dan pupuk. Dengan begitu akan sangat berdampak, terutama dalam masalah pupuk.

Baca Juga: Sempat Vakum, Pameran Fotografi Ujian Akhir Semester di UNS Solo Digelar Lagi 

Pemanfaatan Teknologi

Menurutnya ada peluang-peluang yang dapat diambil untuk pengembangan pertanian ke depan. Salah satunya pemanfaatan perkembangan teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan juga akan bisa melibatkan generasi milenial.

Peran perguruan tinggi pertanian juga memiliki peran penting untuk pertumbuhan sektor pertanian ke depan. Disebutkan oleh narasumber selanjutnya, dari Fakultas Pertanian UNS, Dr. Ir. Agung Wibowo, SP., MSI., untuk memajukan sektor pertanian ke depan, peran perguruan tinggi pertanian juga sangat penting.

“Sejauh ini dari sisi akademisi telah turut aktif dalam memberikan rekomendasi untuk pertanian Indonesia,” kata dia.

Beberapa di antaranya adalah mengenai perlunya dukungan terhadap ketahanan pangan. Antisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Mengoptimalkan diversifikasi pangan, intensifikasi pertanian, meningkatkan budidaya pertanian, memanfaatkan semua potensi lahan yang ada, serta pengembangan bahan pangan spesifik lokasi.

Baca Juga: Kado Manis UNS Solo di Akhir 2022, Punya 4 Guru Besar Baru 

Dari akademisi juga mendorong peran pemerintah pusat dan daerah memetakan kantong-kantong produksi pangan serta memetakan distribusi dan logistik. Mendorong pemerintah memanfaatkan lahan terlantar sebagai rawa lebak dan lahan lainnya untuk produksi pangan sesuai dengan kesesuaian lahan di setiap wilayah. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan umbi-umbian.

Mendorong para mahasiswa fakultas pertanian yang saat ini belajar dari rumah dapat mengaplikasikan teori tentang memproduksi pangan lahan sempit. Serta mendorong petani untuk berkolaborasi dengan toko online untuk memasarkan produk pertanian kepada masyarakat.

Sementara itu peran media juga dinilai penting dalam mengawal kebijakan pemerintah khususnya mendorong pertanian nasional agar lebih digdaya. Menanggapi hal itu Presiden Direktur Solopos Media Group, Ir. Arief Budisusilo, M.M., yang menjadi narasumber selanjutnya menyampaikan jika bicara mengenai peran media, pada ujungnya adalah peran untuk memberikan informasi, edukasi, literasi, advokasi dan komunikasi.

Baca Juga: Jawab Tantangan Digitalisasi Media, UNS TV Hadirkan Beragam Program Baru 

Peran-peran itu kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kritik membangun. Termasuk mengonstruksi kebijakan, terutama di sektor pertanian secara kritis. Kemudian dari sisi komunikasi akan mem-branding bagaimana agar kebijakan pertanian itu dipahami oleh masyarakat luas dan kemudian dilaksanakan. Menurutnya jika hal itu dapat dijalankan secara komprehensif, akan membantu pertanian nasional lebih baju.

“Namun pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan mendesain materi atau substansi yang akan didiseminasi kepada publik? Siapa yang akan memasok bahan informasi yang kemudian akan disampaikan melalui media? Kalau wartawannya dari pertanian mungkin akan sedikit paham menulis pertanian, namun kebanyakan wartawan bukan dari lulusan pertanian. Kemudian sekarang eranya media sosial,” kata dia.

Menurutnya ke depan butuh model-model diseminasi yang membuat pertanian ini terkesan lebih menarik, terlihat menjanjikan dimana pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya produktivitas. “Apakah kemudian ada kampus yang bisa menjelaskan secara komprehensif soal pertanian secara menyeluruh?” lanjut dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Pertanian UNS Solo Fakultas Pertanian Uns Share

---

Mahfud Md Mundur dari Menteri,Partai Demokrat: Itu Urusan Kabinet, Kami Oposisi

Mahfud Md Mundur dari Menteri,Partai Demokrat: Itu Urusan Kabinet, Kami OposisiYoga Adhitama ,  Abdul Jalil Jumat, 2 Februari 2024 - 20:53 WIB share SOLOPOS.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan sejumlah Kader Demokrat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat (2/2/2024). (Solopos.com/Yoga Adhitama)

NGAWI –Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud Md) resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Istana Merdeka, Senin (1/2/2024). Menanggapi langkah calon wakil presiden nomor urut 03 tersebut, Partai Demokrat tidak mau ambil pusing, menurutnya hal itu merupakan urusan internal kabinet.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, seusai mendampingi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu sejumlah kader Partai Demokrat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat (2/2/2024).

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Andi Mallarangeng menyebut keputusan Mahfud Md mengundurkan diri dari jabatan menteri merupakan hak preogratif Mahfud Md yang menjadi urusan kabinet. Menurutnya, Partai Demokrat pada pemerintahan ini sebagai oposisi dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengomentari urusan internal koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

“Urusan Pak Mahfud mengundurkan diri itu urusan kabinet, kami Partai Demokrat berada di luar pemerintahan yang sekarang. Jadi bukan tempatnya bagi kami mengomentari itu,” katanya kepada Solopos.com, Jumat.

Ditambahkan Andi, pihaknya saat ini memilih fokus untuk menggelar kampanye agar Partai Demokrat bisa menang dan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memimpin Indonesia pada 2024-2029 mendatang. Partai Demokrat tidak mau mencampuri urusan para menteri yang berduyun-duyun mengundurkan diri dari kabinet.

“Alhamdulilah kita bisa menyelanggarakan kampanye akbar di Lumajang, di Banyuwangi dan di Malang. Itu puluhan ribu masyarakat yang datang. Insya Allah kami siap membirukan Jawa Timur. Fokus kami adalah Demokrat menang, Prabowo presiden,” tambahnya.

Setelah menyelesaikan kampanye akbarnya di Jawa Timur, Andi Mallarangeng semakin optimistis bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat menang satu putaran. Keyakinan itu muncul setelah melihat antusias warga yang hadir dalam setiap kampanye di Jawa Timur.

“Bendera Demokrat berkibar di mana-mana. Target kami bagaimana caranya menaikkan suara di Jawa Timur, Prabowo menang yang insya Allah satu putaran,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Ngawi, Haris Agus Susilo, mengatakan dalam kunjungannya ke Ngawi, presiden ke-6 Indonesia itu berpesan agar para kadernya tetap solid. SBY juga menargetkan Partai Demokrat di Ngawi mampu merebut 7 kursi di Pemilu 2024 ini.

“Beliau Bapak SBY penuh antusias memberikan wejangan terhadap kami yang ada daerah untuk tetap semangat dan solid dalam kontestasi Pemilu 2024. Kami ditarget untuk mendapat tujuh kursi di 2024,” kata dia.

Tuan Perang Ling Tian

slot gacor mantap

Pengamat Berharap Petisi Akademisi Soal Pemilu 2024 Direspons Tegas******

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Selain itu, beberapa petinggi politik juga mengkritik pemerintahan dan berharap penyelenggaraan pemilu tetap jujur, adil, dan rahasia.

Menurut Arfianto, penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial atau tidak terikat dengan tekanan pihak manapun, baik dari pihak yang mendukung pemerintah maupun pihak yang tidak mendukung pemerintah.

Adapun berbagai desakan dari akademisi maupun elit politik tersebut menargetkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terlepas dari hal itu, ia menilai harus ada pembuktian mengenai tuduhan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang terbukti ada kecurangan, maka berbagai bukti tersebut harus diproses, begitu pula sebaliknya

“Jangan sampai adanya desakan dari satu pihak merugikan pihak lainnya. Jangan sampai juga tidak adanya desakan pun menguntungkan salah satu pihak,” ucap dia.

Dengan demikian, Arfianto menegaskan semua pasangan calon memiliki hak yang sama dalam pemilu, sehingga jangan sampai ada permasalahan ke depannya jika para penyelenggara pemilu tidak menentukan sikap tegas.

Panggil pahlawan dari dunia lain

sultan88

Kena Sanksi Pelanggaran Etik Gegara Gibran, Begini Komentar Ketua KPU******

Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.

“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

situs slot terbaru tergacor

Jokowi Siapkan Keppres Mundurnya Menko Polhukam Mahfud Md dan Penggantinya******

Ketika ditanya soal calon pengganti Mahfud, Presiden mengaku butuh waktu beberapa hari ke depan untuk memutuskan.

“Belum. Beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari … ‘kan baru kemarin sore surat pengunduran diri diserahkan,” ujar Jokowi.

Mahfud Md. bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya colong playusebagai Menko Polhukam hingga terbit keputusan presiden.

“Sampai ada keppres. Sampai ada keppres dong. Kalau belum ada keppres lantas saya pergi, ‘kan colong playu,” kata Mahfud.

Sistem lotere paling kuat

cara mendapatkan voucher gratis ongkir di akulaku

Beda Sikap Soal Menteri Jadi Timses di Zaman Jokowi & SBY******

Dikutip dari laman Dataindonesia.id, Kamis (1/2/2024), sejumlah nama menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Indonesia Maju turut masuk dalam daftar tim sukses kontestan Pilpres 2024. Setidaknya, ada tujuh menteri dan wamen yang terbagi di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Secara terperinci ada lima menteri dan wamen yang masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.

Sementara, Rosan Roeslani yang saat ini ditunjuk menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran sempat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Kendati, dirinya mengundurkan diri dan diberhentikan secara resmi pada 25 Oktober 2023.

Di sisi lain, terdapat dua nama menteri dan wamen yang ikut Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Mereka adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

Adapun, Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar tak berisikan menteri dan wamen incumbent.Walau demikian, ada dua bekas menteri di tim tersebut, yakni Sudirman Said dan Thomas Trikasih Lembong.

Era SBY

Sementara pada Pemilu 2914 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI justru mendesak para menteri yang ikut sebagai tim sukses untuk mundur dari jabatan. Menurut dia, anggota kabinet harus menghindari konflik kepentingan pada pemilihan presiden tahun ini.

“Saya akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk memastikan para menteri tidak meninggalkan dan mengabaikan tugas pokoknya,” kata SBY saat membuka rapat koordinasi nasional pemantapan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/6/2014) silam.

Presiden SBY menyatakan hal itu karena khawatir aktivitas politik sebagian menterinya dapat mengganggu kinerja kabinetnya.

“Kalau memang tidak mungkin lagi mengurusi kementeriannya, karena harus aktif di sebuah tim sukses misalnya, atau bergerak ke sana-kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri,” kata Presiden Yudhoyono.

Kala itu hampir separuh menteri dalam kabinet SBY telah menjadi tim sukses calon presiden Prabowo atau Jokowi.

Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang anggota kabinet untuk berkampanye selama pemilu, namun ditekankan mereka harus cuti terbatas dan tidak boleh mengganggu tugas utamanya sebagai pembantu presiden.